Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007
- Nomor
- 50
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 59
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II . . . BAB II KERJA SAMA DAERAH Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama
BAB II
Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:
Bagian Kedua Subjek Kerja Sama
Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:
Bagian Ketiga . . . Bagian Ketiga Objek Kerja Sama
Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Bagian Keempat Bentuk Kerja Sama
Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4. BAB III TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
BAB III
Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:
Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah. BAB IV PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB IV
Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
. . .
Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)