D Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 18 Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 84 E Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitaan, karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pelayanan dan peralatan pengujian yang digunakan. Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 84 F
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan :
a.biaya operasional dan pemeliharaan peralatan tera;
b.kemampuan masyarakat;
c.aspek keadilan; dan
d.efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 84 G Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 84 H
(1)Masa retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
(2)Saat Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD.
19 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 5 September 2018 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 1 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 57 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 217 – 6 / 2018 Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. ttd. YOYOK SUSETYO H.,S.H. Pembina tingkat I NIP. 19611216 199003 1 003 20 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Untuk menegaskan kembali bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa kewenangan yang diatur/ditata ulang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu kewenangan yang berpindah yaitu dalam pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen, bahwa pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kegiatan metrologi yang segala ketentuannya diatur oleh negara disebut metrologi legal. Metrologi legal umumnya terkait dengan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Payung hukum pengaturan metrologi legal di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Salah satu kegiatan Metrologi Legal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran. Dalam penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang bisa dikategorikan menjadi 2 (dua) aspek, aspek pertama yaitu mengenai teknis penyelenggaraannya, aspek kedua yaitu mengenai retribusi pelayanan tera/ tera ulang. Mengenai aspek teknis penyelenggaraan tera/ tera ulang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan peraturan pelaksanaannya, diantaranya yaitu:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP
2.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 21 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999.
3.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/MDAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
4.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/MDAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal.
Kemudian, aspek kedua yaitu mengenai retribusi pelayanan tera/ tera ulang yang berpedoman pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 110 ayat (1) huruf l disebutkan bahwasannya retribusi pelayanan tera/ tera ulang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Pemerintah Kota Kediri selama ini sudah mempunyai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana dalam peraturan daerah tersebut belum dicantumkan mengenai retribusi pelayanan tera/tera ulang karena memang sebelumnya masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena saat ini pelayanan retribusi tera/ tera ulang sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota maka perlu dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 sebagai salah satu jenis obyek retribusi jasa umum. Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ini akan mempercepat pelayanan kepada warga masyarakat terkait dengan metrologi legal yaitu pelayanan tera/ tera ulang. Hal ini tentunya akan membawa banyak dampak positif bagi Kota Kediri, yaitu sebagai upaya perlindungan bagi konsumen karena alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan (UTTP) nya sudah di tera/ tera ulang. Jadi pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang ini merupakan wujud perlindungan hukum kepada masyarakat. Selain sebagai wujud perlindungan hukum kepada masyarakat, pelaksanaan tera/ tera ulang ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan retribusi pelayanan tera/ tera ulang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. 22 Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 10 23 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR : 6 TAHUN 2018 TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2018 ----------------------------------------- STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG NO JENIS UTTP SATUAN RETRIBUSI A. PELAYANAAN PENGUJIAN UTTP DI KANTOR DAN DITEMPAT SIDANG TERA / TERA ULANG 1 Meter Kayu buah Rp 4.000,00 2 Ban Ukur buah Rp 8.000,00 3 Alat ukur Permukaan cairan ( Level Gauge ) unit Rp 500.000,00 5 Meter Taksi unit Rp 50.000,00 6 Meter Parkir unit Rp 50.000,00 7 Takaran :
a.Takaran Kering buah Rp 2.000,00
b.Takaran Basah buah Rp 2.000,00 8 Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak Kompar temen Rp 100.000,00 9 Timbangan Bukan otomatis :
a.Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis :
1) Timbangan Elektronik Kelas II a) Sampai dengan 1 kg b) Lebih besar dari 1 kg unit unit Rp Rp 50.000,00 100.000,00 2) Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII a) Sampai dengan 500 kg b) Lebih besar dari 500 kg unit unit Rp Rp 25.000,00 75.000,00 3) Timbangan Pegas unit Rp 10.000,00 4) Timbangan Cepat a) Sampai dengan 500 kg b) Lebih besar dari 500 kg unit unit Rp Rp 15.000,00 50.000,00
b.Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja) unit Rp 10.000,00
c.Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Bukan Otomatis :
1) Neraca unit Rp 20.000,00 2) Timbangan Bobot Ingsut a) Sampai dengan 500 kg b) Lebih besar dari 500 kg unit unit Rp Rp 15.000,00 50.000,00 10 Meter Kadar Air unit Rp 15.000,00 24 11 Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk terkait :
a.Positive Displacement Meter unit Rp 50.000,00
b.Turbine Flow Meter unit Rp 100.000,00 12 Meter Gas :
a.Meter Gas Rotary Piston unit Rp 5.000,00
b.Meter Gas Turbin unit Rp 5.000,00
c.Meter Gas Diafragma unit Rp 10.000,00
d.Meter Gas Orifice unit Rp 150.000,00
e.Ultrasonic Gas Flow Meter unit Rp 200.000,00 13 Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm unit Rp 50.000,00 14 Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):
a.Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B) unit Rp 5.000,00
b.Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D) unit Rp 10.000,00 15 Perlengkapan
a) Anak Timbangan Ketelitian Khusus ( Kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih besar dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih besar dari 5 kg b) Pencap Kartu buah buah buah buah Rp Rp Rp Rp 1.500,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 B. PELAYANAN PENGUJIAN UTTP DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI 1 Meter Kayu buah Rp 10.000,00 2 Ban Ukur buah Rp 20.000,00 3 Alat ukur Permukaan cairan ( Level Gauge ) unit Rp 500.000,00 5 Meter Taksi unit Rp 50.000,00 6 Meter Parkir unit Rp 50.000,00 7 Takaran :
a.Takaran Kering buah Rp 5.000,00
b.Takaran Basah buah Rp 5.000,00 8 Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak komparte men Rp 250.000,00 9 Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak unit Rp 5.000.000,00 10 Tangki Ukur Tongkang unit Rp 1.000.000,00 11 Tangki Ukur Kapal unit Rp 5.000.000,00 12 Timbangan Otomatis :
a.Timbangan Ban Berjalan unit Rp 1.000.000,00
b.Weighing in Motion (Timbangan Kendaraan Bergerak) unit Rp 3.000.000,00
c.Railweight Bridge (Timbangan Kereta Api Bergerak) unit Rp 3.000.000,00 25
d.Timbangan Pengecek dan Penyortir unit Rp 250.000,00 13 Timbangan Bukan otomatis :
a.Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis : 1) Timbangan Elektronik Kelas II c) Sampai dengan 1 kg d) Lebih besar dari 1 kg unit unit Rp Rp 200.000,00 300.000,00 2) Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII c) Sampai dengan 500 kg d) Lebih besar dari 500 kg unit unit Rp Rp 50.000,00 150.000,00 3) Timbangan Pegas unit Rp 50.000,00 4) Timbangan Cepat c) Sampai dengan 500 kg d) Lebih besar dari 500 kg unit unit Rp Rp 50.000,00 100.000,00 b.Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja) unit Rp 50.000,00
c.Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Bukan Otomatis :
1) Neraca unit Rp 50.000,00 2) Dacin Logam unit Rp 25.000,00 3) Timbangan Milisimal unit Rp 50.000,00 4) Timbangan Sentisimal unit Rp 50.000,00 5) Timbangan Desimal unit Rp 50.000,00 6) Timbangan Bobot Ingsut a) Sampai dengan 500 kg b)Lebih besar dari 500 kg unit unit Rp Rp 50.000,00 100.000,00 7) Timbangan Meja Beranger unit Rp 25.000,00 14 Meter Kadar Air Unit Rp 50.000,00 15 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak nozzle Rp 200.000,00 16 Pompa Ukur Elpiji (Liquified Petroleum Gas) nozzle Rp 200.000,00 17 Pompa Ukur Bahan Bakar Gas nozzle Rp 200.000,00 18 Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk terkait : a.Positive Displacement Meter unit Rp 50.000,00 b.Turbine Flow Meter unit Rp 100.000,00 c.Mass flow Meter (Meter Arus Pengukur Massa) unit Rp 500.000,00 19 Meter Gas : a.Meter Gas Rotary Piston unit Rp 20.000,00 b.Meter Gas Turbin unit Rp 20.000,00 c.Meter Gas Diafragma unit Rp 25.000,00 d.Meter Gas Orifice unit Rp 350.000,00 e.Ultrasonic Gas Flow Meter unit Rp 500.000,00 20 Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm unit Rp 250.000,00 26 21 Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh): a.Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B) unit Rp 5.000,00 b.Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D) unit Rp 10.000,00 22 Perlengkapan a) Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih besar dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih besar dari 5 kg sampai dengan 50 kg b) Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih besar dari 1 kg sapai dengan 5 kg 3) Lebih besar dari 5 kg sampai dengan 50 kg c) Pencap Kartu Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 500,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 C. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Komoditi Rp 50.000,00 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. ttd. YOYOK SUSETYO H.,S.H. Pembina tingkat I NIP. 19611216 199003 1 003