(1)Perubahan RPJMD Kota Kendari dapat dilakukan apabila:
a.haeil pengendalian dan cvaluasi mcnunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;dan
c.terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonorni, konllik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, aiau perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan apabila sisa rnasa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga] tahun.
(3)Perubahan RPJMD Kota Kendari sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peratirran daerah.
BAB IV PERUBAHAN RPJMD Pasal b
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit l (satu) kali dalarn 5 (lima) l.ahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPDDaerah.
(5)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang perencanaan pernbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ('2) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD kepada Wali Kota, melalui Sek.retaris Daerah.
[6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Kendari sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KENDARJ, PROVINS! SULAWESI TENGGARA: I ;202s1 Diundangkan di Kcndari I~ I)_ Ditetapkan di Kendari 1 - 9 - ~0.2.5 1 (J.ss, pact.o 9 P4MI:> 21~A !>A?Peor.. 11'tt· ~ ftotc,,o1 I Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025. BABV KETENTUANPENUTUP PasaJ 7 Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pernerataan pendapatan masyarakat, kescmpatan kerja, lapangan berusaha, rneningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing dacrah. Pcmbangunan daerah dilaksanakan sebagai satu keso.tuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengguna.kan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas- bawah dan bawah-atas yang dirumuskan sccara transparan, rcsponsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapatan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pcmbangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumusken aecara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). I. UMUM PENJELASAN ATAS RAN CAN GAN PERATURAl'l DAERAH KOTA KENDARI NOMOR TAHUN TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGI{A M::ENENGAH DAERAH TAHUN2025-2029 IJ. PASAL DEMI PASAL