DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB IV PERUBAHAN RPJMD BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pernbangunan antara pernerintah pusar dan pernerintah daerah;
b.bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Kendari;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah; WALJ KOTA KENDARI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG \1AHA ESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAIIUN 2025-2029 PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATlJRAN DAERAH KOTA KENDARJ N01'10R .2. TAHUN WA.LI KOTA t':ENDARI Menimbang
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam haruf a, huruI b, dan huruf c, perlu menelapkan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembenrukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kendari (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 3602);
3.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik lndonesia Nomor 6856); Mengingat Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksucl dengan:
1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjucnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun,
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 yang sclanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7.Rencana Pembangunan Jangka Meoengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 5 (lima] tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARJ Dan WAL[ KOTA KENDARl 1~ indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi.

8.Rencana. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2045 yang selaojutnya clisingkat RPJPD Kota Kendari adalah dokumen perencanaan pembangunan daerab Kota Kendari untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Kendari adalab dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 [lima] tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dcngan tahun 2029.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari, yang selanjutnya clisebut J:<.KPD Kota Kendari adalah dokumen perencanaan pcmbangunan Kota Kcndari unruk periode l (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerab adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah untuk periode l (satu) tahun.
13.Tsu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus cliperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerab karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengall/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akao datang,
14.Visi adalah rurnusan urnum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umurn mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujuclkan visi.
16.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan clicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 5 (lima) tahunan.
17.Sasaran adalah rurnusan kondisi yang menggamba.rkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerab yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
18.Strategi. adalah langkah-langkah berisikan program-program l"t RPJMD Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

a.Pernerintah Daerah dalam menyusun RKPD;dan
b.Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;

Pasal 3

(2)RPJMD Kota Kendari disusun dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJPD Kota Kendari. {1) RPJMD Kota Kendari merupakan dokumen perencanaan 5 {lima) rahun yang rnenggambarkan:
1. a.visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. b.straregi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah.dan
3. c.kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah,

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

19.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
20.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21.Pengendalian dan evaluasi adalah proses pemantauan, pengukuran dan penilaian pelaksanaan RPJMD untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan Daerah tercapai.

(2)Pengendalian. dan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD Kata Kendari;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJ MD Kata Kendari;dan c, evaluasi terhadap basil pelaksanaan RPJMD Kata Kendari.
(1)Wali Kata melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RP.TMD Kata Kendari.

BAB III

PENGENDALlAN DAN EVALUAS!

Pasal 5

(2)Penjabaran dan uraian lebih lanjut mcngenai sistcmatika RPJMD Kata Kenda.ti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
1. e.babv
2. d.bab iv visi, misi, dan program prioritas pemba,ngunan daerah; program perangkat daerah dan kincrja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan penutup.
3. c.bab iii (11 Dolrumen RPJMD Kata Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika: a bab i pendabuluan;
4. b.bab ii gambaran urnurn daerah;

Pasal 4

(1)Perubahan RPJMD Kota Kendari dapat dilakukan apabila:
1. a.haeil pengendalian dan cvaluasi mcnunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonorni, konllik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, aiau perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan apabila sisa rnasa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga] tahun.
(3)Perubahan RPJMD Kota Kendari sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peratirran daerah.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit l (satu) kali dalarn 5 (lima) l.ahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPDDaerah.
(5)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang perencanaan pernbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ('2) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD kepada Wali Kota, melalui Sek.retaris Daerah. [6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Kendari sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KENDARJ, PROVINS! SULAWESI TENGGARA: I ;202s1 Diundangkan di Kcndari I~ I)_ Ditetapkan di Kendari 1 - 9 - ~0.2.5 1 (J.ss, pact.o 9 P4MI:> 21~A !>A?Peor.. 11'tt· ~ ftotc,,o1 I Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025. BABV KETENTUANPENUTUP PasaJ 7 Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pernerataan pendapatan masyarakat, kescmpatan kerja, lapangan berusaha, rneningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing dacrah. Pcmbangunan daerah dilaksanakan sebagai satu keso.tuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengguna.kan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas- bawah dan bawah-atas yang dirumuskan sccara transparan, rcsponsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapatan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pcmbangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumusken aecara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). I. UMUM PENJELASAN ATAS RAN CAN GAN PERATURAl'l DAERAH KOTA KENDARI NOMOR TAHUN TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGI{A M::ENENGAH DAERAH TAHUN2025-2029 IJ. PASAL DEMI PASAL

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD Pasal b

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas,

Pasal 3

Cukup jelas. Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Kota Kendari untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kola Kendari dalam penyelenggaraan pcmerintahan dan pelayanan publik. RI'JMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wall Kota dan Wakil Wall Kota yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta top-down. dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Tntegratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian rnenjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenJa PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) clan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Pcraturan Dacrah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kata Kendari Tahun 2025-2029. 1~ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 7

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022