DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tugas,Fungsi dan Wewenang, BAB III Pembentukan, BAB IV Organisasi, BAB VI Persidangan, BAB VII Mekanisme Pemilihan Pengurus, BAB VIII Tata Cara Penjaringan Bakal Calon dan Pemilihan Calon Ketua Majelis Pendidikan Daerah, BAB IX Penyusunan Pengurus Lengkap Majelis Pendidikan Daerah, BAB X Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah, BAB XI Mekanisme Kerja, BAB XII Tata Kerja, BAB XIII Pembiayaan, BAB XIV Ketentuan Peralihan, BAB XV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 218 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat
(3)Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM 6l
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
10.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71); PARAF KOQRDliNSASS PEMRAKARSA BAGJAN HUKUM fc f Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE dan WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan.

1.Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2.Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3.Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
7.Satuan Keija Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
8.Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut MPD adalah Lembaga Musyawarah Daerah Kota Lhokseumawe bidang Pendidikan.
9.Majelis Pendidikan Daerah adalah badan non struktural dan Independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan dan dukungan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe menyangkut kebijakan Pemerintahan dibidang Pendidikan.
10.Komite Sekolah adalah satu-kesatuan perwakilan orang tua wali murid dan tokoh masyarakat yang dibentuk pada satuan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
11.Pendidikan Diniyah adalah jenjang pendidikan anak usia dini, Taman kanak-kanak dan Raudhatul Athfal, atau nama lain yang setara Diniyah.
12.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan wajib belajar sembilan (9) tahun atau tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/sederajat.
13.Pendidikan Menengah adalah jenjang sekolah lanjutan tingkat menegah/sederajat. PARAF KOORDIWAS1 PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM
14.Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan pelatihan singkat, kursus, balai latihan kerja dan pendidikan sejenis lainnya.
15.Balai Pengajian adalah tempat belajar ilmu agama Islam jenjang anak Usia Sekolah Dasar dan Menengah yang ada ditiap-tiap Gampong yang dipimpin oleh seorang Teungku atau nama lain.
16.Dayah adalah tempat menimba ilmu agama Islam secara khusus dan Profesional diberbagai macam disiplin Ilmu Pengetahuan Agama Islam.
17.Sekolah Tinggi adalah bagian perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik/ilmiah yang membidangi satu fakultas dengan jurusan-jurusan tertentu.
18.Universitas adalah perguruan tinggi yag terdiri atas sejumlah Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik/ilmiah dan profesional disejumlah disiplin ilmu pengetahuan.
19.Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan Balai Latihan Keija (BLK), pendidikan kursus, diklat, dan pendidikan lain-lain luar sekolah.

Pasal 2

MPD berasaskan:

a.keislaman;
b.demokrasi;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.profesionalitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

MPD bertujuan:

a.mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
b.meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
c.menciptakan suasana dan kondisi keterbukaan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

MPD mempunyai tugas:

a.memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pendidikan; PARAF KQORDSMAS! PEMRAKARSA 3AGJAN HUKUM u £
b.menyusun konsep pendidikan Islami berbasis kearifan lokal dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, dayah, keluarga dan masyarakat;
c.melakukan penelitian dan menyusun konsep pendidikan anak telantar dan/atau pendidikan anak putus sekolah;
d.memberikan pertimbangan tentang kurikulum sekolah, madrasah dan dayah;
e.memberikan pertimbangan dalam rangka peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota;
f.memberikan pertimbangan dalam rangka penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekruitmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah, madrasah dan dayah berdasarkan kemampuan profesionalisme;
g.memberi pertimbangan terhadap kebijakan bidang pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah, madrasah dan dayah dan menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan bersama Majelis Pendidikan Aceh;
h.mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah, madrasah dan dayah;
i.mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan;
j.hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya di laporkan dan/atau merekomendasikan kepada Walikota.

Pasal 5

MPD mempunyai fungsi:

a.sebagai badan pemikir mengenai pembangunan Pendidikan di Kota;
b.sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Kota mengenai Pendidikan;
c.sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam Pendidikan serta pendorong pendidik dan pengelola Pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
d.sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program Pendidikan; dan
e.sebagai badan mediator antara masyarakat dan Pemerintah Kota, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 6

MPD mempunyai kewenangan:

a.pelaksanaan kurikulum pra sekolah/madrasah, sekolah/madrasah dasar, dan pendidikan dayah serta pendidikan lainnya; PARAF ICQOFBIWASI j PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM u \hP
b.mempersiapkan rancangan konsep sebagai pedoman penilaian dan akreditasi terhadap penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan, pembinaan kurikulum, pembinaan tenaga pendidik/guru dan pembinaan dayah;
c.menilai penyelenggaraan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
d.melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek- aspek lain yang berkaitan dengan kualitas/mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai tuntunan syari'at Islam;
e.mengawasi dan menjaga standar mutu pada semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan karakteristik keistimewaan Aceh;
f.menyusun rancangan dan/atau ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan rancangan qanun di bidang pendidikan;
g.menerbitkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kota di bidang pendidikan; dan Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe.

(1)Pengurus MPD terdiri atas:
1. a.1 (Satu) orang Ketua;
2. b.2 (Dua) orang Wakil Ketua; dan
3. c.beberapa orang anggota Komisi sesuai dengan kebutuhan.
(2)Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak 4 (Empat) komisi, meliputi:
1. a.Komisi Pendidikan;
2. b.Komisi Balai Pengajian, Dayah dan Luar Sekolah;
3. c.Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi; dan
4. d.Komisi Beasiswa, Penelitian, Peningkatan dan Penjaminan Mutu.
(3)Jumlah pengurus MPD paling sedikit 15 (Lima belas) dan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang.
(4)Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh masing-masing 1 (satu) orang Ketua Komisi, dan dibantu Anggota Komisi.
(5)Jumlah Anggota Komisi paling sedikit 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) Komisi.
(6)Bagan struktur organisasi MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 7

BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Pengurus

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

PARAF KOORDIWASI PEMRAKARSA BAGIAN KUKUM

Pasal 12

(1)Musyawarah Besar MPD dilaksanakan oleh MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan MPD.
(2)Dalam hal Musyawarah Besar MPD tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan MPD, Walikota menetapkan pelaksana tugas Ketua MPD untuk melaksanakan kepengurusan MPD sampai dengan dilantiknya pengurus MPD yang definitif.
(3)Dalam hal Musyawarah Besar MPD tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya kepengurusan MPD, Musyawarah Besar MPD dilaksanakan oleh pelaksana tugas Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal pembentukan kepengurusan MPD pada kali pertama sebelum terbentuknya kepengurusan MPD, maka musyawarah dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Besar yang dibentuk oleh Walikota.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2015

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2015

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015