Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merrnmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
BABI KETENTUANUMUM PERATURAN WALIKOTATENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKATYANG TERDAMPAKCORONA VIRUS DISEASE-19 DI KOTAMAGELANG. MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
Menetapkan
7.Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
8.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/ masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
9.Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana non alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10.Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
11.Bantuan Nontunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting, dan barang lainnya yang disalurkan secara nontunai.
12.Penduduk adalah warga masyarakat Daerah yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Daerah.
13.Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
14.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.