DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang jaring pengaman sosial, pelaksanaan pemberian bantuan tunai dan bantuan nontunai, pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virns Disease (Covid-19) dan dunia usaha khususnya usaha mikro dan usaha kecil terdampak pandemi Corona Virns Disease (Covid-19), Pemerintah Kota Magelang memberikan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) kepada masyarakat terdampak;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona vinis Disease-2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota dapat menggunakan anggaran untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial akibat terdampak Corona virus Disease-2019 (Covid-19); WALIKOTAMAGELANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN WALIKOTAMAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE-19 DI KOTA MAGELANG WALIKOTAMAGELANG PROVINS! JAWA TENGAH

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5235);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Corona Virus Disease-19 di Kota Magelang; Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ a tau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
10.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merrnmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN WALIKOTATENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKATYANG TERDAMPAKCORONA VIRUS DISEASE-19 DI KOTAMAGELANG. MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042); Menetapkan
7.Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
8.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/ masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
9.Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana non alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10.Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
11.Bantuan Nontunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting, dan barang lainnya yang disalurkan secara nontunai.
12.Penduduk adalah warga masyarakat Daerah yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Daerah.
13.Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
14.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan JPS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada masyarakat Daerah yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
(2)JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pemberian Bantuan Tunai; dan
2. b.pemberian Bantuan Nontunai.
(3)Pemberian Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada masyarakat Daerah yang terdampak akibat pandemi Covid-19 bertujuan:
1. a.meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
2. b.memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai dengan ketentuan.
(4)Pemberian Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada keluarga yang anggotanya terindikasi ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif Covid-19 bertujuan agar keluarga selama masa isolasi mandiri dapat memenuhi kebutuhan dasar.

15.Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam atau tidak ada gejala dan ada kontak erat dengan penderita positif Covid-19.
16.Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang di ketahui merupakan daerah penularan Covid-19dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Pasal 3

( 1) Pemberian JPS berupa Bantuan Tunai se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditujukan kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial, meliputi:

a.keluarga miskin dan/ a tau rentan miskin;
b.pekerja sektor informal/harian; dan
c.individu/ masyarakat lainnya, yang memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19.

(2)Pemberian JPS berupa Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
1. a.penerima Bantuan Sosial reguler Kementerian Sosial (Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai);
2. b.penerima Bantuan Penugasan Khusus Presiden (Bantuan Sosial Tunai);
3. c.Aparatur Sipil Negara;
4. d.Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
5. e.Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
6. f.prajurit Tentara Nasional Indonesia;
7. g.anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. h.penerima pensiun, meliputi:
  1. 1.pensiunan Aparatur Sipil Negara;
  2. 2.pensiunan Badan Usaha Milik Negara;
  3. 3.pensiunan Badan Usaha Milik Daerah;
  4. 4.pensrunan prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
  5. 5.pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Pemberian JPS berupa Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditujukan kepada penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif Covid-19.

Pasal 6

(1)Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
(2)Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untukjangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

BAB III

PELAKSANAANPEMBERIANBANTUANTUNAIDAN BANTUANNONTUNAI

Pasal 5

(1)Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan untuk 1 (satu) kepala keluarga.
(2)Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan untuk 1 (satu) kepala keluarga dan yang bersangkutan dapat mendapatkan jenis bantuan lain.

Pasal 4

( 1) Penerima Bantuan Tonai dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan keluarga miskin dan rentan miskin berdasarkan DTKS Tahun 2020 yang tidak mendapatkan Bantuan Tonai atau Bantuan Nontunai dari pemerintah pusat.

(2)Bantuan Tunai dapat diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin di luar DTKS Tahun 2020 yang memenuhi syarat ketentuan dan diusulkan oleh Kelurahan dan Kecamatan kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 8

(1)Kelurahan melakukan pendataan KRTS untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Tonai.
(2)KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.tercatat secara administrasi sebagai penduduk Daerah; dan
2. b.berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Daerah.
(3)Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data KRTS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 3.

Pasal 7

(1)Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
1. a.beras 5 kilogram;
2. b.minyak goreng 0,5 liter;
3. c.kecap 1 kemasan;
4. d.telur 0,5 kilogram; dan
5. e.mie instan 10 bungkus.
(2)Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 14 (empat belas) hari.
(3)Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per 1 (satu) orang, dengan ketentuan dalam 1 (satu) keluarga paling banyak diberikan untuk 4 (empat) orang.
(4)Dalam hal dibutuhkan Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan penetapan dari Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal ditemukan data baru KRTS yang memenuhi ketentuan sebagai penerima Bantuan Tunai setelah penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dilaksanakan pengusulan dan penetapan penerima Bantuan Tunai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019