DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, ketertiban umum, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 5094);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5);
20.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah.
6.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin.
7.Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang tebentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.
8.Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
9.Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
10.Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
11.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
13.Orang adalah orang perorangan atau individu.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

a.menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum di Daerah;
b.sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum adalah:

a.terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan wilayah Daerah;
b.terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum meliputi:

a.tertib lingkungan hidup;
b.tertib lingkungan masyarakat;
c.tertib Fasilitas Umum;
d.tertib usaha;
e.tertib pemeliharaan hewan;
f.tertib bangunan gedung;
g.tertib penyelenggaraan alat peraga;
h.tertib sosial;
i.tertib kesehatan;
j.tertib kawasan merokok;
k.tertib keramaian.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyuluhan/ pembinaan, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap Ketertiban Umum.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketertiban Umum di wilayah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan dan mengatur Ketertiban Umum di wilayah Daerah.

Pasal 6

Tertib lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Orang dan/atau badan dilarang:

a.melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya;
b.memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali dalam keadaan darurat;
c.memasang, menempel, atau menggantungkan benda/ barang di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin Pejabat yang berwenang;
d.menyimpan barang bangunan atau benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
e.memanfaatkan jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya tidak sesuai dengan fungsinya;
f.membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum.

Pasal 8

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

a.tinggal, tidur, mandi, atau membersihkan anggota badan di bantaran sungai dan/atau saluran air/drainase;
b.mencuci pakaian, kendaraan dan/atau mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai, saluran air/drainase, dan/atau sumber air;
c.memanfaatkan sungai, saluran air/drainase, dan/atau sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
d.memindahkan, menyumbat, dan/atau menutup secara permanen sungai, saluran air/drainase, dan sumber air, sehingga menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

(1)Setiap Orang yang bermalam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.
(2)Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.
(3)Setiap pemilik/pengelola rumah kost dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat setiap bulan.
(4)Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014