DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Magelang

regulasi_utama

Ringkasan

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan PENETAPAN 2 Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
10.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Seri D Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3, Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan perda.
6.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang Daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah 5 Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.memperkuat struktur permodalan Bank Jateng;
2. b.meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial; dan
3. c.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Manfaat ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.pengembangan usaha Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 6
b.memperkuat struktur permodalan Bank Jateng;
c.memenuhi modal dasar Bank Jateng; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH 7

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD.
(2)Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng dalam bentuk uang pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.setoran tunai APBD; dan
2. b.setoran sharing (berbagi) Aset Manajemen Unit setoran cadangan tujuan dalam bentuk keluar-masuk kas (cash in-cash out), berdasarkan rapat umum pemegang saham.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng didasarkan atas pertimbangan untuk:
1. a.memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja Bank Jateng.
(2)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahannya.
(3)Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap Bank Jateng, penambahan Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan sah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Jateng yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bank Jateng berhak memperoleh dukungan berupa penambahan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bank Jateng wajib mengelola Modal Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
(3)Bank Jateng wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada kas daerah. 8

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal WALIKOTA MAGELANG, SIGIT WIDYONINDITO 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2019 I. UMUM Diberlakukannya otonomi daerah, memberikan konsekuensi bukan hanya pada peran daerah untuk mengatur urusan daerahnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melainkan, terdapat tuntutan bagi daerah untuk dapat memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat secara baik dan optimal. Dalam spektrum itu, maka daerah dituntut untuk berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah, baik dalam bentuk usaha maupun ikut serta mengambil laba dari perusahaan daerah lain melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Hal itu pula yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang. Guna mewujudkan hal di atas, maka penambahan penyertaan modal pada Bank Jateng yang selama ini telah berkontribusi baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kota Magelang, sudah sepatutnya dilakukan. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan penyertaan modal pemerintah 10 daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Atas hal tersebut, maka Peraturan Daerah ini didasarkan pada konstruksi maksud dari pasal tersebut. Adapun maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah ialah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Jateng, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Kemudian tujuannya ialah untuk pengembangan usaha Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur permodalan Bank Jateng, memenuhi modal dasar Bank Jateng, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.besaran sumber dana penambahan penyertaan modal daerah;
b.pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah; dan
c.hak dan kewajiban. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016