DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Malang

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah diperlukan eksistensi serta restrukturisasi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
(2)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,0275% (nol koma nol dua ratus tujuh puluh lima persen) per tahun.
(3)Dalam hal pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan Bangunan atau lingkungan cagar budaya, dapat diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBB-P2.

2.Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
  1. 3.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

4.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
3. c.Penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah;
4. d.Penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
5. e.Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
(2)Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pelayanan kebersihan pada Pasar.
(3)Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan pelayanan kebersihan selain pelayanan kebersihan pada Pasar.
(4)Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

6.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan penyedotan per m³ (per meter kubik) dengan menggunakan tangki.
(2)Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan volume limbah cair yang diolah.
(3)Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan pada Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diukur berdasarkan luasan.
(4)Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan selain pelayanan kebersihan pada Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diukur berdasarkan kelompok fungsi Bangunan dan/atau kegiatan.

7.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Tarif Pelayanan Kebersihan ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan Pemerintah Daerah.
(2)Tarif Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
1. a.Tarif Bisnis; dan
2. b.Tarif Non Bisnis.
(3)Tarif Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bangunan untuk kepentingan komersial.
(4)Tarif Non Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan hunian yang tidak bersifat komersial.
(5)Besarnya Tarif Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Bagian Ketujuh, Kedaluwarsa Penagihan Retribusi, di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 102A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

(1)Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf g menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
(2)Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
(3)Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
2. b.ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
(4)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
(5)Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(6)Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
(7)Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

9.Ketentuan Pasal 108 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1)Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), Pasal 67 ayat (4), Pasal 81 ayat (3), Pasal 89 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
(2)Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12.Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13.Ketentuan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14.Ketentuan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15.Ketentuan dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16.Ketentuan dalam Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 18 Juni 2025 WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Diundangkan di Malang pada tanggal 18 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. ERIK SETYO SANTOSO LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 73-1/2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM, DWI RAHAYU, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19710407 199603 2 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memberikan jaminan adanya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi daerah diperlukan instrumen kebijakan yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, maka Pemerintah kota Malang juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi penerimaan melalui retribusi daerah demi kepentingan Kota Malang. Perubahan materi muatan Peraturan Daerah ini antara lain terkait dengan:

a.Perubahan tarif PBB-P2;
b.Perubahan batas peredaran usaha untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman;
c.Perubahan ketentuan Opsen PKB;
d.Perubahan ketentuan Opsen BBNKB;
e.Perubahan Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan;
f.Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan;
g.Tarif Pelayanan Kebersihan;
h.Penambahan ketentuan tentang Penagihan Pajak;
i.Penambahan ketentuan rujukan pasal terkait pengenaan sanksi administratif;
j.Ketentuan Lampiran I;
k.Ketentuan Lampiran II;
l.Ketentuan Lampiran IV;
m.Ketentuan Lampiran VI;
n.Ketentuan Lampiran VII;
o.Ketentuan Lampiran VIII;
p.Ketentuan Lampiran IX. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 18

Pasal 37

Pasal 42

Pasal 55

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 102A

Pasal 108

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 18

Pasal 37

Pasal 42

Pasal 55

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 102A

Pasal 108

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023