Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61) diubah sebagai berikut:
atau
Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
Bagian Ketujuh Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
atau
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 18 Juni 2025 WALIKOTA MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Diundangkan di Malang pada tanggal 18 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. ERIK SETYO SANTOSO LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 73-1/2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM, DWI RAHAYU, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19710407 199603 2 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memberikan jaminan adanya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi daerah diperlukan instrumen kebijakan yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, maka Pemerintah kota Malang juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi penerimaan melalui retribusi daerah demi kepentingan Kota Malang. Perubahan materi muatan Peraturan Daerah ini antara lain terkait dengan:
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)