DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Indonesia, Kota Pangkal Pinang

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 1) yang diubah, yaitu ketentuan pada Pasal 1: angka 1 dan angka 5 diubah; di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a; dan di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a. Selain itu juga terdapat perubahan lain, yaitu: ketentuan Pasal 3 pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan pada ayat (2) huruf a diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah; BAB IV tentang Sistematika Perubahan RPJMD diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; dan ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 7 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang berdasarkan adanya perubahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta perlunya mempertegas fokus indikator sasaran terhadap visi dan misi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangka1pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012- 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 02, Sen E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
18.Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
19.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D, Nomor 01);
20.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
21.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PANGKALPINANG dan WALIKOTA PANGKALPINANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013-2018 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu:

a.angka 1 dan angka 5 diubah;
b.diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a; dan
c.diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA dan LITBANG adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2026 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan lintas Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 7a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat perubahan/penyesuaian terhadap program, sasaran dan target pencapaian sasaran sampaì dengan akhir periode perencanaan pembangunan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang 2013-2018.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 9a. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat perubahan/penyesuaian terhadap program, kegiatan, sasaran dan target pencapaian sasaran dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang 2013-2018.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
11.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program.
12.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dan setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistik, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
17.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dan suatu program atau keluaran yang diharapkan dan suatu kegiatan.
18.Strategi adalah langkah-langka berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perubahan RPJMD 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dengan memuat perubahan/penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah.
(2)Perubahan RPJMD 2013-2018 berpedoman pada RPJP Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan penyusunan RPJMD kabupaten/kota.
(3)Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018 memuat perubahan/penyesuaian arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

3.Ketentuan Pasal 3 pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan pada ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Maksud penetapan Perubahan RPJMD 2013-2018 menjadi pedoman:
1. a.dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih sesuai dengan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan;
2. b.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pada setiap tahun anggaran sesuai dengan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan;
3. c.memberikan arah pembangunan sesuai dengan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan;
4. d.menjamin terciptanya integrasi, sinkrotsas dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Pangkalpinang; dan
5. e.mempertegas tolak ukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pada setiap satuan kerja perangkat daerah.
(2)Tujuan penetapan Perubahan RPJMD 2013-2018 adalah:
1. a.sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2013-2018;
2. b.sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan periode 2013-2018;
3. c.sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penyusunan Perubahan RKPD periode 2013-2018; dan
4. d.sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)SKPD melaksanakan program dalam Perubahan RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.
(2)SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra SKPD dengan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018.
(3)SKPD dan masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di Kota Pangkalpinang berkewajiban melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya.

5.BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Menjelaskan tentang isu-isu strategis pembangunan daerah yang sedang berkembang.

Pasal 5

Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

7.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 6

Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 berisi uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.

8.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Peru bahan RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan menengah daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional dan pembangunan yang berkelanjutan.
(5)Pengendalian dan evaluasi dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui KLHS.
(6)KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2013- 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.
(7)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 5 Februari 2018 dto H. MUHAMMAD IRWANSYAH Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 5 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG, dto RADMIDA DAWAM LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.4/2018)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 6 Tahun 2016