MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 85), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6 dan angka 7 diubah dan angka 12, angka 16 dan angka 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kota Parepare
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Pemerintah ..............
4.Pemerintah adalah Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
7.Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
8.Retribusi Daerah yang Selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, Rehabilitas/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang baru.
11.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan, termasuk merubah bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
12.Dihapus;
13.Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan Jasa dan Angkutan khusus yang mempunyai arah dan tujuan perjalanan kerja, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah kota.
14.Izin Trayek adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang pada trayek yang ditentukan dalam kota.
15.Retribusi Izin Trayek adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayana angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
16.dihapus ...........
16.dihapus;
17.dihapus;
18.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administarif berupa bunga dan/atau denda.
23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dang mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 2 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :
BAB II NAMA DAN GOLONGAN RETRIBUSI