DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Indonesia, Kota Pare-Pare

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENGARUSUTAMAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c.bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutaman gender di Kota Parepare;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konveksi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4.Undang-Undang ……………
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konveksi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertical di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 11.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 68. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE Dan WALIKOTA PAREPARE MEMUTUSKAN : /Menetapkan ……….. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2.Pemerintah Dareah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Analisi Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadapa sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
9.Pembangunan Responsif Gender adalah terselen program pembangunan sesuai dengan bidang tugas, fungsi masing-masing.
10.Anggaran Responsif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
11.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- maisng.
12.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah Wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
(2)Dalam rangka merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan PUG, maka setiap SKPD wajib memiliki data terpilah sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pendidikan /pelatihan PUG di Daerah.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a.Penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
b.Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan,PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
c.Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender;
d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala;
e.Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG;
f.Pelaksanaan PUG yang terkait denga bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
g.Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; dan
h.Membentuk focal point PUG.

BAB IV

FOCAL POINT PUG

Pasal 6

(1)Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang laiinya.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. b.Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender; c.melaksanakan ……………
3. c.Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD dan lingkungan masyarakat;
4. d.Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
5. e.Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. f.Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
(3)Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikoordinir oleh oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
(4)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan SKPD.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing- masing SKPD yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 9

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Walikota bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG penyelenggaraan pemerintaha, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c.bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutaman gender di Kota Parepare;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konveksi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4.Undang-Undang ……………
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konveksi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertical di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 11.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 68. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE Dan WALIKOTA PAREPARE MEMUTUSKAN : /Menetapkan ……….. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2.Pemerintah Dareah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Analisi Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadapa sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
9.Pembangunan Responsif Gender adalah terselen program pembangunan sesuai dengan bidang tugas, fungsi masing-masing.
10.Anggaran Responsif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
11.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- maisng.
12.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah Wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
(2)Dalam rangka merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan PUG, maka setiap SKPD wajib memiliki data terpilah sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pendidikan /pelatihan PUG di Daerah.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a.Penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
b.Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan,PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
c.Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender;
d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala;
e.Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG;
f.Pelaksanaan PUG yang terkait denga bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
g.Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; dan
h.Membentuk focal point PUG.

BAB IV

FOCAL POINT PUG

Pasal 6

(1)Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang laiinya.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. b.Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender; c.melaksanakan ……………
3. c.Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD dan lingkungan masyarakat;
4. d.Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
5. e.Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. f.Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
(3)Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikoordinir oleh oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
(4)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan SKPD.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing- masing SKPD yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 9

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Walikota bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG penyelenggaraan pemerintaha, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011