DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pariaman

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN 2

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) diubah sebagai berikut: Ketentuan pada huruf d poin 4, poin 6, poin 12 ditambah, poin 3, poin 4, poin 6, poin 12, poin 16 dihapus, ketentuan huruf e poin 2 dihapus, dan ditambah satu poin, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B.
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. 3.Dihapus.
4. 4.Dihapus. 4a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan Tipe B menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan.
5. 5.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. 6.Dihapus. 6a. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang pangan, serta urusanpemerintahan bidang perikanan.
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, urusan pemerintahan bidang statistic dan urusan pemerintahan bidang persandian.
9. 9.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
10. 10.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
11. 11.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah.
12. 12.Dihapus. 12a. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, serta urusan pemerintahan 3 bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
15. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
16. 16.Dihapus.
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Dihapus; 2a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat.
f.Kecamatan terdiri dari :
a.Kecamatan Pariaman Tengah dengan Tipe A.
b.Kecamatan Pariaman Utara dengan Tipe A.
c.Kecamatan Pariaman Selatan dengan Tipe A.
d.Kecamatan Pariaman Timur dengan Tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman. Ditetapkan diPariaman pada tanggal 26 Desember2018 WALIKOTA PARIAMAN, GENIUS UMAR, Diundangkandi Pariaman pada tanggal 26 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, INDRA SAKTI LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR217 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (9/140/2018).

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016