DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2017

Nomor: 106
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang www.peraturan.go.id 2017, No. 1604 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3.Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan www.peraturan.go.id 2017, No. 1604 Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
6.Tipe Perangkat Daerah adalah bentuk dan besaran dinas sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan organisasi dan nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan perumusan kelembagaan Perangkat Daerah agar memiliki standardisasi penamaan fungsi Dinas dan struktur di bawahnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta memudahkan kementerian dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Bentuk, Tipe, Nomenklatur, dan Pola Bidang; dan
b.Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi. www.peraturan.go.id 2017, No. 1604

BAB II

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah provinsi yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas provinsi.
(2)Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Dinas provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
(2)Dinas tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 6

(1)Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai di atas 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe A.
(2)Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai 951 sampai dengan 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe B.

Pasal 7

Penentuan tipe dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasarkan hasil pemetaan penyelenggaraan www.peraturan.go.id 2017, No. 1604 urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 8

Nomenklatur Dinas provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pasal 9

Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 (dua) dinas, dengan nomenklatur:

a.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang;
b.Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
c.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; atau
d.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

Pasal 10

(1)Dasar penggabungan antar sektor dalam penetapan nomenklatur 2 (dua) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, secara garis besar menggunakan pendekatan beban kerja sektoral maupun pendekatan rumpun kompetensi.
(2)Pendekatan beban kerja sektoral akan memisahkan sektor- sektor yang secara umum memiliki potensi pengelolaan besar yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 2 (dua) Dinas yang berbeda.
(3)Pendekatan rumpun kompetensi akan menggabungkan sektor-sektor yang memiliki kedekatan rumpun kompetensi www.peraturan.go.id 2017, No. 1604 yang sama, yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 1 (satu) Dinas yang sama.

Pasal 11

(1)Nomenklatur Bidang pada Dinas memperhatikan potensi dan karakteristik daerah dengan mempertimbangkan prioritas daerah dan nasional, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan atas sub urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak besar, dapat ditangani dengan 1 (satu) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis produk/sektor.
2. b.Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja besar, dapat ditangani dengan 2 (dua) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis fungsi/sub produk/sub sektor.
(3)Pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tipe C, sektor bina konstruksi dapat diwadahi dalam 1 (satu) Seksi.
(4)Nomenklatur Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No. 1604

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang www.peraturan.go.id 2017, No. 1604 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3.Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan www.peraturan.go.id 2017, No. 1604 Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
6.Tipe Perangkat Daerah adalah bentuk dan besaran dinas sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan organisasi dan nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan perumusan kelembagaan Perangkat Daerah agar memiliki standardisasi penamaan fungsi Dinas dan struktur di bawahnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta memudahkan kementerian dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Bentuk, Tipe, Nomenklatur, dan Pola Bidang; dan
b.Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi. www.peraturan.go.id 2017, No. 1604

BAB II

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah provinsi yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas provinsi.
(2)Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Dinas provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
(2)Dinas tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 6

(1)Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai di atas 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe A.
(2)Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai 951 sampai dengan 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe B.

Pasal 7

Pasal 8

Nomenklatur Dinas provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pasal 9

Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 (dua) dinas, dengan nomenklatur:

a.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang;
b.Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
c.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; atau
d.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

Pasal 10

(1)Dasar penggabungan antar sektor dalam penetapan nomenklatur 2 (dua) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, secara garis besar menggunakan pendekatan beban kerja sektoral maupun pendekatan rumpun kompetensi.
(2)Pendekatan beban kerja sektoral akan memisahkan sektor- sektor yang secara umum memiliki potensi pengelolaan besar yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 2 (dua) Dinas yang berbeda.
(3)Pendekatan rumpun kompetensi akan menggabungkan sektor-sektor yang memiliki kedekatan rumpun kompetensi www.peraturan.go.id 2017, No. 1604 yang sama, yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 1 (satu) Dinas yang sama.

Pasal 11

(1)Nomenklatur Bidang pada Dinas memperhatikan potensi dan karakteristik daerah dengan mempertimbangkan prioritas daerah dan nasional, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan atas sub urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak besar, dapat ditangani dengan 1 (satu) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis produk/sektor.
2. b.Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja besar, dapat ditangani dengan 2 (dua) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis fungsi/sub produk/sub sektor.
(3)Pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tipe C, sektor bina konstruksi dapat diwadahi dalam 1 (satu) Seksi.
(4)Nomenklatur Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No. 1604

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024