DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Kedudukan PRJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021; 3. Maksud dan Tujuan Penetapan RPJMD; 4. Ruang Lingkup PRJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021; 5. Sistematika Penyusunan PRJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021; 6. Pengendalian dan Evaluasi; 7. Perubahan RPJMD; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016-2021.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX … BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3.Dewan …
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelengaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.
5.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana …
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD.
18.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
19.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
21.Tujuan adalah rumusan mengenai hal yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi.
22.Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan.
23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
24.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
25.Program …
25.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
26.Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 merupakan:

a.penjabaran tahap ke-3 dalam RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
b.penjabaran Visi dan Misi Walikota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program prioritas Pembangunan Daerah;
c.dokumen perencanaan daerah yang dalam penyusunannya memperhatikan keselarasannya dengan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018; dan
d.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. b.penyusunan Renstra PD Tahun 2016-2021; dan
3. c.penyusunan Renja PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
(2)Tujuan …
(2)Tujuan penetapan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 adalah untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah yang berbatasan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

a.Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016-2021; dan
b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Sistematika penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
(2)RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX … BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 6

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan publik.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016- 2021.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi …
4. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah; dan/atau
5. d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(4)Dalam hal terjadi perubahan yang diakibatkan oleh penyesuaian atas kebijakan nasional maka penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Walikota wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Pasuruan 2016-2021, sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota terpilih berikutnya.
(4)RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 dijadikan dasar LKPJ Walikota Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

BAB IX

…

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 19 September 2016 WALIKOTA PASURUAN, ttd. SETIYONO Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 19 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd. BAHRUL ULUM LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 221-6/2016 SALINAN sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2017