DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan · Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a; 2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A; 3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A; 4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kata Pasuruan Tahun 2016- 2 0 2 1 , diperlukan penyesuaian nomenklatur indikator tujuan, sasaran, strategi, arah kcbijakan, program, urusan pemerintahan daerah, perubahan indikator kinerja tujuan, sasaran, program, serta penyesuaian proyeksi target indikator kinerja;
c.bahwa . . . I
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Pasuruan Nomor 6 Tahun 2 0 1 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 44 2 1 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang . . .
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 2 4 1 ) ; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 4 . Peraturan . . .
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 0 1 9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 199);
16.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2 0 1 5 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 3);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nornor 3 1 0 ) ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nornor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana · Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nornor 1 3 1 2 ) ;
20.Peraturan . . .
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2 0 1 4 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2 0 1 4 - 2 0 1 9 ; 2 1 . Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 5 Tahun 2 0 1 0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2 0 1 1 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
22.Peraturan Daerah Nomor 0 1 Tahun 2 0 1 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2 0 1 1 - 2 0 3 1 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2 0 1 2 Nomor 0 1 ) ;
23.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2 9 1 2 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2 0 1 2 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
24.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016-2021. Pasal I . . . Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2 0 1 6 tentang Rencana Pembangunan · Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

2.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
5.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6.Pernbangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
8.Rencana . . .
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 9a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan urusan pemerintahan daerah, beserta indikator dan proyeksi target kinerjanya sampai dengan akhir periode perencanaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2 0 1 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan tahun 2 0 1 6 - 2 0 1 2 1 .
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 1 1 . Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Anggaran . . .
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD.
18.lsu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
19.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perertcanaan.
20.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 2 1 . Tujuan adalah rumusan mengenai hal yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi.
22.Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan.
23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan progr.am-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
24.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
25.Program . . .
25.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk rnencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
26.Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
2.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Maksud Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan RKPD untuk kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
b.penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021; dan
c.penyusunan Renja PD untuk kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2 0 2 1 .
1. 3.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasa14A Ruang lingkup Perubahan RPJMD Kota Pasuruan 2016-2021, mencakup: meliputi dengan perubahan 2020 sampai
a.lingkup waktu perencanaan tahun tahun 2021; dan
b.lingkup substansi perubahan meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program urusan beserta indikator dan target kinerjanya.
1. 4.Di antara . . .
2. 4.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016- 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah iru. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dae rah mt dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. Ditetapkan di Pasuruan \ pada tanggal 20 Maret 2019 t� WAKIL WALIKOTA PASURUAN, NO PRASETYO Diundangkan diPasuruan pada tanggal 20 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 3 9 - 1 / 2 0 1 9

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 5A

Dasar hukum (13)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 5A

Dasar hukum (13)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 6 Tahun 2016