DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

PEraturan ini memuat APBD Kota Prabumulih TA 2016 meliputi besaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, berikut dengan rincian objeknya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016; WALIKOTA PRABUMULlH, DENGAN RAHMAl lUHAN YANG MAHA ESA PERAlURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2016 WALIKOTA PRABUMUUH 12.llndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55B7) sebagaimana telah diubah beoerapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae:ah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ternbaran Negara Republik Indonesia I':omof 5679); 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 10_undang-Undang Nornor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Tahun 2.010Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

Mengingat

9.Undang-UndangNomor 2.8Tahun 2009 ten tang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049; 8_ Undang-Undang Nomor 33 Tahm 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeruuahan Daerah (lembaran Negafa Repujlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan t.ernbarenNegaraRepublik Indonesia Nomor 4438); 7_ Undang-Undang Nomor 2S Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPcmbangunanNasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negam RepubUkIndonesia Nomor4421); 6_ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4400); Nomor 86, Tambahan l.ornbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113); 4_ undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepubllk Indonesia Nomor 4286); 5_ Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahanlembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);
23.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang PedomanPenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2016;
22.Peraturan Menteri DaLam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tetah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelo!aan KeuanganOaerah(Berita NegaraRepublik Indonesia Nomor 3101;
21.Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran NegaTe: Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomer 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4614);
20.Peraturan Pernertntah t~omor 65 Tahun Z005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pencrepan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 150, TarnbahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pcmerintah Nomer 58 Tahun Z005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara RepubLil<. Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Ncgara Republik IndonesiaNomo~4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesie Nomor4576);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pernertnuin I'{omor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (LernbaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( lembaran Negara RepubLikIndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepubLikIndonesiaNomor 4502);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan at as Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); \4j Lain·lain pendapatan daerah yang sah sebagetrnana drmaksud pada ayat i1) huruf c tcrdiri dari jenis pendapatan:

a.Pendapatan Hibah sejurnlah Rp. 3.000.000.000
b.Dana Bagi Hasil Pajak dart Provinsi Rp. 37.661.576.643

(3)Dana perimbangan sebagaimana cimaksud pada ayat (1) hurut b tcrdiri dari jcnis pendapatan: a, 8agi hasil pajak/bagi hasil b~kar. pajak sejumlah Rp. 203.142.137.000
1. b.Dana alokasi umum sejumlah R? 414.173.572.000
2. c.Dana alokasi khusus sejurnlah Rp. 203.189.677.480
(2)Pcndapatan AsU Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdfri dari jenis pendapatan: CI. PajoK daerah sejurnlah Rp. 22.045.000.000
1. b.Retribusi daerah sejumlah Rp. 9.051.000.000
2. c.Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 1.000.000.000
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 56.991.000.000
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan AsH Daerah sejumlah Rp. 89.087.000.000
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp. 820.505.386.480
3. c.lain·lain pendapatan daeraf yang sah sejumlah Rp. 57.496.882.643 Pasal 2 61.276.271.855 (-) o Rp. Rp.
  1. 3.Pembiayaan Daerah:
4. a.Penerimaan Rp. 101.542.977.650
5. b.Pengeluaran (RD. 40.266. 705.795) (.) Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan: (Rp. 1.028.365.540.978) (-) (Rp. 61.276.271.855)(Defisit)
  1. 2.Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
  2. 1.Pendapatan Daerah Rp. 967.089.269.123 Pasal 1 KOTA PRABUMUUH TENTANG ANGGARAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMUUH TAHUN Menetopkan : PERATURAN DAERAH PENDAPATAN DAN ANGGARAN 2016

Menetapkan

MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRA8UMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH Dengan Persetujuan Bersama

1.Lampiran I RingkasanAnggaranPendapatandan Belanja Daerah;
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagarrnana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 5

(3)Pengeluaransebagaimanadimakst.:dpada avat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penycrtaan Modnl (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 6.000.000.000
2. b.PembayaranPokok Utang sejumlah Rp. 34.266.705.795 l21 Penerimaan sebagaimanadirnaksudpada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : <1. Sisalebih Perhitungan Anggarantahun anggaransebelumnya sejumlah Rp. 101.542.977.650
3. b.Penerimaan Piutang Daerahsejumlah Rp. 0 (1j PernbiayaanDaerah sebagaimanadlmaksuddalam Pasal 1 terdiri dari :
4. a.Penerimaan sejumlah Rp.l01.542. 977.650
5. b.Pengeluaransejumlah Rp. 40.266.705.795 Pasal 4 (3i Belanja Langsungsebagaimanadimaksudpada avat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
6. a.Belanja j)eEawai sejumlah Rp. 22.561.489.000
7. b.Belanja barang dan jasa scjurnlan Rp. 278.621.120.268
8. c.Belanja modal sejumlah Rp. 294.583.978.592 a, Belanja pegawai sejumlah Rp. '108.262.531.634
9. b.Belanja bunga sejumlah Rp. 0
10. c.Belanja subsidi sejumlah Rp. 0
11. d.Belanja hi bah sejumlah Rp. 7.762.00D.OOO
12. c.Belanja bantuan sosialsejurnlan Rp. 125.000.000
13. t.6elanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desasejumlah Rp. 15.449.421.484
14. g.Belanja Bantuan KeuanganRp0
15. h.Betanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000 (2j BClanjaTidak Langsungsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
(1)Belanja Daerah sebagaimanadimaksuddalarn Pasal 1 terdiri dari ;
1. a.Belanja Tidak Langsungsejumlah Rp. 432.598.953.118
2. b.Belanja Langsungscjumlah Rp. 595.766.587.860

Pasal 3

c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 16.835.306.000
d.Memtliki darnpak yang slgnlfikan ternadap anggaran daiarn rangka pernulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. C. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemenntah Daerah.
b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
a.Bukan merupakan kegietan normal dari aktivitas Pemerintah Oaerah dan ttdak dapat diprediksi sebctomnya. (3")Keadaan darurat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

(2)Pe-ngeluaran yang belum tcrsedia angearannya sebagaimana dirnaksud pada avat (1) selanjutnya diusulkan dalarn Angearan Pendapatan dun Be-Ianja Daerah dan I atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran_
(1)Oalarn Keadaan darurat, Perr.erintah Kota Prabumulih dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 6

6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lamptran XI urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian Anggaran iJend2.patan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi 5KPD, program, dim kegtatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Oaftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (tnvestasi) daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tctao daerah; Daftar perkiraan penambahen dan pengurangan aset lain-lain; Daftar kegjatan-kegiatan tahun anggaran sebetumnya yang betum diselesaikan d",) dianggarkan kembali datam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah .dan
13.Lampiran Xlii Oaftar pinjaman daerah dan obligai daerah. • i H: DdOM ,1>01 I I LEA\BARANDAERAH KOlA PRABUMULIH TAHUH 2016 NOMOR 1 Nomor Registrasi (NOREG) : IPEW.!2015 Diundangkan di Prabumulih pada tanggal .a:1- ".;;.,'. 2016 S~L<RE"ij"-A~DAERAHKOlA PRABUMULIH .: <l~ . . . _".I;\'j: ~ "'lIlt \L "<, I . 2015 Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 8

Walikota rnenetapkan Peraturan WaUkota ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD).

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015