9.Undang-UndangNomor 2.8Tahun 2009 ten tang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
8_ Undang-Undang Nomor 33 Tahm 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeruuahan Daerah (lembaran Negafa Repujlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan t.ernbarenNegaraRepublik Indonesia Nomor 4438); 7_ Undang-Undang Nomor 2S Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPcmbangunanNasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negam RepubUkIndonesia Nomor4421); 6_ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4400); Nomor 86, Tambahan l.ornbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113); 4_ undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepubllk Indonesia Nomor 4286); 5_ Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahanlembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);
23.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang PedomanPenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2016;
22.Peraturan Menteri DaLam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tetah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelo!aan KeuanganOaerah(Berita NegaraRepublik Indonesia Nomor 3101;
21.Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran NegaTe:
Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomer 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4614);
20.Peraturan Pernertntah t~omor 65 Tahun Z005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pencrepan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 150, TarnbahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pcmerintah Nomer 58 Tahun Z005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara RepubLil<.
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Ncgara Republik IndonesiaNomo~4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesie Nomor4576);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pernertnuin I'{omor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (LernbaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4570); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( lembaran Negara RepubLikIndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepubLikIndonesiaNomor 4502);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan at as Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
\4j Lain·lain pendapatan daerah yang sah sebagetrnana drmaksud pada ayat i1) huruf c tcrdiri dari jenis pendapatan:
a.Pendapatan Hibah sejurnlah Rp. 3.000.000.000
b.Dana Bagi Hasil Pajak dart Provinsi Rp. 37.661.576.643
(3)Dana perimbangan sebagaimana cimaksud pada ayat (1) hurut b tcrdiri dari jcnis pendapatan:
a, 8agi hasil pajak/bagi hasil b~kar. pajak sejumlah Rp. 203.142.137.000
b.Dana alokasi umum sejumlah R? 414.173.572.000
c.Dana alokasi khusus sejurnlah Rp. 203.189.677.480
(2)Pcndapatan AsU Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdfri dari jenis pendapatan:
CI. PajoK daerah sejurnlah Rp. 22.045.000.000
b.Retribusi daerah sejumlah Rp. 9.051.000.000
c.Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 1.000.000.000
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 56.991.000.000
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 1 terdiri dari :
a.Pendapatan AsH Daerah sejumlah Rp. 89.087.000.000
b.Dana perimbangan sejumlah Rp. 820.505.386.480
c.lain·lain pendapatan daeraf yang sah sejumlah Rp. 57.496.882.643 Pasal 2 61.276.271.855 (-) o Rp.
Rp.
3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan Rp. 101.542.977.650
b.Pengeluaran (RD. 40.266. 705.795) (.) Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan:
(Rp. 1.028.365.540.978) (-) (Rp. 61.276.271.855)(Defisit)
2.Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
1.Pendapatan Daerah Rp. 967.089.269.123
Pasal 1 KOTA PRABUMUUH TENTANG ANGGARAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMUUH TAHUN Menetopkan : PERATURAN DAERAH PENDAPATAN DAN ANGGARAN 2016