DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Nomor: 30
Tahun: 2002
Ditetapkan: 27 Desember 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN 3. TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI 4. TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SUSUNAN ORGANISASI 5. PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 6. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN 7. PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 8. REHABILITASI DAN KOMPENSASI 9. PEMBIAYAAN 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-…
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1.Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3.Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2…

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.kepentingan umum; dan
e.proporsionalitas.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

a.koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b.supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c.melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d.melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e.melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 7…

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a.mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b.menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c.meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d.melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e.meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
(2)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
(3)Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a.laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b.proses…
b.proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c.penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d.penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e.hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f.keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (37)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 60 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 56 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (37)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017