Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka RKPD Tahun 2018 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
4.Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 16 November 2017 WALIKOTA SEMARANG ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 16 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd ADI TRI HANANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (11/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2000- 2025 serta dengan memerhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kota Semarang. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra-PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendaloan dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :
a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
c.Terjadi perubahan yang mendasar;
Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Perda Kota Semarang Nomor 6 tahun 2106 tentang RPJMD Kota Semarang tahun 2016- 2021, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
a.Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD 2016-2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1.Perumusan terhadap kebijakan RPJMD Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD belum terfokus dengan jelas.
2.Pelaksanaan RPJMD
a) Terdapat ketidaksesuaian sebesar 8% antara program RPJMD dengan program Renstra PD; b) Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 belum berdasarkan Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD;
3.Evaluasi hasil RPJMD Target sasaran yang dirumuskan terlalu rendah, hal ini dilihat dari target pembangunan pada akhir periode RPJMD (tahun 2021) sudah tercapai dan/atau melampaui target pada tahun pertama/transisi
(2016)sebesar 59%.
b.Terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan:
1.Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD)
2.Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD
3.Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah
c.Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Kota Semarang untuk merevisi RPJMD sesuai Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra-PD. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Semarang untuk tahun 2018 s/d 2021. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 123 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021 PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017