DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5234);
5.Undang-Undang... I '
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 /HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA • I I I .I · y I I I I

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
(2)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.atas prakarsa masyarakat;
b.keanggotaan adalah penduduk Kelurahan setempat;
c.jumlah keanggotaannya paling sedikit 2 (dua) orang dan/ atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d.mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
e.mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
f.dapat memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat. I .1 · 1 ---------

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai fungsi:

a.penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b.penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d.penyusunan rencana, pelaksana, dan peng~lola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e.penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; -
f.penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
g.pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
h.pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
1. 1.pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
j.pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu Pemberdayaan Masyarakat. fungsi Kader Bagian Kedua...

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban:

(1)Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai hak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(2)Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.peningkatan pelayanan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. c.membantu pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. d.pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; dan
5. e.pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. BABV JENIS

Pasal 10

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

a.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
b.Lembaga Adat;
c.Tim penggerak PKK Kelurahan;
d.RT/RW;
e.Karang Taruna; dan
f.Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pasal 1 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. : 1 - I I J I I I I I I I - I• I

Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 mempunyai fungsi:

a.penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b.penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d.penyusunan rencana, pelak.sanaan, pelestarian dan pengembangan hasil hasil pembangunan secara partisipatif;
e.penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
f.penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5234);
5.Undang-Undang... I '
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 /HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA • I I I .I · y I I I I

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
(2)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.atas prakarsa masyarakat;
b.keanggotaan adalah penduduk Kelurahan setempat;
c.jumlah keanggotaannya paling sedikit 2 (dua) orang dan/ atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d.mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
e.mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
f.dapat memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai fungsi:

a.penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b.penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d.penyusunan rencana, pelaksana, dan peng~lola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e.penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; -
f.penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
g.pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
h.pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
1. 1.pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
j.pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu Pemberdayaan Masyarakat. fungsi Kader Bagian Kedua...

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban:

(1)Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai hak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(2)Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.peningkatan pelayanan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. c.membantu pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. d.pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; dan
5. e.pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. BABV JENIS

Pasal 10

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

a.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
b.Lembaga Adat;
c.Tim penggerak PKK Kelurahan;
d.RT/RW;
e.Karang Taruna; dan
f.Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pasal 1 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. : 1 - I I J I I I I I I I - I• I

Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 mempunyai fungsi:

a.penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b.penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d.penyusunan rencana, pelak.sanaan, pelestarian dan pengembangan hasil hasil pembangunan secara partisipatif;
e.penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
f.penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.05/2010

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.05/2010

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2013