Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 54
1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
I '
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA • I I I .I · y I I I I
Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.
BAB II
Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat. BAB IV... I .1 · 1 --------- BAB IV TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Togas dan Fungsi Pasl 6 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 1), mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
BAB IV
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai fungsi:
Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu Pemberdayaan Masyarakat. fungsi Kader Bagian Kedua... Bagian Kedua Hak dan Kewajiban
Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban:
BABV JENIS
Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
Pasal 1 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. : 1 - I I J I I I I I I I - I• I
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 mempunyai fungsi:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)