DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Nomor: 73
Tahun: 2005
Ditetapkan: 30 Desember 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN. . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6.Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
(2)Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian . . .
(3)Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah;
3. c.bagian wilayah kerja;
4. d.sarana dan prasarana pemerintahan.
(4)Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung.
(5)Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5)diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

(1)Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
(3)Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
(4)Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
2. b.Masa kerja minimal 10 tahun.
3. c.Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
(3)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(4)Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
(5)Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:
1. a.pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. b.pemberdayaan masyarakat;
3. c.pelayanan masyarakat;
4. d.penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. e.pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
6. f.pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
(2)Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak- banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
(3)Dalam . . .
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
(4)Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 8

(1)Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2)Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 9

(1)Keuangan Kelurahan bersumber dari:
1. a.APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
2. b.Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga
3. c.Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Alokasi . . .
(2)Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang- kurangnya:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.luas wilayah;
4. d.kondisi geografis/karakteristik wilayah;
5. e.jenis dan volume pelayanan; dan
6. f.besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 10

(1)Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
(2)Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (25)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (25)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2014