DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP DAN TUJUAN; PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL; HAK DAN KEWAJIBAN; LARANGAN; TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN; PENYIDIKAN; PEMBIAYAAN; SANKSI; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pedagang kaki lima sebagai saJah satu pelaku usaha sektor informal perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan kesejahteraan serta mendukung perkembangan ekonomi di daerah;
b.bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata, dan diberdayakan sehingga terwujud suatu Lingkungan yang aman, tertib, sehat, bersih dan indah;
c.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima";
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima· •

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3.Undang-Undang....
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 I 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
8.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian lzin Usaha Mikro dan Kecil (Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12.Peraturan....
12.Peraturan Daerah Kota Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA DAN WALI KOTA SIBOLGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKJ LIMA.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah :

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi, mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c.untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 4

(1)Wali Kota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
(2)Penataan....
(2)Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendataan;
2. b.perencanaan dan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. c.fasilitasi akses permodalan;
4. d.penguatan kelembagaan;
5. e.pembinaan dan bimbingan teknis;
6. f.fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
7. g.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
(3)Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

(1)Penataan PKL dilakukan terhadap PKL, lokasi kegiatan, desain tempat dan waktu usaha.
(2)Penataan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 6

Wali Kota melalui OPD terkait melakukan Penataan PKL dengan cara:

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL;
d.pemindahan lokasi PKL; dan
e.peremajaan lokasi PKL. Paragraf2 Pendataan PKL

Pasal 7

( I) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a dilakukan oleh OPD terkait.

(2)Tahapan Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dengan cara:
1. a.menyusun jadwal;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.pemutakhiran data.
(3)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan berdasarkan :
1. a.identitas;
2. b.lokasi;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(4)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kata.

Pasal 8

Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri dari jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 9

(l) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara Jain :

a.gelaran;
b.lesehan;
c.tenda; dan
d.selter.

(2)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain :
1. a.tidak bermotor; dan
2. b.bermotor.
  1. 15.Tanda Daftar Usaha PKL, yang selanjutnya disebut TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang clitunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  2. 16.Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
  3. 17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerab yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB LL

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 2

Dasar hukum (13)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 2

Dasar hukum (13)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 1 Tahun 2017