DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sukabumi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penerbitan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C – 4) tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Larangan Minuman Beralkohol; Mengingat…… Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang…….
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12.Peraturan…….
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 2 Seri E - 5);
13.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
16.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Minuman.......
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan destilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan atau menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7.Larangan Minuman Beralkohol adalah larangan memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, membagikan secara gratis dan meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

BAB II

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, membagikan secara gratis Minuman Beralkohol di Daerah.
(2)Setiap orang dilarang meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Daerah.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah penggunaan untuk kepentingan :
1. a.pengobatan/medis di rumah sakit; dan
2. b.upacara keagamaan.

BAB III

P E N G A W A S A N

Pasal 3

(1)Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan membentuk Tim Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2)Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Larangan Minuman Beralkohol.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat wajib untuk melakukan pengarahan, pembinaan, dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya Minuman Beralkohol bagi kesehatan dan dampak-dampaknya.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 5

(1)Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pejabat…….
(2)Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(5)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan yang memproduksi dan/atau meracik Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Setiap orang atau badan yang mengedarkan, memperdagangkan, menjual, dan/atau membagikan secara gratis Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(3)Setiap orang yang meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4)Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan juga sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 7

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penerimaan negara.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penertiban Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C – 4) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 17 Januari 2014 WALIKOTA SUKABUMI, Ttd. MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 17 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, Ttd. M.N. HANAFIE ZAIN Pembina Utama Muda NIP 195808 198503 1 009 LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penerbitan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C – 4) tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Larangan Minuman Beralkohol; Mengingat…… Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang…….
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12.Peraturan…….
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 2 Seri E - 5);
13.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
16.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Minuman.......
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan destilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan atau menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7.Larangan Minuman Beralkohol adalah larangan memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, membagikan secara gratis dan meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

BAB II

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, membagikan secara gratis Minuman Beralkohol di Daerah.
(2)Setiap orang dilarang meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Daerah.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah penggunaan untuk kepentingan :
1. a.pengobatan/medis di rumah sakit; dan
2. b.upacara keagamaan.

BAB III

P E N G A W A S A N

Pasal 3

(1)Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan membentuk Tim Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2)Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Larangan Minuman Beralkohol.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 5

(1)Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pejabat…….
(2)Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(5)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan yang memproduksi dan/atau meracik Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Setiap orang atau badan yang mengedarkan, memperdagangkan, menjual, dan/atau membagikan secara gratis Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(3)Setiap orang yang meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4)Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan juga sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 7

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penerimaan negara.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015