DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sukabumi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi; Mengingat........ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang.......
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12.Peraturan.......
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
13.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SUKABUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan.......
1.Ketentuan angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
6.Perangkat........
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
9.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
10.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
11.Lembaga Lain adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
15.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16.Jabatan........
16.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
2.Di antara angka 7 dan angka 8 huruf f Pasal 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
e.Dinas, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan;
4. 4.Dinas Perhubungan;
5. 5.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
6. 6.Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
7. 7.Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman;
8. 8.Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
9. 9.Dinas........
10. 9.Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. 10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. 11.Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman.
f.Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
2. 2.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
3. 3.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
4. 4.Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
5. 5.Kantor Komunikasi dan Informatika;
6. 6.Kantor Lingkungan Hidup;
7. 7.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 7a. Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
8. 8.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H.
g.Satuan Polisi Pamong Praja;
h.Kecamatan;
i.Kelurahan; dan
j.Lembaga Lain, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1. 3.di antara Paragraf 7 dan Paragraf 8 disisipkan 1 (satu) paragraf baru yakni Paragraf 7A dan di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf........

Pasal 53A

Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pengadaan Barang dan Jasa;
c.Seksi Pelayanan dan Sanggah;
d.Seksi Informasi Elektronik; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

(1)Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar....... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 29 Desember 2015 WALIKOTA SUKABUMI, ttd. MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 29 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTASUKABUMI, ttd. M.N. HANAFIE ZAIN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT ( 283/2015)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi; Mengingat........ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang.......
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12.Peraturan.......
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
13.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

1.Ketentuan.......
1.Ketentuan angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
6.Perangkat........
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
9.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
10.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
11.Lembaga Lain adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
15.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16.Jabatan........
16.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
2.Di antara angka 7 dan angka 8 huruf f Pasal 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
e.Dinas, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan;
4. 4.Dinas Perhubungan;
5. 5.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
6. 6.Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
7. 7.Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman;
8. 8.Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
9. 9.Dinas........
10. 9.Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. 10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. 11.Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman.
f.Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
2. 2.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
3. 3.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
4. 4.Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
5. 5.Kantor Komunikasi dan Informatika;
6. 6.Kantor Lingkungan Hidup;
7. 7.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 7a. Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
8. 8.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H.
g.Satuan Polisi Pamong Praja;
h.Kecamatan;
i.Kelurahan; dan
j.Lembaga Lain, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1. 3.di antara Paragraf 7 dan Paragraf 8 disisipkan 1 (satu) paragraf baru yakni Paragraf 7A dan di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf........

Pasal 53A

Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pengadaan Barang dan Jasa;
c.Seksi Pelayanan dan Sanggah;
d.Seksi Informasi Elektronik; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

(1)Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar....... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 29 Desember 2015 WALIKOTA SUKABUMI, ttd. MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 29 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTASUKABUMI, ttd. M.N. HANAFIE ZAIN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT ( 283/2015)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 53A

Pasal 61A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 53A

Pasal 61A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2016