DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Inisiasi Menyusun Dini, Air Susu Ibu Ekslusif, Indikasi Mendis, Rawat Gabung, Informasi Edukasi Dan Pedoman, Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produksi Bayi Lain, Penyediaan Ruang Asli/ Laktasi, Dukungan Masyarakat, Penghargaan , Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Pemberian Air Susu Eksklusif; Mengingat….. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang.....
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
13.Peraturan ……
13.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);
14.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambah dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8.Bayi…..
8.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
10.Indikasi Medis adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI.
11.Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI/Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
12.Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk anak sampai berusia 6 (enam) bulan.
14.Produk Bayi Lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
16.Tenaga…..
16.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18.Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
19.Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab Tempat Sarana Umum.
20.Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk :

a.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
b.meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
c.meningkatkan…..
c.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
d.mengurangi pemakaian air, energi, sampah, dan polusi atas pemakaian susu formula bayi dan atau produk bayi lain.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk :

a.menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 4

(1)Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan kesempatan kepada ibu untuk melakukan IMD.
(2)IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada ibu.

BAB IV

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 5

Setiap Bayi berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

Pasal 6

(1)Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkan.
(2)Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meneruskan pemberian ASI Eksklusif sampai anak berusia 2 (dua) tahun.

BAB V

INDIKASI MEDIS

Pasal 7

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 tidak berlaku apabila terdapat Indikasi Medis baik pada ibu maupun pada Bayi.
(2)Penentuan Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter.
(3)Penentuan Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

BAB VI

RAWAT GABUNG

Pasal 8

(1)Rawat gabung dilakukan dengan menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan.
(2)Penyelenggara…..
(2)Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan rawat gabung kecuali ada Indikasi Medis yang ditetapkan oleh dokter.
(3)Rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

BAB VII

INFORMASI, EDUKASI, DAN PEDOMAN

Pasal 9

(1)Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon ibu, ibu, dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
(2)Ketentuan mengenai informasi dan edukasi ASI Eksklusif diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015