DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sukabumi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan …….
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia.
6.Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berada di Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan.
9.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Sat. Pol. PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah.
10.Tindak ……..
10.Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Pendidikan dan Pelatihan PPNS yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
13.Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan Tindak Pidana terhadap pelanggaran peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Pasal 4

……

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai kewenangan :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. e.melakukan penyitaan barang bukti;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. g.memanggil seorang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPNS juga mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tindak pidananya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan operasional Penyidikan.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
1. a.menyampaikan ……
2. a.menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik yang diteruskan kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. b.merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama dengan Penyidik sesuai kewenangan masing-masing;
4. c.mendapatkan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan dari Penyidik;
5. d.menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik untuk selanjutnya diteruskan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. e.menghadirkan Penyidik dalam penyelenggaraan gelar perkara;
7. f.menyampaikan pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada Penyidik dengan tembusan kepada penuntut umum;
8. g.tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
9. h.menyelenggarakan rapat secara berkala dengan menghadirkan Penyidik.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)PPNS di samping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan tentang kepegawaian juga diberikan uang insentif setiap bulannya.
(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

……

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.membuat Berita Acara setiap tindakan yang meliputi :
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasukan rumah atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang bukti;
4. 4.pemeriksaan saksi;
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian;
6. 6.pengambilan sidik jari dan pemotretan.
c.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Kepala Sat. Pol. PP dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerjanya masing-masing.

BAB IV

SYARAT PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)Syarat pegawai negeri sipil dapat diangkat menjadi PPNS, adalah sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda, III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lainnya;
4. d.bertugas ……
5. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
6. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah;
7. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
8. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Tata cara pengajuan pegawai negeri sipil sebagai PPNS mengacu pada peratuan perundang-undangan.
(3)Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan calon PPNS dengan pangkat Pengatur, II/c dan pendidikan paling rendah diploma 3.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan …….
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia.
6.Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berada di Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan.
9.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Sat. Pol. PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah.
10.Tindak ……..
10.Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Pendidikan dan Pelatihan PPNS yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
13.Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan Tindak Pidana terhadap pelanggaran peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Pasal 4

……

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai kewenangan :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. e.melakukan penyitaan barang bukti;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. g.memanggil seorang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPNS juga mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tindak pidananya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan operasional Penyidikan.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
1. a.menyampaikan ……
2. a.menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik yang diteruskan kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. b.merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama dengan Penyidik sesuai kewenangan masing-masing;
4. c.mendapatkan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan dari Penyidik;
5. d.menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik untuk selanjutnya diteruskan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. e.menghadirkan Penyidik dalam penyelenggaraan gelar perkara;
7. f.menyampaikan pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada Penyidik dengan tembusan kepada penuntut umum;
8. g.tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
9. h.menyelenggarakan rapat secara berkala dengan menghadirkan Penyidik.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)PPNS di samping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan tentang kepegawaian juga diberikan uang insentif setiap bulannya.
(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

……

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.membuat Berita Acara setiap tindakan yang meliputi :
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasukan rumah atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang bukti;
4. 4.pemeriksaan saksi;
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian;
6. 6.pengambilan sidik jari dan pemotretan.
c.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Kepala Sat. Pol. PP dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerjanya masing-masing.

BAB IV

SYARAT PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)Syarat pegawai negeri sipil dapat diangkat menjadi PPNS, adalah sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda, III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lainnya;
4. d.bertugas ……
5. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
6. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah;
7. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
8. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Tata cara pengajuan pegawai negeri sipil sebagai PPNS mengacu pada peratuan perundang-undangan.
(3)Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan calon PPNS dengan pangkat Pengatur, II/c dan pendidikan paling rendah diploma 3.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015