DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; Terdiri dari : Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas Daerah; Badan Daerah dan Kecamatan; Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat, Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal; Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli; Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 3
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Surabaya.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Kota Surabaya.
10.Badan Daerah adalah Badan Kota Surabaya.
11.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah/Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Kepala Daerah wajib memperhatikan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD; 4
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah Sekretariat Daerah Tipe A;
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah Sekretariat DPRD Tipe A;
(3)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah Inspektorat Tipe A;
(4)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
1. a.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan sub urusan Air Limbah;
5. e.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sub urusan Penataan Ruang, sub urusan Permukiman, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan sub urusan Jasa Kontruksi;
6. f.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
7. g.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. h.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
9. i.Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5
10. j.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
11. k.Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
12. l.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
13. m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. n.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. o.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
16. p.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. q.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
18. r.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
19. s.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
20. t.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
21. u.Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
22. v.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
(5)Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; 6
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. c.Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. d.Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
1. a.Kecamatan Karang Pilang dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Wonocolo dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Rungkut dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Wonokromo dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Tegalsari dengan Tipe B;
6. f.Kecamatan Sawahan dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Genteng dengan Tipe B;
8. h.Kecamatan Gubeng dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Sukolilo dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Tambaksari dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Simokerto dengan Tipe B;
12. l.Kecamatan Pabean Cantian dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Bubutan dengan Tipe B;
14. n.Kecamatan Tandes dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Krembangan dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Semampir dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Kenjeran dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Lakarsantri dengan Tipe A;
19. s.Kecamatan Benowo dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Wiyung dengan Tipe A;
21. u.Kecamatan Dukuh Pakis dengan Tipe A;
22. v.Kecamatan Gayungan dengan Tipe A;
23. w.Kecamatan Jambangan dengan Tipe B;
24. x.Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan Tipe A;
25. y.Kecamatan Gunung Anyar dengan Tipe A;
26. z.Kecamatan Mulyorejo dengan Tipe A; aa. Kecamatan Sukomanunggal dengan Tipe A; bb. Kecamatan Asem Rowo dengan Tipe A; 7 cc. Kecamatan Bulak dengan Tipe A; dd. Kecamatan Pakal dengan Tipe A; ee. Kecamatan Sambikerep dengan Tipe A.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli. 8

Pasal 11

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017