DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Tujuan; Pemekaran; Perencanaan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen; Penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen; Operasional; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro sudah melebihi jumlah penduduk yang ideal untuk menjamin pelayanan yang optimal;
c.bahwa sebagai langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian, pengelolaan potensi, penataan administrasi pemerintahan, peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat dipandang 2 perlu membentuk kelurahan baru;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta, tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN SEMANGGI DAN KELURAHAN KADIPIRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Kelurahan adalah perangkat kecamatan.
6.Pembentukan Kelurahan adalah Penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
7.Pemekaran Kelurahan adalah pemberian status atau pemecahan wilayah kelurahan lebih dari satu dengan membentuk kelurahan baru.
8.Batas Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dengan kelurahan lain.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Kelurahan Semanggi dengan jumlah 5 penduduk + 34.770 (lebih kurang tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh) jiwa dimekarkan menjadi Kelurahan Semanggi dengan jumlah penduduk ± 22.227 (lebih kurang dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh) jiwa dan Kelurahan Mojo dengan jumlah penduduk + 12.543 (lebih kurang dua belas ribu lima ratus empat puluh tiga) jiwa.
(2)Luas wilayah Kelurahan Semanggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah + 0,89 km2 dengan batas sebagai berikut:
1. a.Utara = Kelurahan Sangkrah, dan Kelurahan Pasar Kliwon
2. b.Selatan = Kelurahan Mojo
3. c.Barat = Kelurahan Pasar Kliwon
4. d.Timur = Kabupaten Sukoharjo
(3)Peta wilayah Kelurahan Semanggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Luas wilayah Kelurahan Mojo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah + 0,77 km2 dengan batas sebagai berikut:
1. a.Utara = Kelurahan Semanggi
2. b.Selatan = Kabupaten Sukoharjo
3. c.Barat = Kelurahan Joyosuran
4. d.Timur = Kabupaten Sukoharjo
(5)Peta wilayah Kelurahan Mojo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Kelurahan Kadipiro dengan jumlah penduduk ± 55.532 (lebih kurang lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua) jiwa dimekarkan menjadi Kelurahan Banjarsari dengan jumlah penduduk ± 18.866 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) jiwa, Kelurahan Kadipiro dengan jumlah penduduk ± 23.268 (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh 6 delapan) jiwa dan Kelurahan Joglo dengan jumlah penduduk ± 13.398 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) jiwa.
(2)Luas wilayah Kelurahan Banjarsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah + 2,33 km2 dengan batas sebagai berikut:
1. a.Utara = Kabupaten Karanganyar
2. b.Selatan = Kelurahan Joglo
3. c.Barat = Kelurahan Kadipiro
4. d.Timur = Kelurahan Mojosongo
(3)Peta wilayah Kelurahan Banjarsari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Luas wilayah Kelurahan Kadipiro hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah + 1,81 km2 dengan batas sebagai berikut:
1. a.Utara = Kabupaten Boyolali
2. b.Selatan = Kelurahan Nusukan
3. c.Barat = Kelurahan Banyuanyar dan Kabupaten Boyolali
4. d.Timur = Kelurahan Banjarsari
(5)Peta wilayah Kelurahan Kadipiro sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Luas wilayah Kelurahan Joglo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah + 0,86 km2 dengan batas sebagai berikut:
1. a.Utara = Kelurahan Banjarsari
2. b.Selatan = Kelurahan Nusukan
3. c.Barat = Kelurahan Nusukan
4. d.Timur = Kelurahan Mojosongo
(7)Peta wilayah Kelurahan Joglo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

Pasal 5

Penetapan koordinat batas wilayah kelurahan yang lama dan yang baru ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERENCANAAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERALATAN, DAN DOKUMEN,

Pasal 6

(1)Camat melaksanakan perencanaan personil, perencanaan pembiayaan, perencanaan peralatan dan perencanaan dokumen pada Kelurahan hasil Pemekaran sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Dalam melaksanakan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(3)Camat melaporkan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENYERAHAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERALATAN, DAN DOKUMEN

Pasal 7

(1)Pengangkatan dan pengisian Personil pada Kelurahan hasil pemekaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dilaksanakan setelah mendapat Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dari Kementerian. Dalam Negeri. 8
(2)Pengangkatan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penyerahan pembiayaan, peralatan dan dokumen.

BAB VI

OPERASIONAL

Pasal 8

Kelurahan Semanggi, Kelurahan Mojo, Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Kadipiro, dan Kelurahan Joglo hasil pemekaran mulai beroperasi dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya setelah mendapatkan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan hasil pemekaran dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
(2)Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan hasil pemekaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009