DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Penggabungan Dan Penghapusan; 4. Tim Pembentukan,Penggabungan Dan Penghapusan Kelurahan; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu melakukan penataan Kelurahan dengan cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH : : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undanga- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH : : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
10.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH : : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
9.Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih atau bagian Kelurahan yang bersandingan menjadi suatu Kelurahan baru.
10.Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

Pasal 2

Tujuan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1)Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah;
3. c.potensi;
4. d.bagian wilayah kerja; dan
5. e.sarana dan prasaran pemerintahan.
(2)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari 1(satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

a.jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) kepala keluarga; PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH : : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
b.luas wilayah paling sedikit 3 Km2;
c.wilayah yang dapat dijangkau dan dapat meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; dan
d.memiliki sarana dan prasarana pemerintahan, meliputi:
1. 1.Kantor Pemerintahan;
2. 2.Jaringan perhubungan yang lancar;
3. 3.Sarana komunikasi yang memadai;
4. 4.Fasilitas umum yang memadai; dan
5. 5.Sumber daya manusia yang memadai.

Pasal 5

(1)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui :
1. a.prakarsa masyarakat; atau
2. b.prakarsa Pemerintah Daerah.
(2)Usulan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan Kelurahan induk yang meliputi:
1. a.data jumlah penduduk;
2. b.data pendukung yang terdiri dari sarana dan prasarana seperti kantor pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai dan fasilitas umum yang memadai, sumber daya manusia yang memadai;
3. c.data batas wilayah Kelurahan dan rencana batas Kelurahan baru;
4. d.uraian potensi Kelurahan, keadaan geografis, dan sosial budaya masyarakat Kelurahan;
5. e.peta Kelurahan yang terlihat jelas batas-batas Kelurahan dan rencana Kelurahan baru;
6. f.rencana nama Kelurahan yang baru; dan
7. g.usulan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Kelurahan selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah. PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH : : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :

Pasal 6

Pembentukan Kelurahan melalui prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :

a.masyarakat mengusulkan pembentukan Kelurahan kepada Lurah;
b.atas usul masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lurah mengadakan rapat bersama unsur masyarakat untuk membahas usulan tentang pembentukan Kelurahan dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara tentang usul pembentukan Kelurahan;
c.berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Lurah meneruskan usulan pembentukan Kelurahan kepada Camat;
d.Camat menyampaikan usul pembentukan Kelurahan kepada Walikota;
e.atas usulan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Walikota membentuk tim yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian;
f.hasil penelitian dan pengkajian tim disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pembentukan Kelurahan;
g.bila hasil penelitian dan pengkajian tim menyatakan layak dibentuk Kelurahan, maka Walikota melalui bagian yang membidangi Pemerintahan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan; dan
h.penyiapan, pengajuan, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pembentukan Kelurahan melalui prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b ditempuh melalui tata cara sebagai berikut:

a.Walikota berdasarkan usulan dari bagian yang membidangi Pemerintahan membentuk tim pembentukan Kelurahan;
b.Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penelitian dan pengkajian, yang hasilnya disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pembentukan Kelurahan;
c.bila rekomendasi Tim menyatakan layak dibentuk kelurahan, maka Walikota melalui bagian yang membidangi Pemerintahan menyiapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan;
d.penyiapan, pengajuan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : Plt. SEKRETARIS DAERAH : : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH : pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 9

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digabung atau dihapus.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010