DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk landasan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 245/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib dan Dapat Dikurangkan dari Pengashilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan WALIKOTA TANJUNGPINANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
7.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang.
8.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang.
9.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
10.Badan Amil Zakat Nasional Kota yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah ditingkat Kota Tanjungpinang.
11.Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
12.Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh sesorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
17.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
18.Setiap orang adalah perseroan atau badan hukum.
19.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintergrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah bertujuan:

a.meningkatkan kesadaran, pemahaman dan ketaatan masyarakat mengamalkan Syariat Islam;
b.meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah; dan
c.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, meliputi:

a.muzaki dan mustahik;
b.jenis zakat;
c.syarat zakat;
d.tata cara perhitungan;
e.tata cara penerimaan dan pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah;
f.badan amil zakat nasional kota;
g.pembiayaan dan penggunaan hak amil;
h.pelaporan, pembinaan dan koordinasi; dan
i.peran serta masyarakat.

BAB IV

MUZAKI DAN MUSTAHIK

Pasal 5

(1)Subyek zakat adalah Muzaki perseorangan yang beragama Islam atau badan/perusahaan milik orang Islam.
(2)Subyek zakat mal adalah para Muzaki terdiri dari :
1. a.Perorangan yang meliputi :
  1. 1.Pimpinan, karyawan dan karyawati : a) Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Tanjungpinang; b) Bank Pemerintah/Swasta; c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta Skala Kota Tanjungpinang; dan d) Yayasan/Koperasi.
  2. 2.Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang;
  3. 3.Jama’ah Calon Haji/Umrah Kota Tanjungpinang;
  4. 4.Kalangan Profesional seperti Dokter, Pengacara, Akuntan, Konsultan dan profesi lainnya; dan
  5. 5.Nasabah Bank.
2. b.badan atau perusahaan yang meliputi :
  1. 1.Perusahaan yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa;
  2. 2.Badan Usaha Milik Daerah; dan
  3. 3.Perusahaan swasta lingkup Kota Tanjungpinang.

Pasal 6

(1)Mustahik BAZNAS Kota terdiri dari:
1. a.fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/ penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;
2. b.miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan darury (primer)nya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiy (semi primer)nya;
3. c.amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat;
4. d.mualaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap islam;
5. e.riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;
6. f.gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
7. g.fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam; dan
8. h.ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.
(2)Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lebih lanjut ditetapkan oleh BAZNAS.

BAB V

JENIS ZAKAT

Pasal 7

(1)Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Obyek zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(3)Emas, perak, dan logam mulia lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. a.emas murni;
2. b.perhiasan yang tersimpan;
3. c.perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas;
4. d.perak dan platina dan bentuk logam lainnya selain emas dan perak; dan
5. e.batu permata (intan dan berlian).
(4)Uang dan surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
1. a.deposito;
2. b.saham; dan
3. c.giro dan tabungan lainnya yang sejenis.
(5)Perniagaan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
1. a.perdagangan kebutuhan bahan pokok;
2. b.barang-barang hasil industri, hasil perkebunan, pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan
3. c.perdagangan hasil pertambangan termasuk bahan bangunan.
(6)Pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.padi;
2. b.jagung;
3. c.sagu;
4. d.tanaman hasil perkebunan; dan
5. e.kehutanan.
(7)Peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.sapi;
2. b.kerbau;
3. c.kambing;
4. d.unggas dan burung peliharaan; dan
5. e.perikanan air tawar, tambak udang, tambang ikan, dan kolam ikan produktif.
(8)Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
1. a.minyak;
2. b.batu bara;
3. c.gas;
4. d.emas dan perak; dan
5. e.sumber daya alam lainnya.
(9)Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari: perminyakan, semen, hasil industri rumah tangga dan hasil industri manufaktur lainnya.
(10)Pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
1. a.individu atau perseorangan; dan
2. b.badan atau perusahaan.
(11)Pendapatan dan jasa individu atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi :
1. a.pendapatan tetap yang berupa gaji PNS dan non-PNS pada Perangkat Daerah dan instansi vertikal tingkat Kota Tanjungpinang;
2. b.pendapatan tetap yang berupa gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta skala kota;
3. c.pendapatan tetap yang berupa tunjangan kinerja daerah atau remunerasi, insentif dan sejenisnya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pendapatan tidak tetap atau insidentil yang berasal dari honor narasumber, penceramah, tutor dan sejenisnya yang dananya bersumber dari APBN, APBD dan BUMD; dan
5. e.pendapatan dari profesi dokter, pengacara, akuntan, tabib, konsultan, dan profesi sejenis lainnya.
(12)Zakat pendapatan badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b yang dikenakan dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD serta BUMD.
(13)Zakat pendapatan badan atau perusahaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (12), pengenaannya didasarkan laporan keuangan (neraca) Tahunan.

Pasal 8

(1)Zakat fitrah dapat berupa beras atau dapat diganti dengan uang senilai dengan beras sebesar 2,5 kg (dua koma lima kilogram).
(2)Pengeluaran zakat fitrah dapat dilaksanakan mulai dari awal bulan Ramadhan dan paling lambat pagi hari sebelum sholat Idul Fitri.
(3)Zakat fitrah dibagikan utamanya untuk fakir miskin.
(4)Pembagian zakat fitrah untuk ashnaf yang lain dapat dilakukan jika kebutuhan untuk fakir miskin sudah terpenuhi.
(5)Subyek zakat fitrah adalah setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup dan/atau lahir pada Bulan Ramadhan.

BAB VI

SYARAT ZAKAT

Pasal 9

(1)Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam.
(2)Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut :
1. a.beragama islam;
2. b.merdeka;
3. c.kepemilikan yang sempurna;
4. d.nisab; dan
5. e.haul.
(3)Syarat haul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
(4)Syarat zakat fitrah sebagai berikut :
1. a.beragama Islam;
2. b.masih hidup pada bulan Ramadhan; dan
3. c.memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015