DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 189

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2.Badan . . . SALINAN
2.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
6.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAZNAS

Pasal 2

(1)Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
(2)BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
(3)BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.
(2)Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

BAB III

KEANGGOTAAN BAZNAS

Pasal 5

(1)BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
(2)Anggota . . .
(2)Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 6

(1)Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.
(2)Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3)Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT;
d.berahlak mulia;
e.berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.tidak menjadi anggota partai politik;
h.memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
i.tidak . . .
i.tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1)Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
(2)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(3)Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

(1)Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
(2)Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10

. . .

Isi peraturan

Teks189PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2.Badan . . . SALINAN
2.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
6.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAZNAS

Pasal 2

(1)Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
(2)BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
(3)BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.
(2)Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

BAB III

KEANGGOTAAN BAZNAS

Pasal 5

(1)BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
(2)Anggota . . .
(2)Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 6

(1)Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.
(2)Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3)Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT;
d.berahlak mulia;
e.berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.tidak menjadi anggota partai politik;
h.memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
i.tidak . . .
i.tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1)Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
(2)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(3)Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

(1)Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
(2)Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10

. . .

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 32 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 32 Tahun 2016