DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelayanan Transportasi, Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pembiayaan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan transportasi dan pendampingan bagi Jemaah Haji di Kota Tasikmalaya;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pembiayaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya operasional petugas haji daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji di Kota Tasikmalaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6.Jemaah Haji Daerah adalah masyarakat Kota Tasikmalaya yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7.Pelayanan Jemaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji Daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
8.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
9.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
10.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
11.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
12.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan transportasi dan pendampingan bagi Jemaah Haji di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, khususnya bagi Jemaah Haji di Daerah;
2. b.mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam pelayanan Jemaah Haji di Daerah; dan
3. c.sebagai bentuk dari upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama berkenaan dengan kemerdekaan melaksanakan peribadatan menurut agama dan keyakinannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.pelayanan transportasi;
b.pendampingan pelayanan ibadah haji;
c.pembiayaan; dan
d.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PELAYANAN TRASPORTASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya menyediakan pelayanan transportasi bagi jemaah haji di Daerah.
(2)Pelayanan transportasi bagi Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pemberangkatan dari Daerah ke Embarkasi; dan
2. b.pemulangan dari Debarkasi ke Daerah.
(3)Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
(4)Pelayanan transportasi bagi Jemaah haji dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepastian, kenyamanan, keselamatan dan keamanan.

BAB V

PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kegiatan pendampingan penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 6

(1)Pendampingan penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan dengan membentuk Petugas Haji Daerah yang terdiri dari:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)TPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah dan pelayanan umum di kelompok terbang yang berasal dari Daerah.
(2)TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas membantu pelayanan kesehatan di kelompok terbang yang berasal dari Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Biaya pelayanan transportasi bagi Jemaah haji dan biaya operasional pendampingan oleh Petugas Haji Daerah bersumber dari APBD.
(2)Wali Kota sesuai kewenangannya menetapkan standar biaya dalam rangka penyediaan pelayanan transportasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Wali kota sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan transportasi dan pendampingan bagi Jemaah Haji di Daerah.
(2)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Pembiayaan pelayanan transportasi dan pendampingan bagi Jemaah Haji sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012