DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Provinsi Bali perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Invetasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Invetasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5.PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
6.Kekayaan daerah adalah sebagian dari barang daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya, ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

BAB II

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Jumlah penambahan penyertaan modal daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 3

Besaran nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Jamkrida Bali Mandara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT. Jamkrida Bali Mandara berhak menerima penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)PT. Jamkrida Bali Mandara berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 Maret 2016 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 maret 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: ( 3/2016 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI I. UMUM Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya. Kemampuan penjaminan (Gering Ratio) PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar 40 kali (empat puluh kali) dari modal adalah sebesar Rp.3.115.000.000.000,- (tiga triliun seratus lima belas miliar rupiah) yang terbagi menjadi 10 kali (sepuluh kali) untuk penjaminan di sektor usaha produktif sebasar Rp.778.750.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan 30 kali (tiga puluh kali) untuk sektor non produktif atau sebesar Rp.2.336.250.000.000,- (dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Perkembangan atas kemampuan penjaminan pada Tahun 2014 sebagai berikut :

a.Penjaminan usaha produktif pada Tahun 2014 sebesar Rp.682.930.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) (Gering Ratio 8,7 kali (delapan koma tujuh kali) sehingga memiliki kemampuan penjaminan pada sektor produktif untuk tahun yang akan datang sebesar 1,3 kali (satu koma tiga kali) atau sebesar Rp. 95.820.000.000 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
b.Penjaminan sektor non produktif pada Tahun 2014 sebesar Rp.927.040.000.000,-(sembilan ratus dua puluh tujuh miliar empat puluh juta rupiah) (Gering Ratio 11,9 kali (sebelas koma sembilan kali) sehingga untuk tahun yang akan datang masih memiliki kemampuan atas penjaminan kredit sebesar Rp.1.409.207.496.350,- (satu triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 18,10 kali (delapan belas koma sepuluh kali) modal. Atas keterbatasan kemampuan penjaminan tersebut dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Provinsi perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PT.Jamkrida Bali Mandara sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014