DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Penggunaan Nama dan Operasional 3. Pendirian 4. Bidang Usaha 5. Modal 6. Organisasi 7. Hak dan Kewajiban 8. Lembaga Pemberdayaan LPD 9. Rencana Kerja dan Anggaran 10. Pelaporan 11. Pembinaan dan Pengawasan 12. Dana Perlindungan, Penjaminan, dan Penyangga Likuiditas 13. Pembagian Keuntungan 14. Pembubaran dan Pengurusan Harta Kekayaan 15. Sanksi Administratif 16. Penyidikan 17. Ketentuan Pidana 18. Ketentuan Peralihan 19. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Pakraman perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Pakraman;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Perda yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Perkreditan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Bali.
5.Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
6.Krama Desa Pakraman adalah mereka yang menempati karang Desa Pakraman/karang Banjar Pakraman dan/atau bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar Pakraman atau ditempat lain yang menjadi warga Desa/Banjar pakraman.
7.Prajuru Desa adalah pengurus Desa Pakraman.
8.Paruman Desa adalah paruman permusyawaratan/permufakatan krama Desa Pekraman yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Desa Pekraman.
9.Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.
10.Prajuru LPD adalah pelaksana operasional LPD.
11.Panureksa adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh Desa Pakraman bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD.
12.Rencana Kerja, selanjutnya disebut RK adalah rencana kerja LPD.
13.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, selanjutnya disebut RAPB adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja LPD.
14.Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, selanjutnya disebut LPLPD adalah suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan pemberdayaan LPD.
15.Badan Kerjasama LPD selanjutnya disebut BKS-LPD adalah wadah kerjasama antar LPD dalam rangka meningkatkan kinerja LPD.
16.Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat.
17.Skim adalah persyaratan atau ketentuan pengelolaan dana yang diperlukan untuk mengadakan perlindungan LPD, penjaminan simpanan nasabah LPD, penjaminan kredit LPD dan penyangga likuiditas LPD.

BAB II

PENGGUNAAN NAMA DAN OPERASIONAL

Pasal 2

(1)Nama LPD hanya dapat digunakan oleh badan usaha keuangan milik Desa.
(2)Setiap orang dilarang menggunakan nama LPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 4

(1)LPD dapat didirikan pada Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota.
(2)Dalam tiap-tiap Desa hanya didirikan 1 (satu) LPD.
(3)Desa yang wilayahnya berdekatan, jumlah Krama Desa sedikit dan potensi Desa yang kecil, dapat secara bersama-sama mendirikan LPD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Syarat-syarat untuk mendirikan LPD :

a.telah memiliki awig-awig dan pararem;
b.memiliki kajian sosial ekonomi mengenai potensi Desa; dan
c.mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.

Pasal 6

Pendirian LPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 7

(1)Bidang usaha LPD mencakup :
1. a.menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
2. b.memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
3. c.LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
4. d.Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
5. e.menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
6. f.menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
(2)LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Prajuru LPD dilarang menanamkan modal LPD pada perusahaan, usaha milik perorangan, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB V

MODAL

Pasal 9

(1)LPD dapat didirikan dengan modal awal paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Modal LPD terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
(3)Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
1. a.modal disetor;
2. b.modal donasi;
3. c.modal cadangan: dan
4. d.laba/rugi tahun berjalan.
(4)Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
1. a.cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR); dan
2. b.akumulasi penyusutan aktiva tetap.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai modal LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015