DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

I. Ketentuan Umum. II. Penggolongan. III. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata; 1.Umum; 2.Persyaratan; 3.Masa Berlaku. IV. Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali. V. Hak dan Kewajiban Pramuwisata. VI. Sanksi Administrasi. VII. Kerjasama. VIII. Pembinaan dan Pengawasan. IX. Pendanaan. X. Ketentuan Penyidikan. XI. Ketentuan Pidana. XII. Ketentuan Peralihan. XIII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan standar kompetensi perlu melakukan pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk melestarikan pariwisata budaya;
d.bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 ayat (4) mengamanatkan Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan memuat materi muatan lokal untuk mengatur pramuwisata umum yang bertugas memandu wisatawan lintas kabupaten/kota, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum untuk mengatur pramuwisata;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pramuwisata; jdih.baliprov.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI jdih.baliprov.go.id

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRAMUWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
3.Dinas Pariwisata selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
4.Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
6.Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
7.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8.Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kepemanduan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus.
9.Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali adalah tanda bukti Lulus Uji Pengetahuan Budaya Bali yang diberikan kepada Calon Pramuwisata melalui pelatihan dan diuji oleh Tim Penguji.
10.Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi.
11.Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.
12.Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kepemanduan wisata.
13.Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. jdih.baliprov.go.id

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

Pramuwisata digolongkan menjadi :

a.Pramuwisata Umum;dan
b.Pramuwisata Khusus.

BAB III

KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

Pasal 3

(1)Setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kepemanduan wisata.
(2)KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
(3)Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Warga Negara Indonesia;
b.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
c.melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
d.berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah;
e.melampirkan foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
f.melampirkan foto copy Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali oleh Tim Penguji; jdih.baliprov.go.id
g.pendidikan serendah–rendahnya Sekolah Menengah Atas/sederajat dan/atau mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata di Provinsi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata;
h.surat keterangan bebas narkoba;
i.surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah;dan
j.surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 5

(1)Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
3. c.melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
4. d.berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah ;
5. e.melampirkan surat keterangan magang dari pengelola DTW sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
6. f.surat keterangan bebas narkoba;
7. g.surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah;dan
8. h.surat keterangan catatan kepolisian.
(2)Bupati/Walikota menerbitkan KTPP Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan koordinasi dengan Gubernur.
(3)Ketentuan mengenai standar jasa pelayanan Pramuwisata Khusus diatur oleh Bupati/Walikota.
(4)Ketentuan mengenai Pramuwisata khusus diatur oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 6

(1)KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
(2)Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan :
1. a.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
2. b.foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata; jdih.baliprov.go.id
3. c.foto copy Kartu Tanda Anggota dari organisasi pramuwisata;
4. d.surat keterangan/rekomendasi dari organisasi pramuwisata; dan
5. e.foto copy KTPP.

BAB IV

SERTIFIKAT PENGETAHUAN BUDAYA BALI

Pasal 7

(1)Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali diperoleh setelah Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali oleh Tim Penguji.
(2)Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali.
(4)Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.akademisi;
3. c.Parisada Hindu Dharma Indonesia;
4. d.Majelis Utama Desa Pekraman;dan
5. e.organisasi pramuwisata.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

Pasal 8

(1)Pramuwisata mendapatkan hak :
1. a.penerbitan dan perpanjangan KTPP;
2. b.mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi.
(2)Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Kewajiban Pramuwisata dalam kepemanduan wisatawan meliputi:
1. a.mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
2. b.memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, DTW serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
3. c.membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya;dan
4. d.memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya. jdih.baliprov.go.id
(2)Pramuwisata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.mengenakan KTPP sesuai penggolongan pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
2. b.menaati acara perjalanan sesuai kesepakatan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015