Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
3.Dinas Pariwisata selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
4.Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
6.Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
7.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8.Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kepemanduan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus.
9.Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali adalah tanda bukti Lulus Uji Pengetahuan Budaya Bali yang diberikan kepada Calon Pramuwisata melalui pelatihan dan diuji oleh Tim Penguji.
10.Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi.
11.Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.
12.Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kepemanduan wisata.
13.Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
jdih.baliprov.go.id BAB II PENGGOLONGAN