DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pencegahan; Penanganan; Pemberdayaan; Pembentukan Gugus Tugas; KErjasama dan Kemitraan; Peran Serta MAsyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Tahun 2012 Yogyakarta Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan adalah kegiatan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, penanganan Korban dan pemberdayaan Korban.
2.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
3.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.
5.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau Korban.
6.Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
7.Reintegrasi adalah pengembalian ke lingkungan keluarga dan masyarakat bagi Korban perdagangan orang yang selesai direhabilitasi.
8.Penanganan adalah tindakan yang diberikan kepada Korban tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat pulih kembali secara fisik, psikologis, dan sosial.
9.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas, adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Daerah.
10.Surat Ijin Bekerja Keluar Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat SIBK, adalah surat ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya dan berlaku sebagai persyaratan untuk bekerja di luar negeri.
11.Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang dan/atau Korban kekerasan dalam rumah tangga.
12.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Daerah.
13.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
16.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah meliputi: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
17.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
19.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan perlindungan Korban meliputi:

1.keadilan;
2.penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban;
3.kepastian hukum;
4.kemanusiaan; dan
5.nondiskriminasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

1.mengoordinasikan setiap kebijakan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan kewenangan;
2.melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang sejak dini;
3.meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan terhadap Korban;
4.melakukan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial bagi Korban; dan
5.melakukan penanganan yang komprehensif serta memberikan rasa aman terhadap Korban.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap Korban meliputi:

1.pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
2.penanganan Korban; dan
3.pemberdayaan Korban.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 5

1.Upaya pencegahan perdagangan orang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.
2.Upaya pencegahan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1.penguatan sistem informasi;
2.pemberdayaan masyarakat;
3.peningkatan kemampuan tenaga kerja;
4.edukasi masyarakat;
5.pengendalian proses perizinan bagi calon tenaga kerja; dan
6.pengendalian pelaksanaan pengasuhan dan pengangkatan anak.

Pasal 6

1.Dalam hal melaksanakan penguatan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah bertugas:
1.menyediakan informasi yang lengkap dan akurat; dan
2.memberikan kemudahan akses informasi.
2.Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1.informasi pasar kerja;
2.informasi pengangkatan dan pengasuhan anak;
3.daftar lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
4.daftar penerima pemagangan bagi siswa sekolah/mahasiswa; dan
5.daftar penerima pemagangan bagi pencari kerja.
6.Pelaksanaan penguatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
1.ketenagakerjaan;
2.pendidikan; dan
3.sosial.

Pasal 7

1.Dalam hal melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah bertugas:
1.meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun nonformal bagi masyarakat;
2.memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan seluas- luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan;
3.meningkatkan kapasitas dan kemampuan ekonomi masyarakat; dan
4.membuka perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.
5.Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
1.sosial;
2.pendidikan;
3.ketenagakerjaan; dan
4.perekonomian.

Pasal 8

1.Dalam hal melaksanakan peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah bertugas:
1.meningkatkan kompetensi kerja; dan
2.memberikan pelatihan kerja.
3.Pelaksanaan kebijakan peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

1.Dalam hal memberikan edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah bertugas:
1.mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang;
2.membangun kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang; dan
3.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang.
4.Pelaksanaan pemberian edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

1.Setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota wajib memiliki SIBK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat tanpa dipungut biaya.
2.Untuk mendapatkan SIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat:
1.mengajukan permohonan tertulis;
2.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
3.foto copy kartu keluarga yang masih berlaku;
4.menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir; dan
5.bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut dan sebaliknya.
3.Mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SIBK diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Bupati/Walikota wajib melaporkan SIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan setiap semester.

Pasal 11

1.Setiap badan usaha yang melakukan perekrutan tenaga kerja dan memberikan jasa penempatan tenaga kerja wajib berbadan hukum.
2.Badan usaha yang melakukan perekrutan tenaga kerja dan memberikan jasa penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah domisili calon tenaga kerja.
3.Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1.nama dan domisili badan usaha yang menempatkan;
2.nama dan domisili tempat pekerjaan yang ditawarkan;
3.SIBK masing-masing calon tenaga kerja; dan
4.jenis pekerjaan yang ditawarkan.
4.Badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1.teguran tertulis;
2.pencabutan izin; dan
3.penghentian kegiatan.
5.Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENCEGAHAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENCEGAHAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022