Badan Perencanaan dimaksud dalam Pasal pembangunan Daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana 3 huruf d merupakan unsur perencana Pasal 8 Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :
a.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b.Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
c.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan;
d.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sertrt Perdagangan;
e.Dinas Perindustrian dan Energi;
f.Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
g.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
h.Dinas Perhubungan dan Transportasi;
i.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
j.Dinas Bina Marga;
k.Dinas Tata Air;
1.Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
m.Dinas Penataan Kota;
n.Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
o.Dinas Kebersihan;
p.Dinas Sosial;
q.Dinas Pendidikan;
r.Dinas Kesehatan;
s.Dinas Olahraga dan Pemuda; dan
t.Dinas Pelayanan Pajak.
6 Pasal 9 Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 huruf f, terdiri atas :
a.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
b.Badan Kepegawaian Daerah;
c.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
e.Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan PenanamDI1 Modal;
f.Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
g.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
h.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
i.RSUD;
j.RSKD;
k.Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasiona!; dan I. Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.