DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 316

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah; ketentuan umum; pembentukan; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; susunan organisasi; lembaga lain; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; kelompok jabatan fungsional; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 telah diatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.bahwa daIam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi dan perkembangan perubahan peratur2.~:t perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perIu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perIu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat. Daerah;
1. 1.PasaI 18 ayat. (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana teIah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemba.-an Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 29 Ta]-,..m 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah"-ln 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentallg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaTa Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lem,:aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)',
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 ten tang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DaerH h Khusus Ibukota Jakarta;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun 201.1 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Beriln Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 591);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentHl1g Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 NomoI' 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB II

PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk orgamsasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e.Dinas;
f.Lembaga Teknis Daerah;
g.Kota Administrasi;
h.Kabupaten Administrasi;
i.Kecamatan;
j.Kelurahan;
k.Satpol PP; dan I. Lembaga lain. 5 Pasal 4 Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 5

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelayanan kepada DPRD dalam penyelenggaraan hak, kewajiban dan wewenangnya.

Pasal 6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan dimaksud dalam Pasal pembangunan Daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana 3 huruf d merupakan unsur perencana Pasal 8 Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :

a.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b.Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
c.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan;
d.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sertrt Perdagangan;
e.Dinas Perindustrian dan Energi;
f.Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
g.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
h.Dinas Perhubungan dan Transportasi;
i.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
j.Dinas Bina Marga;
k.Dinas Tata Air;
1. 1.Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
m.Dinas Penataan Kota;
n.Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
o.Dinas Kebersihan;
p.Dinas Sosial;
q.Dinas Pendidikan;
r.Dinas Kesehatan;
s.Dinas Olahraga dan Pemuda; dan
t.Dinas Pelayanan Pajak. 6 Pasal 9 Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 huruf f, terdiri atas :
a.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
b.Badan Kepegawaian Daerah;
c.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
e.Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan PenanamDI1 Modal;
f.Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
g.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
h.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
i.RSUD;
j.RSKD;
k.Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasiona!; dan I. Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

Pasal 10

Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas :

a.Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b.Kota Administrasi Jakarta Utara;
c.Kota Administrasi Jakarta Barat;
d.Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
e.Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pasal 11

Kabupaten Administrasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasa! 3 huruf h, adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 12

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 huruf j, seSUC\l dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa! 14 Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k merupakan unsur perangkat Pemermtah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peratunl11 Gubernur. 7

Pasal 15

Lembaga lain sebagaimana dimaksud d~tlam Pasal 3 hl.lruf 1, terdiri atas :

a.Sekretariat Dewan Pengurus KORPR1;
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c.Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
d.Badan Pelayanan Pengadaan BarangjJasa.

Isi peraturan

Teks316PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.03/2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.03/2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010