DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu Pasal 1, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 19 ayat (3), (4) dan (6).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1997 Nomor 109);
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 3
15.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
16.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1997 Nomor 109) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta disingkat PD PAL Jaya.
5.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal Perusahaan Daerah.
10.Wilayah Kerja adalah wilayah kegiatan Perusahaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11.Anggaran Daerah adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12.Anggaran Perusahaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah.
13.Pelanggan adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Kriteria Instalasi adalah batasan kualitas air limbah yang diperbolehkan masuk ke dalam instalasi pengolahan air limbah.
15.Pengelolaan adalah kegiatan yang sifatnya meliputi aspek administratif dan teknis.
16.Sistem perpipaan/sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.
17.Sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah kawasan perumahan dengan satu kesatuan fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah dengan skala yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja. 5
18.Sistem setempat adalah suatu sistem pengolahan air limbah yang berada didalam persil atau batas tanah dimiliki.
19.Air daur ulang adalah air hasil pengolahan air limbah yang memenuhi baku mutu tertentu untuk dapat digunakan kembali.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Perusahaan Daerah bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahannya.
(2)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem perpipaan/sistem terpusat, sistem komunal, sistem setempat, sistem penyedotan air limbah tangki septik dan kegiatan pendukung lainnya seperti sistem air daur ulang, layanan pemeliharaan jaringan pipa air limbah gedung/sistem plambing serta pengolahannya.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. a.penempatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan instalasi air daur ulang, merupakan bagian dari fasilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan; dan
2. b.perencanaan pengelolaan air limbah domestik merupakan persyaratan dalam proses penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
(4)Untuk menyelenggarakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan pengelolaan air limbah;
2. b.menyusun dan melaksanakan program survei, pendataan, analisis, mempersiapkan ketentuan/pedoman tehnis pelayanan sistem jaringan, perpipaan dan pengolahan limbah;
3. c.membangun sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan; 6
4. d.mengoperasikan dan memelihara jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu;
5. e.melayani permohonan pemasangan sambungan pipa limbah dalam wilayah pelayanannya;
6. f.melayani penyedotan air limbah tangki septik dalam wilayah pelayanannya secara terjadwal maupun berdasar permintaan;
7. g.memberikan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola air limbah;
8. h.memberikan sertifikasi dalam hal pengelolaan air limbah;
9. i.memberikan layanan pengelolaan air limbah komunal/kawasan;
10. j.membangun sarana/prasarana, pengolahan dan distribusi air daur ulang;
11. k.mengawasi kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi kriteria instalasi yang telah ditetapkan;
12. l.memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang rencana pemerintah daerah di bidang pembangunan jaringan pipa limbah dan pengolahannya;
13. m.menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan pembuangan air limbah dan pemungutan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan; dan
15. o.menyelenggarakan kegiatan usaha berupa pemanfaatan aset/utilisasi aset yang ada untuk menunjang pendapatan usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Perusahaan Daerah yang sebelumnya Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 2.978.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah). 7
(2)Jumlah Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor sebesar Rp 144.752.401.828,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Modal dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
(2)Anggota Direksi harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan serta memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya.
(3)Antar anggota Direksi dan/atau antar anggota Direksi dengan karyawan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah dan/atau kesamping termasuk hubungan suami, istri, menantu dan ipar.
(4)Jika anggota direksi sesudah pengangkatan masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka anggota Direksi yang bersangkutan untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Gubernur.
(5)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada usaha lain yang bertujuan mencari laba.
(6)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Gubernur. Pasal II
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2014 Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 106 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (7/2014) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I. UMUM Upaya meningkatkan peranan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta (PD PAL Jaya) sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian daerah serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan perkembangan tuntutan pembangunan. Guna mendukung hal tersebut, diperlukan tambahan modal. Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang dan sesuai Master Plan Pengelolaan Air Limbah, diberikan usulan untuk penuntasan pelayanan sistem perpipaan di zona 0 (sistem casablanca), penambahan alat produksi, dimulainya rencana pembangunan zona 1 dan 6, dan biaya operasional masa transisi peralihan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan kepada PD PAL Jaya, diperlukan tambahan modal bagi kepentingan pengembangan bisnis PD PAL Jaya. Modal dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), sudah terpenuhi sampai dengan akhir tahun 2013 sebesar Rp. 144.752.401.828,00 (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Bahwa untuk mengerjakan rencana penuntasan pelayanan sistem perpipaan di zona 0 (sistem casablanca), penambahan alat produksi, dimulainya rencana pembangunan zona 1 dan 6, dan penambahan jenis pelayanan diperlukan modal sebesar Rp. 2.978.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah). Penambahan modal ini merupakan salah satu hal yang diperlukan PD PAL Jaya untuk melaksanakan Rencana Jangka Panjang PD PAL Jaya dan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melayani lebih banyak lagi masyarakat DKI Jakarta dalam sistem pengolahan air limbah. Selain itu, terdapat penambahan jenis layanan yang dilakukan oleh PD PAL Jaya sehingga di masa yang akan datang PD PAL Jaya mempunyai jenis layanan yang lebih banyak dan beragam. 10 Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka penambahan jenis layanan dan penyesuaian besaran modal sesuai dengan Rencana Jangka Panjang PD PAL Jaya diperlukan penyesuaian substansi materi berkaitan dengan penambahan jenis layanan dan perubahan modal. Oleh karenanya diperlukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 19

Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 19

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 19

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2012

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 19

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 19

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2012

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013