(1)Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
(2)Anggota Direksi harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan serta memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya.
(3)Antar anggota Direksi dan/atau antar anggota Direksi dengan karyawan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah dan/atau kesamping termasuk hubungan suami, istri, menantu dan ipar.
(4)Jika anggota direksi sesudah pengangkatan masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka anggota Direksi yang bersangkutan untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Gubernur.
(5)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada usaha lain yang bertujuan mencari laba.
(6)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Gubernur.
Pasal II
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2014 Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 106 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (7/2014) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I. UMUM Upaya meningkatkan peranan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta (PD PAL Jaya) sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian daerah serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan perkembangan tuntutan pembangunan. Guna mendukung hal tersebut, diperlukan tambahan modal. Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang dan sesuai Master Plan Pengelolaan Air Limbah, diberikan usulan untuk penuntasan pelayanan sistem perpipaan di zona 0 (sistem casablanca), penambahan alat produksi, dimulainya rencana pembangunan zona 1 dan 6, dan biaya operasional masa transisi peralihan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan kepada PD PAL Jaya, diperlukan tambahan modal bagi kepentingan pengembangan bisnis PD PAL Jaya. Modal dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), sudah terpenuhi sampai dengan akhir tahun 2013 sebesar Rp. 144.752.401.828,00 (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Bahwa untuk mengerjakan rencana penuntasan pelayanan sistem perpipaan di zona 0 (sistem casablanca), penambahan alat produksi, dimulainya rencana pembangunan zona 1 dan 6, dan penambahan jenis pelayanan diperlukan modal sebesar Rp. 2.978.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah). Penambahan modal ini merupakan salah satu hal yang diperlukan PD PAL Jaya untuk melaksanakan Rencana Jangka Panjang PD PAL Jaya dan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melayani lebih banyak lagi masyarakat DKI Jakarta dalam sistem pengolahan air limbah. Selain itu, terdapat penambahan jenis layanan yang dilakukan oleh PD PAL Jaya sehingga di masa yang akan datang PD PAL Jaya mempunyai jenis layanan yang lebih banyak dan beragam. 10 Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka penambahan jenis layanan dan penyesuaian besaran modal sesuai dengan Rencana Jangka Panjang PD PAL Jaya diperlukan penyesuaian substansi materi berkaitan dengan penambahan jenis layanan dan perubahan modal. Oleh karenanya diperlukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1