Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 Januari 2017 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 26 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTO SOEDARMO LEMBARAN DAERAH PROVINSI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (3/15/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2017………. TAHUN ……….. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 – 2018 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2014, di dalamnya memuat : tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Dalam rangka Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari tersebut maka prinsip Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi merupakan sikap dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh pelaku pembangunan. Merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat
(5)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu sesuai bunyi Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dinyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini; (2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini; (3) terjadi perubahan yang mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan /atau (4) merugikan kepentingan nasional yaitu bertentangan dengan kebijakan nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi, maka muatan materi untuk menyusun perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, mencakup :
1.Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh nasional;
2.Perumusan kembali struktur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3.Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi, dan amanat regulasi.
Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang di dalamnya memuat program Nawa Cita. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan RPJMD Perubahan dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun 2017 dan 2018. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I