(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.terjadi perubahan mendasar.
(2)Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
6
2.Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 13 Pebruari 2018 BUPATI KENDAL, cap ttd MIRNA ANNISA Diundangkan di Kendal Pada tanggal 13 Pebruari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd MOH. TOHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2018) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021 I. UMUM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) dan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut : standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyakarat. 8 Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan kebijakan, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang. Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma new public management untuk mendapatkan konsep new public service dan reinventing government. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana. Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diterjemahkan dalam impact, outcome, dan output membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggungjawabnya: bupati, sekretaris daerah, kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya. Agar kinerja pembangunan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kinerja (performance measurement system) yang didukung oleh implementasi reward and punishment system. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (mindset) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai. Kemudian berdasarkan diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 175