Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN STANDARDISASIJALANPROVINSIJAWA TENGAH. , •• 1, 1 .~ ~, I 1 1 MEMUTUSKAN: GUBERNURJAWATENGAH dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIJAWA TENGAH Dengan Persetujuan Bersama
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provnsi Jawa Tengah Nomor 28);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provnsi Jawa Tengah Nomor 69);
3
7.Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
8.Jalan Provinsiadalah jalan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
9.Standardisasi Jalan adalah ketentuan yang berisi persyaratan teknis jalan yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi fungsi, keselamatan dan keamanan jalan.
10.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasanjalan. 11.Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang- undangan jalan. 12.Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembanganjalan. 13.Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaanjalan. 14.Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. 15.Penyelenggara Jalan adalah Pemerintah Daerah yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasanjalan. 16.Ruang MilikJalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. 17.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.
18.Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasanpenyelenggarajalan.
19.Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan MinimalJalan dalam melayanilalu lintas dan angkutan jalan.
20.Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis jalan yang harus dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan.
21.Prosedur Pelaksanaan Perencanaan Teknis Jalan adalah tahapan dan ketentuan pelaksanaan perencanaan teknis jalan yang harus diikuti oleh para perencana jalan.
22.Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
· · · · .. .. • : i, j , , .. ~ i 1 ~ l 1, 1 4
(1)Ruang lingkup Standardisasi Jalan meliputi Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan yang diberlakukan untuk Jalan Provinsi.
Pasa14 BABIII RUANGLINGKUP
(2)Tujuan Penyelenggaraan Standardisasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar diperoleh suatu keseragaman dalam definisi, hirarki sistem jaringan jalan yang jelas serta syarat standar pelayanan minimal jalan, sehingga menghasilkan jalan yang:
a.efektif dan efisien;
b.aman dan nyaman;
c.selamat, tertib dan lancar; dan
d.ramah lingkungan.
(1)Penyelenggaraan Standardisasi Jalan bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jalan, menyangkut kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
Pasa13 Penyelenggaraan Standardisasi Jalan dilaksanakan berdasarkan asas:
a.transparan;
b.akuntabel;
c.partisipatif;
d.bermanfaat;
e.efisien dan efektif;
f.keseimbangan; dan
g.keterpaduan.
Pasa12