DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan umum Penyelenggaraan Jalan berkeselamatan; Asas, Tujuan dan Ruang lingkup Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan; Penyelenggaraan Jalan berkeselamatan; Prasarana Jalan; Laik Fungsi Jalan; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; ketentuan sanksi; Dalam hal jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota mempunyai nilai strategis bagi Pemerintah Provinsi, maka penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin masyarakat untuk memperoleh kemudahan dan keselamatan dalam menggunakan jalan maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan perlu diatur dan dikelola secara saksama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
23.Peraturan
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
25.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
26.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan;
27.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
28.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5.Penyelenggara Jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
6.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7.Jalan berkeselamatan adalah suatu kondisi jalan yang memenuhi kriteria laik fungsi jalan, laik fungsi bersyarat serta standar pelayanan minimal jalan laik fungsi dan mampu membebaskan pengguna lalu lintas jalan dari risiko kecelakaan.
8.Laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.
9.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh masyarakat.
10.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11.Jalur
11.Jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan.
12.Badan jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
13.Bahu jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
14.Batas median jalan adalah bagian median selain jalur tepian, yang biasanya ditinggikan dengan batu tepi jalan.
15.Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah daerah yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
16.Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.
17.Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
18.Perlengkapan jalan adalah fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan.
19.Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
20.Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
21.Alat
21.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
22.Lampu penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan/atau di tengah/di bagian median jalan yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan.
23.Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.
24.Lalu Lintas Harian Rata-rata yang selanjutnya disingkat LHR adalah volume lalu lintas dua arah yang melalui suatu titik rata-rata dalam satu hari.
25.Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berkeselamatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.berkelanjutan;
d.partisipatif;
e.bermanfaat;
f.efisien dan efektif;
g.keseimbangan;
h.keterpaduan;
i.kemandirian; dan
j.kesetaraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan berkeselamatan bertujuan untuk:

a.terwujudnya jalan yang memenuhi standar laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b.terwujudnya pelayanan jalan berkeselamatan yang aman, nyaman, tertib dan lancar untuk mendorong perekonomian regional Jawa Timur.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan jalan, prasarana jalan, dan perlengkapan jalan berkeselamatan pada jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

BAB III

PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan jalan berkeselamatan dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada perundang- undangan di bidang jalan dan lalulintas jalan.
(2)Dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun kebijakan, pedoman operasional dan pembinaan sumber daya manusia.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Jalan berwenang:
1. a.melakukan inventarisasi jalan, tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
2. b.menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang dibutuhkan;
3. c.menyusun perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan rumija, rumaja dan ruwasja;
4. d.menyusun persyaratan teknis, perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
5. e.menetapkan
6. e.menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
7. f.melakukan uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;
8. g.mengembangkan sistem informasi dan komunikasi;
9. h.memberikan izin pemanfaatan jalan; dan
10. i.melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan, persyaratan teknis dan kelaikan fungsi jalan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi melaksanakan:

a.pengaturan jalan berkeselamatan;
b.pembinaan; dan
c.pembangunan jalan.

Pasal 7

Penyelenggara Jalan mewujudkan pengaturan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melalui kegiatan:

a.perumusan kebijakan perencanaan;
b.penyusunan perencanaan umum; dan
c.pengendalian penyelenggaraan jalan berkeselamatan.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Jalan melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan jalan berkeselamatan.
(2)Pembinaan penyelenggaraan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan berkeselamatan dan yang terkait;
2. b.pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan berkeselamatan;
3. c.pemberian
4. c.pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi pemanfaatan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja;
5. d.pembinaan penyelenggaraan jalan berkeselamatan terhadap pengguna jalan melalui sosialisasi dan media elektronik; dan
6. e.pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan berkeselamatan dan pemangku kepentingan di bidang jalan.

Pasal 9

Penyelenggara Jalan melaksanakan pembangunan jalan berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melalui kegiatan:

a.perencanaan umum;
b.pemrograman dan penganggaran;
c.perencanaan teknis;
d.pengadaan tanah;
e.pelaksanaan konstruksi;
f.pengoperasian dan pemeliharaan jalan; dan
g.pengawasan dan evaluasi.

Pasal 10

Perencanaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

a.studi kelayakan dan studi pengembangan jaringan jalan;
b.analisa mengenai dampak lingkungan;
c.analisa dampak lalulintas; dan
d.penyiapan bahan perencanaan umum penyelenggaraan jalan.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015