DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi: 3. Uraian Tugas dan Fungsi serta Eselonisasi: 4. Kelompok Staf Medis: 5. Komite Rumah Sakit: 6. Satuan Pemeriksaan Internal: 7. Instalasi: 8. Kelompok Jabatan Fungsional: 9. tata kerja: 10. Ketentuan Peralihan:

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa . . .
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Rumah Sakit Paru Manguharjo dalam Peraturan Gubernur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 3.Peraturan . . .
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. 5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. 6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi D serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
(3)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
2. b.Bidang . . .
3. b.Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
  2. 2.Seksi Penunjang Medis.
4. c.Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
  2. 2.Seksi Penelitian dan Pengembangan.
5. d.Kelompok Staf Medis;
6. e.Komite Rumah Sakit;
7. f.Satuan Pemeriksaan Internal;
8. g.Instalasi; dan
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(4)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

Pasal 4

(1)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyakit paru dan pernafasan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif beserta sistem rujukannya, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan serta kemitraan dibidang kesehatan paru dan pernafasan serta pelayanan kesehatan lain bagi masyarakat.
(2)Rumah . . .
(2)Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian operasional program pemerintah berkaitan dengan kesehatan paru yang ditugaskan kepada Rumah Sakit terutama program Pemberantasan Penyakit Tuberculosis (P2TB) serta kolaborasinya;
2. b.pelaksanaan pelayanan kesehatan paru yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) didalam gedung maupun diluar gedung di wilayah kerjanya meliputi kabupaten/kota seluruh Jawa Timur;
3. c.pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan bedah sentral dan gawat darurat dengan berorientasi pada pelayanan komunitas;
4. d.pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan paru dan pelayanan kesehatan lainnya;
5. e.pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan paru dan pelayanan kesehatan lainnya;
6. f.pelaksanaan kemitraan, sosialisasi, advokasi, pembinaan, bimbingan teknis dalam program pengendalian tuberculosis serta penyakit paru dan lainnya;
7. g.pelaksanaan urusan ketatausahaan termasuk pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan dan kehumasan baik secara mandiri maupun dibawah koordinasi Dinas;
8. h.pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
9. i.pelayanan rujukan baik pasien specimen, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun program kesehatan masyarakat; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, kehumasan, termasuk pengelolaan keuangan, aset, pengelolaan jaminan kesehatan, perencanaan dan evaluasi progam anggaran baik secara mandiri maupun dibawah koordinasi Dinas.
(2)Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
2. b.penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan hubungan masyarakat, protokoler, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengaduan masyarakat;
3. c.penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan tata kelola organisasi, perundang-undangan dan perizinan;
4. d.penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan urusan rumah tangga, pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor;
5. e.penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan Instalasi sarana dan prasarana, gudang medis dan non medis, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah medis dan non medis, ambulan, pemeliharaan jaringan yang meliputi listrik, telepon, gas medis, internet dan air bersih;
6. f.penyusunan . . .
7. f.penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
8. g.penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan penatausahaan pengeloaan keuangan, akutansi, aset, jaminan kesehatan dan pelaporannya;
9. h.penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan progam kegiatan anggaran dan pelaporan; dan
10. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 6

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
2. b.melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
3. c.melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, protokoler, PPID dan pengaduan masyarakat;
4. d.melaksanakan kegiatan tata kelola organisasi, perundang-undangan dan perizinan;
5. e.melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, ketertiban kenyamanan dan keamanan kantor, tata laksana petugas pengemudi dan transportasi serta pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor;
6. f.melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan instalasi sarana dan prasarana, bangunan dan gedung, gudang medis dan non medis, Kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah medis dan non medis, ambulan, pemeliharaan jaringan yang meliputi listrik, internet, telepon, gas medis dan air bersih;
7. g.melaksanakan . . .
8. g.melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
9. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
10. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
(2)Subbagian Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan dan verifikasi;
2. b.menyiapkan bahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
3. c.melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran dan verifikasi surat pertanggungjawaban;
4. d.melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
5. e.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup Rumah Sakit secara periodik;
6. f.menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Eguitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
7. g.menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai setiap bulannya;
8. h.melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Rumah Sakit;
9. i.menyusun laporan pertanggung jawaban penerimaan Rumah Sakit;
10. j.monitoring . . .
11. j.monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan;
12. k.melaksanakan pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran Rumah Sakit;
13. l.melaksanakan, mengoordinasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan serta pelaporannya;
14. m.menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran secara periodik;
15. n.mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan pemenuhan kebutuhan usulan seluruh unit pelayanan dan unit kerja;
16. o.mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
17. p.mempersiapkan, mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan program dan anggaran;
18. q.menyiapkan bahan evaluasi laporan sistem akuntabilitas kinerja Rumah Sakit; dan
19. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pasal 7

(1)Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis medik dan melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, kegiatan penunjang medik serta pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat.
(2)Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
2. b.pengelolaan . . .
3. b.pengelolaan kegiatan pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
4. c.pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan dalam pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
5. d.pengelolaan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi penunjang medik dan penunjang klinis yang terdiri dari farmasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis, rekam medis, Central Sterile Supply Department (CSSD), dan laundry, gizi dan jasa boga, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
6. e.pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
7. f.pelaksanaan serta pengoordinasian kegiatan peningkatan mutu pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan penunjang;
8. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang; dan
9. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Pasal 8

(1)Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
1. a.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
2. b.mengelola . . .
3. b.mengelola kegiatan pelayanan medis yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
4. c.mengelola kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan pada pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
5. d.melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
6. e.mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan;
7. f.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; dan
8. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2)Seksi Penunjang Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
1. a.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penunjang medik;
2. b.mengelola kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi penunjang medik dan penunjang klinis yang terdiri dari farmasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis, rekam medis, CSSD dan laundry, gizi dan jasa boga, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
3. c.mengelola data dan informasi yang berkaitan penunjang medik dan penunjang klinik;
4. d.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medik; dan
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

(1)Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan dalam bidang upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, survey kepuasan pelanggan, kerja sama, sistem informasi Rumah Sakit, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit.
(2)Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis upaya kesehatan masyarakat dan penelitian dan pengembangan;
2. b.pengelolaan kegiatan dan pengembangan program kesehatan paru dan pernafasan serta progam kesehatan lainnya;
3. c.pengelolaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat di wilayah binaan;
4. d.pengelolaan kegiatan survey kepuasan masyarakat;
5. e.pengelolaan program promosi kesehatan Rumah Sakit;
6. f.pengelolaan penyuluhan kesehatan masyarakat;
7. g.pengelolaan kegiatan surveilans kesehatan masyarakat;
8. h.pengelolaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
9. i.pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen Rumah Sakit;
10. j.pengelolaan . . .
11. j.pengelolaan kegiatan penyusunan dan analisa program kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan sumber daya manusia;
12. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan masyarakat dan penelitian dan pengembangan; dan
13. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

(1)Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
1. a.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis upaya kesehatan masyarakat;
2. b.mengelola kegiatan dan pengembangan program kesehatan paru dan pernafasan serta progam kesehatan lainnya;
3. c.mengelola kegiatan koordinasi dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat di wilayah binaan;
4. d.mengelola kegiatan survey kepuasan masyarakat;
5. e.mengelola program promosi kesehatan Rumah Sakit;
6. f.mengelola kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;
7. g.mengelola kegiatan surveilans kesehatan masyarakat;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan upaya masyarakat; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2)Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
1. a.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
2. b.mengelola . . .
3. b.mengelola kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
4. c.mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen Rumah Sakit
5. d.mengelola kegiatan program kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan sumber daya manusia;
6. e.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
7. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020