DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Ruang lingkup Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi: a. pengelolaan data dan informasi; b. pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga; c. perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak; d. fasilitasi dalam proses peradilan; dan e. penyelarasan program kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kenyataan banyak anak yang belum terpenuhi haknya, mengalami kekerasan, dan berada dalam situasi yang mengandung risiko akan terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk membentuk generasi yang berkualitas dan berkarakter melalui upaya yang sistematis dan terprogram, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12.Undang
12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089 );
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
22.Peraturan
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
25.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
4.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari risiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.
10.Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
11.Kabupaten
11.Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
12.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya.
13.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
14.Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
15.Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
16.Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
17.Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
18.Anak
18.Anak berisiko adalah anak yang rentan menjadi korban/pelaku kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban trafficking, berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, dan penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, melakukan seks bebas dan terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.
19.Pengurangan risiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Provinsi dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
20.Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
21.Jaminan Kelangsungan Pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi baik pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
22.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan maupun anak yang berhadapan dengan hukum.
23.Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seorang anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dan/atau pelaku tindak kekerasan dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
25.Reintegrasi
25.Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat untuk mendukung penyatuan kembali bagi anak yang telah menjadi korban dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.
26.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
27.Penyelenggaraan pengumpulan data anak adalah suatu upaya pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data anak berisiko.
28.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

a.nondiskriminasi;
b.kepentingan terbaik anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

(1)Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk:
1. a.memperkuat lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. b.mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
3. c.mewujudkan
4. c.mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.
(2)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menyusun kebijakan untuk menjamin terlaksananya sistem perlindungan anak yang meliputi:
1. a.mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan;
2. b.merumuskan pedoman pelaksanaan;
3. c.menyelenggarakan layanan;
4. d.monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
5. e.mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. f.mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
7. g.menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
8. h.meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
9. i.meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

a.pengelolaan data dan informasi;
b.pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
c.perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
d.fasilitasi dalam proses peradilan; dan
e.penyelarasan program kerja. Bagian

Pasal 6

(1)SKPD terkait yang membidangi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan anak.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.anak secara keseluruhan;
2. b.pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
3. c.anak berisiko.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Badan.
(4)Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan wajib:
1. a.menyusun sistem data dan informasi secara sistematis;
2. b.melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan anak; dan
3. c.melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
(5)Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, Badan dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.
(6)Sebagai bahan kelengkapan data, Badan dapat meminta tambahan data dari instansi vertikal yang terkait, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah.

Pasal 7

(1)Data, informasi dan/atau hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
(2)Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.mengumpulkan, memetakan data dari masing-masing SKPD, instansi vertikal dan SKPD Kabupaten/Kota;
2. b.menyajikan data kepada SKPD, instansi vertikal dan SKPD Kabupaten/Kota;
3. c.menetapkan
4. c.menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
5. d.membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
6. e.menganalisa pelaporan kasus-kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku; dan
7. f.melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasaan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, melalui upaya:

a.pencegahan;
b.pengurangan risiko kerentanan; dan
c.penanganan korban.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak dan keluarga dilakukan dengan:
1. a.meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
2. b.promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;
3. c.meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
4. d.meningkatkan kapasitas tentang perlindungan anak bagi masyarakat dan anak-anak;
5. e.meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak;
6. f.meningkatkan
7. f.meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
8. g.jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
9. h.pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
10. i.jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
11. j.jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan;
12. k.pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan
13. l.pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pengurangan risiko terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak, meliputi:
1. a.meningkatkan pemahaman tentang kelompok berisiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;
2. b.identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
3. c.deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko;
4. d.jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga berisiko atau anak berisiko;
5. e.menyelenggarakan pemenuhan hak anak secara komprehensif untuk memberikan perlindungan terhadap anak berisiko.
6. f.jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak berisiko sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
7. g.meningkatkan kapasitas dan/atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
8. h.meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;
9. i.melaksanakan
10. i.melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi;
11. j.meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak;
12. k.mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko;
13. l.layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko;
14. m.jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga berisiko;
15. n.dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;
16. o.penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban trafficking dan anak penyandang disabilitas;
17. p.dukungan habilitasi bagi anak penyandang disabilitas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020