DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. ketentuan umum; 2. Asas, prinsip dan tujuan; 3. Ruang lingkup peraturan; 4. Penyelenggaraan Perlindungan anak; 5. kelembagaan; 6. Peran serta masyarakat; 7. Pembinaan dan pengawasan; 8. pembiayaan; 9. ketentuan peralihan; 10. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, khususnya di kabupaten Bangkalan;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggngjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Bangkalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonenesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlind ungan Anak;
19.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Sistem penyelenggaraan Perlindungan Anak;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 3/E);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 51). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI BANGKALAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerin tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ka bu paten Bangkalan.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak penyandang disabilitas.
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelrasan progam kerja.
9.Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui penginetgrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10.Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11.Hak anak adalah bagian dari hak asasi man usia, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerin tah dan negara.
12.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/ a tau masyarakat pada umumnya.
13.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
14.Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/ a tau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
15.Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
16.Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. 1 7. Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
18.Anak berisiko adalah anak yang rentan menjadi korban/pelaku kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban perdagangan orang, berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, dan penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, melakukan seks bebas dan terinfeksi HIV/ AIDS serta perlakuan salah lainnya.
19.Pengurangan risiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
20.Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
21.J aminan Kelangsungan Pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi baik pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
22.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan h ukum yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan maupun anak yang berhadapan dengan hukum.
23.Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seorang anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi dan/ atau korban dan/ atau pelaku tindak kekerasan dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat untuk mendukung penyatuan kembali bagi anak yang telah menjadi korban dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.
25.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang di ten tukan.
26.Penyelenggaraan pengumpulan data anak adalah suatu upaya pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data anak berisiko.
27.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk:
1. a.menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. b.mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. c.mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan ke bangsaan serta cin ta tanah air.
(2)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah menyusun kebijakan untuk menjamin terlaksananya perlindungan anak yang meliputi:
1. a.mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan;
2. b.merumuskan pedoman pelaksanaan;
3. c.menyelenggarakan layanan;
4. d.monitoring, superv1s1 dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
5. e.mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
6. f.mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
7. g.menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
8. h.meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
9. i.meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya.
10. a.pengelolaan data dan informasi;
11. b.pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
12. c.perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
13. d.fasilitasi dalam proses peradilan;
14. e.penyelarasan program kerja;
15. f.kelem bagaan;
16. g.pembinaan dan pengawasan; dan
17. h.peran serta masyarakat.
(1)Dinas wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.anak secara keseluruhan;
2. b.pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
3. c.anak berisiko.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Dinas.
(4)Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas wajib:
1. a.menyusun sistem data dan informasi secara sistematis;
2. b.melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan anak; dan
3. c.melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
(5)Dalam melakukan kaj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Dinas dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.
(6)Sebagai bahan kelengkapan data, Dinas dapat meminta tambahan data dari instansi vertikal yang terkait, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 7

(1)Data, informasi dan/atau hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
(2)Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), dilaksanakan dengan mekanisme
1. a.mengumpulkan, memetakan data dari masing-masing perangkat daerah, instansi vertikal dan perangkat desa;
2. b.menyajikan data kepada perangkat daerah, instansi vertikal dan perangkat desa;
3. c.menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
4. d.membuat pemetaan, rencana jangka panJang, menengah dan pendek;
5. e.menganalisa pelaporan kasus-kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku; dan
6. f.melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggungjawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasaan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, melalui upaya:

a.pencegahan;
b.pengurangan risiko kerentanan; dan
c.penanganan korban.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak dan keluarga dilakukan dengan:
1. a.meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;
2. b.promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;
3. c.meningkatkan pemahaman akan dampak dan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak di segala situasi;
4. d.meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks be bas dan HIV/ AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
5. e.meningkatkan kapasitas tentang perlindungan anak bagi masyarakat dan anak-anak;
6. f.meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak;
7. g.meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;
8. h.jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  1. 1.pemenuhan hak sipil bagi semua anak;
9. j.jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
10. k.jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan;
  1. 1.pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan;
11. m.pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengurangan risiko terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan sosial anak, meliputi: a meningkatkan pemahaman tentang kelompok berisiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;
1. b.identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
2. c.deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko;
3. d.jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga berisiko atau anak berisiko;
4. e.menyelenggarakan pemenuhan hak anak secara komprehensif untuk memberikan perlindungan terhadap anak berisiko. £ jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak berisiko sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
5. g.meningkatkan kapasitas dan/atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
6. h.meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;
  1. 1.melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi; J. meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak; k mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko; 1 layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko; m jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga berisiko;
7. n.dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;
8. o.penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban perdagangan orang dan anak penyandang disabilitas;
9. p.dukungan rehabilitasi bagi anak penyandangdisabilitas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak, meliputi:
1. a.pemenuhan hak anak yang menjadi korban;
2. b.layanan penanganan kasus melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau lembaga penyelenggara layanan kasus anak lainnya dan layanan rujukan;
3. c.rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
4. d.jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, korban perdagangan orang, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkanjenis dan jenjangnya;
5. e.pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
6. f.pemberian layanan dukungan keluarga;
7. g.membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;
8. h.penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
  1. 1.jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya; J. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan melakukan upaya reintegratif; dan
9. k.penyediaan unit layanan khusus termasuk Rumah Aman atau shelter yang dapat diakses di Daerah.
(2)Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k wajib disediakan oleh Dinas guna menampung anak-anak berisiko dan anak-anak korban kejahatan dan/atau kekerasan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (27)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015