DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah: 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah: 3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIA dan Pasal 7A: 4. Ketentuan Pasal 8 diubah: 5. Ketentuan Lampiran diubah.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c.bahwa . . . - -
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang . . . - -
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Mengadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D); Dengan . . . - - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7.Perencanaan . . . - -
7.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana . . . - -
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
18.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
20.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
22.Prioritas . . . - -
22.Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.
23.Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
24.Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana.
25.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sistematika Perubahan RPJMD, meliputi:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. c.BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
4. d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
6. f.BAB VI . . . - -
7. f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
8. g.BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
9. h.BAB VIII : PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
10. i.BAB IX : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
11. j.BAB X : PENUTUP
(2)Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIA dan Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Sistematika, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi sistematika, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

. . . - -

Pasal 8

Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dan Perubahannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Desember 2021 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA - - Diundangkan di Surabaya pada tanggal 24 Desember 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd. Dr. Ir. HERU TJAHJONO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 13-238/2021. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024 I. UMUM Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: ( a ) hasil . . . - - (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Disamping itu, pada saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memuat Program Prioritas dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, mencakup:
1.Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2.Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3.Penyesuaian . . . - -
3.Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 105 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024 Adapun dasar pertimbangan dalam rencana perubahan tersebut adalah : 1.) Menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024; 2.) Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 3.) Menyesuaikan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 4.) Dengan adanya perkembangan kondisi sosial ekonomi terutama akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa target indikator kinerja perlu penyesuaian; 5.) Penyesuaian Pemendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6.) Penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur; dan 7.) Mengakomodir program baru atau perubahan program prioritas yang fokus pada pencapaian sasaran strategis RPJMD. Terkait kebijakan nasional, terdapat isu penting yang mewarnai Perubahan RPJMD 2019 - 2024 yaitu adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di bulan Desember tahun 2020 yang tahapannya masih berlanjut hingga tahun 2021, adanya penyesuaian terhadap prioritas dan Arah Kebijakan RPJMN tahun 2020- 2024 dan Peraturan Presiden No 80 tahun 2019 tentang Percepatan LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 4 Tahun 2021 TANGGAL : 24 Desember 2021 Pembangunan Jawa Timur. Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah turut mengambil peran dalam menangani permasalahan yang timbul dan dalam upaya membatasi penyebaran virus corona serta penanganan dampak di bidang ekonomi, kesehatan yang mencakup jaring pengaman kepada masyarakat terdampak akibat pemutusan hubungan kerja. Proses penyusunan dokumen Perubahan RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses dimulai dengan dengan persiapan penyusunan Perubahan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan RPJMD; (b) orientasi mengenai Perubahan RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan RPJMD; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur ini tidak merubah substansi Visi, Misi, Arah Kebijakan dan program prioritas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dengan Dr. H. Emil Elestianto dardak, M.Sc yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2019. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur selain untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan perubahan kondisi internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas, juga bertujuan untuk menjamin ketercapaian target program di tahun 2021 hingga tahun 2024 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun 2019 sampai tahun 2020. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD yang dimulai dilaksanakan mulai akhir tahun 2021 simultan dengan adanya rencana perubahan Permendagri 86 tahun 2017 dan Permendagri 13 tahun 2006. Rancangan Awal Perubahan RPJMD kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota, seluruh Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal Perubahan RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk mendapatkan feedback atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan RPJMD dan menjadi Rancangan Perubahan RPJMD, selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Perubahan RPJMD. Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir Perubahan RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan RPJMD. Rancangan Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Menteri Dalam Negeri. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan Perubahan RPJMD ini adalah ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur. Arah Pembangunan dalam Perubahan RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV (Periode 2020- 2024) dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025. Kebijakan terkait pemanfaatan tata ruang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031. Selain itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur juga menjadikan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dengan demikian, kebijakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tetap selaras dengan kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur lainnya. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Perubahan Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID- 19) dan / atau Dalam Rangka mengadapi Ancaman yang membahayakan perkeonomian nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembarana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92). 1.3 Hubungan Antar Dokumen Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Gambar Error! No text of specified style in document..1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017 Hubungan antar dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional;
b.Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur merupakam jabaran RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025 tahap III dan IV;
c.Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur menjadi pedoman/acuan para PD untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2019-2024. Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun;
d.Pada pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur , dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD;
e.Berpedoman pada Renstra PD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelakasanaan program/kegiatan tahunan PD untuk menjadi bagian RKPD;
f.Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur terkait dengan dokumen perencanaan daerah yang telah ada, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Timur; dan
g.Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara subtansi, keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 dengan berbagai dokumen terkait akan disampaikan sebagai berikut :
1. 1.Keselarasan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Jawa Timur dengan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN Tahun 2020–2024. Secara umum, keselarasan 4 (empat) misi daerah pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1. Tabel Error! No text of specified style in document..1 Keselarasan Dokumen RPJMD tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur dengan RPJMN Tahun 2020-2024 NO RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 ISU STRATEGIS KESESUAIAN DENGAN MISI DAN TUJUAN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Tujuan 1 pada Misi 1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah. 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing . Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 4 Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk NO RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
2. 2.Keselarasan Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. Tabel Error! No text of specified style in document..2 Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD Dengan RPJPD NO RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur VISI Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. MISI 1 Mengembangkan Perekonomian Modern Berbasis Agrobisnis Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 3 Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Misi 1: Membangun insan Jawa Timur secara utuh dengan mendayagunakan seluruh potensi melalui pembangunan sektor kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kesantrian, keagamaan dan kebudayaan NO RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur 4 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. 5 Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 6 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.;
3. 3.Keselarasan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat b yang menyatakan bahwa fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah. Tabel Error! No text of specified style in document..3 Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD Dengan RTRW No. Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 1 Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan antar wilayah (spatial policy) didukung oleh keterhubungan antar zona. Pengembangan Kawasan Strategis Pasal 16; ▪ ayat 2 menyatakan pengembangan Kawasan ekonomi potensial guna mempercepat perkembangan wilayah dengan cara (a) mengoptimalkan pengembangan Kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan; (g) menelusuri potensi Kawasan atau subsektor strategis melalui penetapan Kawasan ekonomi unggulan baru. ▪ Ayat 3 menyatakan percepatan No. Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 pengembangan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antarkawasan melalui; (a) penelusuran potensi kawasan atau subsektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan tertinggal; (b) pemasukan subsektor strategis ke kawasan tertinggal sebagai pemacu pertumbuhan wilayah; (c) penyediaan infrastruktur strategis sebagai pemacu pertumbuhan wilayah; (d) peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga pendukung; dan (e) pemberian dukungan kebijakan melalui pemberian instrumen insentif. 2 Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. ▪ Pada Rencana Sistim Perkotaan pasal 19, pada ayat 3 menjelaskan bahwa pada 7 (tujuh) wilayah pengembangan (WP); (a) WP Germakertosusila Plus, (b) WP Malang Raya, (c) WP madiun, (d) WP Kediri, (e) WP Probolinggo-Lumajang, (f) WP Blitar, (g) WP Jember, dan (h) WP Banyuwangi, senantiasa mendukung layanan bidang sosial, Pendidikan, kesehatan dan bidang lain seperti Sumberdaya Manusia, pertanian, ekonomi dan pariwisata. 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. ▪ Misi 3 tidak secara langsung terkait dengan RTRW mengingat lingkupnya tidak berkenaan dengan kewilayahan. 4 Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. ▪ Pasal 16 pengembangan Kawasan strategis; ayat 5 menyatakan bahwa pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya dengan memelihara nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai yang asli dengan pengelolaan yang mengapreasiasi nilai tersebut melalui: (a) pelestarian kawasan sosial dan budaya; (b) pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan; (c) peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan No. Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 pendidikan; dan (d) pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah. Mengacu pada tabel di atas diketahui bahwa berbagai strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 telah menjadi pijakan dalam perumusan RPJMD Jawa Timur tahun 2019-2024.
4. 4.Keselarasan antara Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur dengan KLHS Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Provinsi Jawa Timur terdapat 212 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 16 dari TPB/SDGs. Tabel Error! No text of specified style in document..4 Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD dengan Development Goals (SDGs) NO Development Goals (SDGs) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur 1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. Tujuan 1 Misi 2 : menurunnya Angka Kemiskinan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok NO Development Goals (SDGs) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur Rentan. 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan NO Development Goals (SDGs) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur Ruang Budaya. 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. Terkait dengan Tujuan 17, yaitu Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak menjadi kewenangan provinsi sehingga tidak termasuk dalam analisa capaian TPB/SDGs yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan analisa capaian TPB/SDGs yang telah dilakukan terhadap pencapaian target TPB/SDGs nasional oleh Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa indikator yang tidak tersedia datanya sebanyak 68 indikator (32,08%), indikator yang memiliki data tetapi tidak ada target nasional sebanyak 51 indikator (24,06%), indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional sebanyak 48 indikator (22,64%) dan indikator sudah dilaksanakan serta sudah mencapai target nasional sebanyak 45 indikator (21,23%) dengan detail rincian sebagaimana pada gambar di bawah ini. 5 3 9 3 2 2 1 2 4 1 6 0 2 2 0 3 0 9 2 6 4 4 6 2 7 1 3 0 0 0 0 2 2 0 3 4 11 2 3 10 2 1 6 2 7 3 0 1 3 10 0 7 2 6 1 5 2 1 9 4 3 2 2 1 1 2 3 0 0 5 10 15 20 25 30 TPB 1 TPB 2 TPB 3 TPB 4 TPB 5 TPB 6 TPB 7 TPB 8 TPB 9 TPB 10 TPB 11 TPB 12 TPB 13 TPB 14 TPB 15 TPB 16 TPB 17 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Gambar Error! No text of specified style in document..2 Jumlah Indikator TPB yang Dilaksanakan dalam Setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Selanjutnya dari 212 indikator sasaran TPB/SDGs kewenangan Provinsi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebanyak 120 indikator (56,60%) telah diintegrasikan ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 sebagai indikator kinerja sedangkan sisanya sebanyak 92 indikator (43,40%) belum tercantum dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 - 2024Provinsi Jawa Timur. Hasil analisa pencapaian dari 120 indikator sasaran TPB setelah disandingkan dengan pencapaian target Perubahan RPJMD Tahun 2019–2024 Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 79 indikator (65,83%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 32 indikator (26,67%), indikator yang tidak tersedia data sebanyak 7 indikator atau (5,83%) dan yang terakhir adalah indikator yang memiliki data tetapi tidak ada target sebanyak 2 (dua) indikator (1,67%). Hasil analisa capaian indikator TPB/SDGs berdasarkan kriteria yang ada merupakan dasar dalam perumusan isu strategis dalam pencapaian TPB/SDGs. Keterkaitan antara Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 Provinsi Jawa Timur dengan KLHS RPJMD 2019 - 2024 Provinsi Timur Tahun dapat dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. Tabel Error! No text of specified style in document..5 Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD Dengan KLHS RPJMD No. Isu Strategis KLHS RPJMD Tahun 2019 – 2024 Provinsi Timur Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 Provinsi Jawa Timur 1 Kualitas Lingkungan Permukiman, Kesehatan dan Sanitasi Sesuai Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. Tujuan 1 Misi 4 : Terwujudnya Pembangunan berwawasan Lingkungan. 2 Sumber Daya Air dan Kekeringan 3 Konflik Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Hutan 4 Kemiskinan dan Permasalahan Sosial (Pendidikan, hukum, dan konflik sosial) Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur adalah menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2019-2024. Berpijak dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:
5. 1.Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
6. 2.Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2022- 2024;
7. 3.Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. 4.Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
9. 5.Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 1.5 Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017, yang terdiri dari: ➢ Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan; ➢ Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali; ➢ Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia; ➢ Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa. Sementara itu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 Km2 atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 20,21 Km2 setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur No Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan Kelurahan/Desa Luas Wilayah (Km2)Kelurahan Desa Jumlah 1 Kabupaten Pacitan 12 5 166 171 1.389,92 2 Kabupaten Ponorogo 21 26 281 307 1.305,70 3 Kabupaten Trenggalek 14 5 152 157 1.147,22 4 Kabupaten Tulungagung 19 14 257 271 1.055,65 5 Kabupaten Blitar 22 28 220 248 1.336,48 6 Kabupaten Kediri 26 1 343 344 1.386,05 7 Kabupaten Malang 33 12 378 390 3.530,65 8 Kabupaten Lumajang 21 7 198 205 1.790,90 9 Kabupaten Jember 31 22 226 248 3.092,34 10 Kabupaten Banyuwangi 25 28 189 217 5.782,40 11 Kabupaten Bondowoso 23 10 209 219 1.525,97 12 Kabupaten Situbondo 17 4 132 136 1.669,87 13 Kabupaten Probolinggo 24 5 325 330 1.696,21 14 Kabupaten Pasuruan 24 24 341 365 1.474,02 15 Kabupaten Sidoarjo 18 31 322 353 634,38 16 Kabupaten Mojokerto 18 5 299 304 717,83 17 Kabupaten Jombang 21 4 302 306 1.115,09 18 Kabupaten Nganjuk 20 20 264 284 1.224,25 19 Kabupaten Madiun 15 8 198 206 1.037,58 20 Kabupaten Magetan 18 28 207 235 688,84 21 Kabupaten Ngawi 19 4 213 217 1.295,98 22 Kabupaten Bojonegoro 28 11 419 430 2.198,79 23 Kabupaten Tuban 20 17 311 328 1.834,15 24 Kabupaten Lamongan 27 12 462 474 1.782,05 25 Kabupaten Gresik 18 26 330 356 1.191,25 26 Kabupaten Sampang 14 6 180 186 1.233,08 27 Kabupaten Pamekasan 13 11 178 189 792,24 28 Kabupaten Sumenep 27 4 330 334 1.998,54 29 Kabupaten Bangkalan 18 8 273 281 1.001,44 30 Kota Kediri 3 46 0 46 63,4 31 Kota Blitar 3 21 0 21 32,57 32 Kota Malang 5 57 0 57 145,28 33 Kota Probolinggo 5 29 0 29 56,67 34 Kota Pasuruan 4 34 0 34 35,29 35 Kota Mojokerto 3 18 0 18 20,21 36 Kota Madiun 3 27 0 27 33,92 37 Kota Surabaya 31 154 0 154 350,54 38 Kota Batu 3 5 19 24 136,74 Jumlah 666 777 7.724 8.501 47.803,49 Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Posisi Astronomis Secara umum Jawa Timur merupakan wilayah yang strategis, karena letak geografisnya sebagai gerbang kegiatan ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan lalu lintas perekonomian indonesia. Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan. Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan. Kondisi/Kawasan 2.1.1.2.2.1 Kawasan Perkotaan Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam rencana struktur ruang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, terdapat perkotaan-perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo –Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan; Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) yaitu Pasuruan dan Batu; serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil. Gambar 2.2 Peta Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 2.1.1.2.2.2 Kawasan Pesisir Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang cukup besar. Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan relatif tajam. 2.1.1.2.2.3 Kawasan Pegunungan Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung. 2.1.1.2.2.4 Kawasan Kepulauan Secara geografis kepulauan dan pulau-pulau di Provinsi Jawa Timur berada pada wilayah perairan utara dan perairan selatan. Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep. 2.1.1.3 Topografi Kemiringan Lereng Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar pada wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan. Ketinggian Lahan Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu : ➢ Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang. ➢ Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung. ➢ Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit. ➢ Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut: meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal. Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Gambar 2.4 Peta Ketinggan Lahan Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 2.1.1.4 Geologi Struktur dan Karakteristik Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian namun sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 % dan sekitar 65,49 % merupakan wilayah yang subur yang terdiri atas dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir, dataran aluvial di lajur Kendeng, dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan. Potensi Kandungan Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumber daya mineral memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) lajur, yaitu: ➢ Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi; ➢ Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batu pasir, potensi lempung, bentonit, gamping; ➢ Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuarter, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan ➢ Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat. Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Gambar 2.6 Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 2.1.1.5 Hidrologi Wilayah Sungai Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Jawa Timur meliputi 7 (tujuh) wilayah sungai. Terdapat 2 (dua) wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu Wilayah Sungai Bengawan Solo yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dan Wilayah Sungai Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional. Sedangkan 5 (lima) wilayah sungai lainnya merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Wilayah Sungai Madura Bawean, Wilayah Sungai Welang Rejoso, Wilayah Sungai Bondoyudo Bedadung, Wilayah Sungai Pekalen Sampean dan Wilayah Sungai Baru Bajulmati. Tabel 2.2 Luas Catchment Area (Km2) pada Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur No Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Jumlah DAS 1 WS Bengawan Solo (Jatim-Jateng) Pusat 96 DAS 2 WS Brantas Pusat 220 DAS 3 WS Welang Rejoso Provinsi 36 DAS 4 WS Pekalen Sampean Provinsi 56 DAS 5 WS Baru Bajulmati Provinsi 60 DAS 6 WS Bondoyudo Bedadung Provinsi 47 DAS 7 WS Madura Bawean Provinsi 173 DAS Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Gambar 2.7 Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Debit Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur meliputi 7 (tujuh) Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang Rejoso, WS Pekalen Sampean, WS Baru Bajulmati, WS Bondoyudo Bedadung, dan WS Madura Bawean. Tabel 2.3 Debit Aliran Rerata di 7 Wilayah Sungai No. Wilayah Sungai Kab/Kota Lokasi Pemantauan Debit Aliran Rerata (m3/dt) Induk Sungai Stasiun Duga Air Kecamatan Desa I. WS Bengawan Solo Madiun Madiun K. Jerohan Balerejo Balerejo 0,96 Bengawan Solo K. Madiun Kerto Banyon Kerto Banyon 0,33 Madiun Nambangan 8,18 Magetan Madiun K. Gandong Magetan Magetan 1,12 Ngawi Bengawan Solo K. Bengawan Solo Widodaren Kauman 131,22 Ngawi Napel 230,35 K. Madiun Ngawi Ngawi 40,35 Ponorogo Madiun K. Asin Sawo Jenangan 0 K. Slahung Sumoroto Sumoroto 13,19 K. Talun Ngebel Wagir Lor 2,74 Sal. Kel. Ngebel Ngebel Ngebel 5,43 Sal. Masuk Ngebel Ngebel Ngebel 2,08 Bengawan Solo K. Keang Sawo Ngindeng 1,07 Pacitan Grindulu K. Grindulu Arjosari Gunungsari 19,20 K. Kedungpring Nawangan Kedungpring 0,06 Lorok K. Lorok Wonodadi Lorok 366,93 Bojonegoro Bengawan Solo K. Cawak Modo Kedunglerep 1,02 Gandong Setren Ngasem Setren 5,17 K. Gangseng Temayang Kedungsari 1,28 K. Solo Bojonegoro Kaliketek 295,19 K. Solo Bubulan Celebung 0,09 K. Kerjo Poh Baru Pejok 0,09 Waduk Pacal Temayang Kd. Sumber 12,83 K. Pacal Gondang Senganten 0,28 K. Solo Padangan Padangan Denguk 215,49 Tuban Gembul K. Gembul Merak Urak Becok 0,42 Bengawan Solo K. Kening Parengan Selogabus 29,93 K. Kening Bangilan Kd Jambangan 0,91 K. Kloro Semanding Genaharjo 2,71 K. Nglirip Singgahan Mulyoagung 2,30 K. Lohgung Palang Brondong 1,23 K.Prumpung K. Krumpung Bancar Sidomulyo 0,24 Lamongan Bengawan Solo K. Solo Babat Babat Banaran 5,65 K. Solo Karang Geneng Karang Geneng Karang Geneng 154,25 Gresik Bengawan Solo K. Solo Manyar Sembayat 688,80 II. WS Brantas Malang Brantas K. Bango Pakis Jabon 25,53 K. Sayang Ngantang Jabon 0,55 K. Cuban Rondo Pujon Ngroto 0,38 K. Brantas Dau Mulyoagung 2,85 K. Sumberampel Wajak Baros 0,07 Blitar Brantas K. Lahar Nglegok Bacom 0,99 Tulungagung Brantas K. Pundensari Sutojayan Pundensari 56,21 No. Wilayah Sungai Kab/Kota Lokasi Pemantauan Debit Aliran Rerata (m3/dt) Induk Sungai Stasiun Duga Air Kecamatan Desa Trenggalek Brantas K. Bagong Trenggalek Temon 6,47 K. Duren Nglinggis Kebak 0,37 K. Keser Nglinggis Pucanganak 3,79 Kediri Brantas K. Brantas Mojoroto Mojoroto Mojoroto 0 Nganjuk Brantas K. Widas Tanjung Anom Widas 0 Brantas K. Widas Patihanrowo Bukur 1,16 Jombang Brantas K. Brantas Ploso Ploso Ploso 1,25 K. Brantas Kertosono Kertosono Kertosono 2,781 Mojokerto Brantas Bangsal Bangsal Kedung Uneng 1,28 Lamong K. Lamong Lamong Simoanggrok 8,27 Sidoarjo Brantas K. Brantas Perning Krian Perning 61,41 III. WS Welang Rejoso Pasuruan Kadalpang K. Kadalpang Bangil Kenep 4,19 Gembong K. Gembong Poh Jentrek Warungdowo 2,77 Petung K. Petung Gondang Wetan Sekarputih 2,47 Rejoso K. Rejoso Winongan Winongan Lor 12,03 K. Rejoso Winongan Sidepan 6,21 Welang K. Welang Hilir Poh Jentrek Dompo 9,61 K. Welang Purwosari Purwodadi 5,05 Probolinggo Kramat K. Kramat Leces Kramat 2,99 Pancarglagas K. Pancarglagas Paiton Randumerak 1,66 Pekalen K. Pekalen Gading Condong 15,93 Pekalen K. Rondoningo Kraksaan Jurangjero 2,42 K. Laweyan K. Laweyan Nguling Watestani 0,25 IV. WS Pekalen Sampean Bondowoso Sampean K. Sampean Tenggaran Tenggaran 0 Keloposawit Wonosari Taman 18,78 Situbondo Deluang K. Deluang Besuki Demung 31,57 V. WS Baru Bajulmati Banyuwangi Setail K. Setail Benculuk Kradenan 0 Sempu Jambewangi 0 Tambong K. Tambong Rogojampi Pakisaji 10,19 Baru K. Baru Gambiran Karang Doro 85,04 Glenmore Jolondoro 8,87 Bomo K. Bomo Rogojampi Mangir 1,072 Srono Parijata Kulon 0 VI. WS Bondoyudo Bedadung Lumajang Asen K. Asen Sentul Sentul 4,269,16 6,667 Bondoyudo K. Bondoyudo Wonorejo Wonorejo 24,73 Mujur K. Mujur Tempeh Lempeni 6,41 Jember Bedadung K. Bedadung Rawatamtu Rawatamtu 15,12 Mayang Sanen Jenggawah Mangli 34,43 No. Wilayah Sungai Kab/Kota Lokasi Pemantauan Debit Aliran Rerata (m3/dt) Induk Sungai Stasiun Duga Air Kecamatan Desa K. Mayang Pakusari Kertosari 3,39 VII. WS Madura Bawean Bangkalan Blega K. Blega Blega Telok 0,095 Sampang Nipah K. Nipah Sampang Tebanah 8,21 Sampang K. Kemuning Sampang Pangilen 1,32 K. Sampang Sampang Polagan 0 Klampis K. Klampis Kedundung Banjar 11,59 Pamekasan Sela K. Samiran Propo Kacok 0,02 Semajid K. Semajid Pamekasan Sumedangan 0,75 Sumenep Sarokah K. Sarokah Lenteng Madelan 0,84 Klampok K. Klampok Ambuten Tambak Agung 0,34 Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 2.1.1.6 Klimatologi Tabel 2.4 Keadaan Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG Kelas I Juanda Sidoarjo Unsur Iklim Tahun 2018 2019 2020 Suhu (0C) - Minimum 20,4 20,2 19,1 - Rata-rata 28,1 28,0 28,2 - Maksimum 35,9 36,7 35,6 Kelembaban(%) - Minimum 16,0 35,8 38,9 - Rata-rata 74,4 75,0 78,0 - Maksimum 100,0 93,4 99,2 Kecepatan Angin (m/det) - Arah Maksimum 220 150 290 - Rata-rata 92,9 89,7 89,9 - Maksimum 31 33 29 Jumlah Curah Hujan (mm) 2.183,2 1.520,5 2.808,4 Penyinaran Matahari (%) 74 77 74 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keadaan iklim di Jawa Timur secara umum sama dengan provinsi lain di tanah air, yaitu termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopember- sampai sekitar bulan April). Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian besar wilayah (52%) mempunyai iklim tipe D. Pada tahun 2020 penyinaran matahari mengalmi penurnan dari 77 persen di tahun 2019 menjadi 74 persen di tahun 2020. Sejalan dengan persentase penyinaran matahari yang mengalami penurunan di tahun 2020, kondisi curah hujan di Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi 2.808,4 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 153 hari. Pada tahun 2020, suhu rata-rata di Jawa Timur kisaran 19,1 – 35,6 derajat celcius dengan rata-rata sebesar 28,2 derajat celcius. Sedangkan kelembaban udara pada tahun 2020 berkisar antara 38,9 – 99,2 persen dengan rata-rata sebesar 78 persen. 2.1.1.7 Penggunaan lahan Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,89% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis. Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Budidaya Provinsi Jawa Timur No. Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Persentase (%) A Kawasan Budidaya 4.201.403,70 87,89 1 Kawasan Hutan Produksi 782.772,00 16,38 2 Kawasan areal Hutan Rakyat 361.570,30 7,56 3 Kawasan Pertanian 2.020.490,71 42,27
a.Pertanian Lahan Basah 911.863,00 19,08
b.Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/Kebun Campur 1.108.627,71 23,19 4 Kawasan Perkebunan 359.481,00 7,52 5 Kawasan Industri 7.403,80 0,15 6 Kawasan Pemukiman 595.255,00 12,45 7 Lainnya 74.430,89 1,56 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup SDA dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.571 Ha atau sekitar 12,11% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak yang di dalamnya terdapat Cagar Alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, Suaka Margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, Taman Nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, Taman Hutan Raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta Taman Wisata Alam seluas ± 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut- II/2011). Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Lindung Provinsi Jawa Timur No. Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Persentase (%) B Kawasan Lindung 578.571,30 12,11 1 Hutan Lindung 344.742,00 7,21 2 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam 233.829,30 4,90
a.Suaka Margasatwa 18.009,00 0,38
b.Cagar Alam 10.958,00 0,23
b.Taman Nasional 176.696,00 3,70
c.Taman Hutan Raya 27.868,30 0,58
d.Taman Wisata Alam 298,00 0,01 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Gambar 2.8 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.2.1 Potensi Pertanian ➢ Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian Pada kuartal 3 tahun 2020, produksi padi mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal lalu. Begitu juga pada produksi kayu rakyat mengalami penurunan baik dibandingkan kuartal lau maupun dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari industri kayu, dimana. Produksi kayu bulat untuk industri pada kuartal 3 tahun 2020 turun 44,59 persen dibanding kuartal 3 tahun 2019. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada kuartal 3 tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding kuartal lalu karena telah memasuki musim tangkap. Meskipun produksi ikan budidaya kolam dan tambak menurun, tetapi terjadi peningkatan signifikan pada budidaya laut. Hal ini tercermin dari tingginya ekspor udang Jawa Timur. Gambar 2.9 Pertumbuhan Kategori Pertanian tahun 2018-2020 di Jawa Timur Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, data diolah ▪ Produksi padi mengalami p kuartal lalu. ▪ Produksi Kayu Rakyat me dibandingkan triwulan lalu triwulan yang sama tahun oleh berkurangnya permin Produksi kayu bulat untuk 44,59% dibanding Q3-201 ▪ Produksi perikanan tangk mengalami peningkatan d karena telah memasuki m Meskipun produksi ikan bu tambak menurun, tetapi t signifikan pada budidaya l dari tingginya ekspor Uda PERTUMBUHAN KATEGORI PERTANIAN, 2018-2020 ➢ Pertumbuhan PDRB (y-on-y) Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2018-2020 di Jawa Timur Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah Walaupun sub kategori tanaman pangan dan perikanan tumbuh negatif namun sub kategori lainnya tumbuh positif terutama sub kategori perkebunan tahunan dan Kehutanan dan Penebangan Kayu. ➢ Kontribusi Produksi terhadap Nasional Gambar 2.11 Kontribusi Produksi Jawa Timur terhadap Nasional tahun 2019-2020 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, data diolah Sumber : BPS 2021, data diolah Sumber : Dinas Pertanian Jawa Timur 2021, Data Diolah ➢ Asuransi Pertanian Gambar 2.12 Perkembangan Asuransi Pertanian tahun 2016-2020 di Jawa Timur Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, data diolah Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat

(1)yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: a) Bencana alam, b) Serangan organisme pengganggu tumbuhan, c) Wabah penyakit hewan menular, d) Dampak perubahan iklim, dan/atau e) Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di pasal 39. Fasilitas dimaksud meluputi: a) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, c) Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan/atau Sumber : Dinas Pertanian Jawa Timur 2021, Data Diolah d) Bantuan pembayaran premi. Yang dimaksud bantuan pembayaran premi disini adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. ➢ Nilai Tukar Petani (NTP) 2019 – 2020 Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/ daya beli petani Jawa Timur terhadap produk yang dibeli/bayar petani yaitu produk/barang konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi tersebut dan berarti secara relatif lebih sejahtera. Gambar 2.13 Nilai Tukar Petani Jawa Timur tahun 2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah Gambar 2.14 Luas Lahan Baku Sawah tahun 2019 dan Produksi Padi di Jawa Timur tahun 2019-2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah Sektor Pertanian merupakan peluang terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat perdesaan. Sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019, 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, LBS : 7 463 948 Ha. Informasi luas lahan baku sawah tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi. ➢ Luas Panen Padi (Juta Hektar) Gambar 2.15 Luas Panen Padi di Jawa Timur tahun 2018-2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara Pada tahun 2020, luas panen padi diperkirakan sebesar 1,76 juta hektar dengan produksi sebesar 10,02 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 5,76 juta ton. Sumber : BRS, Luas Panen Dan Produksi Padi Di Provinsi Jawa Timur 2020, ASEM LUAS PANEN PADI (RIBU HEKTAR), 2019-2020* LUAS LAHAN BAKU SAWAH M ENURUT PROVINSI, 2019 (HEKTAR) *Keterangan: Angka Sementara. LuasPanen Oktober S.D. Desember 2020 AdalahAngkaPotensi 414 1.394 8.860 11.922 13.542 18.283 22.402 33.056 36.195 39.485 41.406 47.043 50.840 62.689 68.349 70.996 76.273 82.117 116.828 136.486 155.520 194.282 204.335 213.997 234.542 242.972 291.145 308.668 361.699 470.602 654.818 928.218 1.049.661 1.214.909 DKI Jakarta Kep. Riau Papua Barat Kalimantan Utara Maluku Utara Maluku Kep. Bangka Belitung Gorontalo Papua Sulawesi Barat Kalimantan Timur Sulawesi Utara Bengkulu Riau Jambi Bali DI Yogyakarta Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Timur Sumatera Barat Banten Aceh Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sumatera Utara Lampung Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur 1,53 1,50 1,52 1,75 1,70 1,76 *Keterangan: BPS, Angka Sementara. Luas Panen Oktober S.D.Desember 2020 AdalahAngkaPotensi. Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 2018 0,04 0,16 0,39 0,23 0,11 0,16 0,21 0,13 0,10 0,08 0,08 0,06 2019 0,06 0,08 0,34 0,33 0,12 0,15 0,20 0,14 0,08 0,08 0,08 0,04 2020* 0,05 0,06 0,22 0,39 0,19 0,11 0,21 0,18 0,10 0,11 0,08 0,06 0,04 0,16 0,39 0,23 0,11 0,16 0,21 0,13 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 0,08 0,34 0,33 0,12 0,15 0,20 0,14 0,08 0,08 0,08 0,040,05 0,06 0,22 0,39 0,19 0,11 0,21 0,18 0,10 0,11 0,08 0,06 - 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 2018 2019 2020* (3,49%) (0,98%) 14,72 ribu ha 59,46 ribu ha Realisasi panen padi sepanjang Januari hingga September 2020 sebesar 1,52 juta hektar, atau mengalami peningkatan sekitar 14,72 ribu hektar (0,98 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 1,50 juta hektar. Sementara itu, potensi panen sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 0,25 juta hektar. Dengan demikian, total potensi luas panen padi pada 2020 mencapai 1,76 juta hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 59,46 ribu hektar (3,49 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 1,70 juta hektar. Luas panen tertinggi pada 2020 terjadi pada April, yaitu sebesar 0,39 juta hektar, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 0,05 juta hektar. ➢ Produksi Padi (Ribu Ton-Gkg) Gambar 2.16 Perkembangan Produksi Padi di Jawa Timur Menurut Kab/Kota tahun 2019-2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara Kenaikan produksi padi yang relatif besar pada 2020 terjadi di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, penurunan produksi padi pada 2020 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Mojokerto. 839.724,4 777.190,4 692.073,2 616.858,4 519.934,4 445.253,9 419.292,4 399.845,7 367.717,7 322.205,5 344.236,3339.755,9 283.894,2 260.671,4 281.072,3269.463,1 251.371,9 186.090,8 234.788,1 196.430,6 222.837,8 201.620,0 224.027,2 193.774,5 156.219,5167.665,5 112.213,6 91.313,391.941,7 8.259,413.909,79.596,810.804,77.033,07.165,26.084,65.031,13.565,9 873.786,0 829.467,6 737.397,6 602.794,9 520.811,3 462.126,4453.540,9444.108,0 409.985,3396.816,1 345.349,5 316.759,4 294.865,1283.304,5283.096,8279.072,1270.271,5 229.595,8225.346,5223.383,0218.624,9 202.885,4201.803,8196.516,2187.323,6 160.972,4 109.241,1100.727,5 83.377,9 14.225,812.459,910.798,510.037,38.784,97.667,65.258,65.153,04.650,5 Lamongan Ngawi Bojonegoro J emberTuban Banyuwangi MadiunNganjuk Gresik PonorogoJ ombangMojokertoLumajang Magetan Malang Pasuruan Bondowoso S umenepS idoarjo Tulungagung Kediri Bangkalan Blitar Probolinggo S ampangS itubondoTrenggalekPamekasan Pacitan Kota MadiunKota Malang Kota S urabayaKota Pasuruan Kota Kediri Kota Probolinggo Kota BlitarKota Batu Kota Mojokerto 2019 2020* * Keterangan: Angka Sementara Gambar 2.17 Perkembangan Produksi Padi di Jawa Timur tahun 2019-2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah ➢ Produksi Beras (Juta Ton) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami surplus beras 1,504 juta ton. Gambar 2.18 Produksi Beras di Jawa Timur tahun 2018-2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara ➢ Produksi dan Konsumsi Beras (Juta Ton) Gambar 2.19 Produksi dan Konsumsi Beras di Jawa Timur tahun 2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara Sumber : BPS Jawa Timur 202, ASEM, Data Diolah * Keterangan: Angka sementara Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 2018 0,12 0,55 1,32 0,77 0,36 0,53 0,68 0,41 0,36 0,28 0,27 0,20 2019 0,18 0,25 1,11 1,07 0,35 0,46 0,62 0,43 0,30 0,29 0,29 0,16 2020* 0,17 0,20 0,76 1,29 0,57 0,35 0,65 0,53 0,36 0,39 0,29 0,21 0,12 0,55 1,32 0,77 0,36 0,53 0,68 0,41 0,36 0,28 0,27 0,20 0,18 0,25 1,11 1,07 0,35 0,46 0,62 0,43 0,30 0,29 0,29 0,16 0,17 0,20 0,76 1,29 0,57 0,35 0,65 0,53 0,36 0,39 0,29 0,21 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 2018 2019 2020* 5,11 4,77 4,87 5,86 5,50 5,76 (2,02%) 96,42 ribu ton (4,61%) 253,59 ribu ton 0,17 0,20 0,76 1,29 0,57 0,35 0,65 0,53 0,36 0,39 0,29 0,21 0,36 0,34 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 J an Feb Mar Apr Mar J un J ul Agu S ep* Okt* Nov* Des* Produksi Beras Konsumsi Beras 5,757 4,254 Produksi Konsumsi * Keterangan: Angka sementara Produksi padi sepanjang Januari hingga September 2020 setara dengan 4,87 juta ton beras, atau mengalami peningkatan sebesar 96,42 ribu ton (2,02 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 4,77 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 0,89 juta ton beras. Dengan demikian, potensi produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 5,76 juta ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 253,59 ribu ton (4,61 persen) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2019 yang sebesar 5,50 juta ton. ➢ Stok Beras (Ribu Ton) Gambar 2.20 Stok Beras Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara -302,08 -115,42 -104,37 -84,50 -41,07 -39,18 -26,51 -21,09 -19,17 -18,10 -15,09 -14,31 -14,06 -12,81 -11,70 -11,58 -9,49 -8,75 -6,16 2,47 5,41 10,98 23,77 52,41 62,01 63,55 71,69 76,41 82,46 84,40 92,24 94,05 117,71 168,36 174,12 264,87 354,99 357,58 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 Ngawi Lamongan Bojonegoro Tuban Madiun Nganjuk Jember Ponorogo Banyuwangi Magetan Mojokerto Gresik Jombang Bondowoso Lumajang Situbondo Bangkalan Blitar Tulungagung Pacitan Sumenep Trenggalek Kota Blitar Kota Mojokerto Probolinggo Kota Madiun Sampang Kota Pasuruan Pasuruan Kota Batu Kota Probolinggo Kota Kediri Kediri Pamekasan Kota Malang Sidoarjo Malang Kota Surabaya * Keterangan: Angka Sementara ➢ Harga Perdagangan Besar Beras (Rupiah/Kg) Gambar 2.21 Harga Perdagangan Beras di Jawa Timur tahun 2018-2019 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur ➢ Ekspor dan Impor Komoditas Beras Gambar 2.22 Ekspor dan Impor Beras di Jawa Timur tahun 2018-2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara Sektor pertanian merupakan satu diantara dua sektor lainya yang mampu menopang ekonomi nasional akibat krisis pandemi Covid 19 berkepanjangan. Pada pandemi covid-19 ini masih menjanjikan dan memberikan kontribusi kuat bagi ketahanan pangan nasional. Ada tiga sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi yaitu sektor pertanian, perdagangan dan juga sektor manufaktur. Pada masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini, banyak penduduk urban yang kembali ke desa dan melakukan aktifitas bertani saat mereka kehilangan pekerjaan ataupun penurunan pendapatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi tiga dari tujuh lapangan usaha yang tumbuh positif pada kuartal III 2020. Pertumbuhan sektor pertanian bahkan mencapai 2,15 persen secara tahunan (YoY). Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya sektor pertanian yang relatif mengungkit pertumbuhan ekonomi di kuartal II dan III tahun ini. Pertanian Sumber: BPS, Survei HargaPerdaganganBesar Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 2018 10.942 10.823 10.556 10.003 9.847 9.887 9.827 9.774 9.781 9.801 9.967 10.177 2019 10.060 10.013 9.894 9.675 9.663 9.704 9.683 9.770 9.834 9.845 9.845 9.851 10.942 10.823 10.556 10.003 9.847 9.887 9.827 9.774 9.781 9.801 9.967 10.177 10.060 10.013 9.894 9.675 9.663 9.704 9.683 9.770 9.834 9.845 9.845 9.851 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 2018 2019 *AngkaSementara 18 194 360 358.977 58.063 57.032 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 2018 2019 2020* E kspor Impor 2 18 33 784.042 139.286 100.025 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 2018 2019 2020* E kspor Impor BERAT (ton) NILAI (ribu USD) juga satu-satunya sektor dengan tren ekspor cenderung konsisten mengalami peningkatan. Pada kuartal 2020 sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 16,24 Persen (q to q) dan di kuartal III tumbuh positif sebesar 2,15 persen. Nilai ekspor pada bulan Oktober 2020 ekspor pertanian mengalami pertumbuhan positif, yakni 0,42 miliar dolar AS atau tumbuh 1,26 persen (m to m) jika dibandingkan pada bulan sebelumnya. Secara YoY, ekspor sektor pertanian tumbuh 23,80 persen. BPS juga mencatat serapan tenaga kerja pertanian paling tinggi per Agustus 2020 yaitu 128,45 juta orang atau 29,76 persen. Untuk meningkatkan kontribusi kinerja Pertanian Jawa Timur terhadap Nasional, telah telah disusun Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan KawasanPertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024. ➢ Industrialisasi Pengolahan Hasil Pertanian (AGROINDUSTRI) Gambar 2.23 Tahapan dan Proses Industrilisasi Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri) di Jawa Timur Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur MEKANISASI PERTANIAN Alat Dan Mesin Pengolahan Lahan (Cangkul, Bajak, Traktor dsb) PENGOLAHAN Mesin Pengolahan Berbagai Komoditas Pertanian (Mesin Perontok Gabah, Mesin Penggilingan Padi, Mesin Pengering dsb) FASILITASI PERDAGANGAN Terkait Pengangkutan, Pengemasan Serta Penyimpanan Baik Bahan Baku Maupun Produk Hasil Industri Pengolahan Pertanian FASILITASI KONSULTASI Terkait Kegiatan Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan Mutu Serta Evaluasi Dan Penilaian Proyek FASILITASI KOMUNIKASI Terkait Teknologi Perangkat Lunak Yang Melibatkan Penggunaan Komputer Serta Alat Komunikasi Modern Lainya PETIK – OLAH – KEMAS – JUAL PENGUATAN KORPORASI PETANI BERBASIS COOPERATIVE FARMING Gambar 2.24 Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan KawasanPertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020- 2024 ➢ Rencana Pengembangan Sektor Pertanian Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid-19 dengan membangkitkan Kekuatan Ekonomi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) melalui : 1) Penguatan Cooperative Farming, yaitu pemberdayaan petani yang memiliki lahan terbatas pada sentra-sentra pertanian untuk dapat saling bekerjasama, sehingga memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan komoditas Pertanian (Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan, Peternakan dan berfungsi sebagai acuan kebijakan, strategi, dan lokasi pembangunan urusan pertanian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur yang berdimensi spasial/kewilayahan kawasan pertanian, dan mengembangkan korporasi petani. 2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri), yaitu pemberdayaan kelompok petani pemilik lahan terbatas, untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam mencari pendanaan melalui perbankan, melakukan mekanisasi pertanian, pemasaran hingga penanganan dan pengolahan pasca panen. Korporasi petani sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh para petani sehingga punya posisi tawar atas produk yang dihasilkan. 3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu, upaya untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan effisiensi usaha petani, agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman hortikultura, ternak dan budidaya ikan, dimana limbah yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali menjadi sumberdaya yang dapat menghasilkan. 4) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual, untuk meningkatkan nilai tambah (nilai ekonomis) produk pertanian, melalui peristiwa “PETIK” kemudian di “OLAH” menggunakan mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, kemudian di “KEMAS” dan di “JUAL” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan jejaring. 5) Asuransi Petani, mendukung kegiatan Pemerintah Pusat dengan mendorong keikutsertaan para petani untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha kepada pihak ketiga. Dasar Hukum pelaksanaanya adalah Undang- Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya Semi-Secondary Industry dengan memberikan nilai tambah (added value) kepada produk-produk primer yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP atau Satu Desa Satu Produk). 7) Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang ekspor komoditas dan produk pertanian yang mempunyai keragaman tinggi, baik kuantitas maupun kualitas. 8) Pengembangan Agropolitan Dan Minapolitan melalui harmonisasi pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat berbasis potensi lokal, melestarikan potensi dan kekayaan alam perdesaan untuk meningkatkan daya saing yang berujung pada peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat dan kemakmuran bangsa. 2.1.2.2 Potensi Perkebunan Kawasan perkebunan di Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: ➢ Perkebunan tanaman tahunan : tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen; ➢ Perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren, mendong, janggelan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dsb. Gambar 2.25 Komposisi Perusahaan Perkebunan dab Komoditi Unggulan di Jawa Timur tahun 2018-2020 Sumber: Dinas PerkebunanProvinsi Jawa Timur, data diolahSumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah ➢ Potensi Komoditas Tebu • Total Pabrik Gula di Jawa Timur 2020 sebanyak 35 Unit, operasional giling tahun 2020 sebanyak 30 Unit dari total PG Nasionl 61 Unit. • Secara Nasional total areal seluas 417.926 Ha dengan produksi gula 2.137.207 ton. Konsumsi gula rumah tangga nasional total 2,8 juta ton, devisit sekitar 663 ribu ton. • Realisasi giling tebu s/d periode akhir giling 2020, total areal digiling 179.321 Ha, produksi tebu 13.897.470 ton produksi gula 985.511 ton (46,11%) dengan rendemen rata-rata 7,14 % • Kebutuhan konsumsi gula rumah tangga Jawa Timur per tahun sebanyak 476.674 Ton, surplus 508.837 ton. • Stock GKP : 540.222 ton; GKP hasil giling 471.301 ton dan GKP ex Raw Sugar 68.921 ton • Stock Raw Sugar yang belum diolah : 44.400 ton (KTM) • Harga lelang gula di Pabrik Gula rata-rata Rp 10.875 h. Harga rata-rata GKP di tingkat konsumen (Siskaperbapo) : Rp. 12.212/Kg ➢ Potensi Komoditas Tembakau • Produksi tembakau Nasional Tahun 2020 sebanyak 261 ribu Ton** • Realisasi tanam tembakau Jawa Timur Tahun 2020 seluas 105.602 hektar, dengan produksi sebanyak 123.102 ton atau 47,17% (angka sementara) terhadap produksi Nasional. Melibatkan tenaga kerja 549.833 orang • Jenis Tembakau : Virginia (Rp. 20.000 – 40.000), Jawa (Rp. 20.000 – 40.000), Madura (Rp. 22.000 – 50.000), Paiton (Rp. 30.000 – 40.000), Kasturi (Rp. 18.000 – 30.000); White Burley (Rp. 18.000 – 34.000), dan Besuki NO. ➢ Potensi Komoditas Kopi • Luas Areal 113.620 Ha, Produksi 69.035 ton, Konsumsi Kopi/Kapita 1,225 Kg/th • Kebutuhan kopi Jatim : 46.670 ton - Surplus Produksi : 22.244 ton • Penanaman Kopi Arabika pada lokasi spesifik (>900 mdpl), Potensi calon lahan pengembangan 13.099 Ha, Prioritas pengembangan di selingkar pegunungan Ijen, di selingkar BTS (Bromo, Tengger, Semeru), selingkar Arjuno, selingkar Wilis. • Jumlah kelompok tani 1.466 kelompok yang terdiri dari Kelompoktani pengolah hulu 1.340 kelompok, kelompok pengolah hulu sampai hilir (Jatim Agro) 126 kelompok. ➢ Potensi Komoditas Kakao • Luas Areal : 56,895 Ha, Produksi : 35.304 Ton (4,76 % Nasional) • Potensi pengembangan Areal Kakao Rakyat seluas 13.099 Ha • Unit Pengolahan Hilir Kakao yang ada di Jawa Timur sebanyak 12 unit di Mojokerto, Madiun, Pacitan,Trenggaek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Jember, Banyuwangi, Bondowoso. ➢ Rencana Pengembangan Sub Sektor Perkebunan Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka, Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid-19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sub sektor Perkebunan melalui : 1) Penguatan Cooperative Farming melalui pemberdayaan Petani Kebun (Pekebun) untuk saling bekerjasama, sehingga memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan komoditas Pertanian (Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan dan Peternakan. 2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) melalui pemberdayaan kelompok Pekebun untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam mencari pendanaan melalui perbankan, melakukan mekanisasi perkebunan, pemasaran hingga penanganan dan pengolahan pasca produksi. Korporasi Pekebun, sebagian besar kepemilikan modalnya harus dimiliki oleh para Pekebun, sehingga punya posisi tawar (Bargaining Potition) atas produk yang dihasilkan. 3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan effisiensi usaha Pekebun agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. 4) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual untuk meningkatkan nilai tambah (nilai ekonomis) produk Perkebunan, melalui peristiwa “PETIK” kemudian di “OLAH” menggunakan mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, kemudian di “KEMAS” dan di “JUAL” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan jejaring. 5) Asuransi Petani mendukung kegiatan Pemerintah Pusat, dengan mendorong keikutsertaan para Pekebun untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha kepada pihak ketiga. Dasar Hukum pelaksanaanya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya Semi-Secondary Industry dengan memberikan nilai tambah (added value) kepada produk-produk primer yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) atau Satu Desa Satu Produk. 7) Penguatan Daya Saing Produk dilakukan dengan memperluas promosi komoditas perkebunan untuk meningkatkan kompetisi pasar domestik dan peluang ekspor komoditas Perkebunan yang mempunyai keragaman tinggi, baik kuantitas maupun kualitas dengan mengefektifkan penerapan teknologi perkebunan dan mengefisienkan usaha perkebunan untuk menghasilkan output dengan biaya minimum. Peningkatan Daya Saing pengembangan Industri Primer dilakukan dengan meningkatan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan yang fokus kegiatan pada Kopi dan Kakao serta adanya kesediaan Perhutani bila lahannya ditanami kopi seperti telah dilaksanakan pada lereng Gunung Wilis. 8) Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan (Tebu, Coklat, Kopi) dan Fasilitasi Industrialisasi (Gula dll). Peningkatan produksi komoditi perkebunan dilakukan dengan optomalisasi budaya tanaman, penanganan gangguan hama serta penyakit tanaman dan penanganan pasca panen, pengawasan dan pengujian mutu benih, sertifikasi benih tanaman perkebunan melalui uji laboratorium dan uji lapang. 2.1.2.3 Potensi Perikanan Potensi perikananan Jawa Timur sangat tinggi. Banyak terdapat Ikan pelagis besar maupun kecil yang biasanya membentuk gerombolan (schooling) dan melakukan migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Ikan pelagis kecil tersebut adalah Ikan Selar dan Sunglir, Klupeid Teri, Japuh, Tembang, Lemuru dan Siro, serta kelompok Scrombroid seperti Kembung dan lain-lain, ditangkap menggunakan jaring, seperti jaring insang (gillnet), jaring lingkar, pukat cincin (purse seine), payang, dan bagan. Untuk Ikan pelagis besar seperti kelompok Ikan Tuna dan Cakalang, kelompok Marlin, kelompok Tongkol dan Tenggiri, dan cucut, ditangkap dengan cara dipancing menggunakan pancing trolling atau tonda (pole and line) serta rawai (longline). Sementara Ikan demersal, yaitu jenis ikan yang habitatnya di bagian dasar perairan, ditangkap dengan menggunakan jaring insang dasar (gillnet), rawai dasar (long line), bubu, seperti ikan kakap merah/bambangan, peperek, tiga waja, bawal dan lain-lain. ➢ Potensi Dan Karakteristik Perairan Jawa Timur Jawa Timur memiliki wilayah perairan yang memiliki potensi pengelolaan, seperti pada sub zona pasir laut, sub zona minyak bumi, kawasan konservasi, alur laut dan potensi pengelolaan pencemaran di zona pertambangan, disekitar Laut Jawa yaitu pada Kabupaten Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sumenep serta Selat Madura yaitu Kabupaten Sampang dan Sumenep. Pada kawasan tersebut telah diatur aktivitas yang diperbolehkan, aktivitas yang tidak diperbolehkan dan aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh ijin, setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional. Gambar 2.26 Potensi Perikanan di Jawa Timur tahun 2020 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, data diolah Berdasarkan karakteristik perairan, nelayan Jawa Timur dibagi menjadi empat wilayah yaitu: (1) nelayan Laut Jawa yang meliputi wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, pantai utara Madura; (2) nelayan Selat Madura meliputi nelayan Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan pantai Selatan Madura;
(3)nelayan Selat Bali meliputi nelayan Banyuwangi; (4) nelayan Selatan Jawa Timur meliputi wilayah Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan. Wilayah perairan Laut Jawa, Selat Madura dan Selat Bali terkenal dengan penghasil perikanan pelagis kecil seperti ikan layang, tembang, selar, lemuru, dan Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah cumi-cumi. Perairan Selatan Jawa Timur dikenal sebagai penghasil ikan pelagis besar seperti ikan tuna, tongkol dan cakalang. ➢ Potensi Dan Karakteristik Nelayan Jawa Timur Karakteristik nelayan Jawa Timur juga sangat terkait dengan potensi yang ada di daratan. Nelayan Laut Jawa dan Selat Madura pada musim paceklik mencari pekerjaan alternatif disektor informal seperti menjadi kuli bangunan, sopir becak, pekerja tambak, dan buruh pabrik. Nelayan di Selatan Jawa Timur bekerja di sektor pertanian dan perkebunan pada saat musim paceklik. Perbedaan lapangan kerja alternatif ini dipengaruhi oleh potensi yang ada di sekitar kawasan pesisir Jawa Timur. Jika dilihat dari ketersediaan potensi yang ada di daratan, maka nelayan di Selatan Jawa Timur mempunyai ketangguhan yang lebih besar dibandingkan dengan nelayan pantai Utara Jawa Timur. Dengan kata lain, nelayan pantai Utara Jawa Timur lebih rentan terhadap perubahan iklim jika dilihat dari ketersediaan lapangan kerja alternatif, terutama Tuban dan Pamekasan, serta pada pulau-pulau kecil di Utara. Nelayan Jawa Timur lebih banyak didominasi oleh nelayan tradisional dengan kapal ukuran di bawah 10 GT (Gross Ton) yang dalam melakukan aktivitasnya hanya pada radius 0-2 mil dan untuk nelayan kecil (kapal <10 GT), hanya wajib memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Kecil. Kelompok nelayan ini hanya melakukan aktivitas penangkapan sekitar 120 hari dalam satu tahun dan selebihnya dihabiskan untuk memperbaiki jaring dan kapal. Kelompok nelayan kecil sangat tergantung pada musim dan ketersediaan sumber daya ikan di daerah pesisir. Ketergantungan pada musim dan ketidakpastian usaha penangkapan membuat nelayan kecil sangat tergantung kepada juragan. Nelayan kecil meminjam uang kepada juragan untuk modal usaha penangkapan dengan syarat hasil tangkapan mereka harus dijual kepada juragan dan harga ikan ditentukan oleh juragan. Ketergantungan nelayan pada juragan dan ketidakpastian usaha menjadi penyebab utama kemiskinan nelayan. Perlu dikembangkan kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah hasil perikanan Di seluruh kecamatan pesisir Jawa Timur. ➢ Potensi Produksi Garam Garam merupakan bahan baku yang sangat esensial dalam proses produksi industri makanan dan minuman. Tanpa garam, industri makanan dan minuman tidak dapat berproduksi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Potensi produksi garam Jawa Timur sangat tinggi cenderung stabil dan meningkat karena didukung oleh iklim tropis dengan musim kemarau efektif rata- rata 5-6 bulan setiap periodenya dan tekstur serta banyak kontur tanah di beberapa wilayah dapat didayagunakan sebagai tambak garam. Pemenuhan garam untuk konsumsi dan industri dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang dilakukan di Pulau Madura yaitu pada Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep berhasil menjadi 10 besar Kabupaten penghasil garam di Indonesia yang memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 65% setiap tahun, sehingga menjadi bagian dari Roadmap Program Swasembada Garam Nasional sejak tahun 2010. Produksi garam umumnya sangat bergantung pada :

1.Cuaca. Produksi garam tergantung pada cuaca khususnya pada musim kemarau, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal sepanjang tahun. Artinya, selama satu tahun garam hanya dapat diproduksi selama musim kemarau saja. Sementara pada musim penghujan para petambak garam tidak dapat menghasilkan garam secara maksimal atau bahkan para petambak garam akan kehilangan pekerjaan mereka.
2.Sistem Bagi Hasil Petambak Garam. Pendapatan petambak garam biasanya terdiri dari 30% untuk petambak garam dan 70% untuk pemilik lahan dari total jumlah produksi yang diperoleh. Pembagiannya mencapai 50% untuk petambak dan 50% untuk pemilik lahan, hal ini terjadi ketika semua alat-alat produksi berasal dari petambak garam selaku penggarap. Tahun 2018, Produksi garam nasional sebesar 70 persen ditopang dari Provinsi Jawa Timur sebesar 952.286,08 Ton. Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi kerjasama antara Industri Pengolahan Garam dengan Petani Garam melalui Penandatanganan MoU / Nota Kesepahaman Penyerapan Garam Lokal. Periode Agustus 2018 - Juli 2019, dari target 1,1 Juta Ton terealisasi 1.053.573 ton. Periode Agustus 2019 Juli 2020, dari target 1,1 Juta Ton terealisasi 1.040.623 ton (95%). Penyerapan tersebut belum termasuk IKM yang menyerap langsung dari petani garam seperti IKM garam konsumsi beriodium, pengasinan ikan, penyamakan kulit, pakan ternak dan lain-lain (sekitar 493 ribu ton). Total kebutuhan garam Jawa Timur sendiri pada tahun 2019 mencapai 663.840 ton, yang terdiri dari 151.990 ton garam konsumsi, dan 511.850 Ton Garam Industri. Garam Konsumsi digunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering, dengan pos tarif/ HS ex 2501.00.90.10. Garam Industri dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97% dihitung dari basis kering, dengan pos tarif/ HS ex 2501.00.90.10. Sejak dipindahkannya penanggung jawab pengelolaan garam, dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasional dan melakukan berbagai upaya pengembangan usaha garam rakyat ke arah industrialisasi melalui mekanisasi pengolahan dan penerapan teknologi yang lebih modern, biaya produksi yang lebih efisien. Saat ini produksi garam Jawa Timur dilakukan melalui 3 cara, yaitu Konvensional, Geomembran dan Rumah Garam. Petani garam Konvensional selalu bergantung pada musim, saat musim hujan atau kemarau basah, hasil garam akan menurun. Produksi petani garam konvensional adalah 60 ton/Ha atau 6 Kg/m2, melalui innovasi pembuatan Rumah Garam (SALTHOUSE), effisiensi produksi bisa ditingkatkan secara signifikan, petani tidak lagi bergantung pada musim atau produksi dapat dilakukan setiap musim. Untuk rumah garam ukuran 3x(6m x 40m), panen dapat dilakukan 36 kali/musim dengan total panen 140 ton/musim (14 Kg/m2). Lokasi rumah garam terdapat pada Kabupaten Pamekasan, Lamongan dan Probolinggo. Saat ini telah berdiri 1 buah pilot plant garam industri tersebut dengan kapasitas 40.000 ton/tahun di Gresik yang telah dapat memurnikan garam rakyat menjadi garam industri aneka pangan. Data dari lapangan produk NaCl 99,5% dapat dicapai dari garam rakyat dengan NaCl 89%. Dalam jangka pendek, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi dibangun pabrik pengolah garam di tiga lokasi Manyar 40.000 ton/tahun (segera diresmikan), Scale Up Segoromadu 30.000 ton/tahun, dan Scale Up Camplong 60.000 ton/tahun. Gambar 2.27 Persahaan Industri Berbahan Baku dan Bahan Penolong Garam di Jawa Timur Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, data diolah Sumber : SIINas 1 2 2 1 49 1 3 4 1 18 191 1 33 3 85 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 67 Jenis KBLI Industri BB dan BP Garam : 1031 Pengelolaan Dan Pengawetan Buah/Sayur 1077 Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak 1104 Minuman Ringan 1511 Kulit Dan Kulit Buatan 1701 Pulp And Paper 2012 Pupuk 2013 Plastik (Resin) 2023 Sabun, Deterjen, Kosmetik 2101 Farmasi Dan Obat Kimia 3 0 2 P E R U S A H A A N I N D U S T R I B E R B A H A N B A K U D A N B A H A N P E N O L O N G G A R A M SUMBER : DISPERINDAG PROV. JATIM Potensi pengembangan produksi ikan dan garam di Jawa Timur sangat besar. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan, diantaranya untuk kegiatan produksi garam, seperti adanya terminal khusus garam (Kabupaten Pamekasan), Konstruksi Pertambangan Garam, Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) pipa intake dan outake industri garam, pengangkutan dan penjualan garam di pelabuhan (Tanjung Perak). Untuk melindungi Petani Garam Jawa Timur, Impor Garam melalui Jawa Timur harus mendapatkan izin bongkar dari Gubernur, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Garam Impor Dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Importir wajib memiliki Tanda Daftar Gudang Produk Impor dan Kartu Kendali Gudang Produk Impor yang telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ➢ Potensi Pengembangan Kawasan Minapolitan Upaya pengembangan agribisnis yaitu usaha berbasis perikanan dalam arti luas, yang pada umumnya ber-locus di kawasan perdesaan yang berbentuk Kawasan MINAPOLITAN, sehingga pengembangan kawasan MINAPOLITAN juga merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan) yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kawasan Minapolitan perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan. ➢ Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Laut Kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan tata ruang untuk mengelola sumber daya alam di laut, telah tertuang dalam Perda I tahun 2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) tahun 2018-2038. RZWP3K adalah alat yang efektif untuk menangani permasalahan pengelolaan potensi Kelautan dan Perikanan, Jawa Timur. Pengendalian Pemanfaatan RZWP-3-K berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan terjaganya lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat, peran swasta, dan juga instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya serta berperan penting dan aktif dalam pemantauan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat mengoptimalisasi pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta maraknya kegiatan llegal, unreported dan unregulated fishing. RZWP-3-K juga berperan strategis dalam mendukung pengembangan investasi dan pembangunan potensi kelautan dan perikanan, memberikan jaminan kepastian hukum dan berfungsi sebagai acuan pemberian izin lokasi perairan yang diberikan untuk melakukan kegiatan di sebagian wilayah pesisir dan/atau pulau- pulau kecil agar tidak menimbulkan dampak negatif pada terganggunya keseimbangan ekosistem, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengatasi berbagai permasalahan. ➢ Rencana Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka, Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid-19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi Sumber Daya Alam Sektor Kelautan dan Perikanan melalui : 1) Asuransi Nelayan merupakan program kegiatan Pemerintah Pusat yang harus didukung Pemerintah Jawa Timur dengan mendorong keikutsertaan sebanyak mungkin para Nelayan untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha kepada pihak ketiga (Penjamin). 2) Penguatan Daya Saing Produk adalah hal mutlak yang harus dipenuhi dalam penyediaan produk yang terjangkau dengan biaya rendah, berkualitas tinggi dan cepat tersedia di pasar. Pelaksanaanya dilakukan dengan meningkatkan Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan dengan seluruh elemen rantai pasok untuk berbagi informasi dalam memproduksi dan mendistribusikan produk, melalui kerja sama jangka panjang. Kolaborasi tersebut dapat melibatkan UMKM yang merupakan faktor penggerak ekonomi nasional terutama di masa krisis kesehatan seperti saat ini. 3) Pengembangan Agropolitan Dan Minapolitan, melalui harmonisasi antara pemberdayaan kelembagaan dengan masyarakat berbasis pada potensi lokal, untuk meningkatkan daya saing yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. 4) Penyempurnaan Pelabuhan Perikanan melalui peningkatan kelayakan fasilitas pelabuhan perikanan dari hulu sampai hilir, seperti tersedianya dermaga, tambat labuh, isi perbekalan, listrik, mobil box dan mengurus surat-surat kapal sehingga mampu meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan. Kelayakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan Industri Perikanan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya. 5) Peningkatan Perikanan Tangkap Dan Budidaya dengan mendorong terjadinya peningkatan nilai tambah (nilai ekonomis) produksi dan keberlanjutan usaha Nelayan. 6) Mengembangkan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan sub kategori kelautan perikanan untuk mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dari melimpahnya sumberdaya alam yang ada di laut, khususnya sumberdaya ikan. Peningkatan kapasitas SDM Unggul dan Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dan sistem kelembagaan. 7) Mengembangkan Inovasi Iptek Kelautan Dan Perikanan dilaksanakan dengan meningkatkan Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan dengan seluruh elemen rantai pasok dengan Mengurangi Frekwensi Tatap Muka Agar Terjadi Effisiensi Biaya Dari Offline Ke Online. 2.1.2.4 Potensi Peternakan Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi yang signifikan dalam bidang peternakan, selain keadaan lingkungan yang mendukung juga didukung budaya masyarakat dalam bertani secara umum termasuk beternak. Daging, Telor dan Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Daging, Telor dan Susu berperan sebagai asupan penting untuk kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan, khususnya anak-anak. Kesadaran masyarakat terhadap konsumsi Daging, Telor dan Susu, menjadikanya sebagai komoditas ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis. Stok bahan pokok hasil peternakan Jawa Timur sangat aman bahkan surplus, sehingga merupakan potensi yang bisa dikelola lebih lanjut untuk mensuplai berbagai daerah di Indonesia. Gambar 2.28 Potensi Peternakan di Jawa Timur Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah ➢ Potensi Ketersediaan Sapi Potong Jawa Timur dikategorikan mempunyai konstruksi iklim yang sesuai untuk pengembangan agribisnis sapi. Gambar 2.29 Proyeksi Ketersediaan Daging Sapi di Jawa Timur tahun 2021 Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah Salah satu komoditi ternak yang dapat dikembangkan adalah komoditi unggulan ternak sapi potong. Pola usaha yang telah menjadi tradisi peternak adalah pola penggemukan dan pola usaha pembibitan ternak dengan output sapi lepas sapih. Berbagai kebijakan dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES Ketersediaan 7.451 9.743 10.060 8.904 12.766 10.243 17.006 13.284 12.933 13.892 14.834 18.032 Kebutuhan 6.649 8.624 8.624 7.314 9.974 6.649 11.968 9.309 7.999 7.999 7.979 9.974 Surplus 802 1.119 1.436 1.590 2.792 3.594 5.038 3.975 4.934 5.893 6.855 8.058 Ekor PROYEKSI KETERSEDIAAN DAGING SAPI TAHUN 2021 produksi dan populasi sapi potong yang berpengaruh terhadap kontinuitas ketersediaan pasokan daging di Jatim. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan Populasi Sapi melalui Optimalisasi Inseminasi Buatan, Teknologi Pengolahan Pakan (mini feedmill), Pengendalian Penyakit, mengoptimalkan potensi sumberdaya alam, teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung efisiensi produksi. ➢ Potensi Ketersediaan Susu Produksi susu sapi perah yang merupakan produksi unggulan, masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor yang besar. Industri Pengolahan Susu (IPS) masih tergantung impor bahan baku susu (skim milk powder). Gambar 2.30 Potensi Ketersediaan Ssusu di Jawa Timur Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah (2020) Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2020, Data Diolah SUPLAY SUSU SEGAR 1.400 Ton/Hari KONSUMSI (4,0%/Th) DEMAND 2.000 Ton/Hr DEFISIT 600 Ton/Hr, Setara 40.000 Ekor Sapi Perah Mempercepat Ketersediaan Bibit Sapi Perah Berkualitas Meningkatkan Populasi Sapi Perah Di Jawa Timur Meningkatkan Produktivitas Susu Sapi Perah MENINGKATKAN PENDAPATAN PETERNAK SAPI PERAH Untuk meningkatkan produksi peternakan daging dan susu dapat dilakukan melalui perbaikan sistem perkandangan, sistem pakan bergizi, investasi usaha agribis peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta mengimplementasikan sinergi antar sektor antar wilayah dalam pengembangan peternakan (agropolitan / Kawasan Pertanian Terpadu). Gambar 2.31 Capaian Program Peningkatan Kelahiran Ternak Jawa Timur tahun 2020 Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah ➢ Potensi Ketersediaan Daging Ayam Ketersediaan daging ayam sepanjang tahun 2021 diprediksi mengalami surplus. Kenaikan permintaan akan terjadi pada saat peringatan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri pada bulan Mei serta pada bulan Desember saat peringatan Hari Natal dan tahun Baru. Pada akhir tahun diperkirakan masih terdapat stok Daging Ayam sebanyak 43.784 ton Gambar 2.32 Proyeksi Ketersediaan Daging Ayam di Jawa Timur tahun 2021 Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah ➢ Potensi Ketersediaan Telur Ayam Ketersediaan telur ayam sepanjang tahun 2021 diprediksi mengalami surplus. Kenaikan permintaan akan terjadi pada saat peringatan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri pada bulan Mei serta pada bulan Desember saat 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Akseptor Distribusi semen Kelahiran RUPIAH Target Realisasi Kelahiran Pedet Hasil IB (Kawin Suntik) 1.089.589 ekor Memberikan Nilai Tambah Perputaran Uang Di Masyarakat Setara Rp. 8,7 Triliyun CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KELAHIRAN TERNAK JAWA TIMUR TAHUN 2020 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Akseptor Distribusi semen Kelahiran RUPIAH Target Realisasi Kelahiran Pedet Hasil IB (Kawin Suntik) 1.089.589 ekor Memberikan Nilai Tambah Perputaran Uang Di Masyarakat Setara Rp. 8,7 Triliyun CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KELAHIRAN TERNAK JAWA TIMUR TAHUN 2020 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus Septembe r Oktober Nopember Desember Ketersediaan 29.155 38.958 41.197 43.406 56.943 49.066 55.027 62.422 67.296 69.304 71.282 81.604 Kebutuhan 25.213 32.778 32.778 30.256 42.863 30.256 30.256 32.778 32.778 32.778 30.256 37.820 Surplus 3.942 6.180 8.419 13.150 14.080 18.810 24.771 29.644 34.518 36.526 41.026 43.784 Ekor PROYEKSI KETERSEDIAAN DAGING AYAM TAHUN 2021 peringatan Hari Natal dan Tahun Baru. Pada akhir tahun diperkirakan masih terdapat stok sebanyak 13.090 ton. Gambar 2.33 Proyeksi Ketersediaan Telur Ayam di Jawa Timur tahun 2021 Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah ➢ Rencana Pengembangan Sub Sektor Peternakan Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka, Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid- 19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sub sektor Peternakan melalui : 1) Penguatan Cooperative Farming melalui pemberdayaan Petani Ternak (Peternak) agar dapat saling bekerjasama, sehingga memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan. Untuk mendorong terjadinya peningkatan Populasi dan Produksi Daging, Telur dan Susu secara keberlanjutan, dibutuhkan peningkatan peran UPT Teknis untuk meningkatkan jumlah ASET PRODUKSI berupa Sapi Potong, Sapi Perah dan Ayam Kampung Dara dengan jumlah yang lebih memadai. Penambahan ASET PRODUKSI tersebut diharap dapat memperbesar perputaran uang beredar di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian Jawa Timur. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan komoditas Pertanian (Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan dan Peternakan. Ketahanan Pangan melalui penyediaan Protein Hewani Ternak, membutuhkan sinergitas Pusat- Daerah untuk mencukupi kebutuhan Daging dan Susu Nasional dengan mengandalkan sumberdaya lokal. 2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) melalui pemberdayaan kelompok Petani Ternak (Peternak) untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam mencari pendanaan melalui perbankan, mekanisasi peternakan, pemasaran hingga pengolahan pasca produksi. Korporasi Peternak sebagian besar Sumber : Dinas Peternakan Provinsi 2020, Data Diolah - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES Ketersediaan 42.646 53.120 53.943 54.766 65.240 53.194 54.017 58.056 55.662 56.495 57.308 67.782 Kebutuhan 32.172 41.823 41.823 32.172 54.692 41.823 38.606 45.040 41.823 41.823 25.136 54.692 Surplus 10.474 11.297 12.120 22.594 10.548 11.371 15.411 13.016 13.839 14.672 32.172 13.090 Ekor PROYEKSI KETERSEDIAAN TELUR AYAM TAHUN 2021 kepemilikan modalnya dimiliki oleh Kelompok Peternak, sehingga punya posisi tawar (Bargaining Potition) atas produk yang dihasilkan. 3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan effisiensi usaha Peternak, agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman Hijauan Pakan Ternak dan Hortikultura, dimana limbah ternak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumberdaya yang dapat menghasilkan. 4) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual untuk meningkatkan nilai tambah (nilai ekonomis) produk Peternakan, menggunakan meng-OLAH menggunakan mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, untuk kemudian di “KEMAS” dan di “JUAL” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan jejaring. 5) Asuransi Petani Ternak mendukung kegiatan Pemerintah Pusat, dengan mendorong keikutsertaan para Pekebun untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha kepada pihak ketiga. Dasar Hukum pelaksanaanya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya Semi-Secondary Industry dengan memberikan nilai tambah (added value ) kepada produk-produk primer peternakan yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP atau Satu Desa Satu Produk). 7) Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang ekspor komoditas dan produk Peternakan yang mempunyai keragaman tinggi, baik kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan daya saing komoditi peternakan dilakukan upaya untuk mengoptimalisasi peningkatan kualitas mutu produk, pemasaran hasil dan penambahan unit usaha produk hewan yang memenuhi standard ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 2.1.2.5 Potensi Kehutanan Potensi kehutanan Jawa Timur selain memproduksi benih, bibit, kayu bulat juga memproduksi hasil hutan lainnya untuk kepentingan konsumsi masyarakat, industri maupun eksport. Hutan Jawa Timur juga mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, ekosisitem, formasi biota tertentu, konservasi jenis satwa tertentu yang menjadikan kawasan hutan tersebut menjadi menarik, indah alamiah yang terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk, sehingga mampu memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga. Hutan secara umum lebih dikenal sebagai penghasil kayu dan non kayu jenisnya sangat beragam yang tersebar pada kawasan hutan di Jawa Timur. Hasil Hutan Non Kayu merupakan sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan paling bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Non Kayu bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Gambar 2.34 Potensi Kehutanan di Jawa Timur Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, data diolah Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah PERHUTANAN SOSIAL (Ribu Ha) PRODUKSI HHBK (Ribu Ton)PRODUKSI KAYU BULAT (Juta m3) EKSPOR KAYU OLAHAN (Milyar USD)PNBP (Milyar Rp.) WISATAWAN DI OWA (Juta Org) Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU PRODUKSI AGRO & BIOFARMAKA HASIL PEMANFAATAN LAHAN BAWAH TEGAKAN PRODUKSI KAYU BULAT PENERIMAAN KAYU BULAT ASAL LUAR JAWA Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Program Perhutanan Sosial bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Pada pelaksanaannya, di Jawa Timur program ini dilaksanakan bersama-sama oleh :
1.Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
2.Perum Perhutani
3.Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / Kelompok Tani Hutan (KTH)
4.Korporasi (akademisi, BUMD, BUMDES, LSM, swasta) Gambar 2.35 Realisasi SK Perhutani dan Pengembangan Sistemagroforestry di Jawa Timur Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, data diolah Sasarannya adalah 1.957 desa di Jawa Timur yang tersebar di sekitar kawasan hutan Negara, dimana lebih dari 60% dari jumlah penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar hutan tersebut memiliki interaksi yang cukup tinggi dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kinerja usaha hulu hilir sektor kehutanan. Kinerja ekspor produk industri kehutanan turun hingga ke level minus 8,3% pada periode Januari-Mei 2020, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tetapi kemudian mengalami perbaikan secara signifikan berkurang menjadi minus 5% pada Januari-Juni 2020. Angka tersebut menunjukkan peningkatan kinerja ekspor produk kehutanan sebesar 3,3% sejak Juni, positif di tengah pandemi yang sedang Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah No. Kabupaten/Kota Jumlah SK Luas (Ha) Jumlah KK 1 2 4 5 6 1 Banyuwangi 41 33.009,05 19.020 2 Blitar 40 10.358,75 8.754 3 Bojonegoro 38 23.068,42 11.059 4 Gresik 7 782,50 708 5 Jember 20 16.645,24 10.773 6 Kediri 1 515,00 1.500 7 Kota Batu 2 530,80 323 8 Kota Malang 9 Lamongan 13 3.741,69 3.098 10 Lumajang 6 1.054,00 783 11 Madiun 16 8.587,95 5.260 12 Malang 14 7.216,40 7.410 13 Mojokerto 3 505,20 595 14 Ngawi 41 16.106,80 11.922 15 Pasuruan 5 94,00 184 16 Probolinggo 3 1.684,00 686 17 Situbondo 6 2.046,56 969 18 Trenggalek 3 3.866,00 3.094 19 Tuban 29 11.798,44 7.135 20 Tulungagung 2 1.508,50 1.642 JUMLAH 290 143.119,30 94.915 REALISASI SK PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA TIMUR PENGEMBANGAN SISTEM AGROFORESTRY HUTAN SEBAGAI TEMPAT MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN Produksi Jagung, Padi, Kedelai, Ketela, Kacang Tanah, Sayur Mayur Rata-rata Per Tahun Sebanyak 200 Ribu Ton Produksi Porang, Cengkeh, Kopi, Wana Farma (Jahe, Kunyit, Kapulogo), Mangga, Papaya, MPTS Lain Rata- rata Per Tahun Sebanyak 180 Ribu Ton Produksi Hijauan Pakan Ternak Rata-rata Per Tahun Sebanyak 200 Ribu Ton. Produksi Madu Rata-Rata Per Tahun Sebanyak 150 Ribu Liter berlangsung. Meskipun pertumbuhannya masih di bawah nol, tetapi tidak mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa kinerja ekspor sektor kehutanan masih positif. Dalam rangka mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui UU ini, pengelolaan hutan berbasis 1 izin berusaha untuk memanfaatkan multiusaha kehutanan yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu mendapat payung kebijakan yang kuat. Dalam konteks ini, maka ke depan akan terjadi pergeseran paradigma pengelolaan hutan, yang awalnya berbasis komoditas, menuju berbasis ekosistem. Adanya UU Cipta Kerja tersebut, praktik-praktik tata kelola hutan yang lestari perlu terus didorong dan diperkuat, dibarengi dengan upaya-upaya pengurangan beban usaha pemegang izin. Sistem sertifikasi kayu yang bersifat mandatori (wajib) dilakukan oleh Departemen Kehutanan dalam program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010. Sistem ini telah diinformasikan ke 144 negara di dunia agar dipastikan bahwa negara tersebut hanya menerima kayu dari Indonesia yang telah disertifikasi dan tidak menerima kayu ilegal. Indonesia adalah negara pertama di dunia yang melakukan sertifikasi kayu, sedangkan negara lain selama ini menyerahkan program sertifikasi produk kayunya kepada lembaga non pemerintah. Akan tetapi berlainan dengan sertifikat pengelolaan hutan lestari, sertifikat VLK hanya menyatakan bahwa produk kayu (yang tersertifikasi) tersebut memiliki asal-usul yang sah secara legal. Dasar persyaratan atau karakteristik dari sertifikasi hutan adalah mencakup : • Perlindungan keanekaragaman hayati, spesies dan habitat satwa liar yang terancam kepunahan • Tingkat pemanenan kayu yang berkelanjutan • Perlindungan kualitas air • Aktivitas regenerasi hutan (seperti penanaman kembali dan reforestasi) • Sertifikasi dan audit dari pihak ketiga yang dilakukan oleh badan sertifikasi terakreditasi • Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) usaha kehutanan yang lebih dari satu • Tersedianya mekanisme komplain dan pengajuan gugatan Gambar 2.36 Ekspor Produk Kehutanan Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perluasan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di tingkat global, menjadi strategis, karena menjadi pintu masuk untuk mempromosikan dan memperluas pasar ekspor produk kayu olahan Indonesia. Indonesia telah menjadi pelopor dalam penerapan SVLK, dan dari tahun ke tahun ekspor kayu olahan berbasis SVLK menunjukkan tren yang terus meningkat. Tantangan Pemerintah Jawa Timur adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang kawasan hutan agar mampu mendorong pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG’s) di sektor kehutanan adalah mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Target ke-2 yang ingin dicapai pada Tujuan/ Goals ke-15 (Ekosistem Daratan) yang termaktub dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yakni “mulai tahun 2020 mendorong/ menggalakkan penerapan manajemen hutan berkelanjutan (pada semua tipe hutan) dan pada 2030 menghentikan penggundulan hutan, memulihkan hutan yang terdegradasi serta meningkatkan penghijauan dan reboisasi secara luas” (2020 promote the implementation of sustainable management of all types of forests, and by 2030, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally). EKSPOR PRODUK KEHUTANAN Gambar 2.37 Kondisi Tahura R. Soerjo Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, data diolah Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah Luas Tahura Raden Soerjo 27.868,30 Ha, Terdapat 153 Mata Air, Tumbuhan Liar (Tidak Untuk Dipanen) & Satwa Liar (Tidak Untuk Diburu), Obyek Wisata Alam serta GeoThermal TAHURA R. SOERJO SEBAGAI TANDON AIR RAKSASA PENYEDIA AIR DAS BRANTAS Gambar 2.38 Peta Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sumber : SK. Menteri LHK No. 2137 tahun 2017 ➢ Rencana Pengembangan Sektor Kehutanan Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka, Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid- 19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sektor Kehutanan melalui : 1) Penguatan Cooperative Farming pemberdayaan Petani disekitar Hutan untuk saling bekerjasama, sehingga dapat memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan komoditas Pertanian (Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan dan Peternakan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan Perhutanan Sosial untuk mengentaskan kemiskinan penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar hutan yang memiliki interaksi cukup tinggi dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan melalui kemitraan Kehutanan. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan, melalui fasilitasi & koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan area bekas kebakaran. Dasar pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/345/KPTS/013/2020 tentang Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Timur. 2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) pemberdayaan Perhutanan Sosisal melalui kelompok Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura, Petani Ternak, Pembudidaya Ikan, Petani Kebun untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam mencari pendanaan melalui perbankan, mekanisasi peternakan, pemasaran hingga pengolahan pasca produksi. Korporasi Peternak sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh Kelompok Peternak, sehingga punya posisi tawar (Bargaining Potition) atas produk yang dihasilkan. 3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan effisiensi usaha Masyarakat Petani sekitar hutan, agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman Hijauan Pakan Ternak dan Hortikultura, dimana limbah ternak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumberdaya yang dapat menghasilkan. 4) Pengembangan Perhutanan Sosial melalui peningkatan Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / Kelompok Tani Hutan (KTH), Korporasi (akademisi, UMK, BUMD, BUMDES, LSM, Swasta Bankable). Sasarannya adalah 1.957 desa di Jawa Timur yang tersebar di sekitar kawasan hutan Negara, dimana lebih dari 60% dari jumlah penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar hutan tersebut memiliki interaksi yang cukup tinggi dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan. 5) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual untuk meningkatkan nilai tambah (nilai ekonomis) produk Kehutanan melalui peristiwa “PETIK” kemudian di “OLAH” menggunakan mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, kemudian di “KEMAS” dan di “JUAL” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan jejaring. 6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya Semi-Secondary Industry dengan memberikan nilai tambah (added value ) kepada produk-produk primer kehutanan yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP atau Satu Desa Satu Produk). 7) Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang ekspor komoditas dan produk Peternakan yang mempunyai keragaman tinggi, baik kuantitas maupun kualitas. 2.1.2.6 Potensi Pertambangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan potensi daerah panas bumi. Potensi pertambangan di Jawa Timur tersebar di beberapa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), yaitu: WUP Batubara yang meliputi wilayah Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung; WUP Logam yang meliputi wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Trenggalek, Tulungagung dan Pacitan; sedangkan WUP Non Logam hamper tersebar di seluruh Kabupaten di Jawa Timur yaitu wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro, Nganjuk, Tuban, Jombang, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pertambangan Mineral Pertambangan mineral di Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan batuan, meliputi : ➢ Kawasan pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi, di Kabupaten Pacitan diketahui terdapat potensi Pasir Besi kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di Kecamatan Ngadirejo. ➢ Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur ➢ Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api. yaitu diantaranya batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan untuk potensi Potensi batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung. Gambar 2.39 Peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Timur Sumber : Kep Men ESDM No : 3672 K/30/MEM/2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa Bali Gambar 2.40 Peta Kawasan Potensi Pertambangan Batuan Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah Jawa Timur terdapat 33 blok migas aktif 6 dikembalikan, yang berstatus Produksi sebanyak 18 (delapan belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 12 (dua belas) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja. Potensi Panas Bumi atau Geothermal Potensi Panas Bumi atau Geothermal adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Pemanfaatan energi panas bumi diyakini menjadi salah satu sumber energi alternatif. Potensi panas bumi di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan gunung api aktif. Tabel 2.7 Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan 1 Gunung Lawu 195 Kab. Karanganyar, Sragen, Wonogiri (Prov. Jawa Tengah), Kab. Ngawi, Magetan (Prov. Jawa Timur) kewenangan Pusat Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2518 K/30/MEM/2014 13 Agustus 2012 Lelang oleh Pemerintah Pusat 2 Arjosari 18,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur 3 Melati 13,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur 4 Ngebel - Wilis 165 Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun Eksplorasi Ijin Usah Pertambangan (IUP) 188/63/KPTS/119.3/2011 16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya Geothermal 5 Gunung Wilis 50 Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2775 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014 6 Gunung Pandan 60 Kab. Madiun dan Kab. Bojonegoro Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2774 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014 7 Songgoriti 35 Kota Batu dan Kab. Malang Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2776 K/30/MEM/2014 2 Juni 2014 8 Arjuno - Welirang 185 Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan dan Kab. Malang Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014) 9 Bromo - Tengger - Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang dan Kota Malang Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) 2903 K/30/MEM/2013 30 Juli 2013 PT. Hitay Renewable Energy 10 Krucil-Tiris 147 Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) PT. Hitay Rawas Energy No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan 11 Iyang - Argopuro 295 Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 1521K/034/M.PE/1990 30 Oktober 1990 PT. Pertamina Geothermal Energy 12 Gunung Raung - Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi Pelaksanaan Survey Pendahuluan Panasbumi (PSP) PT. Hitay Runcing Energy 13 Blawan - Ijen 110 Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 188/62/KPTS/119.3/2011 25 Mei 2011 PT. Bakrie Dharmakarya Energy 14 Pulau Bawean 14,5 Kabupaten Gresik Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur 15 Gunung Kelud belum teridentifikasi Kabupaten Blitar dan Kediri Sumber air panas yang diduga berasal dari kawah Gunung Kelud 16 Parengan – Kec. Rengel Potensi yang belum teridentifikasi Kabupaten Tuban Terdapat sumber air panas:
1.Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe Kec. Singgahan T = 46,6 0C pH = 6,9
2.Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec. Parengan T = 43,8 0C pH = 6,99 Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Gambar 2.41 Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Gambar 2.42 Peta Potensi Panas Bumi Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Bauran Energi dari Energi baru Terbarukan Solusi untuk meningkatkan ketahanan energi adalah dengan pemanfaatan energi baru terbarukan. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil adalah dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Dalam kebijakan energi nasional pada tahun 2025 terwujudnya elastisitas energi yaitu pengurangan porsi BBM dalam komposisi energi primer hingga 20% dan optimalisasi bahan bakar batubara 33% dan gas 30%, sisanya dengan meningkatkan pemakaian energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan Provinsi Jawa Timur, penggunaan energi fosil utamanya Minyak Bumi dan Batubara harus disubstitusi dengan EBT untuk meningkatkan ketahanan energi daerah. Jenis energi primer yang berasal dari energi fosil meliputi Batubara, Gas Bumi, dan Minyak Bumi sedangkan energi baru terbarukan meliputi PLTS, PLTA, PLTB, PLTSa, dan Geothermal. Persentsae Bauran Energi Terbarukan Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2015 sebesar 2,6 persen hingga pada tahun 2020 sebesar 7 persen. Potensi energi baru terbarukan di Jawa Timur cukup besar, tersebar merata di seluruh wilayah di Jawa Timur, apabila dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi solusi permasalahan belum meratanya elektrifikasi khususnya di daerah terpencil dan kepulauan yang belum terjangkau akses listrik. 2.1.2.7 Potensi Industri Sektor industri merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 30,69 persen di tahun 2020, pengembangan kawasan industri di Jawa Timur sebagian besar berada di wilayah pantura dan sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan diwilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan diwilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan diwilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan. Mengacu pada UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan indusri. Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. WPPI Jawa Timur telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Jawa Timur memiliki Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi di Jawa Timur. WPPI di Jawa Timur meliputi wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Bangkalan. Sementara itu, WPPIP merupakan WPPI pengembangan berdasarkan Perda No 3 Tahun 2019 tentang RPIP Jawa Timur Tahun 2019-2039 yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain: Banyuwangi, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Jombang, Kediri, Nganjuk dan Madiun. Untuk mengoptimalisasikan daya tarik investasi dan pendayagunaan industri di Jawa Timur, dibutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang adaptif terhadap inovasi dan penguasaan teknologi, agar mampu meningkatkan daya saing sektor industri. Provinsi Jawa Timur telah mempunyai beberapa Science Technopark, diantaranya adalah Coffee And Cacao Science Techno Park (CCSTP) yang menjadi satu-satunya rujukan penelitian budidaya dan pengolahan hasil Kopi dan Kakao di Indonesia. Keberadaan CCSTP tersebut telah berhasil mencetak banyak Mitra Start Up baru berbasis Kopi dan Kakao yang mempunyai daya saing di pasar lokal. Fasilitasi peningkatan daya saing Start Up baru tersebut, dapat ditingkatkan dengan melakukan pendampingan tenaga ahli, bantuan perbaikan desain dan kemasan, bantuan mesin dan peralatan, bantuan kemudahan perijinan, Standard Produksi, baik PIRT, SNI maupun ISO, bantuan publikasi hingga pemasaran. Melihat potensi tersebut, maka kesiapan untuk menghadapi revolusi industri 4.0, maka keberadaan Science Tecno Park menjadi sangat dibutuhkan, terutama Science Technopark yang mempunyai spesialisasi atau fokus pengembangan produk, yaitu berbasis One Village One Product (OVOP) yang terintegrasi dengan kawasan industri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 menyebutkan arahan pengembangan industri Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar eksport saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan GERBANGKERTOSUSILA. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan. Gambar 2.43 Peta Perwilayahan Industri Provinsi Jawa Timur Sumber : Rencana Induk Perindustrian Provinsi 2.1.2.8 Potensi Pariwisata Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk dapat meningkatkan PDRB dan Pertumbuhan ekonominya, potensi yang dimiliki oleh Jawa Timur terdiri dari potensi wisata yang ada di daratan maupun di laut. Kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi : ➢ Daya Tarik Wisata Alam meliputi Air Terjun, Pantai, Goa, Danau, Goa, Gunung, Hutan, Telaga, dan Taman Nasional. ➢ Daya Tarik Wisata Budaya meliputi Candi, Makam, Tempat Ibadah, Peninggalan Budaya, dan Museum. ➢ Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia meliputi Bendungan, Taman Safari, Kebun Binatang, Kebun Raya, dan Waduk. Sesuai arahan dan penetapan dalam RZWP3K Provinsi Jawa Timur 2017- 2037, untuk zona pariwisata pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diklasifikasikan ke dalam sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, dan wisata olahraga air sesuai potensi sumber daya wisata bahari. ➢ Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan area wisata bahari yang memanfaatkan potensi bentang darat pantai dan bentang laut. Bentang darat pantai ini antara lain pasir putih, ombak, biota pantai (kerang), dan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan antara lain kegiatan rekreasi olahraga susur pantai, bola voli pantai, bersepeda pantai, panjat tebing pada dinding terjal di pantai (cliff), dan menelusuri gua pantai. Wilayah pantai menawarkan jasa dalam bentuk panorama pantai yang indah, terutama pada pantai yang landai, memiliki ombak yang besar, dan berkesinambungan. Selain itu wisata ini juga memanfaatkan potensi bentang laut yaitu ombak, angin, arus laut, dan lain-lain dengan kegiatan berenang (swimming), memancing (fishing), bersampan yang meliputi mendayung (boating), sea kayaking dan berlayar (sailing), berelancar (surfing), parasailing, dan seacruising. ➢ Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut Keragaman terumbu karang dan biota laut menjadi daya tarik untuk sub zona wisata alam bawah laut. Berbagai aktivitas wisata bawah laut yang dapat dilakukan wisatawan terdiri atas kegiatan menyelam (diving), snorkeling, dan coral viewing dengan alat bantu dan/atau kendaraan (kapal selam kaca mini) atau tanpa alat bantu sama sekali. Alokasi ruang untuk sub zona ini memerlukan analisis kesesuaian perairan untuk aktivitas wisata bawah laut yaitu snorkeling dan selam. ➢ Sub Zona Wisata Olahraga Air Sub zona wisata olahraga air merupakan area wisata bahari yang memanfaatkan potensi bentang laut untuk kegiatan permainan dan olahraga air. Wisata jenis ini memanfaatkan potensi ombak, angin, arus laut, dan lain-lain dengan kegiatan berenang (swimming), memancing (fishing), bersampan yang meliputi mendayung (boating), sea kayaking dan berlayar (sailing), berelancar (surfing), parasailing, seacruising, atau olahraga lainnya. Alokasi ruang untuk sub zona ini khususnya perairan Jawa Timur menggunakan analisis kesesuaian Gambar 2.44 Peta Potensi Pariwisata Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Pengembangan Wisata Berbasis Lingkungan Dan Partisipasi Masyarakat (Ecotourism) Sebagai bagian dari upaya mengembangkan pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang merupakan salah satu agenda dari Nawacita, pembangunann di desa mendapatkan perhatian yang penting dari pemerintah. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah yaitu dengan mengeluarkan UU no 6/2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan yang lebih besar bagi masyarakat di desa untuk membangun wilayahnya, diantaranya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa untuk kegiatan pariwisata atau yang lazim disebut dengan desa wisata. Desa wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan. Di kalangan perencana pembangunan pariwisata di Indonesia di terjemahkan "Desa wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi setempat. Potensi tumbuhnya wisata yang berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat di Jawa Timur ini cukup berkembang . Maraknya desa wisata ini tidak terlepas dari peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dipandang merupakan salah satu embrio munculnya desa wisata. Data berikut juga menunjukkan jumlah desa wisata di Jawa Timur cukup berkembang yaitu sebesar 292 desa wisata, bahkan beberapa diantaranya meraih penghargaan yaitu : ➢ Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Kampung Belajar Tanoker) melalui Penghargaan Kemenpar pada ajang ISTA sebagai Pemenang Hijau kategori Pelestarian Budaya bagi Masyarakat dan Pengunjung (Pelestarian Budaya). ➢ Desa Semen, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ( Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad) melalui Penghargaan Kemenpar sebagai Peringkat II kategori Community Based Tourism (CBT) pada kegiatan Apresiasi Usaha Masyarakat bagi CBT dan Homestay Tahun 2018. ➢ Desa Gunting, Dusun Pajaran, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan (Sugeng Santoso- Alam batik) melalui Penghargaan Kemenpar pada ajang ISTA yaitu Piagam Penghargaan Nayaka Pariwisata Berkelanjutan atas dedikasinya melestarikan sumber daya pariwisata secara berkelanjutan. ➢ Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang meraih Penghargaan Kemenpar sebagai Pemenang Hijau kategori Pemanfaatan EKonomi untuk Masyarakat Lokal (Manfaat Ekonomi) dan Penghargaan Kemendes PDTT sebagai Desa Inspiratif tahun 2018. ➢ Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang mendapatkan Piagam Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan dari Presiden RI. Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan umat muslim yang merupakan mayoritas penduduk Jawa Timur adalah hal utama hal yang melatarbelakngi perkembangan wisata halal di Jawa Timur. Selain itu juga pemenuhan ketersediaan makanan dan minuman halal di lokasi wisata, kemudahan fasilitas untuk bersuci dan beribadah serta sarana, fasilitas dan pelayanan tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan nilai Syariah merupakan pendorong diinisiasinya perkembangan wisata halal di Jawa Timur. Data berikut menunjukkan adanya pergerakan wisnus yang cukup signifikan terhadap destinasi wisata religi yang merupakan bagian dari wisata halal di Jawa Timur. 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Berdasarkan United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISRD), bahaya alam (natural disaster) dan bahaya ulah manusia (man-made disaster) dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometerologi (hydrometrological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation), Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat. Secara geografis, Jawa Timur termasuk dalam sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Pulau Jawa – Pulau Nusa Tenggara – Pulau Sulawesi, sehingga menyebabkan terdapat pegunungan vulkanik pada wilayah yang termasuk dalam sabuk vulkanik. Tabel 2.8 Data Kejadian Bencana di Jawa Timur Jenis Bencana 2016 2017 2018 2019 2020 Abrasi 1 1 0 0 0 Angin Kencang 2 39 66 171 118 Angin Puting Beliung 25 38 35 38 9 Banjir 187 153 111 114 92 Banjir Bandang 4 14 12 2 15 Banjir dan Tanah Longsor 4 7 3 4 5 Banjir Rob 0 3 2 0 7 Gempa Bumi 0 2 7 5 7 Gerakan Tanah 1 7 6 1 2 Kebakaran Lahan 0 3 5 2 13 Kebakaran Hutan 0 59 70 84 58 Tanah Longsor 155 85 61 34 37 Letusan Gunung Api 0 0 1 0 0 Gelombang Pasang 0 0 8 1 0 Kejadian Lain 5 1 4 2 8 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tabel diatas, kejadian bencana yang sering terjadi dalam kurun waktu 2016-2020 adalah bencana banjir, bencana angin kencang, bencana kebakaran hutan, dan bencana tanah longsor. Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hampir sebagian besar wilayah di Jawa Timur memiliki indeks resiko bencana yang yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, terdapat 2 arahan kawasan rawan bencana yaitu Kawasan Rawan Bencana Alam dan Kawasan rawan Bencana Alam Geologi. Kawasan rawan bencana alam dikelompokkan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting beliung. Selain itu Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur. Dengan adanya potensi bencana yang dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh, maka harus dilakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Tahun 2016-2019, Daerah Kab/Kota di Jatim yang memiliki resiko ancaman bencana, secara keseluruhan dapat dikelompokkan dalam katagori rendah, sedang dan tinggi sebagaimana nampak pada tabel berikut ini. Tabel 2.9 Klasifikasi Katagori Kebencanaan Umum No Kategori Kabupaten/Kota
1.Rendah Hampir di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2.Sedang Hampir di semua pesisir Madura, Wilayah Pantai Selatan serta Wilayah Kabupaten Tuban, Gresik dan Lamongan.
3.Tinggi Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Malang, Mojokerto, Tulungagung, Pacitan, Kediri, Blitar, Sidoarjo, Sampang, Sumenep. Sumber : Kajian Resiko bencana BNPB Tahun 2016-2019 2.1.3.1 Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Secara umum klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jawa Timur terbagi dalam tiga klasifikasi yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan klasifikasi tingkat kerawanan agak rawan hingga rawan berada pada wilayah dengan kelerengan menengah hingga curam atau berada pada bentang alam berupa gunung dan perbukitan. Gambar 2.45 Rawan Bencana Longsor Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 2.1.3.2 Wilayah Rawan Gelombang Pasang Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Jatim berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan. 2.1.3.3 Wilayah Rawan Bencana Banjir Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Tabel 2.10 Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Area/Kecamatan Tingkat Potensi Banjir Bangkalan Bangkalan Potensi Menengah Banyuwangi Glagah Potensi Menengah Blitar Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben Potensi Menengah Bojonegoro Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro Potensi Menengah Bondowoso Grujugan, Tegalampel, Cerme Potensi Menengah Gresik Gresik Potensi Tinggi Jember Silo Potensi Menengah Jombang Megaluh Potensi Menengah Kediri Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates Potensi Menengah Lamongan Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng, Deket, Lamongan, Sukodadi Potensi Tinggi Lumajang Tempeh, Tempursari, Pronojiwo Potensi Menengah Madiun Kebonsari, Sawahan, Wonosari Potensi Menengah Magetan Plaosan, Bendo, Kawedanan Potensi Menengah Malang Kepanjen, Pakisaji Potensi Menengah Mojokerto Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari, Pungging Potensi Menengah Nganjuk Rejoso Potensi Menengah Kabupaten/Kota Area/Kecamatan Tingkat Potensi Banjir Ngawi Ngrambe, Padas Potensi Menengah Pacitan Ngadirojo, Kebonagung Potensi Menengah Pasuruan Purwosari, Kraton Potensi Menengah Ponorogo Jetis, Kauman, Siman Potensi Menengah Probolinggo Kota Anyar, Paiton Potensi Menengah Sampang Sreseh, Jrengik, Sampang Potensi Menengah Sidoarjo Krian, Taman, Sidoarjo Potensi Menengah Situbondo Sumbermalang, Situbondo Potensi Menengah Sumenep Sumenep Potensi Rendah Trenggalek Pule Potensi Menengah Tuban Jatirogo, Bancar, Tuban Potensi Menengah Tulungagung Pagerwojo, Gondang, Kalidawir Potensi Menengah Kota Pasuruan Rejoso Potensi Rendah Kota Surabaya sebagian besar wilayah Kota Surabaya Potensi Menengah Kota Malang Wilayah Kota Bagian tengah dan timur Potensi Rendah Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Gambar 2.46 Rawan Banjir di Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 2.1.3.4 Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Puting Beliung Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau adanya titik-titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari letusan gunung berapi, maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan dengan potensi angin puting beliung. 2.1.3.5 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur. Wilayah Rawan Letusan Gunung Api Gunung api adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat munculnya batuan lelehan (magma)/rempah lepas/gas yang berasal dari bagian dalam bumi. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi: Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun. Kawasan rawan letusan gunung api di Jawa Timur berada pada lereng gunung api yang masih aktif. Terdapat 7 (tujuh) gunung api aktif di Jatim serta lokasi yang merupakan wilayah rawan bencana letusan. Kawasan yang diindikasikan dapat meletus/mengeluarkan lava, asap beracun dan mengeluarkan debu pasir, meliputi : ➢ Ijen (Bondowoso dan Banyuwangi) ➢ Semeru (Bondowoso dan Banyuwangi) ➢ Bromo (Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan) ➢ Lamongan (Lumajang dan Probolinggo) ➢ Arjuno-Welirang (Pasuruan dan Mojokerto) ➢ Kelud (Kediri, Blitar dan Malang) ➢ Raung (Banyuwangi, Bondowoso dan Jember) Gambar 2.47 Rawan Bencana Gunung Berapi Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Wilayah Gempa Bumi Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuhan batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara termasuk retakkan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun. Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 ditetapkan kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung. Gambar 2.48 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Wilayah Rawan Tsunami Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” yang melintasi Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami. Resiko tsunami terbagi menjadi : ➢ Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungaggung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. ➢ Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. ➢ Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso. Gambar 2.49 Peta Rawan Bencana Tsunami Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Wilayah Rawan Luapan Lumpur Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. 2.1.3.6 Wilayah Rawan Kekeringan Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Lebih rinci, berdasarkan hasil pengamatan tim teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur, didapatkan informasi sebanyak 422 Desa termasuk daerah rawan kekeringan. Dari sebanyak itu, sebanyak 223 Desa termasuk daerah yang berpotensi air sedangkan sebanyak 199 Desa merupakan daerah yang tidak berpotensi air/benar-benar kering tidak ada airnya sama sekali 2.1.4 Aspek Demografi 2.1.4.1 Jumlah Dan Struktur Umur Penduduk Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015–2020) jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 38,8 juta jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 40,7 juta jiwa pada tahun 2020. Dari total penduduk tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 20,29 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 20,37 juta jiwa atau mempunyai sex ratio sebesar 99,60 persen. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Tabel 2.11 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Provinsi Jawa Timur Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Penduduk (000 Jiwa) 39.075 39.293 39.501 39.699 40.666 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 818 822 826 830 851 Sex Ratio (L/P) (%) 97,48 97,50 97,52 97,53 99,60 Persen Penduduk Menurut Kelompok Umur ➢ 0 - 14 thn (%) 22,91 22,64 22,51 22,12 20,16 ➢ 15 – 64 thn (%) 69,46 69,54 69,57 69,60 71,07 ➢ Di atas 65 thn (%) 7,63 7,82 7,93 8,28 8,78 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), tingkat kepadatan penduduk ini sangat berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan hasil survei penduduk tahun 2020, Kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kab. Sidoarjo dengan kepadatan penduduk sebesar 3.283 Jiwa/Km2, dan Kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kab. Banyuwangi dengan kepadatan penduduk sebesar 295 Jiwa/Km2. Sedangkan Kota dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Surabaya dengan kepadatan penduduk sebesar 8.200 Jiwa/Km2, dan Kota dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kota Batu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.558 Jiwa/Km2. Tabel 2.12 Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Timur (Jiwa/Km2) No Kab/Kota Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kab. Pacitan 388 397 398 398 400 422 2 Kab. Ponorogo 613 665 666 667 667 727 3 Kab. Trenggalek 554 603 604 605 607 637 4 Kab. Tulungagung 887 972 976 980 984 1.032 5 Kab. Blitar 653 860 863 866 868 916 6 Kab. Kediri 1.016 1.121 1.127 1.131 1.136 1.180 7 Kab. Malang 736 725 730 734 738 752 8 Kab. Lumajang 571 577 579 580 582 625 9 Kab. Jember 726 782 786 789 792 820 10 Kab. Banyuwangi 444 277 278 278 279 295 11 Kab. Bondowoso 485 501 504 505 508 509 12 Kab. Situbondo 406 403 405 407 409 411 13 Kab. Probolinggo 668 677 681 685 689 679 14 Kab. Pasuruan 1.064 1.081 1.089 1.097 1.104 1.090 15 Kab. Sidoarjo 2.945 3.390 3.442 3.494 3.546 3.283 16 Kab. Mojokerto 1.109 1.519 1.532 1.544 1.557 1.559 17 Kab. Jombang 1.114 1.119 1.124 1.129 1.133 1.182 18 Kab. Nganjuk 811 854 857 859 861 902 19 Kab. Madiun 604 653 655 656 658 717 20 Kab. Magetan 889 912 913 913 913 974 21 Kab. Ngawi 595 640 640 640 641 671 22 Kab. Bojonegoro 534 564 566 567 568 592 23 Kab. Tuban 583 632 634 636 639 653 24 Kab. Lamongan 675 667 667 667 667 754 25 Kab. Gresik 1.015 1.067 1.079 1.090 1.102 1.101 26 Kab. Bangkalan 732 961 969 977 985 860 27 Kab. Sampang 759 768 777 785 794 1.224 28 Kab. Pamekasan 1.062 1.078 1.089 1.099 1.111 425 29 Kab. Sumenep 514 539 541 542 545 1.123 30 Kota Kediri 4.058 4.448 4.480 4.511 4.533 4.524 31 Kota Blitar 4.179 4.271 4.298 4.329 4.356 4.579 32 Kota Malang 7.739 5.895 5.929 5.960 5.993 5.808 33 Kota Probolinggo 4.241 4.078 4.114 4.146 4.186 4.229 34 Kota Pasuruan 5.127 5.560 5.602 5.638 5.679 5.894 35 Kota Mojokerto 6.285 7.675 7.728 7.771 7.833 6.553 36 Kota Madiun 5.147 5.177 5.192 5.218 5.218 5.754 37 Kota Surabaya 8.606 8.166 8.201 8.233 8.262 8.200 38 Kota Batu 993 1.480 1.492 1.506 1.517 1.558 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Gambar 2.50 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah 2.1.4.2 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Jawa Timur tersebar di 38 Kabupaten Kota, dimana penduduk terpadat adalah Kota Surabaya dan yang terendah adalah Kota Mojokerto. Tabel 2.13 Persebaran Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin No Kabupaten/Kota Tahun 2020 Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan 1 Kab. Pacitan 293.714 292.396 586.110 2 Kab. Ponorogo 474.257 475.061 949.318 3 Kab. Trenggalek 367.372 363.753 731.125 4 Kab. Tulungagung 545.254 544.521 1.089.775 5 Kab. Blitar 616.511 607.234 1.223.745 6 Kab. Kediri 825.867 809.427 1.635.294 7 Kab. Malang 1.337.805 1.316.643 2.654.448 8 Kab. Lumajang 553.574 565.677 1.119.251 9 Kab. Jember 1.264.968 1.271.761 2.536.729 10 Kab. Banyuwangi 855.220 852.894 1.708.114 11 Kab. Bondowoso 382.226 393.925 776.151 12 Kab. Situbondo 336.757 349.210 685.967 13 Kab. Probolinggo 568.684 583.853 1.152.537 14 Kab. Pasuruan 803.730 802.239 1.605.969 15 Kab. Sidoarjo 1.048.574 1.034.227 2.082.801 16 Kab. Mojokerto 562.947 556.262 1.119.209 17 Kab. Jombang 664.605 653.457 1.318.062 18 Kab. Nganjuk 555.280 548.622 1.103.902 19 Kab. Madiun 368.908 375.442 744.350 20 Kab. Magetan 330.024 340.788 670.812 21 Kab. Ngawi 431.970 438.087 870.057 22 Kab. Bojonegoro 653.686 647.949 1.301.635 23 Kab. Tuban 598.339 599.673 1.198.012 24 Kab. Lamongan 672.687 671.478 1.344.165 25 Kab. Gresik 660.283 650.932 1.311.215 26 Kab. Bangkalan 522.782 537.595 1.060.377 27 Kab. Sampang 481.667 488.027 969.694 28 Kab. Pamekasan 416.961 433.096 850.057 29 Kab. Sumenep 542.735 581.701 1.124.436 30 Kota Kediri 143.616 143.180 286.796 31 Kota Blitar 74.217 74.932 149.149 32 Kota Malang 419.901 423.909 843.810 33 Kota Probolinggo 118.829 120.820 239.649 34 Kota Pasuruan 104.046 103.960 208.006 35 Kota Mojokerto 65.685 66.749 132.434 36 Kota Madiun 95.442 99.733 195.175 37 Kota Surabaya 1.425.168 1.449.146 2.874.314 38 Kota Batu 107.301 105.745 213.046 Jawa Timur 20.291.592 20.374.104 40.665.696 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Gambar 2.51 Persebaran Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah 2.1.4.3 Kondisi Covid-19 di Jawa Timur Kasus Covid-19 telah menyerang dunia mulai awal tahun 2020. Secara resmi pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 orang. Namun kasus Covid-19 pertama di Jawa Timur diumumkan pada tanggal 17 Maret 2020, dengan total pasien terkonfirmasi positif sebanyak 8 orang. Berikut akan disajikan kasus Covid-19 pada 31 Desember 2020 di Jawa Timur. Tabel 2.14 Kasus Covid-19 di Jawa Timur per 31 Desember 2020 Uraian Tahun 2020 Terkonfirmasi Positif Covid-19 84.152 - Sembuh 72.135 - Dirawat 6.190 - Meninggal 5.827 Suspect 8.647 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar 84.152 kasus, dimana sebanyak 72.135 orang (85,72 persen) dinyatakan sembuh, sebanyak 5.827 orang (6,92 persen) dinyatakan meninggal, dan 6.190 orang (7,56 persen) masih dilakukan perawatan. Meskipun persentase sembuh dari Covid-19 lebih besar dibandingkan persentase yang meninggal, tetapi pertumbuhan kasus Covid-19 sangat tinggi di Jawa Timur dan sampai saat ini masih terdapat penambahan kasus setiap harinya. Gambar 2.27 menunjukkan data persebaran Covid-19 di Jawa Timur per tanggal 31 Desember 2020, yang meliputi kasus positif, meninggal, dan sembuh. Kasus positif paling banyak terjadi di Kota Surabaya, yakni sebesar 18.164 kasus, kemudian disusul oleh Kabupaten Sidoarjo sebesar 7.980 kasus. Gambar 2.52 Persebaran Kasus Covid-19 di Jawa Timur per 20 Juni 2020 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, diolah 2.1.4.4 Komposisi Dan Populasi Masyarakat Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2020 sebanyak 22,13 juta orang, naik 545,39 ribu orang dibanding Februari 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2020, sebanyak 21,32 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan sebanyak 0,82 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 555,66 ribu orang dan penganggur berkurang sekitar 10,26 ribu orang. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat. TPAK pada Februari 2020 tercatat sebesar 71,20 persen, meningkat 1,75 persen poin dibanding tahun 2019. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Kenaikan TPAK ini disebabkan oleh kenaikan jumlah absolut pekerja yang terserap di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Jasa Pendidikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Jawa Timur pada Februari 2020 sebesar 3,69 persen, mengalami penurunan 0,23 persen poin dibanding TPT 2019 sebesar 3,92 persen. Tabel 2.15 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Jawa Timur Jenis Kegiatan Utama Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angkatan Kerja Juta 19,95 20,94 21,68 21,87 22,26 > Berkerja Juta 19,11 20,10 20,83 21,03 20,96 > Pengangguran Juta 0,84 0,84 0,85 0,84 1,30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 66,14 68,78 69,56 69,61 70,33 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,21 4,00 3,91 3,82 5,84 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Gambar 2.53 Persebaran Angkatan Kerja Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah 2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Hasil dari pembangunan daerah secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Tabel 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 PDRB ADHB (Triliun Rupiah) 1.855,74 2.012,92 2.189,78 2.352,42 2.299,46 PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah) 1.405,56 1.482,30 1.563,76 1.650,14 1.610,42 Pertumbuhan Ekonomi Jatim (%) 5,57 5,46 5,50 5,52 -2,39 Nasional (%) 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur Pembangunan ekonomi Jawa Timur semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri mulai dari tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen. Sebagian besar lapangan usaha di Jawa Timur mengalami kontraksi. Adapun ekonomi Jawa Timur dari sisi lapangan usaha yang masih tumbuh positif adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,83 persen. Kondisi ini didorong dengan adanya pemberlakuan WFH (Work From Home) dan SFH (School From Home) sehingga meningktakan trafik data provider seluler, serta meningkatnya penggunaan aplikasi rapat virtual juga mendukung kinerja ekonomi lapangan usaha informasi dan komunikasi. Lapangan usaha yang tumbuh positif selanjutnya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,70 persen, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,03 persen. Sedangkan ekonomi Jawa Timur dari sis pengeluaran yang masih tumbuh positif adalah komponen pengeluaran konsumsi LNPRT 0,23 persen yang dipicu oleh kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tanggal 9 Desember 2020 dan kegiatan kampanye. Komponen pengeluaran lain yang tumbuh positif adalah ekspor luar negeri yang dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama di Jawa Timur yang mengalami peningkatan di beberapa komoditas, seperti perhiasan, kayu, barang dari kayu, tembaga dan perabot. Kontribusi perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, diantaranya industri pengolah kontribusi sebesar 30,69 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,92 persen; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,90 persen. Sedangkan kontribusi menurut pengeluaran yang paling mendominasi adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga kontribusi sebesar 60,82 persen. Komponen pengeluaran lain yang memiliki kompoenen terbesar selanjutnya adalah PMTB sebesar 28,17 persen, dan ekspor luar negeri sebesar 13,78 persen. Semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Kabupaten/Kota yang mengalami kontraksi tiga tertinggi adalah Kota Batu (-6,46 persen); Kota Kediri (-6,25 persen); dan Kab. Tuban (-5,85 persen), sedangkan Kabupaten/Kota yang menagalami kontraksi terendah adalah Kab. Sampang (-0,29 persen); Kab. Bojonegoro (-0.40 persen); dan Kab. Ponorogo (-0.90 persen). Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019* 2020** 1 Kab. Pacitan 5,21 4,98 5,47 5,08 -1,84 2 Kab. Ponorogo 5,29 5,10 5,27 5,01 -0,9 3 Kab. Trenggalek 5,00 5,02 5,03 5,08 -2,17 4 Kab. Tulungagung 5,02 5,08 5,21 5,32 -3,09 5 Kab. Blitar 5,09 5,08 5,10 5,12 -2,29 6 Kab. Kediri 5,02 4,90 5,07 5,06 -2,41 7 Kab. Malang 5,30 5,43 5,55 5,49 -2,68 8 Kab. Lumajang 4,70 5,05 5,00 4,61 -2,79 9 Kab. Jember 5,21 5,11 5,02 5,51 -2,98 10 Kab. Banyuwangi 5,38 5,45 5,84 5,55 -3,58 11 Kab. Bondowoso 4,97 5,03 5,08 5,30 -1,36 12 Kab. Situbondo 5,00 5,07 5,46 5,44 -2,33 13 Kab. Probolinggo 4,77 4,46 4,47 4,56 -2,12 14 Kab. Pasuruan 5,44 5,72 5,73 5,83 -2,03 15 Kab. Sidoarjo 5,51 5,81 6,01 5,99 -3,69 16 Kab. Mojokerto 5,41 5,73 5,88 5,81 -1,11 17 Kab. Jombang 5,40 5,36 5,29 5,10 -1,98 18 Kab. Nganjuk 5,29 5,26 5,38 5,36 -1,71 19 Kab. Madiun 5,27 5,42 5,10 5,42 -1,69 20 Kab. Magetan 5,31 5,09 5,21 5,04 -1,64 21 Kab. Ngawi 5,21 5,07 5,21 5,05 -1,69 22 Kab. Bojonegoro 21,95 10,25 4,39 6,34 -0,4 No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019* 2020** 23 Kab. Tuban 4,90 4,98 5,15 5,14 -5,85 24 Kab. Lamongan 5,86 5,50 5,44 5,43 -2,65 25 Kab. Gresik 5,50 5,83 5,81 5,42 -3,68 26 Kab. Bangkalan 0,66 3,53 4,22 1,03 -5,59 27 Kab. Sampang 6,17 4,69 4,11 1,85 -0,29 28 Kab. Pamekasan 5,35 5,04 5,46 4,92 -2,54 29 Kab. Sumenep 2,58 2,86 3,63 0,14 -1,13 30 Kota Kediri 5,50 5,14 5,43 5,47 -6,25 31 Kota Blitar 5,76 5,78 5,82 5,84 -2,28 32 Kota Malang 5,61 5,69 5,72 5,73 -2,26 33 Kota Probolinggo 5,88 5,88 5,93 5,94 -3,64 34 Kota Pasuruan 5,46 5,47 5,54 5,56 -4,33 35 Kota Mojokerto 5,77 5,65 5,80 5,65 -3,69 36 Kota Madiun 5,90 5,94 5,96 5,69 -3,39 37 Kota Surabaya 6,00 6,13 6,19 6,09 -4,85 38 Kota Batu 6,61 6,56 6,50 6,51 -6,46 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara Gambar 2.54 Peta Persebaran Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah. 2.2.1.1.1.1 Laju Inflasi Inflasi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu. Sedangkan untuk inflasi bulanan digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu bulan saja. Tabel 2.18 Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional Laju Inflasi Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawa Timur 2,74 4,04 2,86 2,12 1,44 Nasional 3,02 3,61 3,13 2,72 1,68 Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur Inflasi tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2019 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli. Selama tahun 2020 dari 11 kelompok pengeluaran, 10 kelompok mengalami inflasi dam 1 kelompok mengalami deflasi. Tiga besar kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,66 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,51 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,26 persen. Sedangkan yang mengalami deflasi hanya kelompok transportasi sebesar 0,58 persen. 2.2.1.1.1.2 PDRB Per Kapita PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Jawa Timur. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tabel 2.19 PDRB Per Kapita Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 PDRB Per Kapita (Juta Rp.) 47,49 51,23 55,41 59,09 57,65 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016-2019 PDRB perkapita Jawa Timur selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan meskipun nilai PDRB perkapita di tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Jawa Timur. Indeks Theil Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Sehingga, ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Indeks Theil berguna untuk menganalisa kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan antar wilayah. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah. Tabel 2.20 Indeks Theil Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Theil 0,3072 0,3096 0,3136 0,3179 0,3077 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Perkembangan Indeks Theil di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 0,3072, kemudian terus meningkat hingga menjadi 0,3179 (tahun 2019). Perhitungan Indeks Theil didasarkan pada pembagian wilayah menurut lima Bakorwil yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selama lima tahun terakhir, indeks theil di Jawa Timur selalu meningkat. Peningkatan ini dikarenakan perekonomian di Kota Surabaya dan Kota Kediri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Hal ini disebabkan Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan Kota Kediri memiliki Gudang Garam. Sedangkan untuk capaian tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur dirasakan oleh semua Kabupaten/Kota sehingga semua kegiatan ekonomi di Kabupaten/Kota mengalami kondisi yang sama. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah, diantaranya : Pertama, Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat; Kedua, konsolidasi antar daerah atau kabupaten dengan pemerintahan provinsi perlu dilakukan dengan membuat perencanaan pembangunan yang jelas agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir; dan membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien. Persentase Penduduk Miskin Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Tabel 2.21 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawa Timur 11,85 11,20 10,85 10,20 11,46 Nasional 10,70 10,12 9,66 9,22 10,19 Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur Perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur selama 2016- 2019 menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan sebesar 11,85 kemudian terus menurun hingga Tahun 2019 menjadi 10,20 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.056,00 ribu jiwa. Namun dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur kembali meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sesesar 4,58 juta jiwa di tahun 2020. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan sesuai Bhakti Jatim Sejahtera senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa, karena kemiskinan perdesaan di Jawa Timur jauh lebih tinggi dari perkotaan. Strategi yang digunakan adalah 3S: Suplemen-Sinergi-Sinkronisasi. Suplemen adalah dimana Pemerintah Provinsi menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan yang tidak terjangkau dari program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyelarasan subyek penerima bantuan dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, dimana Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan. Perkembangan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 (Maret) persentase kemiskinan terendah adalah sebagian besar wilayah perkotaan diantaranya Kota Batu sebesar 3,89 persen dan Kota Malang sebesar 4,44 persen sedangkan kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten wilayah Madura, diantaranya Kabupaten Sampang sebesar 22,78 persen, Kabupaten Bangkalan sebesar 20,56, dan Kabupaten Sumenep sebesar 20,18 persen. Tabel 2.22 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret) No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kab. Pacitan 15,49 15,42 14,19 13,67 14,54 2 Kab. Ponorogo 11,75 11,39 10,36 9,64 9,95 3 Kab. Trenggalek 13,24 12,96 12,02 10,98 11,62 4 Kab. Tulungagung 8,23 8,04 7,27 6,74 7,33 5 Kab. Blitar 9,88 9,80 9,72 8,94 9,33 6 Kab. Kediri 12,72 12,25 11,31 10,42 11,40 7 Kab. Malang 11,49 11,04 10,37 9,47 10,15 No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 8 Kab. Lumajang 11,22 10,87 9,98 9,49 9,83 9 Kab. Jember 10,97 11,00 9,98 9,25 10,09 10 Kab. Banyuwangi 8,79 8,64 7,80 7,52 8,06 11 Kab. Bondowoso 15 14,54 14,39 13,33 14,17 12 Kab. Situbondo 13,34 13,05 11,82 11,20 12,22 13 Kab. Probolinggo 20,98 20,52 18,71 17,76 18,61 14 Kab. Pasuruan 10,57 10,34 9,45 8,68 9,26 15 Kab. Sidoarjo 6,39 6,23 5,69 5,32 5,59 16 Kab. Mojokerto 10,61 10,19 10,08 9,75 10,57 17 Kab. Jombang 10,7 10,48 9,56 9,22 9,94 18 Kab. Nganjuk 12,25 11,98 12,11 11,24 11,62 19 Kab. Madiun 12,69 12,28 11,42 10,54 11,46 20 Kab. Magetan 11,03 10,48 10,31 9,61 10,35 21 Kab. Ngawi 15,27 14,91 14,83 14,39 15,44 22 Kab. Bojonegoro 14,6 14,34 13,16 12,38 12,87 23 Kab. Tuban 17,14 16,87 15,31 14,58 15,91 24 Kab. Lamongan 14,89 14,42 13,80 13,21 13,85 25 Kab. Gresik 13,19 12,80 11,89 11,35 12,40 26 Kab. Bangkalan 21,41 21,32 19,59 18,90 20,56 27 Kab. Sampang 24,11 23,56 21,21 20,71 22,78 28 Kab. Pamekasan 16,7 16,00 14,47 13,95 14,60 29 Kab. Sumenep 20,09 19,62 20,16 19,48 20,18 30 Kota Kediri 8,4 8,49 7,68 7,16 7,69 31 Kota Blitar 7,18 8,03 7,44 7,13 7,78 32 Kota Malang 4,33 4,17 4,10 4,07 4,44 33 Kota Probolinggo 7,97 7,84 7,20 6,91 7,43 34 Kota Pasuruan 7,62 7,53 6,77 6,46 6,66 35 Kota Mojokerto 5,73 5,73 5,50 5,15 6,24 36 Kota Madiun 5,16 4,94 4,49 4,35 4,98 37 Kota Surabaya 5,63 5,39 4,88 4,51 5,02 38 Kota Batu 4,48 4,31 3,89 3,81 3,89 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Gambar 2.55 Peta Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 (Maret) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah Indeks Gini Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Indeks Gini. Indeks gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Perhitungan Indeks Gini menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar maka pendapatannya besar pula. Tabel 2.23 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional Indeks Gini Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawa Timur 0,402 0,415 0,371 0,364 0,364 Nasional 0,394 0,391 0,384 0,380 0,385 Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan : G < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan G > 0,5 = Ketimpangan tinggi Sebelum tahun 2020, trend indeks gini Provinsi Jawa Timur semakin menurun, dari tahun 2016 dengan nilai gini ratio sebesar 0,402 terus menurun hingga 0,364 pada tahun 2019, kendati sempat mengalami kenaikan pada tahun
2017.Pandemi Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur tidak terlalu berpengaruh pada capaian indeks gini tahun 2020. Hal ini dikarenakan semua lapis masyarakat di Jawa Timur terkena dampak Covid-19 sehingga ketimpangan pendapatan tidak berubah dari tahun 2019 ke 2020. Tabel 2.24 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret) No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kab. Pacitan 0,360 0,320 0,35 0,40 0,351 2 Kab. Ponorogo 0,360 0,340 0,35 0,35 0,380 3 Kab. Trenggalek 0,390 0,350 0,39 0,37 0,379 4 Kab. Tulungagung 0,370 0,350 0,37 0,30 0,336 5 Kab. Blitar 0,340 0,370 0,38 0,33 0,348 6 Kab. Kediri 0,380 0,340 0,33 0,30 0,325 7 Kab. Malang 0,320 0,350 0,38 0,38 0,371 8 Kab. Lumajang 0,350 0,310 0,32 0,30 0,297 9 Kab. Jember 0,310 0,340 0,34 0,30 0,318 10 Kab. Banyuwangi 0,330 0,340 0,31 0,31 0,316 11 Kab. Bondowoso 0,350 0,320 0,35 0,30 0,329 12 Kab. Situbondo 0,350 0,330 0,36 0,32 0,305 13 Kab. Probolinggo 0,310 0,360 0,34 0,33 0,326 14 Kab. Pasuruan 0,320 0,340 0,32 0,31 0,346 No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 15 Kab. Sidoarjo 0,370 0,340 0,35 0,31 0,340 16 Kab. Mojokerto 0,300 0,320 0,31 0,27 0,325 17 Kab. Jombang 0,340 0,340 0,32 0,33 0,334 18 Kab. Nganjuk 0,360 0,330 0,31 0,42 0,335 19 Kab. Madiun 0,340 0,320 0,33 0,33 0,357 20 Kab. Magetan 0,370 0,390 0,38 0,36 0,324 21 Kab. Ngawi 0,340 0,340 0,35 0,34 0,337 22 Kab. Bojonegoro 0,320 0,290 0,35 0,31 0,303 23 Kab. Tuban 0,330 0,310 0,36 0,30 0,337 24 Kab. Lamongan 0,300 0,320 0,31 0,32 0,296 25 Kab. Gresik 0,330 0,290 0,27 0,28 0,299 26 Kab. Bangkalan 0,310 0,300 0,29 0,31 0,322 27 Kab. Sampang 0,310 0,290 0,26 0,27 0,262 28 Kab. Pamekasan 0,360 0,330 0,33 0,34 0,320 29 Kab. Sumenep 0,310 0,240 0,25 0,30 0,256 30 Kota Kediri 0,390 0,400 0,33 0,32 0,346 31 Kota Blitar 0,410 0,390 0,35 0,34 0,344 32 Kota Malang 0,410 0,420 0,41 0,34 0,395 33 Kota Probolinggo 0,310 0,370 0,31 0,27 0,311 34 Kota Pasuruan 0,400 0,380 0,34 0,31 0,301 35 Kota Mojokerto 0,370 0,390 0,34 0,31 0,355 36 Kota Madiun 0,420 0,360 0,36 0,35 0,392 37 Kota Surabaya 0,390 0,390 0,36 0,41 0,344 38 Kota Batu 0,340 0,300 0,33 0,32 0,333 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Gambar 2Error! No text of specified style in document..56 Indeks Gini Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 (Maret) Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawa Timur 90,72 90,76 90,77 90,91 91,07 Nasional 90,82 90,96 90,99 91,07 91,06 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Meskipun capaian IPG Jawa Timur pada tahun 2016-2019 berada di bawah capaian Nasional. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program pembangunannya, berupaya untuk memningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan indeks kesejahteraan. Perkembangan IPG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020, IPG di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi diantaranya adalah Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan IPG yang terendah berada di Kabupaten Sumenep. Tabel 2Error! No text of specified style in document..26 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur No Kab/Kota Tahun 2016*) 2017 2018 2019 2020 1 Kab. Pacitan - 84,41 84,44 85,13 84,87 2 Kab. Ponorogo - 93,30 93,00 93,34 93,56 3 Kab. Trenggalek - 91,84 92,52 92,74 92,93 4 Kab. Tulungagung - 95,30 95,75 95,63 95,48 5 Kab. Blitar - 92,50 92,33 92,73 92,70 6 Kab. Kediri - 92,81 92,81 92,70 93,07 7 Kab. Malang - 88,33 88,38 88,66 88,68 8 Kab. Lumajang - 87,72 87,88 88,04 88,09 9 Kab. Jember - 84,32 84,23 84,30 84,66 10 Kab. Banyuwangi - 86,20 86,44 86,81 86,66 11 Kab. Bondowoso - 89,48 89,89 90,42 90,68 12 Kab. Situbondo - 86,78 86,69 87,11 87,06 13 Kab. Probolinggo - 84,57 84,86 84,95 85,38 No Kab/Kota Tahun 2016*) 2017 2018 2019 2020 14 Kab. Pasuruan - 90,65 90,41 90,68 90,48 15 Kab. Sidoarjo - 93,33 93,33 93,79 94,13 16 Kab. Mojokerto - 90,39 90,15 90,65 91,10 17 Kab. Jombang - 89,91 89,94 90,37 90,15 18 Kab. Nganjuk - 93,48 93,26 93,27 93,26 19 Kab. Madiun - 91,61 91,13 91,81 91,79 20 Kab. Magetan - 93,20 92,93 93,16 93,36 21 Kab. Ngawi - 91,70 91,72 92,52 92,19 22 Kab. Bojonegoro - 89,78 89,77 89,98 90,17 23 Kab. Tuban - 87,32 87,34 87,63 87,78 24 Kab. Lamongan - 87,98 88,00 88,40 88,59 25 Kab. Gresik - 89,57 89,72 90,05 89,93 26 Kab. Bangkalan - 86,92 86,38 86,93 86,88 27 Kab. Sampang - 84,15 84,33 84,79 85,50 28 Kab. Pamekasan - 85,68 85,50 86,05 86,17 29 Kab. Sumenep - 79,65 80,11 80,72 80,81 30 Kota Kediri - 94,64 94,48 94,53 94,39 31 Kota Blitar - 97,91 97,60 97,80 97,46 32 Kota Malang - 94,96 94,71 94,72 94,97 33 Kota Probolinggo - 96,07 95,56 95,91 95,87 34 Kota Pasuruan - 96,36 96,02 96,18 96,16 35 Kota Mojokerto - 93,40 93,05 93,18 93,26 36 Kota Madiun - 93,66 93,47 94,05 94,38 37 Kota Surabaya - 93,66 93,57 93,60 93,58 38 Kota Batu - 89,27 89,27 89,71 89,72 Sumber : BPS Pusat Keterangan : *) Data Tahun 2016, Untuk Kabupaten/Kota Tidak Tersedia Gambar 2.57 Peta Persebaran IPG Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 Sumber : BPS Pusat, diolah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (along and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Tabel 2.27 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawa Timur 69,74 70,27 70,77 71,50 71,71 Nasional 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur Selama periode 2016-2020, pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan meskipun masih dibawah Nasional. Selama periode 2019 hingga 2020, komponen kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 71,30 tahun, meningkat 0,12 tahun. Anak- anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,19 tahun, meningkat 0,03 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata- rata telah menempuh pendidikan selama 7,78 tahun meningkat 0,19 tahun. Hanya komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang turun, dari Rp. 11,74 juta

(2019), menjadi Rp. 11,60 juta (2020) atau turun Rp. 138 ribu akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,23 dan terendah di Kabupaten Sampang 62,70. Pertumbuhan IPM tertinggi di Kabupaten Sampang sebesar 1,23 persen dan pertumbuhan IPM terendah di Kota Probolinggo sebesar 0 persen (tidak mengalami perubahan). Terdapat 4 Kabupaten Kota (10,53 persen) masuk kategori “sangat tinggi”, 20 Kabupaten/Kota (52,63 persen) masuk kategori “tinggi”, 14 Kabupahten/Kota (36,84 persen ) masuk kategori ”sedang”, dan tidak ada Kabupaten/kota yang masuk kategori “rendah”. Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kab. Pacitan 65,74 66,51 67,33 68,16 68,39 2 Kab. Ponorogo 68,93 69,26 69,91 70,56 70,81 3 Kab. Trenggalek 67,78 68,10 68,71 69,46 69,74 4 Kab. Tulungagung 70,82 71,24 71,99 72,62 73,00 5 Kab. Blitar 68,88 69,33 69,93 70,57 70,58 6 Kab. Kediri 69,87 70,47 71,01 71,85 72,05 7 Kab. Malang 67,51 68,47 69,40 70,35 70,36 8 Kab. Lumajang 63,74 64,23 64,83 65,33 65,46 9 Kab. Jember 64,01 64,96 65,96 66,69 67,11 10 Kab. Banyuwangi 69,00 69,64 70,06 70,60 70,62 11 Kab. Bondowoso 64,52 64,75 65,27 66,09 66,43 12 Kab. Situbondo 65,08 68,68 66,42 67,09 67,38 13 Kab. Probolinggo 64,12 64,28 64,85 65,60 66,07 14 Kab. Pasuruan 65,71 66,69 67,41 68,29 68,60 15 Kab. Sidoarjo 78,17 78,70 79,50 80,05 80,29 16 Kab. Mojokerto 71,38 72,36 72,50 73,53 73,83 17 Kab. Jombang 70,03 70,88 72,64 72,85 72,97 18 Kab. Nganjuk 70,50 70,69 71,86 71,71 71,72 19 Kab. Madiun 69,67 70,27 71,23 71,69 71,73 20 Kab. Magetan 71,94 72,60 71,01 73,49 73,92 21 Kab. Ngawi 68,96 69,27 72,91 70,41 70,54 22 Kab. Bojonegoro 66,73 67,28 69,91 68,75 69,04 23 Kab. Tuban 66,19 66,77 67,43 68,37 68,40 24 Kab. Lamongan 70,60 71,11 71,97 72,57 72,58 25 Kab. Gresik 74,46 74,84 75,28 76,10 76,11 26 Kab. Bangkalan 62,06 62,30 62,87 63,79 64,11 27 Kab. Sampang 59,09 59,90 61,00 61,94 62,70 28 Kab. Pamekasan 63,98 64,93 65,41 65,94 66,26 29 Kab. Sumenep 63,42 64,28 65,25 66,22 66,43 30 Kota Kediri 76,33 77,13 77,58 78,08 78,23 31 Kota Blitar 76,71 77,10 77,58 78,56 78,57 32 Kota Malang 80,46 80,65 80,89 81,32 81,45 33 Kota Probolinggo 71,50 72,09 72,53 73,27 73,27 34 Kota Pasuruan 74,11 74,39 74,78 75,25 75,26 35 Kota Mojokerto 76,38 76,77 77,14 77,96 78,04 36 Kota Madiun 80,01 80,13 80,33 80,88 80,91 37 Kota Surabaya 80,38 81,07 81,74 82,22 82,23 38 Kota Batu 73,57 74,26 75,04 75,88 75,90 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Gambar 2.58 Peta Persebaran IPM Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jawa Timur 4,21 4,00 3,91 3,82 5,84 Nasional 5,61 5,50 5,30 5,23 7,07 Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur mulai tahun 2016-2020 selalu dibawah Nasional. Pada tahun 2016-2019 TPT Jawa Timur selalu mengalami penurunan namun pada tahun 2020 dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan kebijakan lockdown dan PSBB demi memutus rantai penyebaran Covid-

19.Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2020 sebanyak 22,26 juta orang, naik 396,37 ribu orang atau 1,81 persen dibanding Agustus 2019. Pada Agustus 2020, sebanyak 20,96 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan sebanyak 1,30 juta orang menganggur. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usi akerja secara umum di Jawa Timur. Dari 31,66 juta penduduk usia kerja di Jawa Timur tahun 2020 terdapat 4,23 juta atau 13,36 persen yang terdampak Covid-19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota tahun 2020 berkisar antara 2,28 persen hingga 10,97 persen. TPT terendah terdapat pada Kabupaten Pacitan dan tertinggi terdapat pada Kota Sidoarjo. Tabel 2.30 Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kab. Pacitan 1.00 0.85 1.43 0.95 2.28 2 Kab. Ponorogo 3.94 3.76 3.87 3.58 4.45 3 Kab. Trenggalek 3.07 3.48 4.17 3.43 4.11 4 Kab. Tulungagung 3.6 2.27 2.61 3.36 4.61 5 Kab. Blitar 2.92 2.99 3.37 3.11 3.82 6 Kab. Kediri 5.44 3.18 4.25 3.68 5.24 7 Kab. Malang 5.50 4.60 3.24 3.82 5.49 8 Kab. Lumajang 1.71 2.91 2.55 2.81 3.36 9 Kab. Jember 5.21 5.16 4.09 3.80 5.12 10 Kab. Banyuwangi 4.43 3.07 3.67 4.08 5.34 11 Kab. Bondowoso 1.81 2.09 3.90 2.96 4.13 12 Kab. Situbondo 3.98 1.49 1.92 2.82 3.85 13 Kab. Probolinggo 2.29 2.89 4.15 3.88 4.86 No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 14 Kab. Pasuruan 5.44 4.97 6.11 5.42 6.24 15 Kab. Sidoarjo 5.56 4.97 4.73 4.72 10.97 16 Kab. Mojokerto 4.29 5.00 4.27 3.68 5.75 17 Kab. Jombang 4.95 5.14 4.64 4.39 7.48 18 Kab. Nganjuk 2.01 3.23 2.64 3.22 4.80 19 Kab. Madiun 6.69 3.19 3.81 3.62 4.80 20 Kab. Magetan 6.36 3.80 3.92 3.08 3.74 21 Kab. Ngawi 5.33 5.76 3.83 3.70 5.44 22 Kab. Bojonegoro 4.91 3.64 4.19 3.70 4.92 23 Kab. Tuban 2.78 3.39 2.83 2.76 4.81 24 Kab. Lamongan 3.88 4.12 3.17 4.00 5.13 25 Kab. Gresik 4.81 4.54 5.82 5.54 8.21 26 Kab. Bangkalan 5.28 4.48 5.25 5.84 8.77 27 Kab. Sampang 2.77 2.48 2.41 2.81 3.35 28 Kab. Pamekasan 4.19 3.91 2.92 2.32 3.49 29 Kab. Sumenep 2.00 1.83 1.79 2.17 2.84 30 Kota Kediri 8.22 4.68 3.63 4.22 6.21 31 Kota Blitar 4.81 3.76 4.06 4.64 6.68 32 Kota Malang 6.91 7.22 6.79 6.04 9.61 33 Kota Probolinggo 3.96 3.42 3.64 4.41 6.70 34 Kota Pasuruan 6.35 4.64 4.55 5.06 6.33 35 Kota Mojokerto 3.33 3.61 2.45 2.65 6.74 36 Kota Madiun 5.12 4.26 3.85 4.01 8.32 37 Kota Surabaya 7.29 5.98 6.12 5.87 9.79 38 Kota Batu 3.75 2.26 3.12 2.48 5.93 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Gambar 2.59 Peta Persebaran TPT Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah Indeks Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya optimalisasi percepatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 8 (delapan) area perubahan antara lain : manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai upaya Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Peraturan Gubernur No.38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024. Tabel 2.31 Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Reformasi Birokrasi 69,54 71,11 72,81 73,83 76,38 Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 69,54, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 76,38. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam rangka meningktakan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hal yang perlu disepurnakan, diantaranya: menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya, perbaikan beberapa penilaian hasil seperti ASN Profesional dan Kualitas Pengelolaan Arisp, penyederhanaan birokrasi, mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM, serta meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis. Indeks Kesalehan Sosial Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan. Tabel 2.32 Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Indeks Kesalehan Sosial 62,52 63,26 63,50 Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur Capaian Indeks Kesalehan Sosial selama 3 tahun terkhir selalu mengalami peningkatan. Pada kondisi awal (2018) sebesar 62,52 dan pada tahun 2020 menjadi 63,50 dari skala 0-100. Peningkatan di tahun 2020 ini didukung dengan meningkatnya indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan dibanding tahun 2019. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta indikasi adanya perbaikan lingkungan hidup di daerah berdasarkan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Oleh karena itu, IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pengambil kebijakan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik ke depannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024 terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH dengan adanya penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) sebagai komponen penyusun IKLH. Pada perhitungan IKLH yang terbaru untuk IKTL dan IKEG dintegrasikan menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) namun karena Provinsi Jawa Timur bukan merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut, maka perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL. Berdasarkan ketersediaan data di Jawa Timur maka penggunaan rumusan terbaru pada perhitungan IKLH direncanakan akan mulai digunakan pada Tahun 2021 – 2024 sehingga pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 akan terdapat perubahan target IKLH sesuai dengan komponen perhitungan yang baru. Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan capaian IKLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 tetap dihitung dengan menggunakan rumus yang lama dengan hasil capaian IKLH sebagaimana pada Tabel 2.33 sedangkan untuk klasifikasi kategori IKLH yang digunakan masih sama, yatu sebagaimana berikut:
1.Sangat baik : IKLH > 80
2.Baik : 70 < IKLH ≤ 80
3.Cukup : 60 < IKLH ≤ 70
4.Kurang : 50 < IKLH ≤ 60
5.Sangat Kurang : 40 < IKLH ≤ 50
6.Waspada : IKLH ≤ 40 Tabel 2.33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,81 66,29 66,36 67,10 67,70 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tabel 2.33 dan klasifikasi nilai IKLH dapat diketahui bahwa perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir berada dalam kategori cukup. Meskipun pada Tahun 2016 – 2017 cenderung mengalami penurunan namun IKLH pada Tahun 2018 – 2020 cenderung meningkat. Peningkatan IKLH Tahun 2020 secara umum didukung oleh peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diperoleh dari berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur secara intensif dengan turut melibatkan para stakeholder terkait. Selain upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan IKU dan IKTL, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan upaya pencegahan dan pengendaliaan pencemaran air agar IKA tetap terjaga atau tidak mengalami penurunan. Indeks Risiko Bencana (IRB) Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya ➢ Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. ➢ Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. ➢ Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Tabel 2.34 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Risiko Bencana 168,94 165,79 152,40 137,88 126,42 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Keterangan : IRB < 13 = Klasifikasi rendah 13 ≤ IRB ≤144 = Klasifikasi sedang IRB > 144 = Klasifikasi tinggi Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga tahun 2020 sebesar 126,42. Mulai tahun 2019 Indeks Resiko Bencana dihitung di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebagian dari Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 126, yang berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin serius dalam menaggulangi bencana. Hal ini dikarenakan indeks kapasitas daerah mengalami kenaikan, kenaikan ini dikarenakan 7 prioritas penilaian kapasitas daerah sudah terpenuhi di tahun 2020. Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan di semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Kabupaten/Kota memperbaiki kesiapan daerah apabila terjadi bencana. Terdapat 23 Kabupaten/Kota yang masuk dalam klasifikasi sedang dan 15 Kabupaten/Kota yang masuk dalam klasifikasi Tinggi Adapun Kabupaten /Kota yang memiliki Indeks Resiko Bencana terendah adalah Kabupaten Sidoarjo dan tertinggi adalah Kabupaten Sumenep. Tabel 2.35 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur No Kab/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kab. Pacitan 215,20 192,03 126,21 123,14 121,27 2 Kab. Ponorogo 155,20 155,20 140,77 127,14 115,60 3 Kab. Trenggalek 198,00 198,00 170,91 151,25 151,25 4 Kab. Tulungagung 201,20 201,20 169,75 151,42 137,68 5 Kab. Blitar 210,00 210,00 198,06 178,37 160,26 6 Kab. Kediri 178,00 178,00 163,09 144,43 131,50 7 Kab. Malang 219,20 199,81 142,10 137,09 133,20 8 Kab. Lumajang 231,20 200,76 129,74 123,84 117,76 9 Kab. Jember 219,20 219,07 198,80 182,18 158,19 10 Kab. Banyuwangi 208,71 206,44 168,29 151,91 137,92 11 Kab. Bondowoso 166,00 166,00 166,00 150,96 128,75 12 Kab. Situbondo 168,40 168,40 168,40 149,35 128,39 13 Kab. Probolinggo 194,00 194,00 162,29 156,70 141,16 14 Kab. Pasuruan 214,00 214,00 214,00 180,34 156,26 15 Kab. Sidoarjo 149,60 132,02 85,29 81,62 79,15 16 Kab. Mojokerto 163,60 163,60 163,60 140,94 123,74 17 Kab. Jombang 154,80 154,80 154,80 138,40 128,55 18 Kab. Nganjuk 152,80 152,80 152,80 132,87 118,22 19 Kab. Madiun 155,20 155,20 155,20 134,81 130,18 20 Kab. Magetan 152,80 152,80 152,80 135,80 131,26 21 Kab. Ngawi 143,20 143,20 143,20 131,06 119,98 22 Kab. Bojonegoro 104,65 101,38 96,93 93,63 90,44 23 Kab. Tuban 175,20 175,20 175,20 160,38 145,00 24 Kab. Lamongan 174,00 167,36 139,55 125,33 115,86 25 Kab. Gresik 137,79 126,77 101,35 99,29 99,29 26 Kab. Bangkalan 164,40 158,66 139,01 129,50 118,71 27 Kab. Sampang 154,80 154,80 154,80 140,63 127,19 28 Kab. Pamekasan 180,40 180,40 180,40 172,53 160,19 29 Kab. Sumenep 204,80 204,80 204,80 184,62 160,35 30 Kota Kediri 140,80 140,80 140,80 122,79 109,69 31 Kota Blitar 132,00 132,00 132,00 118,79 106,06 32 Kota Malang 113,60 113,60 113,60 100,77 91,26 33 Kota Probolinggo 148,40 148,40 148,40 129,83 114,16 34 Kota Pasuruan 158,40 158,40 158,40 136,22 123,69 35 Kota Mojokerto 142,80 142,80 142,80 133,95 120,57 36 Kota Madiun 136,00 136,00 136,00 121,28 116,73 37 Kota Surabaya 166,80 166,80 166,80 150,34 150,34 38 Kota Batu 134,40 134,40 134,40 116,06 104,09 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Gambar 2.60 Peta Persebaran Indeks Resiko Bencana Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, diolah 2.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan 2.2.1.2.1.1 Rata-Rata Lama Sekolah Indikator angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Dimana angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau years of schooling dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Tabel 2.36 Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata Lama Sekolah 7,23 7,34 7,39 7,59 7,78 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Selama periode lima tahun terakhir (2016-2020) angka rata-rata lama sekolah di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Rata-rata lama sekolah Jawa Timur tahun 2020 mencapai 7,78 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Jawa Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I) hingga kelas VIII (SMP kelas II). 2.2.1.2.1.2 Harapan Lama Sekolah Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Tabel 2.37 Harapan Lama Sekolah Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Harapan Lama Sekolah 12,98 13,09 13,10 13,16 13,19 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Selama periode 2016 hingga 2020. harapan lama sekolah di Jawa Timur telah meningkat dari 12,98 tahun (2016) menjadi 13,19 tahun (2020). Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, harapan lama sekolah di Jawa Timur telah mencapai 13,19 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1. Kesehatan 2.2.1.2.2.1 Angka Harapan Hidup Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Tabel 2.38 Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Harapan Hidup (AHH) 70,74 70,80 70,97 71,18 71,30 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Perkembangan Angka Harapan Hidup di Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2016-2020), yaitu dari 70,74 pada tahun 2016 menjadi 71,30 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Jawa Timur. 2.2.1.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar maka disebut berstatus gizi kurang. Masyarakat di Jawa Timur pada umumnya masih dihadapkan pada masalah gizi kurang dalam bentuk Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), dan Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah gizi lebih yang erat kaitannya dengan regeneratif dan masalah gizi kronis terjadi sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun yaitu stunting. Sedangkan jika jauh di bawah standar dikatakan berstatus gizi buruk. Tabel 2.39 Persentase Balita Gizi Buruk di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Balita Gizi Buruk 0,79 0,74 0,77 1,10 0,92 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Jumlah balita berstatus gizi buruk di Jawa Timur terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019 kemudian menurun menjadi 0,92 di tahun 2020. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kemajuan pemenuhan gizi balita. Kebutuhan gizi yang cukup tidak hanya berdampak pada kondisi fisik melainkan tingkat pengetahuan balita. Percepatan gizi menjadi salah satu isu prioritas kesehatan dan erat kaitannya dengan kejadian stunting. 2.2.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Seni Budaya Kesenian adalah bagian dari budaya serta merupakan sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain, misalnya sebagai pemelihara dan melestarikan keberagamanan yang ada di sebuah daerah. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan, yang merupakan kegiatan dimana dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik dalam sistem kepercayaan, sistem sosial, maupun sebagai sarana hiburan. Memperhatikan perkembangan kebudayaan di Jawa Timur, selama kurun waktu 2016 hingga 2020 beberapa indikator yang nampak menunjukkan perkembangan yang cukup positif diantaranya jumlah group kesenian, gedung kesenian, budaya lokal, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Untuk indikator penyelenggaraan seni dan budaya serta karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan nasional mengalami penurunan sebagai akibat dampak Covid-19, perlombaan kesenian di daerah dan nasional ditiadakan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Jawa Timur dalam membangun seni budaya di daerah berkembang cukup pesat. Tabel 2.40 Perkembangan Kebudayaan di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah grup kesenian 5.695 5.695 5.695 4.136 4.136 Jumlah budaya Lokal - - - 4.219 4.219 Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya 212 272 324 356 364 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1.324 1.362 1.362 1.532 1.532 Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 10.804 10.804 10.804 11.396 11.409 Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional 22 26 22 37 1 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Parowisata Provinsi Jawa Timur Perkembangan jumlah grup kesenian di Jawa Timur tahun 2018 sebesar 5.695 grup kesenian, kemudian 2019 mengalami penurunan menjadi 4.136 grup kesenian. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya meningkatkan jumlah grup kesenian, yaitu melalui koordinasi dengan para seniman di tiap-tiap daerah dan melakukan regenerasi ke kalangan pemuda. Dengan semakin meningkatnya jumlah grup kesenian maka, kelestarian budaya dan seni di Jawa Timur akan tetap terjaga dengan baik. Olahraga 2.2.1.3.2.1 Jumlah Sentra Olahraga Pelajar Sentra olahraga pelajar dilakukan dengan mengoptimalkan pembibitan dan pembinaan anak-anak berbakat olahraga melalui rekrutmen atlet secara transparan dan benar untuk selanjutnya mengikuti proses pembinaan dalan wadah Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Klub Olahraga di Jawa Timur, yang tersebar di berbagai tempat di Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Tabel 2.41 Jumlah Sentra Olahraga Pelajar Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah sentra olahraga Pelajar 13 28 28 28 28 Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Jumlah sentra olahraga pelajar pada indikator ini terdiri dari PPLPD, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), dan klub olahraga prestasi yang berada di bawah naungan Provinsi. Pada tahun 2016, Jumlah Sentra olahraga pelajar berjumlah 13 mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 28 unit karena terdapat klub olahraga prestasi sejumlah 15 klub yang masuk dalam perhitungan sentra olahraga pelajar dan sampai tahun 2020 belum ada tambahan terkait jumlah sentra olahraga pelajar. 2.2.1.3.2.2 Fasilitas olahraga/lapangan olahraga/gedung olahraga aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur Prasarana dan sarana olahraga sangat penting keberadaannya untuk menunjang pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya olahraga prestasi. Prasarana dan sarana olahraga yang diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga sebaiknya memenuhi standar nasional atau bahkan Internasional. Tabel 2.42 Kondisi capain ketersedian fasilitas olahraga/lapangan olahraga/gedung olahraga aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jenis Olahraga Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 GOR Bulu Tangkis Sudirman 1 1 1 1 1 GOR Tenis Meja 1 1 1 1 1 Dojo Judo 1 1 1 1 1 Dojo Karate 1 1 1 1 1 Jenis Olahraga Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Lapangan Atletik 1 1 1 1 1 Bangunan Panjat Tebing 1 1 1 1 1 Gedung Indoor Panahan 1 1 1 1 1 Lapangan Panahan Out Door 1 1 1 1 1 Gedung Gulat 1 1 1 1 1 Gedung Angkat Besi Dan Angkat Berat 1 1 1 1 1 Bangunan Kolam Renang 1 1 1 1 1 GOR Basket 1 1 1 1 1 Asrama Atlet 1 1 1 1 1 Gedung Kwarda Pramuka 1 1 1 1 1 Gedung Senam Nusantara 1 1 1 1 1 Total 15 15 15 15 15 Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur sebagai barometer perkembangan prestasi atlet secara nasional tidak terlepas dari permasalahan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, khususnya olahraga prestrasi. Berdasarkan data pada tabel diatas, pada periode 2016-2020 tercatat hanya memiliki 15 (lima belas) fasilitas atau sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemprov Jawa Timur. Sampai saat ini fasilitas atau sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dimanfaatkan oleh atlet-atlet Jawa Timur sebagai tempat pemusatan latihan daerah untuk persiapan berkompetisi pada kejuaraan-kejuaraan ditingkat nasional dan internasional. 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum 2.2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar Pendidikan 2.2.2.1.1.1 Indeks Pendidikan Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula. Tabel 2.43 Indeks Pendidikan di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks pendidikan 0,602 0,608 0,610 0,619 0,626 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2016 indeks pendidikan mencapai 0,602 kemudian capaiannya meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,626. Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Jawa Timur sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia. 2.2.2.1.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun Salah satu pengukuran daya serap sekolah terhadap penduduk yang sekolah dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Tingkat partispasi sekolah penduduk pada suatu wilayah menunjukkan terbukanya peluang untuk mengakses pendidikan secara umum pada suatu wilayah tersebut. APS usia 16 – 18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 16-18 tahun. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS pada suatu kelompok usia di wilayah tertentu menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar bagi penduduk di wilayah tersebut untuk dapat mengenyam pendidikan menurut jenjang tertentu. Tabel 2.44 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun 72,76 73,27 74,49 75,71 79,76 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Selama periode 2016-2020, Perkembangan APS usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur menunjukan peningkatan. Pada tahun 2016 capaiaanya sebesar 72,76 persen, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 79,76 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sudah semakin tingginya, karena jenjang pendidikan menengah pada umumnya disyaratkan pada dunia kerja formal. 2.2.2.1.1.3 Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak ada biaya, karena bekerja, ataupun alasan lain. Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah. Pada periode 2016-2020 di Jawa Timur Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu masing-masing 0,58 persen (2016); 0,54 persen (2017); 0,50 persen (2018), tetapi meningkat di tahun 2019 menjadi 1,53 dikarenakan ada siswa yang pindah sekolah. Untuk tahun 2020 berhasil turun menjadi 0,51. Tabel 2.45 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 0,58 0,54 0,50 1,53 0,51 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2.2.2.1.1.4 Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan bagi sekolah yang bersangkutan. Tidak sampai disitu, angka kelulusan yang tinggi bisa juga menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Tidak mengherankan angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi sekolah, terlebih apabila diumumkan sebagai sekolah dengan tingkat kelulusan atau nilai tertinggi. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran. Tabel 2.46 Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK 98,63 98,68 98,73 98,54 99,65 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK dalam empat lima tahun terakhir (2016- 2020) terus meningkat, yaitu masing-masing 98,63 persen (2016); 98,68 persen (2017); 98,73 persen (2018). Sedangkan kondisi 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 98,54. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 99,65. 2.2.2.1.1.5 Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PK-LK berkualifikasi minimal S1/D4 Hal lain yang turut menentukan capaian kualitas output pendidikan adalah faktor Guru, tidak hanya dari pemenuhan aspek kuantitas saja, namun juga kualitas dari seorang Guru menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan. Salah satu indikator yang menunjukkan kualitas guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh seorang guru, maka akan berpengaruh pada kualitasnya dalam memfasilitasi proses belajar-mengajar murid di kelas. Diharapkan semakin tinggi pendidikan seorang guru maka akan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat, bidang pendidikan juga terkena imbasnya. Dampak penerapan Undang – Undang Nomor 23 tersebut di bidang pendidikan adalah beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan non formal ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan menengah serta pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian indikator pendidikan, salah satunya adalah indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D4/S1. Pada tahun 2014 – 2016, variabel yang diukur adalah pendidik seluruh jenjang (SD, SMP, SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal D4/S1, sementara pada tahun 2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK yang berkualifikasi minimal D4/S1. Pada tahun 2019, Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur sebesar 97,42 persen, turun dari tahun 2017 dikarenakan ada guru yang sudah pensiun. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 99,98 persen. Dengan semakin tingginya kualifikasi guru minimal S1/D4, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Jawa Timur secara berkelanjutan. Tabel 2.47 Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 Masih Menggunakan Perhitungan SD, SMP,SMA 98,80 98,40 97,42 99,98 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2.2.2.1.1.6 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan jenjang peruntukannya. Sehingga dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalani oleh penduduk tersebut saat ini. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Tabel 2.48 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/ Sederajat di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) – SMA/Sederajat 68,21 68,65 69,92 70,01 71,04 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Secara umum dalam rentang tahun 2016-2020, Perkembangan APM SMA/Sederajat di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing- masing 68,21 (2016); 68,65 (2017); 69,92 (2018) 70,01 (2019), dan 71,04 (2020). Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa Timur akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat. 2.2.2.1.1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 2.49 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/ Sederajat di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/ Sederajat 81,42 82,80 84,94 90,78 93,75 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2016-2020, perkembangan APK SMA/ Sederajat di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 81,42 persen pada tahun 2016 menjadi 93,75 persen tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta daya tampung satuan pendidikan di Jawa Timur semakin membaik, yang pada akhirnya dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual. 2.2.2.1.1.8 Rasio SMK terhadap SMA Salah satu harapan masyarakat adalah peluang kerja yang diawali dengan pendidikan kejuruan atau SMK yang lulusannya siap kerja. Dari 3000 lebih sekolah menengah, proporsi murid SMK terhadap SMA saat ini mencapai sekitar 59%:41%, dan Pemprov menargetkan menjadi 70%:30%. Dari pengamatan langsung di lapangan beberapa SMK terutama yang negeri biasanya lebih diminati lulusannya oleh perusahaan dan sudah "di-indent" sejak sebelum lulus, sedangkan banyak SMK yang kesulitan membangun relasi dengan perusahaan. Di tahun 2017 ada hampir 300 ribu murid yang tersebar di hampir 300 SMK negeri, dan sekitar 400 ribu murid yang tersebar di sekitar 1700 SMK swasta. Pada tabel dibawah menunjukkan bahwa rasio SMK dibanding SMA pada tahun 2017 (62,00: 38,00), tahun 2018 (58,06: 41,94), tahun 2019 (58,28: 41,72), tahun 2020 (59,18: 40,82). sehingga masih perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan rasio SMK terhadap SMU agar mencapai target 70:30. Dalam rangka meningkatkan rasio SMK terhadap SMA upaya yang dilakukan adalah penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan jumlah siswa SMK. Tabel 2.50 Rasio SMK terhadap SMA No. U r a i a n Satuan 2017 2018 2019 2020
1.SMK : - Jumlah sekolah Unit 1.975 2.037 2.037 2.134 - Jumlah Murid Orang 701.029 709.306 745.426 776.898 - Jumlah Guru Orang 68.336 55.524 43.511 42.005 - Jumlah Kelas Unit 17.368 25.860 26.585 27.175 No. U r a i a n Satuan 2017 2018 2019 2020
2.SMA - Jumlah sekolah Unit 1.566 1.533 1.546 1.534 - Jumlah Murid Orang 505.837 512.298 533.694 535.883 - Jumlah Guru Orang 42.240 40.984 32.431 30.374 - Jumlah Kelas Unit 15.652 17.875 17.438 17.887
3.Rasio murid SMK dibanding SMA Prosen 62,00 : 38,00 58,06: 41,94 58,28 : 41,72 59,18: 40,82 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2.2.2.1.1.9 Jumlah sekolah yang sudah bersertifikasi ISO Pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui standar nasional pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tuntutan dari perkembangan pasar bebas. Usaha yang dilakukan sekolah adalah selain membenahi pelaksanaan sesuai standar nasional, sekolah juga melakukan pembenahan manajemen mutu sekolah. Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan oleh sekolah-sekolah sekarang adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Tabel 2.51 Jumlah SMK berdasarkan status standarisasi ISO TA 2018/2019 Sertifikasi SMK Negeri SMK Swasta Total 9001 2000 15 48 63 9001 2008 139 192 331 Proses sertifikasi 12 104 116 Belum sertifikasi 130 1.392 1.522 TOTAL 296 1.736 2.032 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pada tahun anggaran 2018/2019 tercatat SMK yang telah mempunyai sertifikasi 9001 2000 dan 9001 2008 adalah 394 lembaga dari 2.032 lembaga SMK. Sedangkan yang belum tersertifikasi sebanyak 1.522 lembaga. Diharapkan setiap tahun lembaga yang tersertifikasi tiap tahunnya bertambah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terkait dengan sertifikasi masih ada sekitar 700 SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi yang belum terakreditasi serta hampir 600 SMK bidang teknologi dan rekayasa yang belum terakreditasi. Dari segi jurusan, juga ada ketidakcocokan dengan arah industri prioritas diantaranya kemaritiman, pariwisata dan teknologi pangan. Sekitar 130 ribu murid mengambil jurusan terkait otomotif, dan sekitar 160 ribu murid mengambil jurusan terkait teknologi informasi. 2.2.2.1.1.10 Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapat Layanan Pendidikan Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus bukan hanya meliputi panyandang cacat yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah luar biasa atau Pendidikan Khusus (PK). Pendidikan dengan cara khusus atau dinamakan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) juga dibutuhkan untuk melayani anak-anak cerdas istimewa/berbakat istimewa. Tabel 2.52 Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) Yang Mendapat Layanan Pendidikan di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase ABK yang mendapat layanan pendidikan 25,15 25,58 28,08 29,16 30,46 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2016-2020, Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 25,15 persen pada tahun 2016 menjadi 30,46 persen tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya pada Anak yang berkebutuhan Khusus. Kesehatan 2.2.2.1.2.1 Indeks Kesehatan Pembangunan manusia dari sisi kesehatan dilihat dari besaran indeks kesehatan. Indeks ini diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup. Asumsinya, semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait pembangunan kesehatan di daerah. Pendudukan yang sehat selalu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi, itu tidak cukup, pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai berhasil jika masyarakat mampu memanfaatkan atau menikmati fasilitas kesehatan tersebut. Tabel 2.53 Indeks Kesehatan di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kesehatan 0,781 0,782 0,784 0,787 0,789 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Perkembangan Indeks Kesehatan di Jawa Timur tahun 2016-2020 mengalami peningkatan meskipun hanya meningkat sebesar 0,08 dari tahun 2016 ke 2020. Perkembangan indeks kesehatan mengikuti arus perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) yang kemudian diformulasikan dengan standar usia UNDP. Untuk meningkatkan indeks komponen kesehatan, Pemerintah Jawa Timur perlu meningkatkan kebijakan program kesehatan Salah satunya yaitu program pengiriman para penyuluh dan tenaga medis terutama ke daerah-daerah terpencil. Dengan keberadaan para tenaga medis, ibu-ibu hamil di daerah pelosok dapat memanfaatkan jasa tenaga medis khususnya pada saat melahirkan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk kesehatan ibu dan anak juga perlu digalakkan dan dimodernisasi, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi termasuk wilayah perdesaan dan terpelosok. Kualitas manusia dari sisi kesehatan diperlukan konektivitas yang baik antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan perlu dibangun tidak hanya di wilayah kota, tetapi menyeluruh hingga wilayah rentan terhadap akses 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Masyarakat yang sehat menjadi modal utama bagi suatu daerah untuk menjadi lebih maju. Selain upaya diatas, pada layanan kesehatan rujukan, RSUD Dr. Soetomo meskipun telah memiliki pelayanan berstandart internasional namun masih dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan Rumah Sakit di luar negeri. 2.2.2.1.2.2 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Langka kegiatan Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat berdasarkan data proyeksi BPS yang ditetapkan oleh kepala daerah, Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Penyiapan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar dan Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan. Mekanisme Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, melalui edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana serta Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi : a) mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan; b) mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan; c) mendapatkan layanan gizi darurat; d) mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat; e) mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; dan f) mendapatkan penyuluhan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi pada tahun 2020 di Jawa Timur sebesar 100 persen, dimana pada tahun 2020 muncul wabah pandemi Covid-19 yang disebut sebagai bencana Nasional. 2.2.2.1.2.3 Persentase Pelayanan Kesehatan bag Orang yang Terdampak daN Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut : a) KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi; b) KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi; dan c) Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepada daerah Kabupaten/kota terdampak. Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi, meliputi: a) Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis; b) Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan; c) Penyuluhan; d) Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit; e) Isolasi atau karantina untuk mencegah penularan dari dan ke suatu wilayah lainnya; f) Penanganan jenazah, jika diperlukan; g) Pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan; h) Upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu. Adapun mekanisme dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meliputi : 1) Kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi (Tim Gerak Cepat Provinsi). 2) Rapat koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada penduduk sesuai KLB yang terjadi; 3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penanggulangan KLB; 4) Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan Pelaporan KLB provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan dalam pelayanan kesehatan penduduk kondisi KLB menggambarkan jenis penyakit/keracunan makanan, penduduk yang terdampak serta kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan KLB. Covid-19 yang muncul tahun 2020 juga termasuk salah satu kejadian luar biasa di Provinsi Jawa Timur. Adapun capaian persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa di Jawa Timur tahun 2020 sebesar 100 persen. 2.2.2.1.2.4 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Tingginya angka kematian bayi dipicu karena berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram. Tabel 2.54 Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kematian Bayi (AKB) 24 23,6 23,6 23 23 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Di Jawa Timur, Perkembangan AKB tahun 2016 sebesar 24 dan terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 23. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB telah optimal dilaksanakan. Namun masih dibutuhkan akselerasi untuk terus menurunkan AKB. 2.2.2.1.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Tabel 2.55 Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kematian Ibu (AKI) 91,00 91,92 91,45 89,81 98,39 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Angka Kematian Ibu di Jawa Timur mengalami kenaikan di tahun 2020 ini. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kunjungan pemeriksaan kehamilan sehingga penapisan ibu hamil risiko tinggi kurang maksimal, ada beberapa kabupaten/kota jumlah persalinan yang ditolong dukun yang meningkat dari tahun sebelumnya, banyak ibu hamil yang seharusnya dilakukan persalinan di fasyankes rujukan, tapi dilakukan di fasyankes primer karena terbatasnya bed di RS, adanya pandemi covid-19, sehingga penyebab kematian ibu kasus lain-lain (konfirmasi Covid-19) berjumlah 56 orang yang memberi kontribusi naiknya jumlah kematian ibu, beberapa kab/kota yang tidak melakukan AMP minimal satu kali tiap tribulan karena adanya pandemi Covid-19. 2.2.2.1.2.6 Prevalensi Stunting Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Tabel 2.56 Prevalensi Stunting di Jawa Timur Indikator Menggunakan PSG (Pemantauan Status Gizi) *) Menggunakan Riskesdas **) Menggunakan SSGBI (Studi Status Gizi Balita Indonesia) *) 2016 2017 2018 2019 2020 Prevalensi stunting 26,01 26,70 32,70 26,9 26,9 Sumber : *) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur **) Kementerian Kesehatan Prevalensi stunting berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan lima tahun sekali mengalami penurunan menjadi 32,7 persen pada tahun 2018. Berdasarkan tabel diatas, kemudian Kementerian kesehatan membuat riset dengan model terbaru yaitu Pemantauan Status Gizi (PSG). PSG merupakan studi potong lintang dengan sample rumah tangga yang mempunyai balita (0-59 bulan). Jika dibandingkan Riskesdas, hasil riset PSG dapat membuat angka stunting menjadi turun. Data PSG tercatat hingga tahun 2018 sementara pada tahun 2019 pengukuran stunting dilakukan melalui Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) bersamaan dengan Susenas. Berdasarkan survei tersebut prevalensi stunting pada tahun 2019 tercatat sebesar 26,9 persen, menurun apabila disandingkan dengan data Riskesdas dan meningkat jika dibandingkan dengan data PSG. Pelaksanaan SSGBI tidak dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Beberapa hal yang menyebabkan kejadian stunting di antaranya:

a.Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.
b.Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013 dan anak belum mendapat akses memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi sumplemen zat besi memadai serta masih terbatasnya akses layanan pembelajaran dini berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini.
c.Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS), komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibanding dengan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia.
d.Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih Buang Air Besar (BAB) diruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. 2.2.2.1.2.7 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Tabel 2.57 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi 63,4 74,0 83,42 91,15 92,19 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Secara umum selama tahun 2016-2020 persentase Rumah Sakit di Jawa Timur terus menunjukan peningkatan. Tercatat pada tahun 2020 sebesar 92,19 persen rumah sakit di Jawa Timur telah terakreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit terus melakukan upaya perbaikan dalam hal fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. 2.2.2.1.2.8 Persentase Release For Treatment (RFT) Rate Kusta Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang bersifat interselular obligat. Kusta secara umum menyerang kulit dan saraf perifer, akan tetapi jika tidak mendapatkan perhatian, kusta juga dapat menyerang mukosa traktus respiratorius bagian atas dan organ-organ lain kecuali susunan syaraf pusat. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang dapat menimbulkan kecacatan permanen, serta perubahan emosi dan psikis penderitanya. RFT (Release For Treatment) mengindikasikan keberhasilkan pengobatan penderita kusta. Penderita kusta secara klinik, bila pada masa tersebut tidak ada keaktifan, maka penderita dinyatakan bebas dari pengamatan (Release from Control /RFC). Pencapaian persentase RFT rate kusta selama 5 tahun terakhir berfluktuasi antara 90 – 93 persen. Tabel 2.58 Persentase RFT Rate Kusta di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase RFT Rate Kusta 90 91,5 92,4 93,4 91,2 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dalam kurun waktu 2016 – 2020 terjadi perkembangan yang fluktuatif terhadap persentase RFT kusta di Jawa Timur. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah harus lebih peka dan aktif dalam menemukan dan melaksanakan upaya pengobatan pada penderita kusta. 2.2.2.1.2.9 Persentase penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang mendapatkan Anti Retroviral (ARV) HIV adalah dari Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditata laksana dengan baik. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. ARV (Anti Retroviral) berguna untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi. ARV bekerja dengan mengontrol proses replikasi dari HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan membuat salinan palsu dari DNA. Hal itu membuat HIV tampak seperti normal dari tubuh yang tidak mengancam, sehingga sistem kekebalan tubuh tidak bisa mendeteksi virus dan keberadaan HIV dalam tubuh tetap aman. Tabel 2.59 Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV 79,8 80 93 90,8 50 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Akan tetapi, tahun 2020 mengalami penurunan signifikan yaitu menjadi 50. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga ada kekhawatiran pasien untuk datang ke layanan kesehatan. Selain itu, petugas di layanan kesehatan banyak yang difokuskan untuk pelayanan Covid-19. ARV adalah obat yang dipercaya bisa menurunkan angka kematian dan rasa sakit, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan meningkatkan harapan masyarakat serta menekan penyerbaran virus HIV/AIDS. 2.2.2.1.2.10 Tubercolosis (TB) Tuberkulosis merupakan penyebab kematian ke-9 di dunia dan penyebab utama agen infeksius tunggal dengan peringkat di atas HIV/AIDS. Menurut WHO dalam Global TB Report tahun 2020, saat ini Indonesia berada di urutan 2 negara terbesar di dunia sebagai penyumbang penderita TBC setelah India, dengan estimasi insiden sebesar 845.000 kasus atau 312 per 100.000 penduduk dan mortalitas 92.000 atau 34 per 100.000 penduduk (selain TB HIV). Tabel 2.60 Persentase Keberhasilan Pengobatan TB di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Treatment Succes Rate (TSR) Tubercolosis 89.91 90 90 90 88.9 Treatment Coverage Tubercolosis 39 47 50 66 44,7 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu angka keberhasilan pengobatan kasus TBC adalah atau Treatment Success Rate (TSR). Pada Tahun 2020, jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap sebanyak 57.606 kasus dari 64.764 kasus yang diobati sehingga angka keberhasilan atau Treatment Success Rate (TSR) Provinsi Jawa Timur mencapai 88,9 persen dengan target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu sebesar ≥ 90 persen. TSR Jawa Timur tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu ≥ 90 persen disebabkan adanya keterbatasan penemuan penderita selama masa pandemi Covid-19, dengan Succes rate > 90 persen, menggambarkan semakin banyak masyarakat yang menderita TB yang menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. Mayoritas penderita TB adalah usia produktif, sehingga dengan sembuh dan tuntasnya pengobatan masyarakat dari penyakit TB berarti produktifitas mereka bisa meningkat dan mereka bisa hidup secara normal di masyarakat. Maka impact-nya adalah masyarakat Jawa Timur terbebas dari TB dan masalah-masalah sosial ekonomi yang diakibatkan karena penyakit TB. 2.2.2.1.2.11 Malaria Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk anopheles. Sampai tahun 2019 di Jawa Timur 38 kabupaten/kota sudah mencapai Eliminasi Malaria. Tujuan program pengendalian malaria di Indonesia adalah mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030, sedangkan di Jawa Timur akan dilaksanakan penilaian eliminasi tingkat provinsi pada tahun 2021 sampai tahun 2019 di Jawa Timur 38 kabupaten/kota sudah mencapai Eliminasi Malaria. Hasil surveilans rutin malaria tahun 2020 menginformasikan terdapat penderita malaria sebanyak 299 penderita kasus malaria import dan tidak ditemukan kasus malaria indegeneous (setempat) selama tahun 2020. Dan untuk kematian akibat malaria sebanyak 2 penderita terdapat di Kota Malang dan Kab. Jember. Tabel 2.61 Indikator Kinerja terkait Malaria di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Junlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria 37 37 37 38 38 Annual Parasite Incidence (API) Malaria (permil) 0,007 0,015 0,012 0,02 0,01 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API) malaria merupakan angka kesakitan per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun atau indikator dalam menentukan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah. Angka Annual Parasite Incidence (API) malaria digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan, penemuan dini dan pengobatan tepat, adanya resistensi terhadap obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Pemantauan bertujuan untuk memetakan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah sehingga intervensi pencegahan dan pengendalian kejadian malaria dapat ditentukan secara efektif dan efisien menuju eliminasi malaria. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.2.2.1.3.1 Indeks Konektivitas Hubungan antara satu wilayah dan wilayah lain senantiasa dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi sehingga membentuk pola jaringan transportasi, pendukung kekuatan dan intensitas interaksi antarwilayah adalah kondisi prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain di sekitarnya. Jumlah dan kualitas prasarana jalan, baik jalan raya, jalur udara, maupun laut, tentunya sangat memperlancar laju dan pergerakan distribusi manusia, barang, dan jasa antarwilayah. Tingkat kompleksitas jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya arus interaksi. Untuk mengukur kinerja jalan antarwilayah di Jawa Timur disusun parameter berupa Indeks konektivitas, parameter ini merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, dimana capaiannya pada tahun 2018 sebesar 0,686, tahun 2019 sebesar 0,713, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,758. Indeks konektivitas ini di dukung oleh variabel Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services), jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan kondisi kemantapan jalan, yang masing-masing variabel mempunyai tingkat dukungan yang berbeda tetapi memberikan pengaruh yang kuat sehingga semakin tinggi nilai masing-masing variabel akan semakin tinggi nilai indeks konektivitas. Tabel 2.62 Indeks Konektivitas Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Indeks Konektivitas 0,686 0,713 0,758 0,828* Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Ket *) : Menggunakan metode baru Sehubungan indikator Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services) belum dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur maka untuk selanjutnya akan dilakukan perubahan indikator yaitu Persentase Jalan Provinsi yang Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75, dimana tingkat pelayanan ini berasal dari rasio volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan. Perubahan variabel pendukung ini akan mempengaruhi target indikator Indeks konektivitas pada periode berikutnya. Berpedoman pada capaian Persentase Jalan Provinsi yang Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75 pada Tahun 2020 sebesar 89,07, maka berpengaruh terhadap capaian Indeks Konektivitas Tahun 2020. 2.2.2.1.3.2 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan sejak terbitnya SK Menteri PUPR No: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK Gubernur Jawa Timur No: 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi tanggal 12 Februari 2016. Perubahan itu terkait adanya perubahan status beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupu kabupaten/ kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Jalan provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 1.421 Km. Tabel 2.63 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap 88,87 90,31 91,08 92,35 92,10 Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan persentase sebesar 0,56 persen dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 88,87 persen. Penurunan kemantapan ini dikarenakan adanya perubahan panjang jalan provinsi yang mengalami perubahan fungsi dan status jalan dari 1.760 km menjadi 1.421 km. Meskipun demikian pada tahun 2017-2019 persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami kenaikan yaitu 90,31 (2017); 91,08

(2018); dan 92,35 (2019). Pada Tahun 2020, persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 92,10 persen. Penurunan tersebut karena degradasi jalan yang tidak sebanding dengan tingkat penanganan, hal ini disebabkan adanya re-focusing anggaran untuk Pandemi Covid-19. Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Jawa Timur, antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 2.2.2.1.3.3 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan sebagai berikut: ➢ Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; ➢ Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional. Tabel 2.64 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer 57,90 59,16 60,02 62,32 62,55 Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan. Capaian pada tahun tahun 2016 adalah sebesar 57,90 persen dan pada tahun 2020 adalah sebesar 62,55 persen. Peningkatan capaian sasaran tersebut merupakan hasil pelaksanaan dari kegiatan rekonstruksi, peningkatan struktur dan kapasitas jalan. Peningkatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensinergikan antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tiap daerah serta mengurangi ketimpangan wilayah. 2.2.2.1.3.4 Tingkat Pelayanan Jalan (RVK) Level of Service (LOS) atau tingkat pelayanan jalan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kondisi operasional dalam arus lalu-lintas dan penilaiannya oleh pemakai jalan. LOS sendiri terdiri dari 6 tingkatan yang memiliki karateristik sebagai berikut: Tabel 2.65 Karakteristik LOS Tingkat Layanan (LOS) Karakteristik Batas lingkup V/C A Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan 0,0 – 0,20 B Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan 0,21 – 0,44 C Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan 0,45 – 0,74 D Arus mendekati tidak stabil, kecepatanmasih dikendalikan, Q/C masih dapatditolerir 0,75 – 0,84 E Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas arus tidak stabil, terkadang berhenti 0,85 – 1,00 F Arus yang dipaksakan/macet, kecepatan rendah, V diatas kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar > 1,00 Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 Indikator persentase jalan provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan Level of Service (LoS) Minimal B diperoleh dari perbandingan antara Jalan Provinsi yang memiliki tingkat LoS minimal B atau memiliki nilai V/C kurang dari atau sama dengan 0,44 dan Jalan Provinsi yang memiliki nilai V/C lebih dari atau sama dengan 0,45. Tabel 2.66 Tingkat Pelayanan Jalan (RVK) Indikator Tahun 2018 2019 2020 Persentase Jalan Provinsi yang Memenuhi Tingkat Pelayanan Level of Service (LoS) Minimal B 23,49 31,82 54,11 Tingkat Pelayanan Jalan (RVK) - - 89,07 Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa capaian persentase jalan provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan Level of Service (LoS) Minimal B pada tahun 2018 sebesar 23,49 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 54,11 persen. Mengingat bahwa variabel Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services) tidak bisa mewakili penilaian tingkat kinerja jalan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 19 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan disebutkan bahwa pedoman tingkat pelayanan jalan adalah rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (selanjutnya disebut RVK) dan ditetapkan sebagai berikut :
1. a.RVK untuk jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85 (nol koma delapan lima); dan
2. b.RVK untuk jalan lokal dan lingkungan ≤ 0,9 (nol koma Sembilan). Nilai kapasitas jalan ditetapkan berdasarkan manual tentang kapasitas jalan yang berlaku untuk Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan ditetapkan bahwa :
3. a.Tingkat Pelayanan Jalan ditentukan dari nilai volume kapasitas rasio; dan
4. b.Jalan sudah harus ditingkatkan kapasitasnya apabila nilai volume kapasitas rasio lebih besar dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).
5. c.Peningkatan kapasitas jalan dalam rangka peningkatan pelayanan dilakukan melalui kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, perbaikan persimpangan, pelebaran samping, pengaturan jalan keluar masuk, dan optimalisasi fungsi jalan;
6. d.Umur rencana tingkat pelayanan ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
7. e.Tingkat pelayanan dievaluasi paling lama setiap 5 (lima)tahun. Sesuai ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas ditetapkan indikator tingkat pelayanan jalan provinsi menjadi “Persentase Jalan Provinsi yang Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75” (nol koma tujuh puluh lima). 2.2.2.1.3.5 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Kondisi jaringan irigasi akan makin menurun seiring dengan waktu dan penggunaannya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Upaya pemeliharaan jaringan irigasi sangat diperlukan untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik. Melalui pemeliharaan jaringan irigasi diharapkan kondisi jaringan irigasi dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya dan/atau dapat dikembalikan sesuai dengan fungsinya sama seperti sebelum terjadi kerusakan. Tabel 2.67 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 68,50 69,32 68,70 69,15 68,79 Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik di Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat menjadi 69,32 persen namun pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 68,70 persen dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 69,15 persen. Melalui pelaksanaan program operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi diharapkan dapat mengembalikan fungsi layanan irigasi sehingga penyediaaan dan pengaturan air untuk irigasi dalam menunjang proses produksi pertanian di Jawa Timur berlangsung dengan optimal. Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya refocusing anggaran, sehingga pekerjaan yang dilaksanankan hanya pekerjaan operasi jaringan irigasi secara padat karya, sedangkan pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi tidak bisa dilaksanakan. 2.2.2.1.3.6 Bangunan Gedung Negara Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung sampai dengan tahun 2019 belum semua Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan daerah Bangunan Gedung antara lain Kota Batu dan Kota Blitar. Selain itu juga belum banyak Kab/kota yang telah memiliki Tenaga Ahli Bangunan Gedung serta Sertifikat Laik Fungsi, kecuali Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolonggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep, Kota Malang dan Kota Probolinggo. Tabel 2.68 Daftar Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda tentang Bangunan Gedung, Tenaga Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi Tahun 2020 No Kabupaten/Kota Perda Bangunan Gedung TA BG SLF 1 Bangkalan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 2 Banyuwangi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG 3 Blitar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 4 Bojonegoro Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 5 Bondowoso Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 6 Gresik Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 3 123 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG 7 Jember Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 8 Jombang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 No Kabupaten/Kota Perda Bangunan Gedung TA BG SLF 9 Kediri Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 10 Lamongan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 3 3 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG 11 Lumajang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 12 Madiun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 13 Magetan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 14 Malang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 15 Mojokerto Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 16 Nganjuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 17 Ngawi Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 18 Pacitan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 19 Pamekasan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG 20 Pasuruan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 21 Ponorogo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 0 0 22 Probolinggo Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 0 0 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG 23 Sampang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 24 Sidoarjo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 7 8 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG 25 Situbondo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 26 Sumenep Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 7 0 27 Trenggalek Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 10 0 28 Tuban Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 0 1 29 Tulungagung Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG 30 Kota Batu - 31 Kota Blitar - 32 Kota Kediri Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 33 Kota Madiun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 34 Kota Malang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 0 17 35 Kota Mojokerto Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 36 Kota Pasuruan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG 37 Kota Probolinggo Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 9 50 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG 38 Kota Surabaya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 8 0 Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Catatan Keterangan:
  1. 1.TA BG : Tenaga Ahli Bangunan Gedung
  2. 2.SLF : Sertifikat Laik Fungsi 2.2.2.1.3.7 Persentase Capaian Layanan Akses Air Minum Sampai Tahun 2020 capaian layanan air minum mencapai 80,43 persen dari target nasional 95,77 persen sedangkan capaian nasional layanan air minum layak adalah 88,27 persen, hal ini menunjukkan peningkatan 2,76 persen dari tahun 2019 yang capaian layanannya adalah sebesar 77,67 persen yang antara lain dilaksanakan melalui penyediaan sarana prasarana air minum pada daerah rawan air, operasionalisasi SPAM Regional Mojolagres dan juga menunggu selesainya pembangunan SPAM Regional Umbulan. Update pendataan Desa rawan kekeringan tahun 2020 jumlah desa rawan kekeringan ada 544 desa dengan telah dilaksanakannya pembangunan sarana prasarana air bersih pada 88 desa rawan kekeringan dari perencanaan 89 desa terdapat 1 desa yang tidak terlaksana karena desa tersebut tidak terdapat potensi air tanah. Untuk tahun 2020 ini capaian layanan air minum telah mencapai 80,43 persen dengan dukungan capaian SPAM regional. Ada peningkatan yang signifikan melalui SPAM Regional yang dimiliki Pemerintah Provinsi dengan pencapaian sebagaimana berikut: - Air curah SPAM Umbulan yang tersedia ditahun 2020 ada sebanyak 1035,48 lt/dt yaitu dari 5 Offtake di Kabupaten Pasuruan tersalurkan sebanyak 20 lt/dt, 1 Offtake Kota Pasuruan tersalurkan sebanyak 136 lt/dt, Offtake Kabupaten Sidoarjo sebanyak 313 lt/dt , Offtake Kota Surabaya sebanyak 378 lt/dt dan Kab Gresik tersalurkan 183 lt/dt; - Kawasan air curah SPAM Mojolagres yang telah tersalurkan di tahun 2020 sebanyak 117 lt/dt yaitu dari Offtake Kabupaten Mojokerto sebanyak 53 lt/dt dan Offtake Kabupaten Gresik sebanyak 64 lt/dt; - Sedangkan jumlah kapasitas air curah yang bisa di produksi adalah sebanyak 3.920 lt/dt untuk SPAM Umbulan dan 200 lt/dt untuk SPAM Mojolagres. Tabel 2.69 Persentase Capaian Layanan Akses Air Minum Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Cakupan Pelayanan akses air minum 72,06* 73,44* 75,20* 77,67* 80,43* 93,88** 93,84** 93,66** 94,39** 95,56** Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim *) Metode perhitungan indikator yang digunakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 **) Nomenklatur, Definisi Operasional, dan Metode perhitungan indikator yang telah disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024 Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut, maka definisi operasional dan cara perhitungan akses air minum layak Provinsi Jawa Timur mengalami penyesuaian cara perhitungan. Akses air minum terbatas bisa dikatakan layak apabila rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar > 30 menit (waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air termasuk waktu antri). Sedangkan akses air minum layak dasar adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar ≤ 30 menit. Dukungan pelaksanaan pencapaian target Layanan Air Minum ini telah dilaksanakan melalui penyediaan sarana prasarana air minum pada daerah rawan air, tersalurnya SPAM regional ke offtake Kab/Kota hingga sampai sambungan rumah serta penyediaan sarana prasarana air minum di Kab/Kota yang berasal dari dana APBD, APBN, DAK dan CSR. Diharapkan capaian layanan air minum pada tahun akhir pat mencapai 100 persen sesuai target Nasional. 2.2.2.1.3.8 Persentase Capaian Layanan Akses Sanitasi Untuk layanan air limbah, pada tahun 2020 telah mencapai sebesar 70,31 persen dan hal ini mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,29 persen dari capaian layanan pada tahun 2019 sebesar 69,02 persen dengan target sanitasi layak sebesar 76 persen dan sampai saat ini Kab/Kota di Jawa Timur belum ada yang memiliki pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat. Cakupan pelayanan sanitasi saat ini meningkat dari sebesar 68,84% di tahun 2018 menjadi sebesar 69,02% pada akhir tahun 2019. Peningkatan yang terjadi belum bisa optimal di sebabkan karena beberapa hal sebagai berikut: - Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistem sewerage) di perkotaan. Belum semua kabupaten/kota yang memiliki sistem air limbah terpusat sehingga tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan air limbah permukiman, serta belum optimalnya pengembangan SPAL regional /SPALD lintas Kab/Kota; - Keterbatasan penyediaan lahan untuk penempatan sarana prasarana sanitasi termasuk juga rendahnya penyiapan kabupaten/kota terhadap readines criteria dalam rangka pembangunan sarana prasarana sanitasi; - Belum optimalnya sosialiasi NSPK dalam Penerapan SPM bidang sanitasi; - Belum optimalnya lembaga pengelola air limbah domestik di kabupaten kota; - Pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan tidak diiringi dengan pertumbuhan sarana prasarana sanitasi yang tinggi; - Belum terintegrasinya pembangunan bidang sanitasi, untuk itu diperlukan masterplan besar penyediaan sarana prasarana sanitasi Provinsi Jawa Timur dan pemerintah provinsi perlu mendorong inisiasi pembangunan pengolahan air limbah domestik lintas Kab/Kota serta perlunya sosialisasi ,promosi dan edukasi kepada masyarakat. Tabel 2.70 Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Cakupan Pelayanan akses sanitasi (air limbah) Layak 65.31* 65,95* 68,84* 69,02* 70,31* 71,50** 74,03** 74,28** 78,78** 80,98** Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim *) Metode perhitungan indikator yang digunakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 **) Nomenklatur, Definisi Operasional, dan Metode perhitungan indikator yang telah disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024 Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut, maka definisi operasional dan cara perhitungan akses sanitasi layak Provinsi Jawa Timur mengalami penyeduaian cara perhitungan. Salah satu target SDGs adalah tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan praktik buang air limbah di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Untuk itu perlu dukungan pelaksanaan capaian ini melalui penyediaan sarana prasarana sanitasi berupa MCK di Kab/Kota, pembangunan air limbah domestik Kab/Kota baik dari dana APBN, APBD, APBD Kab/Kota, DAK serta CSR serta pembangunan Sistem Air Limbah Domestik Regional. 2.2.2.1.3.9 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai dengan RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen acuan spasial yang dijadikan dasar dalam melakukan pembangunan. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Jatim dilihat dari Persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW menunjukkan kesesuaian dengan angka 90 persen ditahun 2018, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 91 persen. Ini di dapatkan dengan. Ini didapatkan dengan cara melalukan overlay peta kawasan budidaya dalam pola ruang RTRW Provinsi Jawa Timur dengan Citra terbaru. Indikator kinerja daerah penyelenggaraan penataan ruang di Jatim mengalami perubahan formulasi perhitungan di tahun 2020 dengan dapat dilihat dari Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan base data awal di tahun 2020 menunjukkan telah tercapai 87,08 persen. Angka ini di dapatkan dari hasil overlay peta pola ruang (Kawasan Lindung dan Budidaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan pemanfaatan ruang terkini melalui Citra terbaru. Tabel 2.71 Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW 89 92 90 91 87,08* Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Ket. *) : Berdasarkan hasil perhitungan dengan penambahan komponen Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Perda RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2012. Pada tahun 2017, sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka dilaksanakan Peninjauan Kembali / Review RTRW Provinsi dan sampai dengan saat ini proses revisi RTRW Provinsi sedang dilaksanakan dan selanjutnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.2.2.1.4.1 Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman yang Layak Huni Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai tentram dan sejahtera. Prasarana perumahan meliputi drainase, persampahan, sanitasi, dan air bersih dan PSU. Persentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 73,72 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 80,83 persen, hal ini sudah memenuhi target RPJMD 2014-2019 yang di targetkan mencapai 78,14 persen. Peningkatan capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa Timur secara tidak langsung akan meningkatkan dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan perumahan permukiman, serta kualitas hidup masyarakatnya. Tabel 2.72 Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Dan Permukiman Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman yang Layak Huni 47,77* 54,36* 73,72* 80,83* - 75,00** 76,39** 76,30** 79,59** 81,54 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Ket. *) : Metode perhitungan indikator yang digunakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 **) : Metode perhitungan indikator yang telah disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024 Dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkannya dalam RPJMN tahun 2020-2024, maka untuk selanjutnya definisi operasional dan cara perhitungan indikator Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan dimana Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni ditambahkan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan target SDGs dengan mengacu pada target nasional sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024. Komponen tersebut menjadi komponen perhitungan bersama dengan cakupan layanan akses air minum dan capaian layanan akses sanitasi (air limbah). Penambahan komponen tersebut dimaksudkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses rumah layak, aman dan terjangkau serta memperoleh layanan dasar permukiman. Sehingga pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman tidak hanya layak huni dari aspek ketahanan bangunan dan luas bangunan, namun juga dari terpenuhinya akses air minum dan akses sanitasi layak. Untuk tahun 2020 capaian kinerja Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman di Jawa Timur dapat dilihat dari Persentase pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni menunjukkan sudah tercapai 81,54 persen dari target 78,66 persen. 2.2.2.1.4.2 Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni Sampai dengan tahun 2020, jumlah Rumah Tangga yang membutuhkan rumah sebanyak 10.907.019 rumah tangga, dan sebanyak 9.558.629 Rumah Tangga telah memiliki rumah, sehingga jumlah kebutuhan rumah tangga yang membutuhkan rumah sebanyak 1.348.390 Rumah tangga. Kebutuhan penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 324.000 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sudah dilakukan sejak tahun 2009 antara lain melalui sumber pembiayaan yaitu APBN dan APBD Provinsi. Adapun capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni sampai tahun 2020 yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya adalah sebanyak 150.890 unit rumah. Sedangkan dengan sumber dana APBN melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu sebanyak 104.292 unit. Adapun untuk Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebagai komponen tambahan dalam perhitungan Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman Layak Huni, pada tahun 2020 menunjukkan angka capaian sebesar 68,08 persen. Tabel 2.73 Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni *) 59,61 61,30 60,96 65,61 68,08 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim *) Penambahan indikator baru pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 2.2.2.1.4.3 Kawasan Kumuh Perkotaan Dalam kurun waktu 2016-2019 penanganan kawasan kumuh perkotaan seluas 1.792,59 Ha telah tertangani seluas 1.717,09 Ha sehingga ada menyisakan seluas 75,5 Ha yang belum tertangani. Rincian kawasan kumuh yang belum tertangani itu terdiri dari 3,15 Ha di Kabupaten Pasuruan dan 72,35 Ha di Kota Malang. Untuk kawasan kumuh yang di Kota Malang, status tanahnya adalah milik DAS Brantas dan PT. KAI sehingga tidak bisa di tangani dan telah dianggap tuntas untuk baseline 1.792,59 Ha. Tabel 2.74 Capaian Penanganan Kawasan Kumuh (Ha) Perkotaan Tahun 2016-2019 NO. Kab/Kota Luasan Kumuh Capaian 2017 Capaian 2018 Capaian 2019 Sisa Kumuh 1 Bangkalan 10.48 0.00 10.48 0.00 0.00 2 Banyuwangi 20.63 0.54 20.09 0.00 0.00 3 Blitar 30.20 8.35 15.85 6,00 0.00 4 Bojonegoro 13.52 1.28 9.90 2,34 0.00 5 Bondowoso 59.64 0.50 36.97 22,17 0.00 6 Gresik 102.79 18.26 64.11 14,19 0.00 7 Jember 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 8 Jombang 12.07 1.67 10.40 0.00 0.00 9 Kediri 25.98 22.97 3.01 0.00 0.00 10 Lamongan 18.22 2.30 10.82 5,10 0.00 11 Lumajang 15.76 2.78 12.98 0.00 0.00 12 Madiun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 Magetan 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 14 Malang 18.87 1.30 10.82 6,75 0.00 NO. Kab/Kota Luasan Kumuh Capaian 2017 Capaian 2018 Capaian 2019 Sisa Kumuh 15 Mojokerto 26.37 1.11 24.17 1,09 0.00 16 Nganjuk 48.38 1.58 35.09 11,71 0.00 17 Ngawi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 Pacitan 14.22 0.00 6.81 7,41 0.00 19 Pamekasan 60.91 9.45 41.05 10,41 0.00 20 Pasuruan 33.99 0.00 19.36 11,48 3.15 21 Ponorogo 30.07 6.00 23.96 0.00 0.00 22 Probolinggo 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 23 Sampang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 Sidoarjo 24.59 0.00 1.50 23,09 0.00 25 Situbondo 13.83 3.12 10.71 0.00 0.00 26 Sumenep 35.39 4.18 24.11 7,10 0.00 27 Trenggalek 69.94 30.02 37.92 2,00 0.00 28 Tuban 46.14 11.19 28.89 6,06 0.00 29 Tulungagung 127.77 29.05 53.19 16,84 0.00 30 Kota Batu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 Kota Blitar 12.58 7.70 1.63 3,25 0.00 32 Kota Kediri 24.75 18.51 6.24 0.00 0.00 33 Kota Madiun 55.34 36.47 15.45 3,42 0.00 34 Kota Malang 466.03 23.16 221.81 83,30 72.35 35 Kota Mojokerto 24.23 10.77 5.13 8,33 0.00 36 Kota Pasuruan 58.87 8.38 39.66 10,83 0.00 37 Kota Probolinggo 172.81 32.18 102.79 32,97 0.00 38 Kota Surabaya 109.86 25.40 44.34 38,83 0.00 JATIM 1,792.59 318.22 957.60 334,67 75,5 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Untuk selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, maka berdasarkan usulan SK Bupati/Walikota disepakati baseline untuk penanganan kawasan permukiman kumuh yaitu seluas 11.151,06 Ha. Dengan penanganan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2019 yaitu seluas 1.717,09 Ha, maka untuk penanganan selanjutnya adalah seluas 9.979,33 Ha. Tabel 2.75 Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2020 No Kabupaten/Kota Luas Kumuh SK**) (Ha) Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2020 (Ha) Sisa Luas Kumuh di Akhir Tahun 2020 (Ha) 1 Pacitan 67.00 0.00 67.00 2 Ponorogo 87.09 27.16 59.93 3 Trenggalek 54.63 14.37 40.26 4 Tulungagung 239.49 19.19 220.30 5 Blitar *) 670.79 275.40 395.39 6 Kediri 218.74 1.18 217.56 7 Malang 104.35 0.44 103.91 No Kabupaten/Kota Luas Kumuh SK**) (Ha) Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2020 (Ha) Sisa Luas Kumuh di Akhir Tahun 2020 (Ha) 8 Lumajang 1417.03 5.33 1411.70 9 Jember 1324.25 0.00 1324.25 10 Banyuwangi *) 1309.90 353.99 955.91 11 Bondowoso 489.79 1.92 487.87 12 Situbondo 180.18 0.00 180.18 13 Probolinggo 196.87 0.00 196.87 14 Pasuruan *) 169.51 11.34 158.17 15 Sidoarjo *) 109.44 66.05 43.39 16 Mojokerto 430.82 9.70 421.12 17 Jombang 475.01 12.46 462.55 18 Nganjuk 131.20 4.04 127.16 19 Madiun 104.44 36.67 67.77 20 Magetan 430.82 12.13 418.69 21 Ngawi 131.00 0.00 131.00 22 Bojonegoro *) 140.05 2.08 137.97 23 Tuban *) 0.00 0.00 0.00 24 Lamongan 394.55 87.88 306.67 25 Gresik *) 89.39 0.00 89.39 26 Bangkalan *) 367.38 9.14 358.24 27 Sampang *) 575.22 0.00 575.22 28 Pamekasan 244.75 0.00 244.75 29 Sumenep 216.63 37.39 179.24 30 Kota Kediri 106.16 29.23 76.93 31 Kota Blitar 103.36 0.00 103.36 32 Kota Malang *) 214.89 142.56 72.33 33 Kota Probolinggo 53.14 0.00 53.14 34 Kota Pasuruan 58.08 0.00 58.08 35 Kota Mojokerto 40.16 0.00 40.16 36 Kota Madiun 64.49 12.08 52.41 37 Kota Surabaya *) 0.00 0.00 0.00 38 Kota Batu 140.46 0.00 140.46 JUMLAH 11.151,06 1.171,73 9.979,33 Sumber: SK Bupati/Walikota Jawa Timur Catatan keterangan *)
  3. 1.Kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK Kumuh dengan 16 parameter (sesuai Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018);
  4. 2.Luasan kumuh target berdasarkan SK Kumuh dan merupakan sisa kumuh akhir tahun 2019 Catatan keterangan **) : Status data per 31 Desember 2020 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.2.2.1.5.1 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud Saat ini mulai banyak bermunculan isu yang dapat mengancam persatuan bangsa berkembang di masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu mengambil tindakan yang mengarah ke arah fasilitasi terhadap integrasi bangsa, mencegah disintregrasi bangsa yang mengedepankan pemberdayaan. Poleksosbud (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek yang bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran dan efektifitas pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga yaitu dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan kualitas bangsa secara menyeluruh. Tabel 2.76 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud 71,00 89,79 67,77 80,42 74,83 Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Persentase perkembangan kejadian poleksosbud merupakan perbandingan antara jumlah kejadian terkait poleksosbud pada tahun berjalan (n) dengan jumlah kejadian terkait poleksosbud tahun sebelumnya (n-1). Pada tahun 2017 dan 2019 persentase menunjukkan kenaikan dibandingkan 1 (satu) tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kejadian terkait poleksosbud tahun tersebut masih mengalami penurunan namun tidak signifikan dari tahun sebelumnya. Dari rentang tahun 2016-2020 kejadian-kejadian poleksosbud tiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan persentase kejadian yang setiap tahunnya tidak melebihi 100% dan selalu mengalami penurunan sehingga menunjukkan keberhasilan Bakesbangpol dalam menekan kejadian poleksosbud di Jawa Timur tiap tahunnya. 2.2.2.1.5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Dalam menjalankan tupoksinya salah satu indikator tujuan yang digunakan oleh Satpol PP adalah Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Hal tersebut dapat diketahui melalui pengukuran Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tiap tahun. Sebagai indikator baru, Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2019 sebesar 4,61 persen dan tahun 2020 sebesar 4,97 persen. Tabel 2.77 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Indikator Tahun 2019 2020 Perda dan Perkada yang Ditegakkan 4,61 4,97 Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur 2.2.2.1.5.3 Persentase Tindakan Preventif Persentase tindakan preventif merupakan indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan khusunya dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam upaya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan berbagai upaya mulai dari pengarahan, pembinaan, preventif hingga penindakan. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2019, persentase tindakan preventif merupakan salah satu indikator yang diukur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa realisasi indikator tersebut pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 5 persen. Tabel 2.78 Persentase Tindakan Preventif Indikator Tahun 2019 2020 Persentase Tindakan Preventif 5 5 Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur 2.2.2.1.5.4 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang Terlatih Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur adalah terwujudnya peran Satlinmas dan masyarakat dalam PAM Swakarsa dan deteksi dini daerah rawan bencana. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan pengukuran terhadap persentase anggota satlinmas dan masyarakat yang terlatih sehingga kedepannya dapat dirumuskan strategi peningkatan peran terhadap PAM Swakarsa dan deteksi dini daerah rawan bencana. Pada tahun 2019 Jumlah anggota Satlinmas dan masyarakat yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana, PAM Swakarsa serta penanggulangan kebakaran sebesar 850 orang atau 7,08 persen dari keseluruhan. Tabel 2.79 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang Terlatih Indikator Tahun 2019 2020 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang Terlatih 7,08 4,40 Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2020 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang Terlatih mengalami penurunan menjadi 4,4 dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan simulasi yang telah direncanakan. Keadaan pandemi Covid-19 berdampak juga pada dilarangnya kegiatan yang mengundang kerumunan masa, seperti pelatihan dan simulasi. 2.2.2.1.5.5 Persentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Persentase Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat adalah salah satu indikator baru yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real kegiatan dengan target /rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang berhubungan erat dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.Dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah meliputi Pelayanan dalam hal antara lain : - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi. Namun pada pelaksanaan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengukur kualitas pelayanan. Salah satu barometer yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan indikator “Persentase Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat”. Melalui Indikator ini diharapkan Satuan Polisi Pampong Praja dapat memperbaiki kinerja pelayanan disetiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan kinerja urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di Jawa Timur disetiap tahunnya. 2.2.2.1.5.6 Indeks Kapasitas Bencana Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Selain itu kapasitas daerah juga harus melihat kepada tatanan pada skala internasional, yaitu Kerangka Aksi Hyogo (KAH) sebagai salah satu acuan dasar pembangunan kapasitas. KAH merupakan kesepakatan oleh 160 negara untuk mengarustamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Tabel 2.80 Indeks Kapasitas Bencana Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Indeks Kapasitas Bencana 0,49 0,54 0,57 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Sampai dengan tahun 2019 Indeks Kapasitas Bencana Provinsi Jawa Timur berada pada angka 0,54 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,57. Klasifikasi Indeks Kapasitas adalah sebagai berikut
  5. 1.Rendah : < 0,33
  6. 2.Sedang : 0,33 – 0,66
  7. 3.Tinggi : > 0,66 Kenaikan capaian Indeks Kapasitas Daerah tersebut antara lain dipengaruhi oleh pemenuhan 7 (tujuh) priotritas indeks kapasitas daerah antara lain perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Selanjutnya upaya – upaya melalui program terkait kebencanaan di Provinsi Jawa Timur yang menjadi bagian dari Misi-4 RPJMD Provinsi, diharapkan akan dapat meningkatkan indeks kapasitas bencana dan selanjutnya akan menurunkan angka indeks resiko bencana. 2.2.2.1.5.7 Desa Tangguh Bencana Pembentukan desa tangguh bencana pada desa rawan bencana bertujuan untuk mengurangi resiko bencana dengan pendekatan kepada masyarakat. Pembentukan desa tangguh bencana setiap tahunnya meningkat dalam rentang 2016-2019, dan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 599 desa rawan bencana telah ditingkatkan menjadi desa tangguh bencana dan dan pada tahun 2020 bertambah 39 desa menjadi 662 desa tangguh bencana. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain : penyusunan kajian resiko dan rencana aksi, pembantukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) level Desa, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Evakuasi dan peringatan dini serta pembekalan dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), Dapur Umum (DU) dan Rescue Dasar. Tabel 2.81 Desa Tangguh Bencana di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Desa Tangguh Bencana 258 392 556 599 662 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Sosial 2.2.2.1.6.1 Persentase PMKS yang Mandiri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dewasa ini masalah PMKS khususnya anak jalanan, gepeng, gelandangan psikotik dan WTS kesemuanya membutuhkan perhatian yang intensif dan segera agar tidak berkembang makin mencemaskan. Sejak situasi krisis, perkembangan PMKS jalanan yakni anak jalanan, gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis, dan Wanita Tuna Susila atau PSK (Pekerja Seks Komersial) secara kualitatif semakin mengkhawatirkan. PMKS jalanan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik satu-dua daerah saja. Tabel 2.82 Persentase PMKS yang Mandiri Indikator Tahun 2018 2019 2020 Persentase PMKS yang Mandiri 1,19 1,20 1,26 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2018, Persentase PMKS yang Mandiri di Jawa Timur sebesar 1,19 persen dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 1,20 persen. Tahun 2020 persentase PMKS Mandiri mengalami kenaikan 0,06 poin persen menjadi 1,26 persen. Untuk mendukung program pemerintah penanganan PMKS yang inklusif, selain kebijakan kesejahteraan, juga diarahkan kepada kemandirian PMKS. Dari kebijakan ini diharapkan PMKS dapat keluar dari beban kemiskinan. Kemandirian PMKS dapat dilakukan melalui pemberdayaan sosial, pelatihan dan keterampilan, permodalan dan dukungan lingkungan sosial yang kondusif. 2.2.2.1.6.2 Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tertuang bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada tahun 2019, penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 menjadi 1,25 persen. Sedangkan pada tahun 2020 penurunan jumlah PMKS mengalami kenaikan sebesar 0,07 poin persen menjadi 1,32 persen. Berbagai Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan PMKS antara lain dengan memberikan pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PMKS dapat hidup secara normal. Tabel 2.83 Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1,25 1,30 1,41 1,25 1,32 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2.2.2.1.6.3 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Pulihnya Keberfungsian Sosial PMKS Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pencapaian Visi terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak bagi semua lapisan masyarakat, termasuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan ketelantaran, baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketuna-sosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS bermanfaat untuk memnugi kebutuhan dasar mereka. Adapun proses mengembalikan fungsi sosial PMK secara berkelanjutan merupakan arah penting untuk pelayanan bagi PMKS. Oleh karena itu pada tahun 2019, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggunakan indikator persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pulihnya keberfungsian sosial PMKS dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100 persen. Sedangkan pada tahun 2020 persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pilihnya keberfungsian sosial juga terealisasi 100 persen. Tabel 2.84 Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indikator Tahun 2019 2020 Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 100 100 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2.2.2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66,14 68,78 69,56 69,61 70,33 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2020 sebanyak 22,26 juta orang, naik 396 ribu orang dibanding Agustus 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2020, sebanyak 20,96 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan sebanyak 1,30 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja berkurang 70 ribu orang dan penganggur bertambah sekitar 466 ribu orang akibat dampak pandemi Covid-19. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 70,33 persen, meningkat 0,72 persen poin dibanding setahun yang lalu. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.2.2.2.2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyak hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi. Tabel 2.86 Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Pemberdayaan Gender 69,06 69,37 69,71 73,04 73,03 Sumber : BPS RI Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 69,06, kemudian meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2019 sebesar 73,04. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi ekonomi atau pendapatan bagi perempuan. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya peran aktif perempuan di Jatim dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurun sebesar 0,01 poin menjadi 73,03. 2.2.2.2.2.2 Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak tersebut telah dilaksanakan dengan optimal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diketahui dari persentase penanganan anak korban kekerasan yang mencapai 100 persen pada tahun 2019 dan 2020. Tabel 2.87 Persentase Penanganan Anak Korban Kekeran Indikator Tahun 2019 2020 Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan 100 100 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan 2.2.2.2.2.3 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan. Tabel 2.88 Indeks Perlindungan anak Provinsi Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 67,93 71,8 71,8 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuann Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jawa Timur sebesar 71,8 pada tahun 2019, meningkat 3,87 (5,7 persen) dari tahun 2018, dan di atas nilai nasional 66,29 dengan pertumbuhannya 3,54 (5,6 persen). Hal ini menggambarkan upaya perlindungan anak yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus anak. Pangan 2.2.2.2.3.1 Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stok/cadangan pangan Nasional. Sebagai Provinsi lumbung pangan, Jawa Timur masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dipenuhi dari 3 (tiga) sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati berbagai tingkatan yang secara hirarkhis mencakup rumah tangga, regional (kabupaten, kota, provinsi) dan nasional. Tabel 2.89 Ketersediaan Pangan di Jawa Timur (Ton) Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
8. a.Beras 7.497.526 7.975.352 6.002.140 5.503.726 5.618.101
9. b.Jagung 5.425.180 5.638.374 5.798.473 5.923.567 6.131.163
10. c.Kedelai 316.390 268.142 225.987 110.666 344.998 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Ketersediaan beras di Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 5.618.101 ton, selanjutnya Jagung sebesar 6.131.163 ton, dan Kedelai sebesar 344.998 ton. Persentase pertumbuhan produksi perkomoditas tahun 2020, sebesar 0,9 persen menurun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,69 persen. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan. 2.2.2.2.3.2 Pola Pangan Harapan (PPH) Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Tabel 2.90 Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Pola Pangan Harapan (PPH) 83,4 84,8 85,0 92,5 91,2 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur PPH Jawa Timur mencapai 83,4 pada tahun 2016, kemudian terus meningkat hingga tahun 2019, yaitu masing-masing 84,8 (2017); 85 (2018); dan 92,5 (2019), namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 91,2. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian PPH. Pertanahan Pelaksanaan urusan pertanahan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 melalui program penatagunaan tanah. Dari pelaksanaan program tersebut, telah dihasilkan dokumen rencana penggunaan lahan yang tersusun. Pada tahun 2022 – 2024 urusan pertanahan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui beberapa program yaitu Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; dan Program Penatagunaan Tanah. Kinerja urusan pertanahan diukur melalui indikator persentase kasus sengketa yang termediasi. Indikator tersebut merupakan cerminan dari terlaksananya Urusan Bidang Pertanahan dimana pemerintah provinsi menerima permohonan kasus sengketa yang selanjutnya dapat dilakukan mediasi. Adapun definisi operasional indikator persentase kasus sengketa yang termediasi adalah sebagai berikut: Terhitung sejak Bulan Januari hingga Juni 2021 terdapat kurang lebih 20 kasus yang perlu fasilitasi berupa mediasi, sehingga rata-rata setiap bulannya terdapat 3 (tiga) kasus yang perlu difasilitasi. Oleh karena pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan tersebut baru dimulai sejak tahun 2021, belum dapat diinformasikan data terkait capaian Tingkat Pengurangan Sengketa Tanah di Jawa Timur. Lingkungan Hidup 2.2.2.2.5.1 Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan nilai yang mencerminkan kondisi kualitas air berdasarkan kompilasi hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ. IKA diperoleh dari hasil perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform menggunakan Indeks Pencemaran (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Status mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar berat, sedang, ringan, atau kondisi baik (memenuhi baku mutu) pada suatu sumber air dalam waktu tertentu. Transformasi nilai IP ke dalam IKA dilakukan dengan mengalikan bobot nilai IP dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Tabel 2.91 Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Air (IKA) 50,75 52,77 52,96 56,13 56,13 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur x 100% Persentase kasus sengketa yang termediasi Jumlah Sengketa/ Konflik/ Perkara yang telah dilakukan mediasi pada tahun n Jumlah sengketa/ konflik/ perkara yang harus dimediasi = Berdasarkan Tabel 2.91 diketahui bahwa nilai IKA Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung meningkat, yaitu dimulai Tahun 2016 – 2019 sedangkan untuk Tahun 2020 capaian IKA tetap atau sama dengan Tahun 2020. IKA yang cenderung tetap di Tahun 2020 tidak terlepas dari upaya pengendalian pencemaran kualitas air yang secara konsisten dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik melalui kegiatan pemantauan kualitas air, pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan lainnya terkait pengelolaan badan air. 2.2.2.2.5.2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Penurunan kualitas udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang saat ini juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur khususnya pada wilayah perkotaan. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi fosil merupakan faktor pemicu terjadinya penurunan kualitas udara. Di sisi lain, pengelolaan sampah di Jawa Timur yang sebagian besar belum menggunakan sistem sanitary landfill (30%) dan masih menggunakan sistem controled landfill (55%), open dumping (15%) serta dengan cara pembakaran langsung yang biasanya dilakukan oleh masyarakat juga merupakan pemicu adanya penurunan kualitas udara karena berpotensi mengemisikan CO2, N2O dan CH4. Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas udara ambien dengan baku mutu udara yang ada. Udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya sedangkan baku mutu udara ambien merupakan ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Pemerintah menetapkan baku mutu udara ambien sebagai batas maksimum kualitas udara ambien yang diperbolehkan di seluruh kawasan dan untuk mencegah pencemaran udara dalam rangka pengendalian pencemaran udara nasional. IKU dihitung berdasarkan rata-rata hasil pemantauan parameter SO2 dan NO2 pada ke 4 (empat) lokasi sampling, yaitu transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran. Tabel 2.92 Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Udara (IKU) 90,09 85,49 83,50 83,32 84,59 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai IKU Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu tahun 2016 – 2017 cenderung menurun sedangkan pada kurun waktu Tahun 2018 – 2020 cenderung meningkat. Peningkatan IKU di Tahun 2020 turut dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi usaha/kegiatan yang bergerak di sektor industri, perhotelan, pariwisata, dan usaha lainnya pada kondisi Pandemi COVID-19. Selain itu, melalui kebijakan PSBB yang di dalamnya memuat kegiatan Work From Home (WFH) serta School From Home (SFH) sehingga mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat di luar rumah dan menurunkan laju transportasi. 2.2.2.2.5.3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Hutan dan lahan merupakan salah satu media lingkungan yang juga tidak terlepas dari permasalahan lingkungan. Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan hasil pengintegrasian antara Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) namun karena Provinsi Jawa Timur tidak memiliki lahan gambut, maka perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu dalam rangka melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada area tutupan lahan tersebut. Tabel 2.93 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Lahan (IKL) 61,40 62,02 63,56 63,16 63,72 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai IKL Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung fluktuatif namun secara khusus pada Tahun 2020 IKL cenderung mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun
  1. 2019.Peningkatan IKL diperoleh seiring dengan meningkatnya jumlah luasan tutupan lahan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada kawasan hutan maupun luar kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan para stakeholder terkait baik Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, swasta, maupun masyarakat. 2.2.2.2.5.4 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Laut merupakan sumber daya alam memiliki peran besar dalam mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhuk hidup lainnya. Laut memiliki fungsi ekologi, ekonomi, serta sosial dalam kehidupan manusia termasuk diantaranya sebagai sumber pangan atas sumber daya perikanan yang ada di dalamnya serta sebagai pengatur iklim di bumi agar suhu di bumi tidak terlalu dingin. Di sisi lain tekanan terhadap laut sampai dengan saat juga tidak dapat dihindarkan dengan adanya pengambilan sumber daya perikanan secara berlebihan serta pencemaran oleh limbah industri, domestik dan sampah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan laut dari tindakan pencemaran dan pengerusakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024 terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH, diantaranya dengan adanya penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Hal ini dalam rangka mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya diperlukan di daratan tetapi juga di lautan. IKAL dihitung berdasarkan kompilasi hasil pemantauan terhadap kualitas air yang dtinjau dari 5 (lima) parameter, yaitu TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat. Dalam rangka mendukung IKLH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur, maka IKAL ditetapkan sebagai indikator baru dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dan akan mulai dilaksanakan perhitungan target dan capaiannya mulai pada Tahun 2021. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2.2.2.2.6.1 Persentase Penduduk Ber KTP Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas bukti diri resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain sebagai dokumen identitas diri, KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi ke beberapa tempat resmi yang membutuhkan identitas asli setempat. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Tabel 2.94 Persentase penduduk ber KTP di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Penduduk ber KTP 92,82 98,36 99,98 99,47 99,95 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur penerapan e-KTP sudah meliputi 38 Kabupaten/Kota. Hasil perekaman KTP elektronik di 38 Kabupaten/Kota terus menunjukkan peningkatan meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan denga tahun 2019 uyakni sebesar 99,95 persen. Peningkatan kepemilikan e-KTP selama empat tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan e-KTP hal ini ditandai dengan meningkatnya perekaman jumlah e-KTP dari tahun ke tahun. Selain itu, saat ini pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat mengurusnya di kantor kecamatan setempat. 2.2.2.2.6.2 Persentase Data Penduduk yang Akurat Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, DP3AK Provinsi Jawa Timur harus menyiapkan bahan pengolahan data serta bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi sebagai upaya pengendalian penduduk. Persentase data penduduk yang akurat merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data kependudukan dikarenakan hal ini berkaitan erat dengan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya pengendalian penduduk. Berdasarkan perhitungan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 diketahui bahwa persentase data penduduk yang akurat yang dimiliki oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur mencapai 99,47 persen dan meningklat menjadi 99,95 persen. Tabel 2.95 Persentase Data Penduduk yang Akurat Indikator Tahun 2019 2020 Persentase Data Penduduk yang Akurat 99,47 99,95 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.2.2.2.7.1 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tabel 2.96 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Pedesaan 15,83 15,58 15,21 14,16 15,16 Perkotaan 7,91 7,13 6,97 6,77 8,37 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Persentase penduduk miskin di Jawa Timur jika ditinjau menurut daerah, wilayah pedesaan persentase penduduk miskinnya cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Namun kenaikan penduduk miskin pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019, yakni meningkat sebesar 1,6 persen sedangkan di daerah pedesaan meningkat sebesar 1 persen. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan baik di pedesaan maupun perkotaan. 2.2.2.2.7.2 Persentase Desa Mandiri Salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Penurunan Angka Kemiskinan. Untuk mendukung penurunan angka kemiskinan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim melalui Sasaran Indikator Kinerja Daerah yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan memasang target kinerja persentase Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dalam RPJMD tahun 2019 - 2024. Namun sampai dengan pada tahun 2020, desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur hanya 1 desa, hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam mengurangi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Oleh karena itu, mulai tahun 2021 indikator persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal diganti dengan persentase desa mandiri. Tabel 2.97 Persentase Desa Mandiri Indikator Tahun 2018 2019 2020 Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal 21,46 4,687 0,013 Persentase Desa Mandiri 0,89 2,21 4,3 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Sebagai kondisi awal target kinerja mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018 yaitu jumlah Desa Mandiri sejumlah 69 Desa atau sebesar 0,89 persen, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 2,21 persen dan 4,3 persen pada tahun 2020. Melalui RPJMD Perubahan Th 2019 – 2024, Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berencana menargetkan peningkatna Desa Mandiri setiap tahun sebesar 162 desa, sehingga target keseluruhan penurunan Desa Mandiri sejumlah 981 Desa. Adapun metode Dinas PMD Prov Jatim dalam peningkatan Desa Mandiri adalah : a) Memfokuskan sebagian besar sasaran kegiatan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri; b) Optimalisasi Dana Desa difokuskan pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri; c) Intervensi Program Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan difokuskan pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri; dan d) Mensosialisasikan Pembentukan / Peningkatan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa khusus pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri. Pengendalian Penduduk dan KB 2.2.2.2.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Tabel 2.98 Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Laju pertumbuhan penduduk 0,58 0,56 0,53 0,50 2,44 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur selama periode 2016-2019 terus menunjukkan penurunan, yaitu dari 0,58 tahun 2016 menjadi 0,50 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa program Keluarga Berencana/KB di Jawa Timur di periode tersebut cukup terkendali. Namun pada tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan menjadi 2,44 sehingga perlu dilakukan program Keluarga berencana perlu untuk digalakkan kembali. 2.2.2.2.8.2 Cakupan KB Aktif/CPR (%) Keluarga berencana merupakan sebuah program pemerintah yang dicanangkan untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Sementara itu, Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan satu cara atau alat kontrasepsi. Tabel 2.99 Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Cakupan KB aktif 76.83 76,21 76,17 75,72 75,69 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim Perkembangan Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur pada tahun 2016 adalah sebesar 76,83 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 75,72 persen, hal ini disebabkan kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat takut mendatangi tempat pelayanan KB, masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya menggunakan alat kontrasepsi, namun belum yakin terhadap kontrasepsi modern sehingga lebih memilih kontrasepsi tradisional. Hal ini juga dikarenakan kurangnya rasio PKB/PLKB terhadap desa/kelurahan dalam binaan kinerjanya untuk melakukan KIE. meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program KB. 2.2.2.2.8.3 Persentase Drop Out KB Pembangunan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jawa Timur dilaksanakan Mengendalikan kuantitas meningkatkan kualitas dan mengatur persebaran agar penduduk tumbuh seimbang sesuai kemampuan daya dukung lahan dan lingkungan. Beberapa indikator kinerja Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaporkan sebagai berikut: Tabel 2.100 Jumlah Drop Out KB di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Drop Out KB - 14,86 16,34 16,45 13,46 Sumber : Radalgram BKKBN Dalam menurunkan ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi KB (DO) dalam tiga tahun menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 14,86 (tahun 2017); 16,34 (tahun 2018); dan 16,45 (tahun 2019). Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 13,46 persen, hal ini mengindikasikan kesadaran masyarakat rendah untuk ber KB. Penurunan ini sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 yang meningkat. 2.2.2.2.8.4 Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Un-met need) Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (un-met need) dari tahun ke tahun menunjukkan trend angka penurunan, yaitu masing-masing 10,48 persen (tahun 2016); 10,45 persen (tahun 2017); 10,02 (tahun 2018). Sedangkan pada tahun 2019, sedikit mengalami kenaikan menjadi 10,03. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya semakin tingginya rasio antara jumlah desa dan Petugas Penyuluh KB pada tahun 2019 tercatat hanya terpenuhi 30,61 persen atau dengan perbandingan Jumlah Desa di Jawa Timur ada 8.513 sedangkan jumlah PLKB sebanyak 2.606 orang. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 9,53 persen karena kesadaran masyarakat yang tinggi untuk ber KB. Tabel 2.101 Persentase Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (un-met need) di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (un-met need) 10,48 10,45 10,02 10.03 9,53 Sumber : Radalgram BKKBN 2.2.2.2.8.5 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR) Angka kelahiran menurut kelompok umur menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh wanita kelompok umur tertentu antara 15-49 tahun. Angka ini biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur tersebut. Pada tahun 2019 ASFR Jawa Timur 30,35, artinya wanita yang berusia 15- 49 tahun, dalam satu tahun rata-rata akan melahirkan 0,030 bayi (30 kelahiran untuk setiap 1000 wanita). Secara umum rata-rata kelahiran untuk setiap kelompok umur ibu menurun, walau dengan tingkat penurunan yang berbeda karena Pandemi Covid-19 menyebabkan tingginya tingkat kelahiran (Baby Boom). Tabel 2.102 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR) di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR) 48 33 30 30,35 31 Sumber : Radalgram BKKBN 2.2.2.2.8.6 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) adalah prosentase jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu kontrasepsi modern (IUD, Implant, Vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, Sutik, Pil dan Kondom). Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2020 dengan capaian 65,24 persen yang bersumber dari BKKBN Jawa Timur. Perhubungan 2.2.2.2.9.1 Indeks Aksesibilitas Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 TAHUN 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam Sistranas adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti Aksesibilitas Tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain dengan perbandingan antara panjang dan kapasitas jaringan transportasi dengan luas wilayah yang dilayani. Indikator Indeks Aksesibilitas di Provinsi Jawa Timur merupakan agregat dari indikator layanan pada seluruh sektor perhubungan meliputi pelayanan gkutan jalan, pelayanan angkutan kereta api, pelayanan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), pelayanan angkutan laut dan pelayanan angkutan udara. Pada tahun 2018, Indeks Aksebilitas di Jawa Timur sebesar 51,8 dan meningkat menjadi 51,9 pada tahun 2019. Pada Tahun 2020, Indeks Aksesibilitas meningkat dari capaian tahun sebelumnya menjadi 51,27. Pada perubahan RPJMD Tahun 20219-2024 Provinsi Jawa Timur, pengukuran indikator Indeks Aksesibilitas menggunakan formulasi baru, yang merupakan agregat indikator yang menjadi layanan pada sektor Perhubungan, yaitu pada Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Pada pengukuran indikator baru merupakan keterhubungan moda yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tabel 2.103 Indeks Aksesibilitas Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Indeks Aksesibilitas 51,8 51,9 51,27 52,52* Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Ket. *) : menggunakan metode perhitungan baru
11. a.Pelayanan Angkutan Jalan Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan jalan disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan angkutan jalan yaitu (1) banyaknya terminal tipe B per 1000 Km2 luas daratan Jawa Timur dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan fasilitas di terminal tipe B terhadap kondisi optimal. Sebagai implementasi dari UU 23 tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat pelimpahan kewenangan penanganan terminal tipe B dari Kabupaten/Kota, saat ini jumlah terminal tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 27 Terminal Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di terminal tipe B, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan modernisasi pelayanan sehingga kualitas pelayanan diharapkan bisa setara dengan bandar udara. Pembenahan dilakukan secara bertahap terhadap 5 terminal (Anjuk Ladang Nganjuk, Kertajaya Mojokerto, Bunder Gresik, Maospati Magetan dan Brawijaya Banyuwangi) yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2021, dan akan dilanjutkan pada terminal-terminal lainnya. Berikut daftar Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur : Tabel 2.104 Terminal Tipe No NAMA TERMINAL Lokasi No NAMA TERMINAL Lokasi 1 Terminal Larangan Sidoarjo 15 Terminal Betek Bojonegoro 2 Terminal Bunder Gresik 16 Terminal Caruban Madiun 3 Terminal Bangkalan Bangkalan 17 Terminal Maospati Magetan 4 Terminal Ronggosukowati Pamekasan 18 Terminal Magetan Magetan 5 Terminal Trunojoyo Sampang 19 Terminal Ngadirojo Pacitan 6 Terminal Kertajaya Mojokerto 20 Terminal Untung Suropati Pasuruan 7 Terminal Hamid Rusdi Malang 21 Terminal Minak Koncar Lumajang 8 Terminal Landungsari Malang 22 Terminal Ambulu Jember 9 Terminal Batu Batu 23 Terminal Arjasa Jember 10 Terminal Anjuk Ladang Nganjuk 24 Terminal Bondowoso Bondowoso 11 Terminal Kesamben Blitar 25 Terminal Brawijaya Banyuwangi 12 Terminal Lamongan Lamongan 26 Terminal Situbondo Situbondo 13 Terminal Padangan Bojonegoro 27 Terminal Kepuhsari Jombang 14 Terminal Temayang Bojonegoro Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan dari tahun ke tahun terus dilakukan penambahan pemasangan untuk memenuhi kondisi jalan yang berkeselamatan. Pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan merupakan upaya untuk menekan tingginya tingkat kejadian kecelakaan pada transportasi jalan dan pada perlintasan sebidang perkeretaapian di Jawa Timur. Pada tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas jalan mencapai 26.454 kejadian dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 21.216 kejadian. Sedangkan jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang pada tahun 2016 sebanyak 31 kejadian, tahun 2017 sebanyak 54 kejadian, tahun 2018 sebanyak 47 kejadian, tahun 2019 sebanyak 39 kejadian dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 38 kejadian. Tabel 2.105 Jumlah kejadian kecelakaan transportasi darat Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas jalan 23.016 24.563 20.791 26.454 21.216 Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang 31 54 47 39 38 Sumber : Polda Jawa Timur Penyebab kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang perkeretaapian diantaranya karena masih banyak perlintasan resmi tidak dijaga yaitu sebanyak 911 (52,3%) dari total 1742 perlintasan resmi yang ada di Jawa Timur. Data rata-rata persentase pemenuhan kelengkapan fasilitas pada tahun 2016 fasilitas pelengkap jalan baru terpenuhi sebanyak 42,83 persen, tahun 2017 menjadi 53,83, tahun 2019 menjadi 71,16 persen. Pada tahun 2020 capaiannya adalah 44,92 persen, mengalami penurunan dikarenakan adanya Re-focusing Anggaran akibat Pandemi Covid-19. Tabel 2.106 Rata-rata persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata persentase fasilitas kelengkapan jalan terpasang 42,83 53,83 62,19 71,16 44,92 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
12. b.Pelayanan Angkutan Perkeretaapian Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan perkeretaapian disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya stasiun kereta api per 1000 Km2 luas daratan dan (2) panjang jalur rel per 1000 Km2 luas daratan Jumlah Stasiun KA yang aktif saat ini sebanyak 120 buah, sedangkan panjang lintas jalur KA adalah 910 KM, dimana 298 Km diantaranya merupakan jalur ganda (double track) yaitu pada lintas utara Surabaya – Bojonegoro sepanjang 133 Km yang telah beroperasi sejak tahun 2014 dan mampu meningkatkan kapasitas perjalanan kereta api dari 56 perjalanan KA per hari menjadi 112 perjalanan KA perhari, serta jalur ganda (double track) lintas selatan Madiun – Mojokerto sepanjang 165 KM yang telah beroperasi sejak Oktober 2020, Saat ini sedang dilakukan proses pembangunan jalur ganda lanjutan pada lintas selatan Mojokerto – Sepanjang – Wonokromo sepanjang 40 KM yang diharapkan dapat selesai dan beroperasi pada tahun 2023, nantinya jalur ini dapat meningkatkan kapasitas perjalanan kereta api dari 42 KA per hari menjadi 84 KA per hari. Pembangunan jalur ganda selanjutnya adalah pada lintas timur Surabaya – Banyuwangi dan lintas lingkar Bangil – Malang – Blitar – Kertosono
13. c.Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan SDP disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya trayek penyeberangan antar pelabuhan per 1000 Km2 luas perairan dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan pelabuhan penyeberangan terhadap kondisi optimal. Banyaknya trayek penyeberangan di Jawa Timur dengan lintas pelayanan dalam provinsi yaitu Paciran-Bawean, Gresik-Bawean, Ujung-Kamal, Jangkar- Kalianget, Kalianget-Sapudi, Sapudi-Raas, Jangkar-Raas, Probolinggo-Pamekasan, Kalianget-Kangean, Jangkar-Kangean. Selain itu ada beberapa trayek penyeberangan lintas antar provinsi yaitu Paciran-Bahaur (Kalimantan Tengah), Surabaya-kalimantan, Surabaya-Sulawesi, Surabaya-Lembar, Ketapang-Lembar dan Ketapang-Gilimanuk. Saat ini sedang dalam proses pembukaan trayek penyeberangan baru lintas Jangkar-Lembar. Beberapa pelabuhan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu Paciran, Bawean, Jangkar, dan Ketapang.
14. d.Pelayanan Angkutan Laut Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan laut disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya pelabuhan laut per 1000 Km2 luas perairan dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan pelabuhan laut terhadap kondisi optimal. Ketetapan tentang pelabuhan laut di Jawa Timur tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang terdiri dari Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal. Beberapa pelabuhan yang sudah beroperasi dan sedang dikembangkan kualitas pelayanannya antara lain pelabuhan Brondong, Probolinggo, Boom Banyuwangi, Gili Ketapang, Gili Mandangin, Gili Raja dan Gili Genting. Sedangkan pelabuhan Prigi saat ini masih dalam proses pembangunan, diharapkan tahun 2021 sudah dapat beroperasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pembagian kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pelabuhan pengumpan Regional. Terdapat 14 pelabuhan pengumpan regional yang telah beroperasional di Jawa Timur, namun untuk pengelolaannya masih menunggu Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) pelabuhan regional dari Kementerian Perhubungan. Tabel 2.107 Pelabuhan Regional di Jawa Timur No Kab/ Kota Pelabuhan
  1. 1.Kab. Bangkalan Telaga Biru
  2. 2.Kab. Banyuwangi Ketapang, Boom
  3. 3.Kab. Gresik Bawean
  4. 4.Kab. Lamongan Brondong
  5. 5.Kab. Pamekasan Branta
  6. 6.Kab. Pasuruan Pasuruan
  7. 7.Kab. Sampang Sampang No Kab/ Kota Pelabuhan
  8. 8.Kab. Situbondo Panarukan
  9. 9.Kab. Sumenep Kalianget, Masalembu, Sapudi, Sapeken, Kangean Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
15. e.Pelayanan Angkutan Udara Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan udara disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya bandar udara per 1000 KM2 luas wilayah (daratan dan perairan) dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan bandar udara terhadap kondisi optimal Di Provinsi Jawa Timur terdapat 6 bandar udara yang melayani penerbangan sipil yaitu bandara Juanda Surabaya, Abd. Saleh Malang, Banyuwangi, Notohadi Negoro Jember, Trunojoyo Sumenep dan harun Tohir Bawean Gresik. Selain 6 bandara tersebut, sedang dipersiapkan untuk pengoperasian bandara pagerungan (dalam proses pengurusan ijin operasional di Ditjen Perhubungan Udara) dan bandara Kangean dan Masalembu (dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi). Provinsi Jawa Timur adalah satu-satunya pemerintah daerah yang mengelola bandar udara yaitu bandara Abd. Saleh Malang, dengan 14 slot penerbangan per hari. Arus penumpang di bandar udara Abdulrachman Saleh dari tahun ketahun terus menunjukkan peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2016 jumlah penumpang bandara tercatat sebanyak 859.842 orang dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 893.813 orang, disisi lain kenaikan penumpang ini tidak diikuti dengan pengembangan sarana prasarana bandara. Namun pada tahun 2020 menurun menjadi 282.481 orang dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah selama pandemi Covid-19. Dalam perencanaannya terminal Abdulrachman Saleh direncana hanya untuk menampung 250 ribu/ tahun, hal ini yang menyebabkan layanan bandara Abdulrahman Saleh mengalami over capacity. Saat ini sedang dipersiapkan upaya peningkatan kapasitas pelayanan dengan rencana perpanjangan runway dan penbangunan terminal terintegrasi. Tabel 2.108 Arus Penumpang Bandara Abdulrahman Saleh Jumlah penumpang (Orang) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 - Berangkat 433.957 554.180 671.813 452.594 148.531 - Datang 425.885 538.281 661.050 441.219 133.950 JUMLAH 859.842 1.092.461 1.332.863 893.813 282.481 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 2.2.2.2.9.2 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Kategori sub sektor transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain. Tabel 2.109 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jatim Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB 3,38 3,43 3,43 3,43 2,98 - Sub Kategori Transportasi (Angkutan Laut) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 - Sub Kategori Transportasi (Angkutan Udara) 0,96 0,95 0,94 0,88 0,5 - Sub Kategori Transportasi (Angkutan Penyebrangan) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 - Sub Kategori Transportasi (Angkutan Darat) 0,96 1,01 1,02 1,06 1,02 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Peningkatan ini mencerminkan sub sektor transportasi memiliki peran vital sebagai jasa pelayanan bagi mobilitas ekonomi di Jawa Timur. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 2,98 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi sektor transportasi di Jawa Timur. Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap sektor transportasi dikarenakan menjadi faktor penyebab adanya keterbatasan mobilitas masyarakat, pemberlakuan pengetatan pelayanan transportasi seperti adanya syarat rapid maupun swab test, pembatasan perjalanan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa setiap sub kategori transportasi mengalami penurunan, baik sub kategori darat, laut, maupun udara. Jika ditinjau lebih mendalam, sub sektor yang paling berkontribusi dalam penurunan PDRB sektor transportasi adalah sub sektor angkutan udara. Persentase sub kategori transportasi (angkutan udara) terhadap PDRB berbanding lurus dengan menurunnya jumlah penumpang transportasi udara. Hal ini dikarenakan faktor mahalnya tiket angkutan udara, pengurangan frekuensi layanan, masyarakat memiliki alternatif moda yang lebih kompetitif (harga dan waktu tempuh) untuk perjalanan jarak jauh yaitu kereta api dan bus (via tol) dan adanya pandemi Covid- 19. 2.2.2.2.9.3 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan Dasar dilaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan adalah sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan implementasi terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan perubahan urusan kewenangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Unsur penilaian SKM (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik antara lain: Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan; Waktu Penyelesaian Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta Sarana dan Prasarana. Masing-masing unsur tersebut disurvey pada 11 UPT PPP LLAJ di Jawa Timur dan juga Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan masing-masing UPT PPP LLAJ tersebut. Penentuan jumlah sampel untuk analisa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menggunakan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Tabel 2.110 Rata-rata IKM terhadap Pelayanan Perhubungan Indikator Tahun 2018 2019 2020 Rata-rata IKM terhadap Pelayanan Perhubungan 83,60 79,77 81,87 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2019 terdapat penurunan rata-rata IKM terhadap pelayanan perhubungan, yakni dari angka 83,60 di tahun 2018 menjadi 79,77 di tahun 2019. Penurunan nilai IKM disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya persaingan pada jarak dekat dengan pelayanan kendaraan pribadi (R2), dan layanan angkutan online yang berpengaruh pada pendapatan pengemudi sehingga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan seperti menurunnya kesadaran terhadap keselamatan dari pengemudi, kendaraan yang belum memenuhi aspek kenyamanan, keselamatan dan ketepatan waktu. Pada Tahun 2020, IKM Pelayanan Perhubungan mengalami peningkatan capaian, yaitu 81,87. Komunikasi dan Informasi Upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, atau pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan publik, tapi juga membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja. Reformasi birokrasi ini dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tabel 2.111 Indeks SPBE Indikator Tahun 2018 2019 2020 Indeks SPBE 2,92 3,10 3,40 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan Indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur , capaiannya meningkat setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar 2,92 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,4. Peningkatan di tahun 2020 ini dikarenakan pada layanan managemen perencanaan dan keuangan sudah memanfaatkan aplikasi yang terintegrasi secara Nasional, namun demikian capaian dari sisi kebijakan masih harus ditingkatkan dengan menyusun kebijakan yang mendukung kebutuhan integrasi sistem layanan dengan sistem aplikasi lain. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2.2.2.2.11.1 Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UMKM di Jawa Timur cukup signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Hasil perhitungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi sebesar 56,94%*) terhadap perekonomian Jawa Timur pada Tahun 2019. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi dan UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM pada tahun 2018 sebesar 5,5 persen dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 5,78 persen, capaian ini tidak lepas dari kinerja koperasi dan UKM selama kurun waktu 2019 yang terus menunjukkan peningkatan. Namun, pandemi covid – 19 pada tahun 2020 berdampak signifikan pada perekonomian Jawa Timur, termasuk bagi Koperasi dan UKM yang mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen pada tahun 2020. Tabel 2.112 Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020* Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM 5,86 5,69 5,50 5,78 -3,5 Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Ket, *) : Angka Sementara 2.2.2.2.11.2 Perkembangan Keragaan Koperasi di Jawa Timur Data keragaan koperasi tersebut dapat dicermati melalui dari dua sisi, yaitu kuantitas dan kinerja usaha koperasi. Dari sisi kuantitas, Jumlah Koperasi di Jawa Timur per Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebanyak 34.153 unit, dengan koperasi aktif sebanyak 24.419 unit atau 71,50 persen. Terdapat penurunan prosentase koperasi aktif sebesar 9,3% jika dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan IV Tahun 2019. Hal ini dikarenakan dampak dari adanya aturan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait keaktifan koperasi. Seiring dengan revitalisasi koperasi yang dilakukan, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota juga melakukan pemetaan kembali akan jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif sehingga terdapat 2.114 koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan sedangkan 7.512 koperasi merupakan koperasi tidak aktif tetapi belum dibubarkan karena akan dilakukan pembinaan/ restrukturisasi koperasi agar menjadi aktif kembali. Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2019, maka terjadi kenaikan 0,86 % jumlah koperasi dari 33.863 unit menjadi 34.153 unit selama satu tahun periode. Artinya terdapat pendirian 290 unit koperasi baru selama 1 tahun periode. Tabel 2.113 Keragaan Koperasi di Jawa Timur No Uraian Satuan Triwulan IV Th. 2019 Triwulan IV Th. 2020 1 Total Koperasi Unit 33.863 34.153 Koperasi Aktif Unit 26.923 24.419 Koperasi Tdk Aktif Unit 6.868 9.734 2 Koperasi bersertifikat Unit 3.917 10.493 3 Usulan Pembubaran Koperasi Unit 2.444 2.114 3 Anggota Org/Kop 4.611.091 4.560.737 4 RAT Kop 13.199 13.285 5 Manager Orang 2.615 2.870 6 Karyawan Orang 60.717 57.661 7 Modal Sendiri Rp.000 13.501.533.935 17.777.980.451 8 Modal Luar Rp.000 16.145.080.106 19.865.326.821 9 Total Asset Rp.000 29.646.614.041 37.643.307.272 10 Volume Usaha Rp.000 43.773.743.300 47.706.801.027 11 S H U Rp.000 1.398.613.457 1.568.848.465 Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk KUKM dan pengembangan jaringan serta networking KUKM Jawa Timur dilakukan fasilitasi promosi produk KUKM dengan mengikutsertakan produk KUKM ke dalam berbagai event pameran baik yang bersifat event regional, nasional maupun internasional. Pada Triwulan IV Tahun 2019, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melalui pameran dalam negeri telah memfasilitasi 255 UKM untuk mengikuti 35 (tiga puluh lima) event pameran. Dari keikutsertaan tersebut, total omset yang dihasilkan mencapai 2 milyar 96 juta 745 ribu rupiah. Rata-rata omset pameran per UKM per event adalah sebesar Rp.8.222.529,-. Nilai omset pameran berbeda-beda tergantung dari banyak stand yang difasilitasi dan lama pameran tersebut. Upaya perluasan akses pasar lainnya adalah misi dagang (Business-to-Business). yang mana di Pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) daerah tujuan misi dagang yaitu di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Bangka Belitung, Jakarta. Selain melalui pameran dan misi dagang, upaya fasilitasi pemasaran juga dilakukan melalui kemitraan baik dengan ritel modern, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), maupun dengan market place online (bukalapak, shopee, blibli), pada tahun 2020 telah difasilitasi 220 KUKM untuk bermitra dengan marketplace online tersebut. Sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas produk KUKM intervensi yang diberikan diantaranya juga dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan jenis standarisasi terdiri dari standarisasi halal, SNI, ISO dan merk. Di bidang pembiayaan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebanyak 28.337 unit atau sebesar 83% dari jumlah total koperasi di Jawa Timur. Keragaan KSP/USP/KJKS/UJKS- Koperasi di Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV Tahun 2018. Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2019, maka terjadi peningkatan jumlah KSP/ USP/ KJKS/ UJKS-Koperasi dibanding data pada periode yang sama dari Triwulan IV 2019 ke Triwulan IV Tahun 2020 yaitu sebesar 9,14%. Sedangkan untuk jumlah anggota mengalami penurunan sebesar 2,36%. Hal ini karena terdapat aturan baru yang membatasi calon anggota khususnya pada koperasi simpan pinjam. Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota tidak menurunkan semangat pengurus untuk memajukan koperasi. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan volume pinjaman sebesar 3,43% dan pertumbuhan SHU sebesar 5,96% jika dibanding data pada tahun 2019 periode yang sama. Penanaman Modal Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Perkembangan nilai realisasi investasi ditunjukkan dalam tabel berikut : Tabel 2.114 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Realisasi Penanaman Modal (trilyun Rp.) 155.04* 152.39* 155.65* - - 72,90 66,53 51,20 58,45 78,30 Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim Ket. *) : Terdapat Komponen Penananaman Modal Non Fasilitas Capaian realisasi penanaman modal di Jawa Timur tahun 2016-2020 secara umum mengalami fluktuasi dengan realisasi investasi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 78,3 triliyun. Dengan adanya penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), maka data realisasi investasi non fasilitas mulai tahun 2019 tidak tersedia sehingga realisasi investasi hanya memperhitungkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam mendukung peningkatan investasi di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh amanat Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan wilayah Jawa Timur, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, dan Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Percepatan tersebut dilakukan melalui proyek – proyek strategis yang diharapkan dapat mendukung pembangunan di Jawa Timur dengan fokus pembangunan kewilayahan. Dengan skema pendanaan proyek yang tidak terbatas pada APBN/APBD, namun juga skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) diharapkan dapat menarik investasi bagi investor baik dalam dan luar negeri sehingga terdapat peningkatan realisasi investasi. Kepemudaan dan Olahraga 2.2.2.2.13.1 Indeks Pembangunan Pemuda Pembangunan pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Penyusunan IPP mengacu pada tiga lapisan domain pembangunan pemuda, yakni pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi. Tabel 2.115 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 51,33 51,67 53,17 52,50 53,00 Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Dalam Periode 2016-2020 Indeks Pembangunan Pemuda mengalami capaian fluktuatif yaitu tahun 2016 (51,33), 2017 (51,67), 2018 (53,17), 2019 (52,50) dan 2020 (53,00). Diharapkan IPP tiap tahun meningkat sehingga diharapkan peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan dapat mempercepat keberhasilan mensejahterakan masyarakat. 2.2.2.2.13.2 Jumlah Atlet yang Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional Atlet merupakan olahragawan yang berpartisipasi dalam suatu kompetisi olahraga kompetitif. Dalam suatu pertandingan atau kompetisi kemenangan merupakan suatu kebanggaan dan prestasi serta keinginan bagi setiap orang yang mengikuti pertandingan tersebut khususnya pada pemain atau atlet. Tabel 2.116 Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional Dan Internasional Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Atlet Berprestasi Nasional Dan Internasional 1.121 1088 1085 1.300 0 Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur tahun 2018 sebanyak 1.085 orang, sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 1.088 orang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tidak ada, hanya ada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil). Walaupun pada Popwil Jawa Timur menjadi juara umum, namun olahraga yang dilombakan di Popwil lebih sedikit dibandingkan dengan Popnas. Baru di tahun 2019 jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur meningkat menjadi 1.300 orang, hal ini karena adanya penyelenggaraan Popnas tahun 2019 di Jakarta. Sedangkan tahun 2020 capaian jumlah atlet berpresrtasi tidak ada karena tidak terselenggaranya event-event olahraga yang disebabkan oleh Dampak Pandemi Covid 19 dan adanya regulasi atau surat edaran dari Kemenpora RI Nomor: 6.11.1 / MENPORA /VI/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Dalam Mendukung Keberlangsungan Pemulihan Kegiatan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup dalam Tatanan Normal Baru. Kedepannya pemerintah terus berupaya agar atlet-atlet Jawa Timur terus berprestasi di kancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. 2.2.2.2.13.3 Persentase Pemuda Wirausaha Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tabel 2.117 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri 14,57 15,03 16,34 17,83 17,92 Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Perkembangan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar 14,57 persen, naik menjadi 17,92 persen di tahun 2020. Kenaikan persentase pemuda wirausaha diharapkan dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu wujud partisipasi pemuda berperan aktif dalam pembangunan. Statistik Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan, baik itu instansi pemerintah maupun swasta/ investor. Ketersediaan dokumen statistik pada capaian tahun 2018 masih belum optimal dikarenakan urusan statistik merupakan rumpunan baru yang mulai dilaksanakan pada tahun awal tahun 2018 seiring dengan perubahan RPJMD sehingga merupakan program dan kegiatan baru pada Dinas Kominfo. Ketersediaan dokumen statistik dalam rangka mendukung Jawa Timur Smart Province yaitu Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Goverment. Tabel 2.118 Persentase Release Data Statistik Akuratyang Tepat Waktu Indikator Tahun 2019 2020 Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu 70 0,37 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur Capaian Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu pada tahun 2019 sebesar 70 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,37 persen dikarenakan adanya recofusing anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat menerbitkan buku infografis. Persandian Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Persandian memang identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai gagal. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Tabel 2.119 Persentase Informasi Persandian yang Diamankan Indikator Tahun 2017 2018 2019 2020 Persentase Informasi Persandian yang Diamankan 27,0 27,5 35,0 35,4 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur Capaian persentase informasi persandian yang diamankan selalu meningkat setiap tahunnya, dari 27 persen di tahun 2017 meningkat menajdi 35,4 persen di tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk GOV CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/KPTS/013/2020 tentang Tim Respon Insiden Keamanan Komputer Provinsi Jawa Timur, dan merupakan Provinsi pertama yang telah membentuk dan melaunching GOV CSIRT. Urusan persandian dan keamanan informasi hanya dapat mengoptimalkan pengamanan informasi elektronik dan non elektronik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan JatimProv-CSIRT yang terbentuk tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan tidak tercukupinya anggaran untuk melanjutkan lisensi pengamanan informasi tersebut dengan adanya refocusing anggaran, maka terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan antara lain: monev keamanan informasi perangkat daerah dengan indeks KAMI dan mengevaluasi kelembagaan urusan persandian dan keamanan informasi, pelatihan dan bimbingan teknis serta pelatihan peningkatan security awareness yang harus diikuti oleh Perangkat Daerah. Kebudayaan 2.2.2.2.16.1 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/ Internasional Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering melihat karya seni yang sangat beragam dan pada karya seni tersebut tak jarang kita juga telah melakukan suatu penghargaan atau penilaian pada karya seni tersebut. Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tabel 2.120 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional 22 26 22 37 1 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional pada tahun 2019 sebesar 37 penghargaan dan pada tahun 2020 hanya memperoleh 1 penghargaan. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh aspek terutama anggaran dan kegiatan, kegiatan festival tingkat nasional banyak yang ditiadakan guna mencegah penyebaran Covid-19. 2.2.2.2.16.2 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan. Keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu keperdulian terhadap cagar budaya senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya memberikan konstribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri. Pada tahun 2019, Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan sebesar 10,58 persen dan tercapai 8,87 persen pada tahun 2020. Kedepannya pemerintah daerah diharapkan terus memperhatikan cagar budaya agar kelestarianya dapat terjaga dengan baik. Tabel 2.121 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan Indikator Tahun 2018 2019 2020 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan 2 10,58 8,78 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2.2.2.2.16.3 Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan Pengertian seni secara umum adalah segala sesuatu yang dibuat manusia yang memiliku unsur keindahan yang mampu membangkitkan perasaan orang lain. Sedangkan Budaya adalah suatu cara hidup yang dapat berkembang secara bersama pada suatu kelompok orang dengan cara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi. Seni budaya merupakan suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia tentang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tabel 2.122 Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan Indikator Tahun 2018 2019 2020 Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan 5 5,3 5,99 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Indikator kinerja daerah terkait persentase seni budaya yang dilestarikan masih mengacu pada data seni budaya yang dilestarikan, data ini merupakan akumulasi dari penampilan, pagelaran dan penyajian seni budaya. Pada tahun 2020 setelah perubahan anggaran akibat pandemi Covid 19, hampir seluruh kegiatan penyelenggaraan kesenian dilaksanakan secara virtual karena kegiatan penampilan, pagelaran dan penyajian seni budaya tidak dapat dilakukan secara offline karena rawan pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2020 target persentase peningkatan seni budaya yang dilestarikan adalah 5,3 persen adalah 14 seni budaya dan tercapai sebanyak 16 seni budaya atau 5,99 persen. Mulai tahun 2021, indikator ini tidak digunakan sebagai IKD Jawa Timur dan diganti dengan indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan. Tabel 2.123 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan Indikator Tahun 2018 2019 2020 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan 5,65 5,45 7,92 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2.2.2.2.16.4 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan Pesentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Timur. Indikator ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) obyek meliputi: tardisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Terdapat 5.489 obyek pemajuan kebudayaan yang sudah terdata dengan baik dan menjadi sasaran kegiatan untuk dilestarikan keberadaannya. Pada tahun 2020 setelah perubahan anggaran akibat pandemi Covid 19, hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara virtual karena kegiatan penampilan, pagelaran dan penyajian seni budaya tidak dapat dilakukan secara offline karena rawan pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Realisasi persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan adalah 7,92 persen atau sebanyak 435 obyek pemajuan kebudayaan. Perpustakaan Membaca merupakan proses pemahaman simbol untuk memperoleh informasi yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata. Membaca memiliki berbagai manfaat, diantaranya memperluas wawasan dan meningkatkan kreatifitas. Tabel 2.124 Indeks Kegemaran Membaca Indikator Tahun 2018 2019 2020 Indeks Kegemaran Membaca 39,69 62,65 63,65 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Indeks kegemaran membaca merupakan Indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur dan capaiaanya pada tahun 2018 sebesar 39,69 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 62,65 hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 62,65. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk meningkatkan indeks kegemaran membaca, yaitu dengan pendekatkan diri dengan masyarakat lewat penyediaan bahan bacaan yang lebih banyak, variatif, dan menggerakkan kegiatan promosi, publikasi, pameran, mobil perpustakaan keliling, lebih banyak menginisiasi masyarakat untuk membentuk sudut baca, taman bacaan masyarakat serta meningkatkan pelayanan perpustakaan selama 7 hari, 24 jam dengan perpustakaan digital/e-library. Kearsipan Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan). Capaian Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur diperoleh dari nilai pengawasan eksternal sebesar 60% ditambah nilai pengawasan internal sebesar 40%. Pengawasan eksternal kearsipan dilakukan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Jawa Timur terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Sedangkan pengawasan internal Kearsipan dilakukan di perangkat daerah di lingkungan provinsi Jawa Timur. Kebijakan/peraturan kearsipan sangat dibutuhkan utamanya dalam melakukan penyelenggaraan kearsipan. Dalam penyelenggaraan kearsipan setiap aspeknya harus ada dasar hukum/peraturan/pedoman yang mengatur. Lembaga kearsipan berupaya dalam mencukupi pemenuhan kebijakan/pedoman/ peraturan kearsipan dengan selalu menyusun peraturan/pedoman teknis kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaaa kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota dan lembaga pendidikan, organisasi profesi, ormas, orsospol dan perseorangan yang meliputi penyediaan pedoman kearsipan, koordinasi penyelenggaraan kearsipan, supervisi, sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan. Pembinaan kearsipan. Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan kearsipan utamanya untuk perangkat daerah. Pengolahan Arsip dibedakan menjadi pengolahan arsip dinamis dan pengolahan arsip statis. Pengolahan arsip dinamis menjadi tugas dan tanggungjawab perangkat daerah. Sedangkan Pengelolaan arsip statis menjadi tanggungjawab lembaga kearsipan dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Output dari pengolahan arsip statis digunakan sebagai layanan kearsipan untuk masyarakat umum. Capaian Hasil Pengawasan Kearsipan sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari Indeks Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.125 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan 84,00 87,23 88,18 76,70 81,42 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Indeks penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur semapt mengalami penurunan di tahun 2019, namun kembali membaik di tahun 2020 sebesar 81,42. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam tertib arsip. 2.2.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan Pariwisata Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. Tabel 2.126 Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020* Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur (%) 5,72 5,83 5,86 6,00 5,64 Pertumbuhan PDRB Pariwisata - - 6,83 6,92 -9,60 Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur *) Angka Sementara (Data menggunakan asumsi perhitungan bahwa kontribusi perumbuhan PDRB sub Kategori Pariwisata bersumber dari sektor akomodasi makanan dan minuman. Untuk Perhitungan 2019-2024 menggunakan asumsi bahwa kontribusi PDRB bersumber dari sektor akomodasi dan makanan Minuman, Usaha Kesenian, Rekreasi, Hiburan dan Pariwisata, Kegiatan Pendidikan kesenian dan Olahraga) Sejak munculnya Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 di dunia dan meluas di Indonesia sejak Februari 2020, menyebabkan pembatasan pergerakan yang dilakukan oleh berbagai negara hingga berakibat pada turunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur. Seiring dengan turunnya konsumsi wisatawan. Hal serupa juga terjadi pada wisatawan Nusantara yang melakukan penundaan perjalanan wisata dikarenakan kekhawatiran terhadap pemberlakuan protokol kesehatan serta dampak kesehatan dari penyebaran Covid-19. Selain itu, munculnya kebijakan dari pemerintah daerah yang memberlakukan pembatasan jam operasional serta pengurangan kapasitas pengunjung di destinasi wisata, tempat hiburan dan tempat-tempat yang beresiko menjadi cluster penyebaran Covid-19. Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang terdampak selama pandemi salah satunya adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum sebear 8,87 persen sehingga mempengaruhi kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur. Accupancy hotel dan restoran mengalami penurunan, tempat pariwisata atau DTW turun sampai 11 persen, serta seluruh angkutan wisata turun drastis sampai 20 persen, industri pendukung pariwisata turun, pertandingan olahraga turun, yang masih bertahan adalah siaran radio, televisi dan pendidikan kesenian dan olahraga. Artinya dengan kondisi pertumbuhan sektor pendukung pariwisata yang minus atau turun drastis pada tahun 2020 maka pertumbuhan pariwisata juga turun atau terkontraksi sebesar 9,60 persen. Secara kumulatif di tahun 2020 jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, baik wisatawan yang menginap di akomodasi maupun wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata, hal ini akibat pandemi covid banyak destinasi wisata ditutup guna mitigasi covid serta pemberlakuan PSBB dan PPKM. Tabel 2.127 Jumlah Wisatawan di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020* Nusantara - Menginap di Akomodasi 8.693.790 8.285.929 7.256.013 9.531.282 4.753.112 - Kunjungan ke Obyek Wisata 58.085.444 65.623.535 70.935.415 82.561.561 30.282.839 Mancanegara - Menginap di Akomodasi 618.615 690.509 830.968 770.826 112.431 - Kunjungan ke Obyek Wisata 440.655 401.778 457.077 643.791 64.930 - Melalui Bandara Juanda 220.570 239.411 322.965 243.899 34.977 Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ket. *) : Angka Sementara Sementara itu berdasarkan tabel dibawah nampak bahwa tahun 2020 jumlah daya tarik wisata di Jawa Timur sebanyak 969, dengan usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, restoran/rumah makan dan perjalanan wisata masing-masing sebanyak 2.913 akomodasi, 4.323 restoran/rumah makan dan 774 usaha perjalanan wisata. Dalam rangka penguatan SDM para pelaku pariwisata dari total jumlah tenaga kerja bidang pariwisata tahun 2020 sebanyak 101.170 tenaga kerja, 206 tenaga kerja merupakan tenaga kerja terlatih di bidang pariwisata, angka tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalamipenurunan dikarenakan akibat dampak pandemi Covid 19 yang berdampak pada pengurangan anggaran dan kegiatan. Untuk tenaga kerja telah memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata sebesar 6.861 tenaga kerja di Tahun 2020. Tabel 2.128 Pengembangan Destinasi Pariwisata di Jawa Timur Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020* Daya Tarik Wisata Unit 784 784 808 808 969 Usaha Sarana Wisata (Akomodasi) Unit 1.806 1.883 2.180 2.217 2.913 Usaha Sarana Wisata (Restoran dan Rumah Makan) Unit 3.007 3.432 4,169 4.203 4.323 Usaha Perjalanan Wisata Unit 1.300 1.461 1,872 1.786 774 Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Orang 237.402 275.159 277.159 284.467 101.170* Tenaga Kerja Terlatih Bid. Pariwisata Orang 100 284 476 418 206 Tenaga Kerja Bersertifikat Bid Pariwisata Orang 50 3.751 5.855 4.574 6.861 Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ket. *) : Angka Sementara Kelautan dan Perikanan 2.2.2.3.2.1 Nilai Tukar Nelayan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Perhitungan NTN pada tahun 2015 hingga 2018 menggunakan tahun dasar 2012 = 100, sedangkan mulai tahun 2019 menggunakan tahun dasar 2018 = 100. Tabel 2.129 Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 111,84 121,77 126,90 98,44 95,77 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2020 mengalami penurunanan sebesar 2,71 persen dibanding tahun 2019, yaitu dari 98,44 menjadi 95,77. Penurunan tersebut disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang dialami semua masyarakat Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk perikanan tangkap terhadap barang konsumsi rumah tangga nelayan dan biaya produksi nelayan tahun 2020 secara umum masih lebih rendah dibanding kondisi tahun
  1. 2019.Jika dilihat besarnya perubahan di tahun 2020, penurunanan NTN terbesar terjadi pada Bulan April sebesar 2,68 persen karena Covid-19 mulai menyebar di Jawa Timur pada akhir bulan Maret tahun 2020. Namun mulai bulan Mei 2020, NTN Jawa Timur memiliki kecenderungan naik samapi bulan Desember tahun 2020 meskipun sempat mengalami penurunan di bulan Juli dan November tahun 2020. 2.2.2.3.2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan PDRB sub kategori pertanian merupakan bagian dari PDRB Kagori pertanian, kehutanan , dan perikanan. Laju pertumbuhan sub kategori perikanan mengalami penurunan setiap tahunnya mulai tahun 2015 sebesar 5,71 persen dan terkontraksi mulai tahun 2018. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,69 persen. Penyebab kontraksi sub kategori perikanan pada tahun 2020 utamanya disebabkan oleh turunnya produksi perikanan tangkap, baik laut maupun perairan umum. PDRB Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang- barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Tabel 2.130 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan 5,06 4,82 -0,86 -0,20 -0,69 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Pertanian Secara keseluruhan tahun 2020, PDRB Jawa Timur mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu, dimana perlambatan terjadi pada hampir seluruh komponen permintaan akibat pandemi COVID -19 dan berdampak pada penurunan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, dan net ekspor antar daerah. Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tiga tahun terahkir selalu positif. Sampai dengan akhir 2020, PDRB ADHB Jawa Timur mencapai 273.571,96 Milyar Rupiah, sedangkan PDRB ADHK mencapai 167.303,71 Milyar Rupiah. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,94 persen pada tahun 2020, mengalami perlambatan dibandingkan dnegan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 1,18 persen. Sebagian sub kategori mengalami peningkatan produksi, diantaranya sub kategori tanaman pangan sebesar 1,02 persen, tanaman hortikultura sebesar 5,90 persen, dan peternakan sebesar 2,38 persen. Pertumbuhan sub kategori tanaman pangan didorong oleh peningkatan produksi padi, kacang hijau, dan ubi jalar, sedangkan komoditas tanaman pangan lainnya mengalami penurunan produksi. Sementara itu, akselerasi yang terjadi di sub kategori tanaman hortikultura terjadi karena peningkatan produksi sayur dan buah seiring meningkatnya permintaan di tengah pandemi Covid-19. Tabel 2.131 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,41 1,58 -2,13 1,18 0,94 - Sub Kategori Tanaman Pangan 1,76 -2,02 -4,10 -1,26 1,02 - Sub Kategori Tanaman Hortikultura 6,88 -1,20 -2,62 2,66 5,90 - Sub Kategori Perkebunan -0,74 2,55 -0,07 4,21 -0,33 - Sub Kategori Peternakan 3,49 3,90 -1,30 2,56 2,38 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Kehutanan 2.2.2.3.4.1 Indeks Tutupan Hutan Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunya fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Penghitungan Indeks Tutupan Hutan (ITH) dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Perkembangan pada tahun 2016 capaiannya sebesar 54,83 dan meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2019 menjadi 55,92. Namun pada tahun 2020 mengalami penuruna sebesar 0,02 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan indeks tutupan hutan adalah dengan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan serta reboisasi kawasan hutan. Tabel 2.132 Indeks Tutupan Hutan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Tutupan Hutan 54,83 55,15 55,47 55,92 55,90 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2.2.2.3.4.2 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu Kehutanan dan penebangan kayu merupakan salah satu sub kategori perekonomian di dalam kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nilai tambah yang diciptakan sub kategori kehutanan dan penebangan kayu merupakan perbedaan nilai sutu barang/jasa yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan produksi dan/atau distribusi hasil hutan. Produksi sektor kehutanan dapat bersifat ekstraktif berupa kayu hutan, rotan, daun, buah dan lain-lain; dan dapat berupa produk non-ekstraktif seperti rekreasi dan wisata hutan lainnya. Kedua jenis produk itu walaupun berbeda sifatnya namun memiliki ciri yang sama dalam hal produknya dapat dipasarkan. Tabel 2.133 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penenbangan Kayu (Milyar Rupiah) Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penenbangan Kayu 9.008,9 9.977,3 9.814,4 10.530,5 10.040,3 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur PDRB sub kategori kehutanan dan penebangan kayu memiliki kecenderungan naik meskipun capaiannya masih fluktuatif setiap tahunnya. Adapaun capaian 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 menjadi 10.040,3 milyar rupiah, hal ini tidak lain dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur mulai Maret 2021. Energi dan Sumber Daya Mineral 2.2.2.3.5.1 PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian Sumbangan PDRB Pertambangan dan Galian terhadap perekonomian Jawa Timur pada tahun aku2020 sebesar 3,50 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 4,03 persen. Sedangkan untuk pertumbuhannya pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 4,18 persen, melambat dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh mencapai 1,47 persen. Sumbangan PDRB sektor ESDM di Jawa Timur oleh produksi sumber daya pertambangan, minyak, gas dan panas bumi dikelompokkan pada sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya. Tabel 2.134 Pertumbuhan & Kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perambangan dan Penggalian 14,18 7,48 2,38 1,47 - 4,18 Kontribusi terhadap Total PDRB 3,77 4,02 4,28 4,03 3,50 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Pertumbuhan PDRB pertambangan dan penggalian cenderung berfluktuasi, volatilitas pertumbuhannya dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia dan lifting yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan penyebab terkontraksinya PDRB pertambangan dan penggalian di tahun 2020 disebabkan dampak pembatasan aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19. Untuk meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Galian di Jawa Timur dapat dilakukan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangan masing-masing. 2.2.2.3.5.2 Rasio Elektrifikasi Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktifitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktifitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki dengan total rumah tangga. Tabel 2.135 Rasio Elektrifikasi (%) di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Elektrifikasi (%) 89,06 91,58 94,64 99,29 102,57 Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Perkembangan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 89,06 persen pada tahun 2016 menjadi 102,57 persen pada tahun 2020. Ini menjadi indikasi bahwa pelayanan akan listrik di Jatim semakin baik dan hampir bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada capaian kinerja dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim. Namun demikian masih ada beberapa Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Probolinggo, Bondowoso, dan Situbondo, Rasio Elektrifikasinya masih relatif rendah. 2.2.2.3.5.3 Bauran Energi Baru Terbarukan Solusi untuk meningkatkan ketahanan energi adalah dengan pemanfaatan energi baru terbarukan. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil adalah dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Dalam kebijakan energi nasional pada tahun 2025 terwujudnya elastisitas energi yaitu pengurangan porsi BBM dalam komposisi energi primer hingga 20% dan optimalisasi bahan bakar batubara 33% dan gas 30%, sisanya dengan meningkatkan pemakaian Energi Baru Terbarukan (EBT). Sedangkan penggunaan energi fosil utamanya Minyak Bumi dan Batubara di Provinsi Jawa Timur harus disubstitusi dengan EBT untuk meningkatkan ketahanan energi daerah. Adapun komposisi Bauran Energi Terbarukan di Jawa Timur terus menunjukan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari 4,2 persen pada tahun 2016 menjadi 7,0 persen tahun 2020. Tabel 2.136 Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 4,2 4,3 4,7 4,9 7,0 Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Potensi energi baru terbarukan di Jawa Timur cukup besar, tersebar merata di seluruh wilayah di Jawa Timur, apabila dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi solusi permasalahan belum meratanya elektrifikasi khususnya di daerah terpencil dan kepulauan yang belum terjangkau akses listrik. Selama periode lima tahun terakhir persentase bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Timur mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan yang mendukung peningkatkan pemanfaatan energi terbarukan diantaranya : • Pembangunan PLTS Rooftop pada Gedung Pemerintah, Swasta, Sekolah dan Pondok Pesantren; • Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada daerah yang memiliki potensi air; • Pembangunan Biogas sebagai substitusi bahan bakar untuk memasak; • Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Perkotaan; dan • Pemanfaatan ampas tebu pada Pabrik Gula sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Perdagangan 2.2.2.3.6.1 Pertumbuhan PDRB Kategori Perdaganagan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Posisi geografis Jawa Timur yang sangat strategis sebagai penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur menjadi modal pendorong kegiatan ekonomi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jatim. Besarnya jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor pendukung besarnya kegiatan perdagangan di Jawa Timur. Tabel 2.137 Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,81 6,26 6,29 6,01 - 5,74 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2020, Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terkontraksi sebesar 5,74 persen, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,01 persen. Hal ini mengindikasikan turunnya aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. 2.2.2.3.6.2 Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sseuai dengan Perundang-Undangan Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, barang beredar adalah barang/jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan atau sarana perdagangan lainnya untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen yang termasuk dalam proses penyimpanan di tempat penyimpanan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dalam prosesnya dibutuhkan pengawasan agar konsumen atau pengguna barang dapat terlindungi. Sementara itu definisi pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar mutu produksi Barang Beredar dan/atau Jasa, pencantuman label dalam bahasa indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku. Adapun formulasi dalam menghitung Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan adalah perbandingan antara jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap jumlah barang beredah yang diawasi. Tabel 2.138 Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Perundang- undangan Indikator Tahun 2019 2020 Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan 96,68 95,36 Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang- undangan di Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 96,68 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 95,36 persen. Menurunnya persentase barang beredar yang diawasi tersebut diakibatkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai salah satu upaya pemutusan rantai penyebaran pandemi Covid-19 serta adanya refokusing anggaran yang berfokus pada penanganan Covid- 19. Sesuai amanah Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, bahwa ada 5 asas yang harus diingat sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen, yaitu (1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. (2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. (3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. (4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. (5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tabel 2.139 Jumlah Barang beredar yang diawasi Tahun Wilayah Surabaya Wilayah Malang Wilayah Jember Wilayah Bojonegoro Wilayah Kediri Total 2017 32.302 29.750 21.352 18.472 25.752 127.628 2018 40.243 38.291 36.517 34.430 40.455 190.036 2019 393.382 255.008 234.420 320.170 204.016 1.406.996 2020 230.313 224.260 8.526 49.483 104.250 616.832 Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong pelaku usaha untuk tertib niaga agar konsumen dapat terlindungi. Implementasi dari kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa yang ada di Jawa Timur, sehingga konsumen dapat terlindungi dari potensi kerugian akibat mengkonsumsi / menggunakan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, namun demikian jumlah barang beredar yang diawasi masih sangat terbatas. Perindustrian Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dan tertingi dalam Perekonomian Jawa Timur,dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, yaitu 2018 sebesar 29,73%; 2019 sebesar 30,32%; dan 2020 sebesar 30,69%. Selain sebagai penopang perekonomian, Industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja. Untuk menjaga performa perekonomian Jawa Timur agar terus tumbuh dan meningkat maka pertumbuhan indutri pengolahan harus dijaga agar selalu diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan. Tabel 2.140 Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan 4,51 5,69 7,55 6,85 - 2,06 Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 7,55 persen, tahun 2019 sebesar 6,85 persen serta pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,06. Terkontraksinya pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan diakibatkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai salah satu upaya pemutusan rantai penyebaran pandemi Covid-19. Dalam rangka keselarasan Indikator pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan sehingga diperlukan indikator pendukung yang lebih representatif, yaitu Jumlah Unit Usaha Industri dan Nilai Produksi Industri Pengolahan. Kedua indikator pendukung tersebut merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan. Tabel 2.141 Indikator Pendukung Usaha Industri Pengolahan TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Perusahaan Jatim yang telah menerapkan standarisasi dan HKI *) 2.155 1.888 1.010 1.121 - Total Industri Formal *) 20.467 22.677 23.524 24.322 - Persentase Industri yang telah menerapkan standarisasi dan HKI *) 10,53 8,33 4,29 4,61 - Jumlah Unit Usaha Industri - - - - 820,156 Nilai Produksi Industri Pengolahan (Rp. Milyar) - - - - 219,244 Sumber : Disperindag Jatim Ket. *) : data tersebut merupakan data perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (belum termasuk perusahaan yang memperoleh fasilitasi secara mandiri non Pemprov Jawa Timur) Ketransmigrasian Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk memecahkan masalah kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tetapi juga berusaha meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan. Tabel 2.142 Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya 81,65 72,00 70,00 75,99 - Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Perkembangan persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 81,65 persen dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018 yakni sebesar 75,99. Sementara itu pada tahun 2019 persentasenya mengalami kenaikan menjadi 75,99 persen. Untuk meningkatkan persentase transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah, diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan memberikan pelatihan serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar memanfaatkan potensi sumberdaya alam sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya. Mulai tahun 2021 terdapat perubahan indikator pada urusan transmigrasi yang semula Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya berubaha menjadi Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosial. 2.2.2.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Perencanaan Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 180 dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Indikator untuk mengetahui tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD ditentukan dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dirumuskan berdasarkan jumlah nomenklatur program RKPD-P yang konsisten dengan nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan. Capaian keselarasan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.143 Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan 98,5 100 100 100 94,36 Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Berdasarkan tabel capaian persentase keselarasan dokumen perencanaan di atas pada tahun 2020 terealisasi sebesar 94,36 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang mengamanatkan adanya penambahan nomenklatur program dalam Perubahan RKPD sebanyak 32 program dari total program yang terdapat pada RPJMD sejumlah 567 program menjadi 599 program pada Perubahan RKPD tahun 2020. Urusan Keuangan 2.2.2.4.2.1 Nilai Opini BPK Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tabel 2.144 Nilai Opini BPK Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk opini BPK Tahun 2014 Jawa Timur meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian Tahun 2015-2020 Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun Kinerja Nilai Opini BPK yang dicapai di tahun 2020 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah TA. 2019 masih terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi yaitu : 1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki prosedur baku untuk melaporkan penerimaan hibah langsung yang diterima oleh OPD; 2) Tindak lanjut Dinas Pendidikan atas permasalahan Dana BOS Tahun 2018 belum optimal sehingga masih terjadi permasalahan berulang di Tahun 2019; 3) Kebijakan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah belum sepenuhnya mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4) Perencanaan program/kegiatan TA 2019 belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka memenuhi pencapaian target kemantapan jalan provinsi TA 2019; 5) Kegiatan persiapan pengadaan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan target kemantapan jalan; 6) Pelaksanaan fisik kegiatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan rencana pengadaan. Sedangkan strategi utama dalam menanggulangi permasalahan dan isu strategis (termasuk upaya sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota) adalah sebagai berikut : 1) Menyusun kebijakan pengelolaan pendapatan hibah langsung yang diterima oleh OPD, baik hibah uang maupun barang dan jasa agar dapat tercatat secara memadai di Laporan Keuangan; 2) Menyusun prosedur baku yang dapat menjamin pelaporan dana BOS dilakukan tepat waktu dan menyatakan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari pihak sekolah, cabang dinas dan manajemen BOS serta prosedur rekonsiliasi yang tertib; 3) Meninjau kembali Peraturan Gubernur tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar mengacu kepada PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai besarnya insentif yang ditetapkan paling tinggi untuk provinsi di tiap jenis pajak dan retribusi; 4) Menyusun target dan sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 5) Memperhatikan prioritas penanganan sesuai kondisi perkerasan jalan dalam menyusun daftar paket pekerjaan dan mendokumentasikan proses tersebut; 6) Memperhatikan pemenuhan persyaratan teknis jalan dalam pelaksanaan program pemeliharaan/rekonstruksi jalan Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. 2.2.2.4.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan transfer yang terdiri dari dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan bantuan keuangan. Rasio kemandirian bertujuab untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipapsi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingakt ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah serta menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 137,89 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 138,50 persen. Hal ini dikarenakan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus meningkat sehingga dana perimbangan mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 132,23 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD dan pendapatan transfer dibanding tahun 2019, namun penurunan PAD jauh lebih besar dibanding pendapatan transfer. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat sehingga pendapatan pajak dan retribusi daerah menurun. Tabel 2.145 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) 138,50 137,89 132,23 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, diolah 2.2.2.4.2.3 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Sedangkan total pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas. Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan Daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PAD merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah, dimana pemungutannya dikendalikan langsung oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tabel 2.146 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan di Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan 58,04 57,77 56,75* Sumber : BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ket : *) Unaudited Pada tahun 2020 jumlah Pendapatan Daerah yang dapat dihimpun Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 31 Trilyun 630 Milyar 838 Juta 320 Ribu 770 Rupiah *), terdiri atas PAD sebesar 17 Trilyun 951 Milyar 235 Juta 57 Ribu 953 Rupiah *) dan Dana Perimbangan sebesar Rp 13 Trilyun 575 Milyar 369 Juta 898 Ribu 763 Rupiah *). Apabila dibandingkan rasionya, maka penerimaan PAD mencapai 56,75 persen dari total Pendapatan Daerah, masih memenuhi target indikator kinerja daerah, meskipun pemungutan PAD pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cukup terkendala pada saat masa pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan barang dan manusia sangat berpengaruh terhadap pergerakan sektor ekonomi dan daya beli masyarakat atas barang kena Pajak Daerah. Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk menjaga kapasitas fiskal daerah, maka fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, dengan memberikan beberapa paket insentif/keringanan Pajak Daerah antara lain pembebasan denda, pengurangan sebagian pokok pajak dan pembebasan pokok pajak. Upaya tersebut cukup efektif untuk menjaga tingkat penerimaan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi hingga 80,27 persen terhadap PAD Jawa Timur. 2.2.2.4.2.4 Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Pajak Daerah, Retriibusi Daerah, dan lain PAD Ayang sah adalah komponen dalam dalam penerimaan Pendpatan Asli Daerah. Sampai dengan akhir Desember tahun 2019, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur masih berada di atas target yang ditetapkan. Tabel 2.147 Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah 2,21 12,34 4,96 3,04 -7,14 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Adapun target persentase kenaikan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain- lain PAD yang sah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar -22,51 persen, faktor pertumbuhan negatif tersebut karena tidak optimalnya penerimaan sektor Pajak Daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1) Perubahan Kebijakan Keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Salah satu poin kebijakan yang ditekankan oleh Pemerintah untuk mendorong sektor perekonomian adalah pemberian stimulus dan kelonggaran perpajakan kepada pengusaha/masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian insentif Pajak Daerah; 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April hingga Mei 2020 serta pembatasan aktivitas / perjalanan selama masa libur panjang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pengeluaran masyarakat cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi konsumsi barang kena Pajak Daerah Provinsi; 3) Terbatasnya upaya tagih selama masa pandemi, yaitu penyampaian administrasi perpajakan dan kegiatan penegakan hukum di tempat (operasi bersama) yang mayoritas merupakan kegiatan tatap muka dan berpotensi menimbulkan kerumunan. Implikasi dari batasan sebagaimana disebut di atas adalah turunnya penerimaan beberapa sektor Pajak Daerah sebagai berikut: 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), turun 4,71 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang disebabkan oleh: 2) Kehilangan sebagian pokok pajak karena kebijakan insentif/pengurangan pokok PKB selama periode Juni – Agustus 2020; 3) Pemberian insentif pajak tidak cukup untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak, karena yang melaksanakan pendaftaran ulang selama tahun 2020 hanya sebesar 84,34 persen; 4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), turun 28,60 persen dari realisasi tahun 2019, disebabkan oleh berkurangnya permintaan/konsumsi kendaraan baru baik di tingkat nasional maupun regional. Pertumbuhan objek kendaraan baru terdaftar di Jawa Timur tercatat hanya sebesar 646.835 unit, lebih rendah 39,9 persen atau turun sebanyak 427.447 unit apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini berdampak signifikan terhadap penerimaan sektor BBNKB karena mayoritas penerimaannya berasal dari BBNKB penyerahan pertama; 5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), turun 12,10 persen dari realisasi tahun 2019, disebabkan karena berkurangnya volume penyaluran hingga 10,07 persen atau sebesar 815 ribu kilo liter, akibat pembatasan aktivitas pergerakan barang maupun manusia pada saat PSBB maupun pembatasan lainnya pada saat memasuki libur panjang. Faktor berpengaruh lainnya adalah perubahan harga jual sebagian jenis BBM (Perta Series dan Solar Non Subsidi) yang lebih rendah 4,44 apabila dibandingkan dengan tahun 2019; 6) Pajak Air Permukaan (PAP), tumbuh 2,28 persen dari realisasi tahun 2019, yang salah satunya disebabkan karena pembayaran piutang Pajak Air Permukaan oleh operator Migas di Provinsi Jawa Timur; 7) Pajak Rokok, tumbuh 35,70 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, salah satunya karena besaran potongan Rokok untuk JKN Tahun 2020 tidak sebesar tahun 2019. Urusan Kepegawaian Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat ciptakan kinerja yg efektif dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yg semakin berkualitas. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, kualifikasi pendidikannya semakin meningkat dan disiplin pegawai yang tinggi. Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam rencana pengembangan SDM yang lebih baik. Tabel 2.148 Indeks Profesionalitas ASN di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Profesionalitas ASN 75,73 81,11 88,05 82,00 85,00 Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur Indeks Profesionalitas (IP) ASN di Jawa Timur selama empat tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 75,73 (2016); 81,11 (2017); 88,05 (2018) dan 82,00 (2019). Perhitungan IP ASN Tahun 2017 dilaksanakan untuk Pejabat Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) dan untuk tahun 2018 IP dilaksanakan untuk Jabatan Pelaksana dan mulai Tahun 2019 pengukuran IP ASN dilaksanakan mulai dari Pejabat Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas)dan Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Unsur penilaian Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) terdiri dari kualifikasi bobot 25 persen, kompetensi bobot 40 persen, kinerja bobot 30 persen dan disiplin 5 persen. Adapun pengkategorian Tingkat Profesionalitas ASN adalah nilai 91 – 100 berkategori sangat tinggi, nilai 81 – 90 berkategori tinggi, nilai 71 – 80 berkategori sedang, nilai 61 – 70 berkategori rendah dan nilai 0 – 60 berkategori sangat rendah. Tahun 2020 capaian IP ASN dengan nilai 85 dengan katagori tinggi rentang nilai ( 71-80) Peningkatan ini mencerminkan indikator kualitas PNS di Jatim lebih terukur, memiliki kredibilitas & reliabilitas sehingga potensi tiap-tiap PNS disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas. Urusan Pendidikan dan Pelatihan Upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran kemudian pengembangan kompetensi akan dilakukan evaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ASN diarahkan pada penciptaan dan peningkatan kompetensi atau kemampuan aparatur agar dapat melaksanakan pelayanan publik secara optimal. Diharapkan pengembangan kompetensi ASN dapat diarahakan kepada peningkatan dalam komponen-komponen dari kompetensi tersebut yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku kerja, sehingga tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional. Pada tahun 2020 Presentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi dengan skor evaluasi minimal 70 terdapat capaian yang cukup baik yaitu 99,99 persen yang dimana dalam pelaksanaan pelatihan PNS dan pelatihan dasar CPNS terlaksana dengan baik walau dengan kondisi pandemi Covid-19, BPSDM Provinsi Jawa Timur melakukan inovasi dan merubah metode pelatihan dengan daring sehingga pelaksanaan pada tahun 2020 dapat melebihi target. Urusan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari beberapa indikator indeks inovasi daerah. Dari hasil indeks inovasi daerah ini selanjutnya dilakukan pemeringkatan/pengelompokan menjadi beberapa kategori, yaitu sangat inovatif, inovatif, dan kurang inovatif. Predikat Inovasi Daerah ini yang selanjutnya akan menjadi indikator baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari hasil pengukuran indeks inovasi darerah, pada tahun 2018, 2019, 2020, Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat Sangat Inovatif. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Jawa Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. Tabel 2.149 Predikat Inovasi Daerah Indikator Tahun 2018 2019 2020 Predikat Inovasi Daerah Sangat inovatif Sangat inovatif Sangat inovatif Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Dalam rangka mendukung pencapaian predikat inovasi daerah “sangat inovatif, Perangkat Daerah didorong dan dimotivasi untuk kreatif, membuat suatu inovasi yang mampu meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Perangkat Daerah yang akan ditetapkan menjadi inovasi daerah harus memenuhi beberapa kriteria ditentukan, diantaranya adalah inovasi tersebut merupakan pembaharuan pada sebagian atau keseluruhan suatu program/kegiatan; inovasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; inovasi yang tidak membebani dan membatasi masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; inovasi yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; serta inovasi tersebut dapat direplikasi. Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Lembaga Demokrasi merupakan salah satu komponen dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia. Aspek tersebut melatarbelakangi penilaian terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, Peran Partai Politik dalam mencetak kader yang kompeten, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peradilan yang Independen. Tingkat capaiannya Indeks Demokrasi Indonesia diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Salah satu aspek IDI yaitu Lembaga Demokrasi dengan capaian tahun 2016 sebesar 81,39 kemudian mengalami penurunan menjadi 63,63 tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 76,57. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 72,86, di tahun terakhir tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 80,55. Tabel 2.150 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi 81,39 63,63 76,57 75,97 80,55 Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Penurunan pada Indeks Aspek Lembaga Demokrasi terjadi diantaranya karena; Menurunnya perda yang merupakan inisiatif DPRD; Meningkatnya kecurangan dalam perhitungan suara; Menurunnya netralitas penyelenggaraan pemilu dan meningkatnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN. Sedangkan kenaikan pada Indesk Lembaga Demokrasi diantaranya karena; Meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah Daerah; meningkatnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif; meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan; meningkatnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu; meningkatnya persentase perempuan pengurus partai politik; tidak adanya keputusan hakim yang kontroversial dan tidak adanya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Penghubung 2.2.2.4.7.1 Persentase Pelayanan Keprotokolan Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Perkembangan persentase pelayanan keprotokolan pada tahun 2016 menjadi 100 persen dan pada tahun 2017 - 2018 sedikit mengalami penurunan menjadi 99,94 dan 98,84 persen secara berturut turut. Pada tahun 2019 persentase pelayanan keprotokolan mengalami kenaikan kembali sebesar 100 persen, dimana pada tahun 2019 semua pelayanan terfasilitasi dan terlaksana dengan baik. Tabel 2.151 Persentase Pelayanan Keprotokolan di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pelayanan Keprotokolan 100 99,94 98,84 100 Tidak diampu lagi Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur 2.2.2.4.7.2 Persentase Promosi Potensi Daerah di Jabodetabek Potensi daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang lebih unggul. Persentase promosi potensi daerah di Jabodetabek terdiri dari empat unsur yaitu Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM; Persentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta; Persentase pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitasi di Jakarta; dan Persentase peningkatan pengunjung pentas seni di Jakarta. Persentase promosi potensi daerah pada tahun 2016 sebesar 100 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 96,64 persen, tahun 2018 menjadi 98,48 persen hingga 2019 sebesar 97 persen. Kegiatan promosi potensi daerah sangat diperlukan dan diharapkan terus meningkat tiap tahun guna menarik wisatawan dan investor. Tabel 2.152 Persentase Promosi Potensi Daerah di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Promosi Potensi Daerah 100 96,64 98,48 97 Tidak diampu lagi Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur 2.2.2.4.7.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Penghubung Kegiatan Pengukuran Survei Kepuasaan Masyarakat adalah mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Hasil survei kepuasan masyarakat Badan Penghubung ada penunjukkan kepada pihak ke tiga yang independen intuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Dalam penelitian ini ada 242 orang dan menggunakan metode survei. Nilai survei kepuasan masyarakat dihitung dengan menggunakan masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan dari 9 pertanyaan dari Permenpan No 14 Tahun 2017. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Penghubung pada tahun 2020 sebesar 90,96. Nilai survei kepuasan masyarakat dihitung dengan menggunakan masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan dari 9 pertanyaan dari Permenpan No 14 Tahun 2017. hal ini terlihat dari hasil survei kepuasan masyarakat untuk kewajaran biaya/tarif pelayanan dan prosedur pelayanan menempati penilaian tertinggi yaitu 0.43 dan 0.42. harapan kedepan Badan Penghubung akan meningkatkan pada penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna; serta dalam lingkup badan penghubung tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 2.2.2.4.7.4 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti adalah Hasil Kegiatan Koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berupa Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Bakorwil, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait. Pada tahun 2016 persentase rekomendsi yang ditindaklanjuti mencapai 80 persen kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 95 persen dan tahun 2019 sebesar 98,26 persen hingga tahun 2020 menjadi 100,27 persen. Peningkatan ini mengindikasikan koordinasi yang dilaksanakan sudah terfokus dan terarah serta bersinergi dengan program kegiatan kabupaten/kota. Tabel 2.153 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti 80 93 95 98,26 100,27 Sumber : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jatim Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendorong kesadaran risiko korupsi. Survei ini dilakukan dengan cara memetakan resiko korupsi seperti suap/gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai, jual-beli jabatan hingga rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk melihat efektivitas sosialisasi mengenai korupsi, whisleblower system dan upaya anti korupsi lainnya. Survei Penilaian Integritas ini menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakukan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut. Koresponden dalam survei ini meliputi pegawai (internal), pengguna layanan atau stakeholder (eksternal), ahli di bidang korupsi dan juga melihat hasil kepatuhan LHKPN dari lembaga tersebut atau laporan pengaduan masyarakat kepada KPK. Tabel 2.154 Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Indeks Integritas 74,96 76,42 76,10 Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan Indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur dan capaiannya pada tahun 2019 sebesar 76,42 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai 76,1, hal ini disebabkan pada tahun 2020 pelaksanaan SPI (Survey Penilaian Integritas) dilakukan secara daring melalui watsapp atau email dengan tidak ada pendamping dari BPS seperti tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan SPI secara daring dikuatirkan pertanyaan/kuisioner akan bias, misal Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk responden eksternal/ekspert bisa diartikan pada instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan hal tersebut maka target RPJMD Perubahan tahun 2019 – 2024 untuk Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur disesuaikan, yaitu tahun 2021 - 2022 sebesar 76 dan tahun 2023 s.d. 2024 sebesar 77 dengan asumsi bahwa pandemi Covid-19 masih ada sampai dengan tahun 2022. Nilai integritas baik di tingkat organisasi maupun individu dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang mendasar karena integritas sendiri berasal dari dalam diri setiap individu. Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas perlu digalakkan, karena tanpa memperbaiki integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan akan terus muncul kolusi. Kehadiran integritas di level individu, organisasi, dan nasional merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Kesekretariatan DPRD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Tabel 2.155 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 75,89 76,95 80,69 80,79 81,05 Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Capaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD selama enam tahun terakhir (2016-2020) terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 75,89 (2016); 76,95 (2017); 80,69 (2018); 80,79
(2019)Dan 81,05 (2020). Hal ini menggambarkan semakin membaiknya dan efektif pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada masyakarat. Kesekretariatan Daerah 2.2.2.4.10.1 Nilai SAKIP Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tabel 2.156 Nilai SAKIP di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai SAKIP 81,14 81,21 81,70 81,71 82,38 Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dengan adanya implementasi SAKIP, diharapkan kinerja yang akan direncanakan dan dilaksanakan berorientasi pada hasil. Perkembangan nilai SAKIP pada tahun 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 80,04 pada tahun 2016 menjadi 81,14 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 2.2.2.4.10.2 Status LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan laporan kinerja penyelenggara urusan wajib dan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. LPPD didasarkan pada ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwasanya Kepala Daerah wajib Menyusun LLPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat. LPPD yang telah disusun dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah Pusat untuk menilai seberapa baik tata Kelola pemerintah di daerah. Evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah pusat ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Tabel 2.157 Peringkat Hasil Evaluasi LPPD Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Status LPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi - - Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur Perkembangan status LPPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2018 adalah sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Timur telah mampu menjalankan kinerja pemerintahannya dengan sangat baik dan bersifat menyeluruh di berbagai aspek pemerintahan. Selama 4 tahun berturut- turut dari 2015 sampai dengan Tahun 2018, LPPD Jawa Timur selalu menempati posisi teratas di tingkat nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPDD) tahun 2016 terhadap LPPD tahun 2015 bahwa Provinsi Jawa Timur memperoleh skor 3,0765 terkategori status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan Kepmendagri No. 120-10421 tahun 2017. EKPPD tahun 2017 terhadap LPPD tahun 2016, Provinsi Jawa Timur memperoleh skor 3,3263 dengan status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan kepmendagri No. 100-53 tahun 2018. EKPPD tahun 2018 terhadap LPPD Tahun 2017 berdasarkan kepmendagri No. 118-8840 Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur memperoleh skor 3,3021 dengan status kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya untuk LPPD Tahun 2018 yang EKPPD nya dilaksanakan pada Tahun 2019, bahwa Provinsi Jawa Timur memperoleh skor 3,4144 dengan status kinerja Sangat Tinggi. Untuk LPPD tahun 2019 dan 2020, dari target status LPPD yaitu Sangat Tinggi, belum dapat diinfomasikan hasil nya dikarenakan hasil pelaksanaan EKPPD tahun 2020 terhadap LPPD tahun 2019 masih dalam proses pembahasan oleh tim nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Begitu pula untuk status LPPD Tahun 2020 belum dapat diinfokan karena masih dalam tahapan penyusunan LPPD yang mana hasil penilaiannya baru dapat diketahui pada Tahun 2022 mendatang. 2.2.2.4.10.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Timur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik tersebut adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Tabel 2.158 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,00 81,33 83,24 83,32 84,02 Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Jawa Timur pada tahun 2016-2019 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 81 (Thn. 2016); 81,33 (Thn. 2017); 83,24 (Thn. 2018); 83,32 (Thn. 2019) dan 84,02 (Thn. 2020). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga dapat mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 9 (sembilan) unsur yang terdapat dalam SKM sebagaimana disebutkan dalam PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 adalah :

1.Persyaratan
2.Sistem, mekanisme dan prosedur
3.Waktu penyelesaian
4.Biaya/tarif
5.Produk spesifikasi jenis pelayanan
6.Kompetensi pelaksana
7.Perilaku pelaksana
8.Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9.Sarana dan prasarana Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan suatu lembaga layanan publik. 2.2.2.4.10.4 Indeks Kepedulian Sosial Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu lumrah jika manusia memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas manusia. Kepedulian sosial adalah minat atau ketertarikan individu atau kelompok untuk membantu orang lain. Tabel 2.159 Indeks Kepedulian Sosial di Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Indeks Kepedulian Sosial 68,12 74,28 74,40 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya kepedulian sosial yang harus dimiliki manusia satu dengan manusia lainnya. Bahkan semua agama mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama umat Tuhan dan bergotong royong saling membantu meringankan beban orang lain. Indeks Kepedulian Sosial di Jaw aTimur selalku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Indeks Kepedulian Sosial di Jawa Timur sebesar 68,12 menjadi 74,40 pada tahun 2020. Dengan semakin meningkatnya kepedulian sosial maka akan tercipta keharmonisan sosial yang kuat, suasana kekeluargaan, dan saling membantu satu sama lain. Kedepan kebijakan pembangunan yang responsif pada kepedulian sosial akan menjadi salah satu pendekatan yang melingkupi pembangunan daerah Jawa Timur. 2.2.2.4.10.5 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam hal bernegara, tujuan dari berdirinya negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV (empat). Dalam alenia ke-IV itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Melihat tujuan yang diemban oleh negara (pemerintah), maka Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan produk-produk hukum yang baik, yaitu produk-produk hukum yang mampu diterapkan dan diterima di Negara Indonesia. Dalam hal pembuatan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat dua produk hukum yang lahir yaitu keputusan (beschikking) dan peraturan (regeling). Keputusan merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada Undang-Undang yang lebih tinggi, bersifat konkrit, individual dan final. Peraturan adalah produk hukum tertulis yang substansinya atau isinya punya daya ikat terhadap seluruh atau sebagian penduduk wilayah negara, peraturan lebih ditekankan kepada isi. Namun demikian, produk hukum keputusan maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah haruslah memenuhi kaidah-kaidah dalam penyusunan produk hukum, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum. Terkait hal tersebut, capaian pada tahun 2020, Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang- undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 100 persen. Tabel 2.160 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Produk Hukum yang tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum 99,49 98,99 100 100 100 Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 2.2.2.4.10.6 Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian Penetapan Indikator Kinerja Biro Perekonomian didasarkan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu penyiapan perumusan kebijakan di bidang perekonomian. Indikator Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Biro Perekonomian pada akhir periode anggaran. Indikator Kinerja tersebut merupakan keberhasilan yang dapat diukur dan dijadikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur telah menyusun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Biro. Program dan kegiatan tersebut perlu direncakan sejak awal agar langkah kedepannya lebih terarah sehingga apa yang ingin dicapai dapat terwujud. Indikator Kinerja Biro Perekonomian adalah Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian yang mulai diterapkan di tahun 2021. Kebijakan Perekonomian adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk mengendalikan inflasi di Jawa Timur, mengoptimalkan kinerja BUMD, mengoptimalkan Kinerja Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal, mengoptimalkan kinerja analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian serta kinerja perindustrian dan perdagangan. 2.2.2.4.10.7 Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan Kebijakan Salah satu upaya untuk mengetahui efektifitas pelayanan administrasi dan informasi pembangunan adalah melalui optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas dimaksud. Untuk kebijakan pembangunan yang akan diukur pelaksanaan diantaranya adalah Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Gubernur, Pedoman Umum, serta Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan yang diperuntukkan untuk obyek kebijakan merupakan PD Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota yang terkait dengan kebijakan dimaksud. Tabel 2.161 Persentase Kepatuhan dalam Pelaksaan Kebijakan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Kepatuhan dalam Pelaksaan Kebijakan 100 100 100 100 100 Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tabel 2.161 diketahui bahwa persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan pada tiap tahunnya yang dimulai pada Tahun 2016-2020 mampu mencapai angka maksimal, yaitu 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembagunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berkala dan tepat waktu. 2.2.2.4.10.8 Persentase Kesesuaian Jadwal Tender dengan Jadwal Tender yang ditetapkan dalam RUP Pengadaan barang dan jasa di Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah dibentuk pada tahun 2020 sebagai UKPBJ Provinsi dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Salah satu upaya untuk mengukur akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa adalah melalui ketepatan waktu proses pengadaan barang dan jasa. Persentase kesesuaian jadwal tender dengan jadwal tender yang ditetapkan dalam RUP dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas tersebut. Adapun definisi operasional indikator persentase kesesuaian jadwal tender dengan jadwal tender yang ditetapkan dalam RUP adalah perbandingan antara jumlah paket yang masuk LPSE sesuai jadwal RUP terhadap jumlah paket yang terjadwal dalam RUP. 2.2.3 Aspek Daya Saing 2.2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Tabel 2.162 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp) Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan 870.412 938.801 1.006.078 1.036.177 1.064.381 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tabulasi diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS, pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan mencapai Rp. 870.412. Sedangkan pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menjadi Rp 1.064.381. Peningkatan merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Pola pengeluaran seseorang merupakan salah satu alat ukur untuk melihat tinggi rendahnya tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk non makanan akan meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada batasnya. Tabel 2.163 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Makanan 49,08 50,79 49,97 48,53 49,00 Bukan Makanan 50,92 49,21 50,03 51,47 51,00 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2019) persentase pengeluaran perkapita sebulan kelompok bukan makanan lebih besar dibandingkan dengan kelompok makanan, kecuali pada tahun 2017. Persentase pengeluaran rata- rata per kapita sebulan penduduk Jawa Timur untuk kebutuhan makanan dan non makanan mengalami fluktuasi namun masih stabil. Kestabilan tersebut merupakan indikasi dari adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Disisi lain, ada kemungkinan bahwa keadaan ini dikarenakan perubahan harga-harga barang yang sebanding dengan perkembangan pendapatan dapat dikendalikan. Kondisi ini dapat dilihat dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Tabel 2.164 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Tukar Petani (NTP) 104,62 104,10 106,62 108,53 100,77 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur NIlai tukar Petani dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu meningkat setiap tahunnya. Nilai tukar petani pada Bulan Januari sampai Februari 2021 masih stabil, namun Nilai tukar etani mulai Bulan Maret 2021 semakin menurun seiring dengan mewabahnya Covid-19 di Jawa Timur. Secara umum, pada tahun 2020 indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani, namun kedua indeks tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Selama tahun 2020, nilai tukar petani paling kecil pada Bulan Mei yang hanya mencapai 99,01 sedangkan nilai tukar petani paling besar pada Bulan Januari sebesar 103,98. 2.2.3.2 Fokus Iklim Berinvestasi Kriminalitas Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna. Tabel 2.165 Kriminalitas Indikator Tahun 2018 2019 2020 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 38.065 31.419 24.186 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 10.000 Penduduk 97 80 62 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Selama rentang tahun 2018-2020, kriminalitas di Jawa Timur mengalami mengalami pernurunan setiap tahunnya. Angka kriminalitas diperoleh dari Data Polda Jatim melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 10.000 penduduk di tahun 2020 sebesar 62 menunjukkan bahwa terjadi 62 tindak pidana di antara 10.000 penduduk per tahunnya. Regulasi Penanaman Modal Penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut sekaligus untuk mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal. 2.2.3.3 Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Lulusan S1/S2/S3 Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3. Tabel 2.166 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Jawa Timur Indikator Tahun 2018 2019 2020 Jumlah Lulusan D4/S1 1.507.278 1.574.481 1.632.279 Jumlah Lulusan S2 96.660 101.566 105.207 Jumlah Lulusan S3 6.991 7.262 7.476 Jumlah Lulusan D4/S1/S2/S3 1.610.929 1.683.309 1.744.962 Jumlah Penduduk 40.409.880 40.820.836 41.044.406 Rasio Lulusan S1/S2/S3 0,0399 0,0412 0,0425 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, diolah Dalam tiga tahun terakhir (2018-2020) Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan dan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2018 proporsi penduduk di Jawa Timur yang berpendidikan D4/S1/S2/S3 ke atas adalah 399 per sepuluh ribu penduduk, pada tahun 2018 rasio tersebut menjadi 412 per sepuluh ribu penduduk, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 425 persepuluh ribu penduduk. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Tabel 2.167 Rasio Ketergantungan di Jawa Timur Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Ketergantungan 43,97 43,79 43,70 43,68 43,71 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Angka Ketergantungan penduduk Jawa Timur pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 43,71. Capaian tersebut mengartikan bahwa dari 100 penduduk produktif pada pada tahun 2020 menanggung usia tidak produktif (usian muda dan usi tua) sebanyak 44 orang. 2.3 Standar Pelayanan Minimum Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :
1.Pendidikan
2.Kesehatan
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5.Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6.Sosial 2.3.1 Pendidikan Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun SPM bidang pendidikan adalah:

a.Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah/kejuruan bahwa jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun belajar di sekolah menengah/kejuruan.
b.Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan khusus adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan.
c.Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan terkait dengan guru dan tenaga kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal. Secara umum dalam rentang tahun 2016-2020, Perkembangan Persentase partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 68,21 (2016); 68,65

(2017); 69,92 (2018) 70,01 (2019), dan 71,04 (2020). Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa Timur akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan menengah. Tabel 2.168 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

1.Anak usia 16 - 18 tahun belajar di sekolah menengah/kejuruan - Persentase partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah 68,21 68,65 69,92 70,01 71,04
2.Anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan - Persentase warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus 25,15 25,58 28,08 29,16 30,46
3.Guru dan tenaga kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal - Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 Masih Menggunakan Perhitungan SD, SMP,SMA 98,80 98,40 97,42 99,98 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2016-2020, Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 25,15 persen pada tahun 2016 menjadi 30,46 persen tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya pada Anak yang berkebutuhan Khusus. Dampak penerapan Undang – Undang Nomor 23 tersebut di bidang pendidikan adalah beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan non formal ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan menengah serta pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian indikator pendidikan, salah satunya adalah indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D4/S1. Pada tahun 2014 – 2016, variabel yang diukur adalah pendidik seluruh jenjang (SD, SMP, SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal D4/S1, sementara pada tahun 2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK yang berkualifikasi minimal D4/S1. Pada tahun 2019, Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur sebesar 97,42 persen, turun dari tahun 2017 dikarenakan ada guru yang sudah pensiun. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 99,98 persen. Dengan semakin tingginya kualifikasi guru minimal S1/D4, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Jawa Timur secara berkelanjutan. 2.3.2 Kesehatan Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Adapun SPM bidang Kesehatan adalah:

a.Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana.
b.Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB). Tabel 2.169 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Indikator Tahun 2019 2020 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau / atau berpotensi bencana provinsi 100 100 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Indikator SPM bidang kesehatan tersebut mulai diterapkan tahun 2019. Adapun capaian realisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana tahun 2019-2020 adalah 100 persen. Begitu juga pada capaian realisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2019-2020 sebesar 100 persen. Kegiatan pengamatan terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan mewaspadai secara dini Jenis Kejadian Luar Biasa yang meliputi : 1) Difteri 2) Pertusis 3) Tetanus 4) Campak 5) rubella 6) DBD 7) Leptopirosis 8) Antraks 9) Malaria 10) Hanta virus 11) Flu burung (H5N1) 12) Flu babi (H1N1) 13) Cikungunya 14) Flu singgapur (HFMD) 15) AFP 16) Hepatitis A 17) Keracunan Makanan 18) Corona Virus 2.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang meliputi Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota. Capaian penerapan SPM Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dicapai melalui Pembangunan SPAM Regional Umbulan dan SPAM Mojolagres, dimana dengan kedua pembangunan SPAM ini pada tahun 2020 ditargetkan memiliki kapasitas air curah sebesar ±2.040 liter/detik dan terealisasi sebesar ±1.147 liter/detik, sehingga memiliki capaian 56,22 % dengan asumsi 1liter/detik melayani 320 jiwa. Kemudian untuk penerapan SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, sampai dengan tahun 2020, di Jawa Timur belum memiliki pelayanan pengolahan sustem air limbah terpusat, sehingga tidak ada realisasi (n/a). Tabel 2.170 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Indikator Tahun 2018 2019 2020 Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota 0,86 % 35,92 % 58,22 % Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota n/a n/a n/a Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim 2.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. Capaian penerapan pada kedua SPM pada tahun 2020 adalah tidak ada realisasi (n/a), hal ini dikarenakan tidak adanya Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan program pemerintah yang berdampak pada relokasi rumah rumah warga. Tabel 2.171 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Indikator Tahun 2018 2019 2020 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi 100 % 100 % n/a Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi n/a n/a n/a Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim 2.3.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu indikator SPM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real kegiatan dengan target /rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang berhubungan erat dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan SPM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten / Kota. Adapun Indikator dalam SPM tersebut adalah: Tabel 2.172 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi Jawa Timur Indikator Tahun 2019 2020 Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Jawa Timur 100 100 Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur 2.3.6 Sosial Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Bab II pasal 7 (tujuh) SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu :
a.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.
b.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.
c.Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.
d.Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.
e.Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana daerah provinsi. Tabel 2.173 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Indikator Tahun 2018 2019 2020 Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 840 910 940 Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 2.619 2.809 2.824 Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 907 987 1.050 Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 350 350 350 Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3.772 5.119 24.126 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan, Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Target penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Penyandang Disabilitas dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani Penyandang Disabilitas yang ada di masyarakat. Penanganan Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 840 orang atau 0,69 persen dari populasi penyandang disabilitas di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 120.911 orang. 2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 910 orang atau 0,76 persen dari populasi penyandang disabilitas pada tahun 2019 sebesar 119.731 orang. 3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 940 orang atau 0,80 persen dari populasi penyandang disabilitas pada tahun 2020 sebesar 117.890 orang Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Balita Sidoarjo, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Target penanganan Anak Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Anak Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ada di masyarakat. Penanganan Rehabilitasi Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 2.619 Anak atau 2,21 persen dari populasi Anak Terlantar di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 118.718 anak. 2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 2.809 Anak atau 2,41 persen dari populasi Anak Terlantar pada tahun 2019 sebesar 116.506 anak. 3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 2.824 Anak atau 2,45 persen dari populasi Anak Terlantar pada tahun 2020 sebesar 115.060 anak. Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Target penanganan Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Lanjut Usia Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang ada di masyarakat. Penanganan Rehabilitasi Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 907 orang atau 0,52 persen dari populasi Lanjut Usia Terlantar di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 173.871 orang. 2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 987 orang atau 0,56 persen dari populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2019 sebesar 175.261 orang. 3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 1.050 orang atau 0,61 persen dari populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2020 sebesar 173.261 orang. Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan, Balai Pelayanan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial Sidoarjo dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial. Target penanganan Gelandangan dan Pengemis setiap tahunnya tidak mengalami perubahan hal ini disebabkan UPT yang menanganani tidak mengalami penambahan kapasitas tampung, dan belum ada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani gelandangan dan pengemis. penanganan Rehabilitasi Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Tahun 2018 target penanganan sebesar sebesar 350 orang atau 5,19 persen dari populasi Gelandangan dan Pengemis di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 6.738 orang. 2) Tahun 2019 target penaganan sebesar 350 orang atau 5,34 persen dari populasi Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2019 sebesar 6.552. 3) Tahun 2020 sebesar 390 orang atau 5,41 persen dari populasi Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2020 sebesar 6.469 orang. Capaian SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi, dicapai melalui Program Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat. penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan dukungan psikososial pada tahun 2018 sebesar 3.772 orang, Pada tahun 2019 sebesar 5.119 orang, dan Tahun 2020 sebesar 24.126 orang. Pada tahun 2020 korban bencana alam dan sosial meningkat tajam, hal ini disebabkan meningkatnya kasus bencana alam terutama banjir bandang dan tanah longsor, serta meningkatnya korban bencana sosial terutama Pandemi Covid-19. Secara umum terdapat 2 (dua) penerimaan daerah yang memegang peranan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:
1. 1.Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;
2. 2.Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan;
3. 3.Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. 4.Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. 5.Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. 6.Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Daerah meliputi: a) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Daerah; d) Pengeluaran Daerah; e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Dalam hal ini, lingkup pengelolaan keuangan daerah diatas akan diwujudkan dalam APBD sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD. Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015-2019 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
7. 2019.Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tepat menjadi kunci kinerja pelaksanaan APBD yang optimal. 3.1.1.1 Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang dan Pemerintah Daerah juga dilarang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional, hal ini berarti bahwa reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut dapat kita cermati pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semulanya open list menjadi close list. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas coverage Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pungutan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Terhadap pungutan tersebut sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi untuk membagihasilkan sebagian perolehan pungutan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan dalam menggerakan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (4) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasiltas Umum, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir termasuk didalamnya Pendapatan atas layanan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Selanjutnya, Dana perimbangan sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kelompok Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami progress yang baik dengan ditandai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain Pajak Daerah, karena pembatasan objek pungutan, jenis pendapatan lain utamanya Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah relatif mengalami diversifikasi objek pungutan serta perubahan tarif layanan yang ditetapkan baik melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Realisasi pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 22,24 Triliun lebih dan terus mengalami peningkatan. Pada Tahun Anggaran 2019 pendapatan daerah mencatat angka sebesar Rp 33,42 Triliun atau mengalami kenaikan 50,26% dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 atau meningkat 11,58% dari tahun 2018. Pada 2020 Pandemi COVID-19 melanda seluruh Dunia termasuk Indonesia khususnya Jawa Timur, hal ini mempengaruhi pendapatan daerah yang turun sebesar 5,37% dari tahun 2019 atau sejumlah Rp 31,63 Triliyun. Gambar 3.1 Trend Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020 (dalam Juta Rupiah) Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur pada Tahun 2015- 2020 didominasi oleh Pajak Daerah, tercatat pada tahun 2020 pajak daerah memiliki kontribusi sebesar 80,29%, diikuti dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 16,92%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2,33%, dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah 0,47%. Kontribusi Retribusi Daerah yang masih minim menjadi perhatian tersendiri. Mengantisipasi hal tersebut terus dilakukan optimalisasi objek pendapatan dari sektor Retribusi Daerah. Gambar 3.2 Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2020 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) 22.246.181 23.928.543 29.348.605 29.959.092 33.427.673 31.631.025 7,56% 22,65% 2,08% 11,58% -5,37% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN (dalam Juta Rp) PERUBAHAN (%) Terhadap Dana Perimbangan jika dilihat dari tren realisasi pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020, terdapat tren kenaikan yang signifikan pada Tahun Anggaran 2016 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2015. Hal ini disebabkan pergeseran kodifikasi pendapatan pada Bantuan Operasional Sekolah yang semula termasuk dalam jenis Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terhitung sejak Tahun Anggaran 2016 dialihkan ke Dana Perimbangan Jenis Dana Alokasi Khusus Objek Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Februari 2016 Nomor 905/501/SJ Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Lebih lanjut mengenai tren akan dana perimbangan, secara pertumbuhan, trennya melambat namun secara nominal tetap bertambah dengan tumbuh sebesar 46,05%, pada tahun 2018 dana perimbangan berkurang menjadi 12,27 trilun Rupiah atau turun 1,63% dari tahun 2017, dan pada tahun 2020 dana perimbangan menurun sebesar 9,99% atau sebesar 13,48 triliun Rupiah. Gambar 3.3 Trend Dana Perimbangan Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2020 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Komposisi pendapatan yang berasal dari jenis Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan realisasi pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan secara nominal per tahunnya kendati secara 3.598.308 9.237.037 13.490.264 13.270.912 14.975.612 13.480.112 156,71% 46,05% -1,63% 12,85% -9,99% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% -1.000.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dana Perimbangan (dalam Juta Rp) PERUBAHAN (%) pertumbuhan masih berfluktuatif. Sebagaimana diuraikan di atas, terhadap gambaran kinerja Pendapatan Daerah secara garis besar utamanya terhadap Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan optimalisasi sumber penerimaan melalui strategi pendapatan yang tepat sehingga diharapkan melalui arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi makro ekonomi regional dan daerah maka Pendapatan Daerah dapat dioptimalkan lagi. 3.1.1.2 Belanja Daerah Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Hingga APBD 2019, utamanya pada Belanja Daerah, masih menggunakan format lama, yakni Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Gambar 3.4 Komposisi Belanja Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2019 (dalam juta Rupiah) Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Gambar 3.5 Komposisi Belanja Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (dalam juta Rupiah) Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Kekuatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kendati pertumbuhannya fluktuatif, selalu mengalami peningkatan pada periode Tahun Anggaran 2015-2020. Dari Tahun Anggaran 2015 Realisasi Belanja Daerah sebesar 24,36 Triliun Rupiah lebih dan terus mengalami peningkatan menjadi 24.361.066 24.616.511 30.937.109 33.245.889 38.004.721 15.791.036 16.847.303 20.660.978 22.271.254 26.062.266 8.570.030 7.769.209 10.276.132 10.974.635 11.942.455 64,82% 68,44% 66,78% 66,99% 68,58% 35,18% 31,56% 33,22% 33,01% 31,42% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Presentase BTL Presentase BL sebesar 38,00 Triliun Rupiah lebih pada Tahun Anggaran 2019 atau mengalami peningkatan rata-rata 10,53 %. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung terdapat peningkatan pada Jenis Belanja Bunga yang diakibatkan pada periode Tahun Anggaran 2015-2020 beberapa Rumah Sakit yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Soedono Madiun dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang) melakukan perjanjian pinjaman daerah kepada PT. Bank Jatim yang dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung layanan. Selain belanja bunga, kenaikan presentase cukup signifikan juga terjadi pada Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung). Kenaikan pada tahun 2017 disebabkan karena sejak Tahun Anggaran 2017 terdapat alokasi anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. Pada periode selanjutnya, selisih presentase antara belanja langsung dan tidak langsung terhadap belanja daerah semakin membesar. Dimana pada 2019 presentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah adalah 68,58% sedangkan presentase belanja langsung terhadap belanja daerah adalah 31,42%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2018 yang sebelumnya presentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah hanya 66,99% seiring dengan meningkatnya komponen-komponen yang memberikan sumbangsih terbesar terhadap belanja langsung seperti belanja pegawai tidak langsung, belanja hibah, dan belanja bagi hasil. Gambar 3.6 Presentase Komposisi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) 12,34% 14,90% 29,73% 27,33% 30,20% 35,41% 43,76% 32,47% 36,82% 32,68% 31,63% 29,87% 31,64% 29,20% 32,14% 20,08% 10,80% 5,63% 5,13% 3,35% 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Gambar 3.7 Trend Belanja Langsung Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2020 (dalam juta Rupiah) Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Pada Kelompok Belanja Langsung, sempat menurun pada tahun 2016, jumlah Belanja Langsung secara nominal terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017, yang kemudian pada tahun 2019, diakhiri dengan trend meningkat dari tahun sebelumnya dengan tumbuh sebesar 8,82%. Dari proporsi penggunaan anggaran, serapan belanja langsung, selisih antara anggaran dan realisasi, mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019 setelah pada tahun 2016 terjadi peningkatan hingga 96%. Berdasarkan presentase Belanja Pegawai (Langsung), Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap belanja langsung. Terlihat Belanja Barang dan Jasa adalah pembentuk utama dari Belanja Langsung. Kebijakan belanja langsung ke depannya perlu ada peningkatan akan belanja modal dan belanja barang dan jasa, dikarenakan belanja modal dan belanja barang dan jasa pada hakekatnya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana publik/pendukung pelayanan publik. Dengan semakin tersedianya barang publik yang berkualitas diharapkan mampu mendukung dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Terkhusus belanja modal, belanja ini akan memberi manfaat jangka Panjang atau lebih dari satu periode, dengan penggunaan untuk investasi yang harapannya akan memberikan manfaat jangka panjang. 8.570.030 7.769.209 10.276.132 10.974.635 11.942.455 -9,34% 32,27% 6,80% 8,82% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 Belanja Langsung Perubahan Gambar 3.8 Komposisi Belanja Langsung Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2020 (dalam juta Rupiah) Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) 738.239 600.718 652.355 892.098 896.965 5.463.380 4.889.287 6.238.351 6.691.462 7.766.447 2.368.410 2.279.204 3.385.426 3.391.075 3.279.043 8,61% 7,73% 6,35% 8,13% 7,51% 63,75% 62,93% 60,71% 60,97% 65,03% 27,64% 29,34% 32,94% 30,90% 27,46% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 2015 2016 2017 2018 2019 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Presentase Belanja Pegawai Presentase Belanja Barang dan Jasa Presentase Belanja Modal Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dalam juta Rupiah) No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1 PENDAPATAN 22.246.181 23.928.543 29.348.605 29.959.092 33.427.673 10,97 1.1 Pendapatan Asli Daerah 14.900.073 14.624.118 15.850.716 16.575.987 18.212.437 5,25 1.1.1 Pajak Daerah 12.329.300 11.934.000 12.979.000 13.498.000 14.892.800 4,97 1.1.2 Retribusi Daerah 152.223 119.653 128.992 74.270 139.792 8,05 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 351.542 364.326 374.275 384.285 412.155 4,07 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.067.009 2.206.139 2.368.449 2.619.432 2.767.691 7,59 1.2 Dana Perimbangan 3.598.308 9.237.037 13.490.264 13.270.912 14.975.612 53,49 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak 1.945.007 1.959.782 2.281.079 2.306.650 3.057.152 12,70 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.587.262 1.672.878 3.803.428 3.813.412 3.998.432 34,47 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 66.039 5.604.377 7.405.756 7.150.850 7.920.029 2106,47 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3.747.799 67.388 7.625 112.193 239.623 324,52 1.3.1 Hibah 46.322 33.500 125 28.558 165.328 5774,53 1.3.2 Dana Darurat 1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provisi dan dari Pemerintah Daerah No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.701.477 33.888 7.500 77.500 73.795 187,90 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 6.135 500 2 BELANJA 24.361.066 24.616.511 30.937.109 33.245.889 38.004.721 12,13 2.1 Belanja Tidak Langsung 15.791.036 16.847.303 20.660.978 22.271.254 26.062.266 13,54 2.1.1 Belanja Pegawai 1.948.114 2.510.057 6.143.023 6.086.349 7.872.097 50,50 2.1.2 Belanja Bunga 2.839 1.788 1.270 4.506 14.168 100,80 2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 30.500 192.586 37.500 2.1.4 Belanja Hibah 5.592.217 7.372.147 6.709.136 8.199.493 8.517.382 12,23 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.410 10.800 7.596 8.727 108.015 287,84 2.1.6 Belanja Bagi Hasil 4.994.366 5.032.556 6.536.743 6.502.864 8.375.712 14,73 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 3.170.091 1.819.956 1.162.817 1.143.375 873.504 -25,99 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 75.000 100.000 69.892 133.353 263.889 47,98 2.2 Belanja Langsung 8.570.030 7.769.209 10.276.132 10.974.635 11.942.455 9,63 2.2.1 Belanja Pegawai 738.239 600.718 652.355 892.098 896.965 6,82 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.463.380 4.889.287 6.238.351 6.691.462 7.766.447 10,10 2.2.3 Belanja modal 2.368.410 2.279.204 3.385.426 3.391.075 3.279.043 10,41 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 3 PEMBIAYAAN 2.114.885 688.675 1.588.504 3.286.797 4.577.048 52,35 3.1 Penerimaan Pembiayaan 2.450.218 1.497.009 1.996.837 3.351.498 4.955.848 27,55 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 335.333 808.333 408.333 64.701 378.800 123,22 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dalam Juta Rupiah) No Uraian 2020 1 PENDAPATAN 31.631.024.771.618,20 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.950.996.508.801,00 1.1.1 Pajak Daerah 14.412.667.226.293,00 1.1.2 Retribusi Daerah 84.103.244.969,90 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 417.764.005.747,60 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.036.462.031.790,53 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 13.575.794.898.763,20 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 13.480.111.730.763,20 1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 95.683.168.000,00 1.2.3 Bantuan Keuangan 0 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 104.233.364.054,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 104.233.364.054,00 2 BELANJA dan TRANSFER 32.286.757.637.609,20 2.1 BELANJA OPERASI 23.156.806.028.284,50 2.1.1 Belanja Pegawai 7.605.952.242.667,79 2.1.2 Belanja Barang & Jasa 5.910.184.426.774,29 2.1.3 Belanja Bunga 12.340.227.687,49 2.1.4 Belanja Subsidi 28.803.592.300,00 2.1.5 Belanja Hibah 9.514.406.648.901,00 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 85.118.889.954,00 2.2 BELANJA MODAL 1.904.556.949.359,00 2.2.1 Belanja Tanah 4.604.775.400,00 2.2.2 Belanja Peralatan & Mesin 1.122.384.416.207,00 2.2.3 Belanja Gedung & Bangunan 500.886.112.716,00 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 135.201.265.143,00 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 126.820.538.234,00 2.2.6 Belanja Aset Lainnya 14.659.841.659,00 2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.016.550.638.843,70 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 1.016.550.638.843,70 2.4 TRANSFER 6.208.844.021.122,00 2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 5.457.178.817.483,00 2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5.457.178.817.483,00 2.4.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 751.665.203.639,00 2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 692.586.078.639,00 2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 59.079.125.000,00 2.4.2.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya 0 2.4.2.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0 3 PEMBIAYAAN 4.355.766.063.784,83 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 4.391.517.489.882,39 3.1.1 Penggunaan SILPA 4.369.342.489.882,39 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah 22.175.000.000,00 3.1.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.751.426.097,56 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 35.751.426.097,56 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 3.1.2. Neraca Daerah Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Perkembangan jumlah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan selama kurun waktu 2014-2019, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,23%. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya) semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinisi Jawa Timur dalam kurun waktu 6 tahun (2014-2019) memiliki pertumbuhan rata- rata sebesar 14,08% pertahun, seiring dengan penurunan jumlah kewajiban pada tahun 2018 dengan turun sebesar -44,88% dari tahun 2018. Umumnya kondisi neraca daerah cukup baik, yakni dari nilai ekuitas bernilai positif, artinya bahwa daerah memiliki utang yang lebih kecil dibandingkan aset yang dimiliki. Gambar 3.9 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019 (dalam juta Rupiah) Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Aset 25.914.348 26.958.068 30.127.166 37.803.988 40.152.357 41.619.420 Kewajiban 699.706 1.238.427 1.851.309 1.255.732 1.518.926 837.245 Ekuitas Dana 25.214.642 25.719.641 28.275.857 36.548.256 38.633.430 40.782.175 Perubahan Aset (%) 4,03% 11,76% 25,48% 6,21% 3,65% Perubahan Kewajiban (%) 76,99% 49,49% -32,17% 20,96% -44,88% Perubahan Ekuitas (%) 2% 9,94% 29,26% 5,71% 5,56% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata Pertumbuhan per Tahun (%) 1 Aset 25.914.348 26.958.068 30.127.166 37.803.988 40.152.357 41.619.420 10,23% 1.1 Aset Lancar 3.594.990 2.652.802 3.286.266 4.034.250 5.610.393 5.699.697 12,22% 1.1.1 Kas 2.450.594 1.498.288 1.860.008 2.767.649 4.565.658 4.400.870 19,09% 1.1.2. Piutang 947.971 889.788 1.145.180 990.046 846.060 1.041.579 3,52% 1.1.3 Beban Dibayar Dimuka 0 4.167 4.534 3.670 4.385 3.936 -0,20% 1.1.4 Persediaan 196.424 260.557 276.542 272.884 194.288 253.311 7,81% 1.2 Investasi Jangka Panjang 5.031.103 5.544.656 6.281.027 6.608.199 7.094.763 7.532.817 5,34% 1.2.1 Investasi Non Permanen 222.016 206.968 201.038 198.814 197.871 188.952 -3,15% 1.2.2 Investasi Permanen 4.809.086 5.337.687 6.079.988 6.409.384 6.896.891 7.343.865 8,88% 1.3 Aset Tetap 16.976.663 18.568.280 19.757.664 26.075.232 26.867.369 28.119.339 11,09% 1.3.1 Tanah 11.310.330 11.315.328 11.346.222 13.697.419 12.871.416 12.919.204 3,08% 1.3.2 Peralatan dan Mesin 3.556.177 4.308.014 5.233.072 8.844.847 8.418.366 9.532.801 24,01% 1.3.3 Gedung dan Bangunan 3.311.020 4.089.031 4.681.069 8.528.154 9.240.956 10.079.404 27,52% 1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 11.142.785 11.684.193 11.967.801 12.534.590 13.177.757 13.855.167 4,46% 1.3.5 Aset Tetap Lainnya 39.407 43.975 45.678 242.440 194.238 242.440 91,08% 1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 50.453 145.531 196.602 386.810 355.299 223.233 54,99% 1.3.7 Akumulasi Penyusutan -12.433.511 -13.017.794 -13.712.783 -18.159.129 -17.390.664 -18.741.193 9,20% 1.4 Dana Cadangan 0 0 404.934 547.818 0 0 -12,94% 1.4.1 Dana Cadangan 0 0 404.934 547.818 0 0 -12,94% 1.5 Aset lainnya 311.591 192.329 397.273 538.486 579.830 267.568 11,53% 1.5.1 Tagihan Jangka Panjang 3.430.392.807 1.615.993.292 198.626.589.204 331.906.121.162 334.998.796.997 4.516.720.737 2421,56% 1.5.2 Aset Tak Berwujud 188.935.744.674 68.778.891.356 78.449.276.023 83.309.174.705 104.597.531.725 108.542.781.343 -2,80% 1.5.3 Aset Lain-lain 119.225.171.791 121.934.620.508 120.197.959.958 123.271.590.188 140.234.457.957 154.508.508.541 5,47% No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata Pertumbuhan per Tahun (%)
8. 2.Kewajiban 699.706 1.238.427 1.851.309 1.255.732 1.518.926 837.245 14,08% 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 680.539 1.227.593 1.848.809 1.218.791 1.424.953 721.585 12,89% 2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 677 0 115 2.671 266 31.531 2749,62% 2.1.2 Utang Bunga 151 104 60 46 0 0 -19,40% 2.1.3 Utang Potongan/Pungutan Bendaharawan 0 965 0 0 0 -20,00% 2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 10.333 8.333 8.333 4.106 17.044 35.751 70,95% 2.1.5 Pendapatan diterima di Muka 0 10.848 58.103 69.103 1.341.268 543.811 447,20% 2.1.6 Utang Belanja 0 1.207.341 1.782.195 1.142.864 6.638 110.492 18,83% 2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya 94.842 0 0 0 0 0 -40,00% 2.2 Kewajiban Jangka Panjang 19.167 10.833 2.500 36.941 93.973 115.660 286,94% 2.2.1 Utang Dalam Negeri 0 0 2.500 36.941 93.973 115.660 311,02% 2.2.2 Utang Jangka Panjang 19.167 10.833 0 0 0 0 -28,70% 3 Jumlah Ekuitas 25.214.642 25.719.641 28.275.858 36.548.256 38.633.431 40.782.175 10,49% 3.1.1 Ekuitas 25.214.642 24.846.730 26.729.425 29.366.927 32.840.037 38.701.949 9,13% 3.1.2 Surplus/Defisit 0 872.912 1.546.433 7.181.329 5.793.394 2.080.226 84,44% 3.1.3 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana 25.914.348 26.958.068 30.127.167 37.803.989 40.152.357 41.619.420 10,23% Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal (investasi daerah), dan pembayaran pokok utang. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Timur pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka pembangunan daerah, sebagai berikut: 3.2.1.1 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang pada Gambar 3.7 sebagai berikut : Gambar 3.10 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tabel 3.4 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 No Uraian 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % BELANJA DAERAH 20.957.372,61 20.006.319,31 95,46 23.720.919,80 22.946.307,57 96,73 24.616.511,47 23.859.953,93 96,93 1 Belanja Tidak Langsung 14.125.429,76 13.700.107,00 96,99 15.405.542,30 15.074.834,72 97,85 16.847.302,87 16.380.714,23 97,23 1.1 Belanja Pegawai 1.713.981,53 1.623.569,15 94,73 2.172.654,88 1.805.820,31 83,12 2.510.056,70 2.327.052,98 92,71 1.2 Belanja Bunga 4.174,94 3.921,19 93,92 2.829,35 2.761,25 97,59 1.787,99 1.753,22 98,06 1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Belanja Hibah 4.862.591,66 4.673.473,43 96,11 5.270.776,50 5.412.737,37 102,69 7.372.146,60 7.220.422,95 97,94 1.5 Belanja Bantuan Sosial 9.149,38 8.434,38 92,19 7.009,54 8.130,23 115,99 10.800,00 8.747,79 81,00 1.6 Belanja Bagi Hasil 4.981.970,14 4.934.876,84 99,05 5.020.519,20 4.667.452,41 92,97 5.032.556,03 5.015.881,82 99,67 1.7 Belanja Bantuan Keuangan 2.374.312,38 2.362.512,57 99,50 2.856.752,83 3.149.506,61 110,25 1.819.955,54 1.787.383,31 98,21 1.8 Belanja Tidak Terduga 179.249,72 93.319,44 52,06 75.000,00 28.426,55 37,90 100.000,00 19.472,15 19,47 2 Belanja Langsung 6.831.942,86 6.306.212,31 92,30 8.315.377,51 7.871.472,84 94,66 7.769.208,60 7.479.239,69 96,27 2.1 Belanja Pegawai 721.961,60 656.587,35 90,94 779.474,11 662.267,95 84,96 600.717,54 562.836,33 93,69 2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.696.638,36 4.442.168,33 94,58 4.969.939,25 4.950.884,82 99,62 4.889.286,97 4.765.809,25 97,47 2.3 Belanja modal 1.413.342,90 1.207.456,63 85,43 2.565.964,15 2.258.320,07 88,01 2.279.204,10 2.150.594,11 94,36 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Tabel 3.5 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 (Lanjutan) No. Uraian 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % BELANJA DAERAH 30.937.109 28.878.135 93,34 33.245.889 30.662.093 92,2282 38.004.721 33.967.110 89,376 1 Belanja Tidak Langsung 20.660.978 19.418.904 93,99 22.271.254 21.096.956 94,7273 26.062.266 23.629.150 90,664 1.1 Belanja Pegawai 6.143.023 5.677.526 92,42 6.086.349 5.827.387 95,7452 7.872.097 7.178.773 91,193 1.2 Belanja Bunga 1.270 872 68,67 4.506 4.793 106,367 14.168 10.603 74,838 1.3 Belanja Subsidi 30.500 29.656 97,23 192.586 182.456 94,7399 37.500 28.851 76,936 1.4 Belanja Hibah 6.709.136 6.424.967 95,76 8.199.493 7.996.550 97,5249 8.517.382 8.286.601 97,29 1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.596 5.005 65,89 8.727 6.701 76,7897 108.015 63.809 59,074 1.6 Belanja Bagi Hasil 6.536.743 6.073.122 92,91 6.502.864 5.986.842 92,0647 8.375.712 7.258.424 86,66 1.7 Belanja Bantuan Keuangan 1.162.817 1.155.580 99,38 1.143.375 1.065.858 93,2204 873.504 769.018 88,038 1.8 Belanja Tidak Terduga 69.892 52.177 74,65 133.353 26.369 19,7738 263.889 33.072 12,533 2 Belanja Langsung 10.276.132 9.459.231 92,05 10.974.635 9.565.137 87,1568 11.942.455 10.337.960 86,565 2.1 Belanja Pegawai 652.355 594.491 91,13 892.098 822.303 92,1763 896.965 809.759 90,278 2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.238.351 5.774.684 92,57 6.691.462 5.902.282 88,2062 7.766.447 6.757.227 87,005 2.3 Belanja modal 3.385.426 3.090.056 91,28 3.391.075 2.840.552 83,7655 3.279.043 2.770.974 84,506 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Tabel 3.6 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 (Lanjutan) No Uraian 2020 Anggaran Realisasi % 2 BELANJA dan TRANSFER 34.565.028.403.219,30 32.286.757.637.609,20 93,41% 2.1 BELANJA OPERASI 24.629.062.917.118,40 23.156.806.028.284,50 94,02% 2.1.1 Belanja Pegawai 7.805.285.953.933,92 7.605.952.242.667,79 97,45% 2.1.2 Belanja Barang & Jasa 6.577.497.553.292,56 5.910.184.426.774,29 89,85% 2.1.3 Belanja Bunga 12.575.000.000,00 12.340.227.687,49 98,13% 2.1.4 Belanja Subsidi 37.500.000.000,00 28.803.592.300,00 76,81% 2.1.5 Belanja Hibah 10.080.713.190.142,00 9.514.406.648.901,00 94,38% 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 115.491.219.750,00 85.118.889.954,00 73,70% 2.2 BELANJA MODAL 2.284.845.579.345,04 1.904.556.949.359,00 83,36% 2.2.1 Belanja Tanah 6.046.042.900,00 4.604.775.400,00 76,16% 2.2.2 Belanja Peralatan & Mesin 1.227.543.928.599,04 1.122.384.416.207,00 91,43% 2.2.3 Belanja Gedung & Bangunan 628.262.001.118,00 500.886.112.716,00 79,73% 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 259.166.838.865,00 135.201.265.143,00 52,17% 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 148.472.042.613,00 126.820.538.234,00 85,42% 2.2.6 Belanja Aset Lainnya 15.354.725.250,00 14.659.841.659,00 95,47% 2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.389.943.084.305,87 1.016.550.638.843,70 73,14% 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 1.389.943.084.305,87 1.016.550.638.843,70 73,14% 2.4 TRANSFER 6.261.176.822.450,00 6.208.844.021.122,00 99,16% 2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 5.457.292.065.000,00 5.457.178.817.483,00 100,00% 2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5.457.292.065.000,00 5.457.178.817.483,00 100,00% 2.4.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 803.884.757.450,00 751.665.203.639,00 93,50% 2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 738.095.632.450,00 692.586.078.639,00 93,83% 2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 65.789.125.000,00 59.079.125.000,00 89,80% 2.4.2.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya 0 0 0,00% 2.4.2.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0 0 0,00% Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa, rasio anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung lebih besar dibanding anggaran dan realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk mendanai program pembangunan tidak hanya didanai dari Belanja Langsung melalui program dan kegiatan OPD, namun juga dilakukan pendanaan dari Belanja Tidak Langsung seperti :
a.Belanja subsidi, merupakan belanja dalam rangka memberikan beras bersubsidi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan PT. BULOG Divre V Jawa Timur serta belanja subsidi untuk mengantisipasi inflasi pada hari besar keagamaan dan akhir tahun ;
b.Belanja hibah ; salah satunya Belanja hibah BOS, belanja hibah juga merupakan belanja untuk memenuhi usulan dari masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan instansi pemerintah pusat yang berada di wilayah administrasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, untuk menunjang kegiatan prioritas pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan serta program pembangunan lainnya ;
c.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa digunakan untuk belanja bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Pemerintahan Desa di Bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi produktif, penanganan kemiskinan dan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik. Selain untuk mendanai program pembangunan, pada kelompok belanja tidak langsung juga digunakan untuk belanja yang sifatnya merupakan belanja wajib (fixed expenditures) seperti :
a.Belanja Gaji dan Tunjangan merupakan belanja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
b.Belanja Bunga merupakan belanja bunga atas pinjaman yang dilakukan Rumah Sakit yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;
c.Belanja Hibah yaitu belanja hibah BOS, dana hibah BOS ini bersifat transit dan bersumber dari dana transfer dari Kementerian Keuangan RI dengan mempedomani Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan RI;
d.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ; mempedomani Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah; serta
e.Belanja Tidak Terduga, belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat darurat. Berdasarkan data tabel 3.2 Belanja Langsung yang akan digunakan untuk mendanai Belanja Mengikat atau (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut :
a.Belanja Pegawai Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;
b.Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok;
c.Belanja DAK BOS;
d.Belanja Operasional Kantor; dan
e.Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD) Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Modal Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga. 3.2.2. Belanja Aparatur Gambaran tentang realisasi Belanja Aparatur termasuk belanja operasional dan Belanja Modal kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun 2016-2019 pada Tabel 3.3 dibawah ini : Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Timur No. Uraian Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Presentase (%) (a) (b) (a)/(b) x 100% 1 2016 2.889.889.317.480,00 24.668.287.259.451,50 11,71 2 2017 6.272.017.305.965,51 29.086.467.968.943,70 21,56 3 2018 6.649.689.313.973,00 30.724.369.151.337,70 21,64 4 2019 7.988.531.674.443,66 34.041.715.119.844,00 23,47 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Perlu diperhatikan bahwa dalam pengalokasian anggaran belanja aparatur harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun anggaran. Diperlukan antisipasi dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan target dan realisasi belanja. Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja aparatur selama periode 2016-2018, di tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 dikarenakan terdapat alokasi anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, dan di tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan atau meninggal pada tahun anggaran berjalan. 3.2.3. Analisis Pembiayaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan Pembiayaan selama tahun 2016- 2020 sebagaimana tabel 3.4. Tabel 3.8 Defisit Riil Anggaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2020 Dalam Juta Rupiah No . Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 24.962.12 2 29.864.03 1 31.939.18 7 33.455.20 9 31.631.02 5 Dikurangi realisasi : 2 Belanja Daerah 23.859.95 4 28.878.13 5 30.662.09 3 33.967.10 9 32.286.75 8 3 Pengeluara n Pembiayaan Daerah 808.333 208.333 62.276 74.605 35.751 Surplus Riil 293.835 777.563 1.214.818 -586.505 -691.484 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Gambar 3.11 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2020 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) Selama tahun 2016-2019 Realisasi Pendapatan Daerah mengalami dinamika yang fluktuatif demikian juga dengan belanja daerah, Surplus riil juga 7,56% 22,65% 2,08% 11,58% -5,37% 1,05% 25,68% 7,46% 14,31% -15,05% 2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN BELANJA mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada Tabel 3.4. Namun pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kondisi defisit yang diakibatkan oleh tingginya jumlah realisasi belanja daerah dibandingkan pendapatan daerah. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa belanja daerah memiliki pertumbuhan yang mengungguli pendapatan daerah pada tahun 2017 sampai 2019, pada tahun 2018, pertumbuhan belanja daerah melambat dengan memiliki nilai dibawah pertumbuhan pendapatan, yang diiringi pula oleh secara nominal, nilai pendapatan daerah melebihi Belanja Daerah. Akan tetapi pada tahun 2019, selisih pertumbuhan antara pendapatan dan belanja daerah melebar yang diringi oleh nominal belanja daerah yang melebihi pendapatan daerah. Fenomena ini merupakan akumulasi atas inefisiensi belanja daerah APBD yang terjadi selama bertahun-tahun, hal ini dikarenakan besarnya porsi belanja pegawai dibandingkan belanja yang bersifat investasi seperti belanja modal. Sedangkan perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.6. Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2020 Dalam juta Rupiah No. Uraian Proporsi dari total defisit rill 2016 2017 2018 2019 2020
1. 1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 1.497.008 1.858.949 2.764.951 4.565.392 4.369.342
2. 2.Pencairan Dana Cadangan 0 88.454 511.546 0 0
3. 3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan 0 0 0 0 0
4. 4.Penerimaan Pinjaman Daerah 40.000 38.547 74.075 60.000 22.175
5. 5.Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 68.105 1.439 0 330.456 0
6. 6.Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0 0 Sumber:BPKAD Provinsi Jawa Timur Sesuai Tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan bahwa komponen penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari SiLPA yang terdiri dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selain itu sebagian berasal dari Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah, sehingga untuk menutupi defisit anggaran dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan atau pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir (2016-2019), terdapat kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) yang sebagian besar terdiri dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Pada pelampauan pendapatan banyak dipengaruhi adanya optimalisasi pendapatan daerah sedangkan penghematan belanja banyak dipengaruhi oleh sisa belanja atas pengadaan barang dan jasa. Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2019 dalam juta Rupiah N o Uraian 2016 2017 2018 2019 Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA 1 Jumlah SiLPA 1.858.949 2.764.951 4.565.392 4.369.342 2 Pelampauan Penerimaan PAD 1.033.579 55,60 515.426 18,64 1.980.095 43,37 27.536 0,63 3 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan -198.034 -10,65 -996.216 -36,03 24.873 0,54 - 1.033.925 -23,66 4 Pelampauan Penerimaan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah 37.936 2,04 38.180 1,38 148 0,00 -53.227 -1,22 5 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya -756.558 -40,70 - 2.058.974 -74,47 - 2.583.796 -56,60 - 4.037.612 -92,41 6 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 Kegiatan Lanjutan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 3.2.4. Analisis Kemandirian Daerah Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya agar desentralisasi dapat diaplikasikan diseluruh daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sehingga kedepannya diharapkan daerah dapat mengelola, mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing. Dalam menjalankan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, maka perlu sebuah indikator yang mengukur kemandirian tiap-tiap daerah. Fungsinya adalah melihat perkembangan, memetakan, dan sebagai portrait akan kemandirian daerah disuatu wilayah. Semakin tinggi angka dari rasio yang diperoleh suatu daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut. Menurut Halim

(2002), ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan PMK No 126 Tahun 2019 tentang Peta Kapsitas Fiskal Daerah diperoleh melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut : Dimana: KFD = Kapasitas Fiskal Daerah Pendapatan = PAD + Dana Perimbangan + Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan yang sudah Ditentukan = Pajak Rokok + DBH-CHT +DBH SDA Dana Reboisasi + DAK Fisik + DAK Non Fisik + Dana Otonomi Khusus + DBH SDA Mineral dan Gas dalam Rangka Otonomi Khusus Belanja Tertentu = Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil 𝐾𝐹𝐷 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 − ( 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛 + 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢) Selanjutnya, acuan untuk melihat Kategori Kapasitas Fiskal Daerah memiliki rentang yang berbeda untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Dimana untuk Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tingkat Provinsi terbagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: Tabel 3.11 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Rentang IKFD Provinsi Kategori Kapasitas Fiskal Provinsi 2017 2018 2019 IKFD < 0,36 IKFD < 0,351 IKFD < 0,304 Sangat Rendah 0,36 ≤ IKFD < 0,54 0,351 ≤ IKFD < 0,530 0,304 ≤ IKFD < 0,445 Rendah 0,54 ≤ IKFD < 1,02 0,530 ≤ IKFD < 0,823 0,445 ≤ IKFD < 0,808 Sedang 1,02 ≤ IKFD < 2,0 0,823 ≤ IKFD < 1,531 0,808 ≤ IKFD < 1,564 Tinggi IKFD ≥ 2,0 IKFD ≥ 1,531 IKFD ≥ 1,564 Sangat Tinggi Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019 Sedangkan, untuk Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tingkat Kabupaten Kota, juga terbagi dalam 5 (lima) kategori, namun memiliki nilai rentang yang berbeda, yang mana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 3.12 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Rentang IKFD Kabupaten/Kota Kategori Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 IKFD < 0,53 IKFD < 0,548 IKFD < 0,509 Sangat Rendah 0,53 ≤ IKFD < 0,72 0,548 ≤ IKFD < 0,770 0,509 ≤ IKFD < 0,720 Rendah 0,72 ≤ IKFD < 1,14 0,770 ≤ IKFD < 1,137 0,720 ≤ IKFD < 1,089 Sedang 1,14 ≤ IKFD < 2,05 1,137 ≤ IKFD < 2,021 1,089 ≤ IKFD < 1,959 Tinggi IKFD ≥ 2,05 IKFD ≥ 2,021 IKFD ≥ 1,959 Sangat Tinggi Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019 Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, diperoleh hasil bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan keuangan yang sangat tinggi dalam periode 2017-2019, hal ini diartikan Provinsi Jawa Timur peran PAD lebih besar daripada dana transfer Pemerintah Pusat dan dapat benar- benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Rentang angka indeks kapasitas fiscal daerah berubah-ubah tiap tahunnya,baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pada tahun 2017 kategori sangat tinggi tingkat provinsi dicapai apabila angka yang dicapai berada diatas 2,0, pada tahun 2018 kategori sangat tinggi tingkat provinsi dicapai apabila angka yang dicapai berada diatas 1,531, dan pada tahun 2019 kategori sangat tinggi tingkat provinsi dicapai apabila angka yang dicapai berada diatas 1,564. Pada tiap periode Provinsi Jawa Timur selalu berhasil berada diatas nilai tersebut dan mendapatkan kategori sangat tinggi. Gambar 3.12 Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019 3,14 3,036 2,589 KFD PMK 2017 KFD PMK 2018 KFD PMK 2019 Provinsi Jawa Timur Tabel 3.13 Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 Peringkat Daerah KFD PMK 2017 Kategori KFD PMK 2017 Daerah KFD PMK 2018 Kategori KFD PMK 2018 Daerah KFD PMK 2019 Kategori KFD PMK 2019 1 Kota Surabaya 8,53 Sangat Tinggi Kota Surabaya 8,528 Sangat Tinggi Kota Surabaya 9,675 Sangat Tinggi 2 Kab. Sidoarjo 3,61 Sangat Tinggi Kab. Sidoarjo 2,681 Sangat Tinggi Kab. Bojonegoro 5,307 Sangat Tinggi 3 Kab. Bojonegoro 2,77 Sangat Tinggi Kab. Bojonegoro 2,277 Sangat Tinggi Kab. Sidoarjo 3,257 Sangat Tinggi 4 Kab. Malang 2,71 Sangat Tinggi Kab. Banyuwangi 2,195 Sangat Tinggi Kab. Gresik 2,383 Sangat Tinggi 5 Kab. Gresik 2,54 Sangat Tinggi Kab. Gresik 2,13 Sangat Tinggi Kab. Jember 2,346 Sangat Tinggi 6 Kab. Jember 2,16 Sangat Tinggi Kab. Malang 2,084 Sangat Tinggi Kab. Malang 2,03 Sangat Tinggi 7 Kab. Banyuwangi 2,11 Sangat Tinggi Kab. Jember 2,073 Sangat Tinggi Kab. Banyuwangi 1,989 Sangat Tinggi 8 Kab. Lamongan 1,96 Tinggi Kab. Lamongan 1,887 Tinggi Kab. Lamongan 1,904 Tinggi 9 Kab. Tulungagung 1,85 Tinggi Kab. Pasuruan 1,841 Tinggi Kab. Pasuruan 1,715 Tinggi 10 Kab. Mojokerto 1,76 Tinggi Kab. Tulungagung 1,688 Tinggi Kota Malang 1,581 Tinggi 11 Kab. Jombang 1,73 Tinggi Kota Malang 1,607 Tinggi Kab. Kediri 1,531 Tinggi 12 Kab. Kediri 1,61 Tinggi Kab. Bondowoso 1,459 Tinggi Kab. Lumajang 1,496 Tinggi 13 Kab. Pasuruan 1,56 Tinggi Kab. Tuban 1,452 Tinggi Kab. Mojokerto 1,453 Tinggi 14 Kab. Sampang 1,55 Tinggi Kab. Kediri 1,442 Tinggi Kab. Tulungagung 1,388 Tinggi 15 Kota Malang 1,54 Tinggi Kab. Mojokerto 1,411 Tinggi Kab. Tuban 1,345 Tinggi 16 Kab. Blitar 1,53 Tinggi Kab. Jombang 1,402 Tinggi Kab. Jombang 1,327 Tinggi 17 Kab. Bondowoso 1,44 Tinggi Kab. Blitar 1,396 Tinggi Kab. Blitar 1,32 Tinggi 18 Kab. Nganjuk 1,38 Tinggi Kab. Probolinggo 1,336 Tinggi Kab. Ponorogo 1,258 Tinggi 19 Kab. Probolinggo 1,34 Tinggi Kab. Lumajang 1,26 Tinggi Kab. Nganjuk 1,205 Tinggi 20 Kab. Ngawi 1,31 Tinggi Kab. Sampang 1,197 Tinggi Kab. Madiun 1,145 Tinggi 21 Kab. Pamekasan 1,22 Tinggi Kab. Nganjuk 1,193 Tinggi Kab. Sumenep 1,135 Tinggi 22 Kab. Sumenep 1,19 Tinggi Kab. Pamekasan 1,18 Tinggi Kab. Probolinggo 1,071 Sedang 23 Kab. Lumajang 1,17 Tinggi Kab. Ngawi 1,102 Sedang Kab. Ngawi 1,047 Sedang Peringkat Daerah KFD PMK 2017 Kategori KFD PMK 2017 Daerah KFD PMK 2018 Kategori KFD PMK 2018 Daerah KFD PMK 2019 Kategori KFD PMK 2019 24 Kab. Tuban 1,14 Sedang Kab. Sumenep 1,058 Sedang Kab. Trenggalek 1,047 Sedang 25 Kab. Situbondo 1,1 Sedang Kab. Ponorogo 0,998 Sedang Kab. Magetan 1,012 Sedang 26 Kab. Madiun 1,06 Sedang Kab. Trenggalek 0,978 Sedang Kab. Sampang 0,995 Sedang 27 Kab. Trenggalek 1,01 Sedang Kab. Madiun 0,948 Sedang Kab. Bondowoso 0,982 Sedang 28 Kab. Ponorogo 1 Sedang Kab. Situbondo 0,914 Sedang Kab. Pacitan 0,969 Sedang 29 Kota Kediri 0,97 Sedang Kota Kediri 0,894 Sedang Kab. Pamekasan 0,899 Sedang 30 Kab. Magetan 0,85 Sedang Kab. Magetan 0,877 Sedang Kota Blitar 0,879 Sedang 31 Kab. Bangkalan 0,84 Sedang Kota Blitar 0,839 Sedang Kota Madiun 0,871 Sedang 32 Kota Madiun 0,82 Sedang Kota Batu 0,839 Sedang Kota Probolinggo 0,829 Sedang 33 Kota Mojokerto 0,73 Sedang Kota Probolinggo 0,825 Sedang Kota Kediri 0,816 Sedang 34 Kota Blitar 0,72 Rendah Kota Mojokerto 0,824 Sedang Kota Mojokerto 0,787 Sedang 35 Kota Batu 0,71 Rendah Kota Madiun 0,805 Sedang Kab. Bangkalan 0,763 Sedang 36 Kota Pasuruan 0,68 Rendah Kab. Bangkalan 0,697 Rendah Kab. Situbondo 0,74 Sedang 37 Kota Probolinggo 0,66 Rendah Kota Pasuruan 0,669 Rendah Kota Batu 0,674 Rendah 38 Kab. Pacitan 0,61 Rendah Kab. Pacitan 0,453 Sangat Rendah Kota Pasuruan 0,623 Rendah Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019 Tabel 3.14 Rekap Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dan Rata-rata Kategori Kategori KFD PMK 2017 Kategori KFD PMK 2018 Kategori KFD PMK 2019 Sangat Tinggi 7 7 7 Tinggi 16 15 14 Sedang 10 13 15 Rendah 5 2 2 Sangat Rendah 0 1 0 Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019 Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, dengan rentang IKFD kabupaten/kota diatas, terlihat dengan angka rentang yang berbeda-beda setiap tahunnya, pada tahun 2018, dan 2019 terdapat 7 daerah dengan kategori sangat tinggi, untuk kategori Tinggi pada tahun 2017 terdapat 16 daerah, pada tahun 2018 menurun menjadi 15 daerah, dan tahun 2019 terdapat 14 daerah. Pada kategori sedang tahun tahun 2017 terdapat 10 daerah, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 13 daerah, dan pada tahun 2019 terdapat 15 daerah. Untuk kategori rendah, pada tahun 2017 terdapat 5 daerah dan pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 2 daerah, sedangkan untuk kategori sangat rendah pada tahun 2018 tercatat ada 1 daerah yakni Kabupaten Pacitan. Secara rata-rata, Kota Surabaya konsisten menjadi peringkat pertama dengan IKFD tertinggi, hal ini menunjukan bahwa Kota Surabaya masih menjadi sentral pertumbuhan dan perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan angka indeks diatas 2 setiap tahunnya. Angka ini dapat diartikan bahwa peran PAD lebih besar daripada dana transfer Pemerintah Pusat dan dapat benar- benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya, yang menarik adalah konsistensi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Banyuwangi yang selalu berada dalam ketegori sangat tinggi pada tahun 2017, 2018 dan 2019. 3.2.5. Pembiaayaan Non Pemerintah Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah perlu dilakukan untuk menyikapi adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada Tahun 2020 akibat pandemic covid-19, yang diperkirakan oleh IMF akan menyusut menjadi minus 2,5 persen, bahkan menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selama pandemic covid-19 proyeksi ekonomi dunia akan minus 6 sampai minus 7,6 persen, kondisi tersebut menyebabkan memburuknya ketimpangan dan kemunduran standar hidup baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Perlambatan ekonomi pada Negara-negara Maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan kawasan Eropa berdampak pada Negara berkembang seperti Kawasan ASEAN. India yang menjadi kunci pertumbuhan global pada Negara berkembang sebelum pandemic covid-19 diprediksi terpuruk dan mengalami penyusutan ekonomi 10,3 persen, termasuk Indonesia dan Provinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan pembangunan akibat adanya perlambatan ekonomi global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan system pembiayaan untuk infrastruktur strategis seperti pembangunan pelabuhan, Rumah Sakit, Jalan Tol, retribusi umum dan retribusi jasa usaha dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Pengembangan system pembiayaan tersebut diarahkan kepada : 1) Pinjaman Daerah Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah bersumber dari :
1. a.Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
4. d.Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalkan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI); dan
5. e.Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. 2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP) KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak. keterlibatan swasta bukan hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih tinggi bagi pengguna akhir. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU, melalui alternative skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Jawa Timur, khususnya bidang infrastruktur publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi dikawasan prioritas Gerbangkertosusila, kawasan Bromo Tengger Semeru, dan kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan terdapat 218 proyek strategis dengan estimasi nilai Rp983.902,07 Milyar terdiri dari 108 proyek strategis dengan estimasi nilai investasi Rp 901.470,82 milyar diharapkan dapat dibiayai dari sumber pendanaan dengan skema KPBU, sedangkan 110 proyek strategis dengan estimasi nilai investasi Rp82.431,25 milyar diusulkan dibiayai dari sumber pendanaan APBN dan APBD. Tabel 3.15 REKAPITULASI ESTIMASI NILAI INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN KAWASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR (Sesuai Perpres 80 Tahun 2019) No. Kawasan Prioritas Pembangunan Program / Proyek Estimasi Nilai Investasi (Rp Millar ) Sumber Dana 1 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila 40 799,942.39 KPBU (BUMN/SWASTA) 37 14,027.18 APBN/APBD No. Kawasan Prioritas Pembangunan Program / Proyek Estimasi Nilai Investasi (Rp Millar ) Sumber Dana 2 Kawasan Madura dan Kepulauan Sebagai Pendukung Kawasan Gerbangkertosusila 11 3,271.50 KPBU (BUMN/SWASTA) 15 3,309.76 APBN/APBD 3 Kawasan Prioritas Bromo- Tengger-Semeru 24 43,437.73 KPBU (BUMN/SWASTA) 23 5,031.23 APBN/APBD 4 Kawasan Selingkar Ijen sebagai Pendukung Kawasan Bromo- TenggerSemeru 16 34,643.00 KPBU (BUMN/SWASTA) 8 1,793.52 APBN/APBD 5 Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan 17 20,176.20 KPBU (BUMN/SWASTA) 27 58,269.56 APBN/APBD Jumlah I 108 901,470.82 KPBU (BUMN/SWASTA) Jumlah II 110 82,431.25 APBN/APBD JUMLAH (I + II) ; 218 983,902.07 KPBU/APBN/APBD Sumber Data : Bappeda Provinsi Jatim 3) Obligasi Pemerintah Daerah Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestic dan dalam mata uang Rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. Revenue Bond adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sector public yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. 4) Corporate Social Responsibility (CSR) Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran Pemerintah daerah dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah memberikan data-data pembangunan pada bidang-bidang yang dapat menjadi item pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan, baik pada level provinsi maupun Kabupaten/kota. Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan sinkronisasi program, joint monitoring, dan pembinaan teknis. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, terdapat 40 perusahaaan dari BUMN, BUMS, dan BUMD yang menjadi anggota Forum CSR Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja anggota Forum CSR Provinsi dalam implementasi program CSR pada tahun 2019 tercatat sebanyak 22 perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR dengan jumlah sebesar Rp 290,596 Milyar. Sinergi program dan dukungan pihak swasta terhadap Pemerintah terlihat saat pandemic covid-19, yaitu pada Tahun 2020 semester I, terdapat 13 perusahaan yang melaporkan program pencegahan dan dampak covid-19 dengan nilai Rp38,777 Milyar, jumlah ini hanya sebagian kecil dari kegiatan CSR dalam penanganan pandemic covid-19 karena ada beberapa perusahaan yang tidak menyebutkan nominal bantuan yang diberikan. 5) Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerjasama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Internasional disebut juga dengan ‘NGO’ (Non Govermental Organization) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerjasama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, Transfer of knowledge, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain. 6) PINA Pemerintah mengembangkan skema investasi yang murni tidak melibatkan Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek yang telah dilaksanakan dengan metode pembiayaan PINA diantaranya Kertajati International Airport, Konstruksi Nusantara Infrastuktur, Proyek Kabel Fiber Optik oleh PT. Len Industri (Persero), Proyek Toll Road oleh Citra Marga Nusaphala dan Citra Marga Lintas Jabar, Proyek Power Plant oleh PT PP Energi, Proyek Pendanaan Investasi oleh PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), Proyek Toll Road oleh Waskita, Proyek Plantation oleh PT Perkebunan Nusantara III, Islamic Bonds oleh PT PLN, Renewable Energy oleh Nusantara Infrastruktur dan Renewable Energy oleh Carpediem Elektrikal Nusantara. 3.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu :
6. a.Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
7. b.Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah;
8. c.Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pada bagian ini akan diproyeksikan pendapatan daerah berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015-2020, dalam melakukan proyeksi, beberapa hal yang dipertimbangkan adalah Target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021-2024 dan menggunakan data APBD tahun 2020 terkini yang telah disesuaikan dalam hal penanganan pandemic COVID-19. Berikut adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah:
9. a.Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, Pertama, dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar 57,77 % dan rata-rata dari tahun 2015-2020 dalam besaran 61,29%, Kedua, rasio kemandirian daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 berada pada nilai 127,2, artinya peran PAD lebih besar daripada dana transfer Pemerintah Pusat. Pada kelompok PAD ini kontribusi terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah yang pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar 80,31%. Proyeksi pada komponen Pendapatan Asli Daerah berdasarkan asumsi berapa jumlah dana yang dibutuhkan dalam halnya mencapai target pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harapannya nilai yang dihasilkan dapat menjadi target yang harus dicapai dalam halnya mencapai pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tertentu. memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:
  1. 1.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat periodikal dihitung berdasarkan potensi objek pajak. Prediksi perubahan jumlah objek selama lima tahun kedepan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut: − Besaran tarif PKB masih sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2009 sebesar 1,5% hingga 3,5%; − Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan penelitian ulang (tidak patuh tahunan) sebesar 10% setiap tahunnya; − Prediksi pertumbuhan kendaraan baru moderat, dengan penekanan kenaikan pada jenis Roda 4, sedangkan jenis Roda dua diperkirakan stagnan bahkan lebih rendah. Pertambahan jumlah objek kendaraan baru diperkirakan antara 850.000 hingga 1.000.000 objek; − Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak terlalu signifikan (dibawah 1%); − Belum memperhitungkan potensi apabila dilakukan kebijakan insentif / keringanan Pajak.
  2. 2.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak langsung sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan perkiraan penjualan kendaraan baru oleh GAIKINDO dan AISI, selaku asosiasi produsen kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2 di Indonesia. Berdasarkan data 5 tahun kebelakang, perkembangan kendaraan bermotor di jawa timur menunjukkan tren perlambatan dengan rata-rata sebesar – 5,08%. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan negatif kendaraan baru jenis R2 yang mencapai –5,88%, sebaliknya untuk kendaraan baru jenis R4 menunjukkan tren yang cukup positif meskipun jumlahnya tidak terlalu besar yaitu + 1,97%. Memperhatikan data-data tersebut, maka jumlah pertambahan kendaraan baru di Jawa Timur selama lima tahun diperkirakan berada pada rentang 850.000 hingga 1.000.000 unit.
  3. 3.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung Berdasarkan perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Jawa Timur dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing. Rata-rata pertumbuhan konsumsi BBM di Jawa Timur berkisar antara 3 hingga 3,5% per tahun.
  4. 4.Pajak Air Permukaan, dihitung berdasarkan jumlah konsumsi air permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: − Perubahan cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan; − Fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan.
  5. 5.Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen terhadap partisipasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sebesar 37,5% dari penerimaan Pajak Rokok, yang apabila tidak dilaksanakan akan dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat.
10. b.Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan setidaknya 7 (tujuh) pos alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah, antara lain: (1) Pasar modal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra), dan Obligasi Daerah, (2) Hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), (4) Multilateral Bank, (5) Enviromental Fund, (6) Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan (7) Hak Pengelolaan Terbatas/Limited Consession Scheme (LCS). Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis di atas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Beberapa kebijakan yang lima tahun ke depan dapat dilaksanakan antara lain:
  1. 1.Pinjaman Daerah Pada UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Konsep dasar pinjaman daerah diatur dalam PP 54/2005 dan PP 56 tahun 2018. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.
  2. 2.Obligasi Pemerintah Daerah Pemerintah provinsi Jawa Timur juga dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond). Hal ini diatur dalam PMK Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, dan Paket Peraturan Ketua Bapepam-LK terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah.
  3. 3.Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Peraturan Presiden ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternative skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Jawa Timur, khususnya bidang infrastruktur publik.
11. c.Selain dari skema di atas, maka guna penguatan efisiensi dan efektivitas penganggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan sinergi dengan dana pusat yang berasal dari kementerian dan Lembaga. Hal ini untuk menghindari terjadinya overlapping sasaran program Tabel 3.16 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2024 Provinsi Jawa Timur Dalam Juta Rupiah No. Uraian Pertumbuhan (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1a PENDAPATAN -9,92% 33.427.673 30.112.828 1a.1 Pendapatan Asli Daerah -15,17% 18.212.437 15.448.833 1a.1.1 Pajak Daerah -16,89% 14.892.800 12.377.000 1a.1.2 Retribusi Daerah -48,92% 139.792 71.404 1a.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,22% 412.155 421.292 1a.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -6,81% 2.767.691 2.579.136 1a.2 Dana Perimbangan -3,41% 14.975.612 14.464.664 1a.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak -13,87% 3.057.152 2.633.106 1a.2.2 Dana Alokasi Umum -7,98% 3.998.432 3.679.167 1a.2.3 Dana Alokasi Khusus 2,93% 7.920.029 8.152.390 1a.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -16,81% 239.623 199.332 1a.3.1 Hibah -37,31% 165.328 103.649 1a.3.2 Dana Darurat 0,00% 0 0 1a.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provisi dan dari Pemerintah Daerah 0,00% 0 0 1a.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 29,66% 73.795 95.683 1a.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya -100,00% 500 0 1b PENDAPATAN 0,73% 31.210.456 29.629.008 30.761.568 31.891.852 (PP 12 Tahun 2019) 1b.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,21% 16.277.054 16.059.448 16.717.073 17.355.799 1b.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1,59% 13.176.429 13.104.250 13.429.500 13.804.750 1b.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 2,53% 114.551 78.872 98.591 123.238 1b.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1,79% 435.733 422.108 440.259 459.190 1b.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah 5,47% 2.550.341 2.454.217 2.748.723 2.968.621 1b.2 PENDAPATAN TRANSFER -0,50% 14.758.663 13.569.560 14.044.495 14.536.052 1b.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN -0,50% 14.758.663 13.569.560 14.044.495 14.536.052 No. Uraian Pertumbuhan (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1b.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 0,00% 0 0 0 0 1b.2.3 TRANSFER PEMERINTAH DAERAH-LAINNYA 0,00% 0 0 0 0 1b.2.4 BANTUAN KEUANGAN 0,00% 0 0 0 0 1b.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -33,33% 174.739 0 0 0 1b.3.1 Pendapatan Hibah -33,33% 174.739 0 0 0 1b.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00% 0 0 0 0 1b.3.3 Pendapatan Lainnya 0,00% 0 0 0 0 2a BELANJA -9,13% 38.004.721 34.534.918 2a.1 Belanja Tidak Langsung -5,98% 26.062.266 24.503.322 2a.1.1 Belanja Pegawai -12,48% 7.872.097 6.889.443 2a.1.2 Belanja Bunga -11,24% 14.168 12.575 2a.1.3 Belanja Subsidi 0,00% 37.500 37.500 2a.1.4 Belanja Hibah 15,06% 8.517.382 9.799.850 2a.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3,49% 108.015 111.782 2a.1.6 Belanja Bagi Hasil -34,84% 8.375.712 5.457.292 2a.1.7 Belanja Bantuan Keuangan -7,97% 873.504 803.885 2a.1.8 Belanja Tidak Terduga 427,11% 263.889 1.390.994 2a.2 Belanja Langsung -16,00% 11.942.455 10.031.596 2a.2.1 Belanja Pegawai 2,10% 896.965 915.843 2a.2.2 Belanja Barang dan Jasa -12,05% 7.766.447 6.830.908 2a.2.3 Belanja modal -30,32% 3.279.043 2.284.846 2b BELANJA 1,18% 33.008.198 31.915.758 32.617.229 34.172.892 (PP 12 Tahun 2019) 2b.1 Belanja Operasi -0,81% 25.679.585 23.165.550 23.689.396 25.052.434 2b.1.1 Belanja Pegawai 1,53% 8.072.622 8.194.915 8.317.839 8.442.606 2b.1.2 Belanja Barang dan Jasa -5,63% 7.193.250 5.432.952 5.833.874 5.977.861 2b.1.3 Belanja Bunga 0,00% 0 10.000 10.000 10.000 2b.1.4 Belanja Subsidi 0,00% 15.000 15.000 15.000 15.000 2b.1.5 Belanja Hibah 0,70% 10.274.944 9.395.284 9.395.284 10.489.566 2b.1.6 Belanja Bantuan Sosial -1,72% 123.770 117.400 117.400 117.400 2b.2 Belanja Modal 0,99% 2.191.864 2.257.017 2.257.017 2.257.017 2b.2.1 Belanja Modal 0,99% 2.191.864 2.257.017 2.257.017 2.257.017 2b.3 Belanja Tidak Terduga -8,76% 135.672 100.000 100.000 100.000 No. Uraian Pertumbuhan (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2b.3.1 Belanja Tidak Terduga -8,76% 135.672 100.000 100.000 100.000 2b.4 Belanja Transfer 11,75% 5.001.076 6.393.191 6.570.816 6.763.441 2b.4.1 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 12,15% 4.425.011 5.767.125 5.894.750 6.037.375 2b.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8,68% 576.066 626.066 676.066 726.066 3 PEMBIAYAAN -10,03% 4.577.048 4.422.089 1.797.742 2.286.750 1.855.662 2.281.040 3.1 Penerimaan Pembiayaan -10,61% 4.955.848 4.458.042 1.833.842 2.632.027 2.200.938 2.326.317 3.2 Pengeluaran Pembiayaan -17,61% 378.800 35.953 36.100 345.277 345.277 45.277 Sumber : BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Seperti telah disinggung sebelumnya, penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah) serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan perkiraan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaaan daerah untuk memenuhi ketiga prioritas dimaksud. Dengan telah di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian formulasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dengan tidak menyertakan Belanja Tidak Langsung sebagai komponen pengurang Penerimaan, hal ini karena semua jenis belanja telah diakomodir dalam Program Pembangunan. Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun mendatang, tertuang pada Tabel berikut ini. Tabel 3.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Juta Rupiah No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 PENDAPATAN 33.427.673 30.112.828 31.210.456 29.629.008 30.761.568 31.891.852 2 PENCAIRAN DANA CADANGAN (SESUAI PERDA) 0 0 0 0 0 1.100.000 3 SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN 4.565.392 4.458.042 1.833.842 2.632.027 2.200.938 1.226.317 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 60.000 0 0 0 0 0 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 330.456 0 0 0 0 0 TOTAL PENERIMAAN: 38.383.521 34.570.871 33.044.298 32.261.035 32.962.506 34.218.169 DIKURANGI: 27.338.032 25.455.117 36.100 345.277 345.277 45.277 1 Belanja Tidak Langsung 26.959.232 25.419.164 1.1 Belanja Pegawai 8.769.062 7.805.286 1.2 Belanja Bunga 14.168 12.575 1.3 Belanja Subsidi 37.500 37.500 1.4 Belanja Hibah 8.517.382 9.799.850 1.5 Belanja Bantuan Sosial 108.015 111.782 1.6 Belanja Bagi Hasil 8.375.712 5.457.292 1.7 Belanja Bantuan Keuangan 873.504 803.885 1.8 Belanja Tidak Terduga 263.889 1.390.994 2 Pengeluaran Pembiayaan 378.800 35.953 36.100 345.277 345.277 45.277 No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 11.045.490 9.115.754 33.008.198 31.915.758 32.617.230 34.172.892 Sumber: Hasil Proyeksi, 2020 Kapasitas riil Pemerintah Provinsi jawa Timur selama 4 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :
  1. 1.Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain : a) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI; d) Belanja Moda Transportasi, besarannya 10% dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e) Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH kab/kota, 30% hak provinsi dengan komposisi : 50% specific grant dan 50% block grant, dari yang 50% specific grant, 75 % untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Sedangkan Belanja Mengikat atau (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : a) Belanja Pegawai. Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi; b) Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok c) Belanja DAK BOS; d) Belanja Operasional Kantor; dan e) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD). Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.
  2. 2.Prioritas Kedua Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitar riil juga digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2019 – 2024 yang tertuang dalam program Nawa Bakti Satya yang terdiri dari : - Jatim Sejahtera : Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial; - Jatim Kerja : Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi; - Jatim Cerdas dan Sehat : Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas; - Jatim Akses : Membangun Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; - Jatim Berkah : Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas; - Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; - Jatim Berdaya : Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa; - Jatim Amanah : Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif) - Jatim Harmoni : Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.
  3. 3.Prioritas Ketiga Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 4.1.1. Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Utuh Berbasiskan Nilai Keagamaan dan Kebudayaan Berbasis Daerah
  4. 1.Pendidikan Pendidikan menengah menjadi jembatan yang sangat penting bagi tenaga terampil maupun calon mahasiswa perguruan tinggi. Kualitas pendidikan menengah akan menentukan kualitas dari input terhadap proses pendidikan tinggi maupun kepada sektor ekonomi yang akan langsung mempekerjakan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK di Jawa Timur berada di kisaran 80 persen namun di wilayah Kabupaten masih banyak yang berada dibawah 70 persen termasuk di sebagian wilayah Madura dan Tapal Kuda. Pada RPJMD periodesasi ini program unggulan pendidikan diarahkan bukan sebatas kepada aspek biaya pendidikan tetapi juga kualitas pendidikan. Inilah yang melahirkan istilah “Tis-Tas”, yaitu pendidikan gratis dan berkualitas. Salah satu harapan masyarakat adalah peluang kerja yang diawali dengan pendidikan kejuruan atau SMK yang lulusannya siap kerja. Dari 3000 lebih sekolah menengah, proporsi SMK terhadap SMA tahun 2020 mencapai 59,18%:40,82%, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan menjadi 70%:30%. Dari pengamatan langsung di lapangan beberapa SMK terutama yang negeri lebih diminati lulusannya oleh perusahaan dan sudah "di-inden" sejak sebelum lulus, namun masih banyak SMK yang kesulitan membangun relasi dengan perusahaan. Di tahun 2017 ada hampir 300 ribu murid yang tersebar di hampir 300 SMK negeri, dan sekitar 400 ribu murid yang tersebar di sekitar 1700 SMK swasta. Jumlah sekolah yang sudah bersertifikasi ISO masih sangat minim, dan masih ada sekitar 700 SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi yang belum terakreditasi serta hampir 600 SMK bidang teknologi dan rekayasa yang belum terakreditasi. Salah satu program Khofifah-Emil adalah mendorong pembiayaan kepada SMK baik negeri maupun swasta dalam mendukung investasi SDM serta sarana prasarana untuk pencapaian akreditasi. Dengan kerja bersama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) akan mendorong kesuksesan program ini, dimana 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) menitikberatkan lulusan yang tidak hanya pintar "text-book" tapi juga terampil dan berkarakter serta kreatif. Dari segi jurusan, juga ada ketidakcocokan dengan arah industri prioritas diantaranya kemaritiman, pariwisata dan teknologi pangan. Sekitar 130 ribu murid mengambil jurusan terkait otomotif, dan sekitar 160 ribu murid mengambil jurusan terkait teknologi informasi. Maka akan didorong beasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penguatan jurusan unggulan industri prioritas tersebut untuk mendorong link and match serta minat murid di jurusan prioritas. Pada intinya, siapapun warga Jawa Timur tidak boleh terkendala dalam menempuh pendidikan SMA/SMK. Pendidikan gratis akan dipastikan tetap memenuhi standar kualitas. Bantuan tambahan untuk siswa miskin serta program boarding school berbasis pesantren untuk anak- anak yang kondisi latar belakang keluarganya tidak sepenuhnya kondusif untuk tumbuh kembang anak sekolah, akan menjadi program prioritas, karena disadari perlu solusi kreatif lebih dari sekedar meniadakan biaya sekolah demi meningkatkan partisipasi sekolah terutama bagi masyarakat pedesaan. Bantuan tambahan untuk siswa miskin serta program boarding school berbasis pesantren untuk anak- anak yang kondisi latar belakang keluarganya tidak sepenuhnya kondusif untuk tumbuh kembang anak. Selanjutnya, ringkasan permasalahan urusan pendidikan sebagai berikut :
12. a.Masih rendahnya angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar SMA/SMK sederajat.
13. b.Kurang meratanya akses dan kesempatan memperoleh pendidikan SMA, SMK, PK-PLK
14. c.Belum terpenuhi standar kualitas maupun pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
15. d.Peningkatan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan SMA, SMK, PK-PLK
16. e.Belum optimalnya kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi komunikasi (TIK) bagi pembelajaran.
  1. 2.Kesehatan Pembangunan sektor kesehatan akan menjawab tantangan terkait jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan, dan membangun upaya kesehatan masyarakat, serta mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terkait jaminan kesehatan, direncanakan pembentukan Kantor Gabungan (Joint Office) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPJS Kesehatan yang akan menjadi crisis center 24 jam untuk menindaklanjuti kesulitan yang dihadapi pasien BPJS. Prinsipnya, pasien BPJS tidak boleh mendapat pelayanan yang berbeda dengan pasien non BPJS. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diposisikan untuk dapat mengambil keputusan menjamin kelanjutan pelayanan (guarantor) apabila ada kendala dalam menyikapi situasi pengobatan yang urgent. Dalam menyikapi kendala arus kas akibat selisih waktu dalam pencairan klaim rumah sakit ke BPJS, diprogramkan sistem dengan perbankan untuk kesinambungan kas operasional berbasis piutang BPJS. Warga kurang mampu perlu dijamin akses ke kesehatan gratis berkualitas. Ini ditempuh dengan program bantuan iuran BPJS dan pemberian bantuan biaya pengobatan untuk warga yang belum masuk dalam cakupan Kartu Indonesia Sehat. Selain itu didorong sumber pembiayaan terpadu untuk membantu anggota keluarga yang mendampingi pengobatan dan harus kehilangan pencaharian sehari-hari selama pengobatan, serta penyediaan rumah singgah untuk warga yang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) provinsi seperti yang berada di Surabaya dan Malang. Untuk pelayanan kesehatan primer, maka dilakukan penguatan tenaga medis di daerah yang relatif kurang dari segi aksesibilitas. Ini termasuk tunjangan tambahan untuk dokter umum yang mengabdi di kecamatan yang relatif jauh dari akses. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga senantiasa melakukan langkah aktif mendorong penugasan dokter spesialis untuk kabupaten dan kota agar tercapai kehandalan pelayanan kesehatan, hal ini termasuk penguatan program beasiswa dokter spesialis. Puskesmas dengan cakupan strategis yang bisa ditingkatkan menjadi Rumah Sakit (RS) Pratama termasuk dengan konsep dokter spesialis tamu (visiting specialist) juga didorong melalui sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Program penugasan perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di desa-desa yang belum memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) diperluas secara signifikan. Untuk melayani daerah kepulauan, maka unit pelayanan terapung (poliklinik terapung) menjadi solusi. Terkait sistem rujukan berjenjang, penguatan kelembagaan, tenaga medis dan sarana prasarana di RS rujukan terutama RS rujukan regional seperti Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan RSUD yang ada di beberapa titik strategis wilayah seperti Madura, Tapal kuda dan Mataraman terus didorong. Ini akan mendekatkan layanan berkualitas kepada masyarakat dan mengatasi beban berlebih pada RS rujukan utama. Khusus terkait RSUD Dr. Soetomo, diprogramkan peningkatan menuju RS berstandar internasional. Ini akan menjadi embrio sentra pengobatan (medical center) yang diharapkan bisa bersaing dengan Penang Malaysia dan Singapura, dengan bidang medis yang dapat menjadi fokus yaitu diantaranya pengobatan regeneratif untuk penyakit degeneratif, stroke center, organ transplant center serta radiotherapy. Kawasan seluas 50 hektar di kaki jembatan Suramadu juga diprogramkan sebagai lokasi masa depan kawasan pelayanan medis terintegrasi (integrated medical complex), sehingga keterbatasan kapasitas tampung yang ada saat ini dapat diatasi. Upaya promotif preventif tetap menjadi fokus dari upaya kesehatan masyarakat. Ini akan ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi untuk daya jangkau promotif preventif terutama dalam meminimalisir insiden Penyakit Tidak Menular, sinergi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemberdayaan organisasi masyarakat, serta upaya perbaikan gizi (bantuan nutrisi) bagi masyarakat terutama ibu hamil dan balita yang berasal dari golongan kurang mampu. Ruang laktasi juga didorong keberadaannya untuk memastikan asupan gizi yang terbaik bagi bayi. Dalam kaitan dengan penguatan SDM, maka perlu ada perhatian kepada tenaga kesehatan terutama yang berada di daerah terluar atau terpencil, termasuk dalam memberi kesempatan pengembangan profesi dan pendidikan. Penguatan sertifikasi keperawatan dan kebidanan menjadi pilar penguatan kualitas pelayanan kesehatan serta dalam mensukseskan Program Kesehatan Nasional. Kearifan lokal terkait pengobatan tradisional juga diberikan perhatian sembari menjaga kepatuhan terhadap standar prosedur tindakan medis. Selanjutnya, ringkasan permasalahan urusan kesehatan sebagai berikut : 1) Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (Kusta, HIV dan AIDS, TBC) dan tidak menular (hipertensi, jantung dan diabetes); 2) Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan; 3) Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat. 4) Masih tingginya angka stunting; 5) Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang masih rendah; 6) Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;
  2. 3.Kepemudaan dan Olah Raga
  3. 1.Masih rendahnya kewirausahaan pemuda.
  4. 2.Masih banyak Pemuda yang terlibat masalah sosial.
  5. 3.llmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga;
  6. 4.Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
  7. 5.Rendahnya budaya/partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas pada kegiatan olahraga.
  8. 4.Kebudayaan Secara geografis, bentang alam Jawa Timur memiliki keragaman yang luar biasa mulai dari pegunungan berapi yang subur, pegunungan kapur, pantai dengan pesisir landai di bagian utara sampai pesisir selatan yang curam dan terjal. Dengan karakteristik geografis semacam ini, berkembanglah budaya agraris yang kuat seiring dengan tumbuhnya peradaban maritim yang hingga kini masih mewarnai dinamika perkembangan kebudayaan masyarakat Jawa Timur. Dari latar belakang seperti ini jelas tampak nyata kaya ragamnya budaya yang ada di Jawa Timur. Dalam perkembangannya terindikasi masalah antara lain meliputi: 1) Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan masyarakat. 2) Lemahnya pemahaman sejarah lokal. 3) Rendahnya pengelolaan museum. 4) Kurangnya penghargaan/pelembagaan terhadap nilai nilai seni budaya. 5) Terbatasnya regulasi yang mengatur kebudayaan dalam arti luas. 6) Lemahnya data serta informasi kebudayaan. 7) Minimnya produk ekonomi kreatif lingkup seni budaya. 8) Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung kebudayaan. 9) Rendahnya pengelolaan keragaman budaya. 10) Rendahnya kekayaan budaya dan cagar budaya. 11) Lemahnya penggalian nilai luhur kearifan lokal dan penguatan karakter masyarakat yang berkebudayaan 4.1.2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi Berbasis Gotong Royong Untuk Tercapainya Keadilan dan Kesejahteraan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Menghadirkan negara dalam upaya peningkatan nilai tambah produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para petani adalah kewajiban Pemerintah / Pemerintah Jawa Timur dalam Pembangunan Ekonomi berbasis Gotong Royong. Komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang bergerak di sektor pertanian merupakan kesungguhan bagi terwujudnya pilar kedaulatan pangan. Pertanian dalam hal ini mencakup definisi yang luas, dimana di samping ketahanan pangan, di dalamnya termasuk juga perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Formulasi masalah di sektor Pertanian (dalam arti luas) Kehutanan dan Kelautan antara lain meliputi :
  9. 1.Pertanian 1) Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian; 2) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura); 3) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana pertanian; 4) Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat; 5) Masih Rendahnya pola kemitraan kelembagaan petani dan/atau pengembangan usaha pertanian; 6) Pertanian tanaman pangan dan hortikultura: - Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian; - Belum optimalnya nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura; 7) Masih Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah dalam pengembangan pertanian (agropolitan / Kawasan Pertanian Terpadu); dan 8) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
  10. 2.Perkebunan 1) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman semusim dan tanaman tahunan); 2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman; 3) Kurangnya pengelolaan tata niaga perkebunan (pemasaran); 4) Rendahnya nilai tambah produksi hasil perkebunan; 5) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana perkebunan; 6) Kurangnya penggunaan benih unggul bersertifikat (GAP); 7) Kurangnya implementasi sinergi antarsektor dan antarwilayah dalam pengembangan perkebunan (agropolitan / Kawasan Pertanian
  11. 3.Peternakan 1) Masih Rendahnya nilai tambah produksi hasil peternakan; 2) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, pemasaran hasil dan investasi usaha agribis peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; 3) Rendahnya sistem perkandangan dan sistem pakan bergizi yang dihasilkan; 4) Masih marak adanya pemotongan sapi betina produktif; 5) Kurangnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal); dan 6) Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah dalam pengembangan peternakan (agropolitan / Kawasan Pertanian Terpadu).
  12. 4.Ketahanan Pangan 1) Belum optimalnya ketersediaan (food availaibility), akses (food access), pemanfaatan (food security) dan stabilitas (food stability) dan penyerapan (food utilization); 2) Masih ditemui daerah rentan pangan di beberapa daerah di Jawa Timur; 3) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal; dan 4) Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman berdasarkan Pola Pangan Harapan (Skor PPH).
  13. 5.Kelautan dan Perikanan 1) Masih Rendahnya nilai tambah produksi hasil kelautan dan perikanan; 2) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam) serta sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; 3) Belum optimalnya alokasi pemilihan jenis ikan, produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap; 4) Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam); 5) Masih Rendahnya kesejahteraan nelayan; 6) Masih Rendahnya Ketersediaan stok Sumber Daya Ikan (SDI), Kualitas dan kuantitas benih dan induk, produksi benih ikan unggul; 7) Rendahnya Dukungan Teknologi Pemanfaatan Potensi dan belum optimalnya Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS), pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; 8) Masih Rendahnya produksi, implementasi teknologi dan kualitas serta keberpihakan terhadap industri kecil pada sektor kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam); 9) Belum optimalnya pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta maraknya kegiatan ilegal, unreported and unregulated fishing; 10) Masih Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah dalam pengembangan kelautan dan perikanan (minapolitan); dan 11) Rendahnya Kapasitas SDM Dalam Pengaplikasian Teknologi.
  14. 6.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Disamping bidang Pertanian, dalam hal kelembagaan pembangunan ekonomi dan terciptanya ekosistem usaha yang lebih khas budaya Gotong- Royong Indonesia maka perlu diselesaikan masalah-masalah dan peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UKM di Jawa Timur cukup signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi dan UKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Meski demikian, kinerja itu tak lepas dari masalah eksisting maupun dalam proyeksinya di masa yang akan datang, dimana antara lain meliputi : 1) Rendahnya daya saing KUKM; 2) Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM; 3) Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM; 4) Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM; 5) Lemahnya restrukturisasi usaha (OVOP, communal branding, standarisasi, inklusi UKM dan retail modern); 6) Lemahnya ekosistem digital bagi KUKM; 7) Rendahnya kualitas SDM KUKM (program vokasi); 8) Rendahnya minat kaum milenial dalam berkoperasi; 9) Rendahnya akurasi data KUKM; 10) Lemahnya pemberdayaan ekonomi desa melalui restorasi desa dan kemitraan antara UKM dan BUMDES); dan 11) Legalisasi UMKM masih rendah.
  15. 7.Industri Seiring berkembangnya isu deindustrialisasi prematur di era revolusi Industri 4.0 perlu pengembangan daya saing ekonomi yang menumbuhkan industri unggulan Jawa Timur. Upaya ini akan bersinergi dengan terciptanya kesempatan kerja yang lebih menjanjikan. Pada jalur mikro pengembangan industri unggulan dibutuhkan kesiapan SDM dan fasilitasi program terstruktur pemerintah yang akan secara langsung menyerap tenaga kerja. Hal ini perlu diiringi dengan upaya untuk terus menjalankan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan produktif. Di jalur makro, perlu dorongan penguatan daya saing logistik dan kawasan industri serta iklim investasi yang kondusif, termasuk dorongan industrialisasi potensi masa depan yang mengarah pada bidang maritim, teknologi agro, manufaktur termasuk teknologi medis, pariwisata dan ekonomi kreatif serta digital. Lebih rinci terkait permasalahan Industri yang terjadi di Jawa Timur dapat diformulasikan sebagai berikut: 1) Rendahnya Daya Saing Industri. 2) Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor. 3) Belum optimalnya struktur industri (hulu-antara-hilir). 4) Belum optimalnya antisipai terhadap berkembangnya revousi industri 4.0. 5) Kurangnya produk IKM yang terstandardisasi (SNI, Halal, Barcode, ISO). 6) Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM. 7) Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM. 8) Kurangnya pelatihan yang mendukung usaha Industri Kecil Menengah di masyarakat. 9) Kurangnya wadah kawasan sentra industri terintegrasi.
  16. 8.Perdagangan Manivestasi dari kinerja perdagangan tercermin dari aktivitas/nilai ekspor- impor. Di Jawa Timur kinerja perdagangan dimaksud masih terindikasi terjadinya negative net export. Karenanya ke depan perlu fokus kepada penyelesaian permasalahan tiga aspek, yaitu peningkatan daya saing ekspor, perluasan sektor ekonomi unggulan berpotensi ekspor, dan peningkatan akses pelaku usaha kepada peluang ekspor. Untuk peningkatan daya saing ekspor, masih terindikasi permasalahan pembenahan terhadap daya dukung infrastruktur termasuk logistik transportasi intermoda dari jalan hingga pelabuhan dan kereta barang, pengembangan kawasan industri termasuk potensi Export Processing Zone (EPZ). Disamping itu permasalahan pengendalian impor juga menjadi masalah lain dalam terselenggaranya surplus produksi barang dan jasa sehingga mampu memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan seimbang antarkelompok antarwilayah. Secara lebih ringkas, formulasi masalah perdagangan di Jawa Timur meliputi : 1) Lemahnya daya saing ekspor. 2) Rendahnya akses pelaku usaha terhadap peluang ekspor. 3) Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan berpotensi ekspor. 4) Belum optimalnya pengendalian impor. 5) Belum efisiennya perdagangan dalam negeri. 6) Belum optimalnya kerjasama perdagangan internasional. 7) Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar. 8) Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga. 9) Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi. 10) Masih banyaknya pasar yang membutuhkan perbaikan bangunan fisik. 11) Masih rendahnya jangkauan pemasaran.
  17. 9.Penanaman Modal 1) Belum efisiennya proses pelayanan perizinan; 2) Tingginya kesenjangan/lag antara minat investasi (NIB) dan realisasi investasi; 3) Rendahnya Daya Saing Penanaman Modal; 4) Iklim Penanaman Modal Yang Kurang Kondusif; 5) Kurang tersedianya data dan informasi Penanaman Modal yang memadai; 6) Kurangnya Optimalnya Promosi dan Kerjasama Penanaman modal; 7) Lemahnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan 8) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kemudahan penanaman modal. 9) Masih belum optimalnya realisasi penanaman modal
  18. 10.Pariwisata Pariwisata adalah sektor perekonomian yang bukan hanya menciptakan lapangan kerja secara langsung di sektor tersebut seperti industri perhotelan dan atraksi wisata, namun juga menjadi penggerak sektor ekonomi terkait lainnya seperti jasa perdagangan, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jawa Timur memiliki destinasi wisata terbanyak di Indonesia dengan lebih dari 700 destinasi yang tercatat resmi. Sehingga ke depan pariwisata Jawa Timur diarahkan menjadi sektor ekonomi unggulan dengan berbasis daya tarik alam dan budaya. Senafas dengan Trisakti yaitu berkepribadian dalam kebudayaan, maka pariwisata bukanlah berorientasi tunggal pada orientasi profit, melainkan penggalian nilai luhur kearifan lokal dan penguatan karakter masyarakat yang berkebudayaan. Untuk itu diciptakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang diharapkan menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara. Satu diantaranya Kawasan Bromo-Tengger Semeru (BTS). Untuk mewujudkan berkembangnya kawasan strategis pariwisata dimaksud perlu penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi pada 4 (empat) A yaitu access (akses), attraction (daya tarik pariwisata), amenities (sarana prasarana) dan accomodation (akomodasi). Selain melengkapi 4 (empat) A, perlu juga diterapkan DOT (Destination atau tujuan wisata, Origin atau asal wisatawan, Timing atau waktu) dalam mengemas promosi pariwisata. Terhadap konsepsi dan fenomena tersebut secara ringkas ringkas dapat diformulasikan permasalahan urusan pariwisata sebagai berikut: 1) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata; 2) Masih lemahnya pengembangan destinasi wisata; 3) Lemahnya branding pariwisata yang berkelanjutan serta kurangnya promosi /pemasaran pariwisata yang sinergis dan kolaboratif; 4) Rendahnya SDM pelaku industri kepariwisataan; 5) Lemahnya data serta informasi pariwisata; 6) Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan kepariwisataan, khususnya pendekatan-pendekatan yang bersifat out of the box; 7) Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (ecotourism), pariwisata berbasis historical/budaya (misal : restorasi Trowulan Majapahit) dan berbasis religi (religion tourism); 8) Masih rendahnya daya tarik pariwisata dan pengelolaan potensi wisata khususnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 9) Belum terpenuhinya variabel pendukung pembangunan kepariwisataan yaitu access (akses), attraction (daya tarik pariwisata), amenities (sarana prasarana) dan accomodation (akomodasi); dan 10) Rendahnya akselerasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan.
  19. 11.Kehutanan 1) Belum optimal pengelolaan nilai tambah hutan produksi dan hutan rakyat; 2) Belum optimalnya tata kelola hutan dan pemantauan kawasan hutan; 3) Belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan hasil hutan; 4) Belum optimal konservasi sumber daya hutan dan ekosistem; 5) Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan perhutanan sosial; 6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi perbenihan tanaman hutan; 7) Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan; dan 8) Belum optimalnya upaya perlindungan dan Pengawetan Kawasan Tahura serta Pemberdayaan Masyarakat Tahura Raden Soerjo.
  20. 12.Energi dan Sumber daya Mineral 1) Tingginya penggunaan energy fossil di Jawa Timur. 2) Rendahnya bauran energi dari Energi Baru Terbarukan. 3) Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan. 4) Rendahnya konsumsi Energi Baru Terbarukan 5) Konsumsi listrik, masih dominan untuk kebutuhan rumah tangga 6) Kurangnya akses listrik untuk daerah Madura dan Kepulauan. 7) Belum meratanya akses infrastruktur ketenagalistrikan 8) Masih rendahnya Rasio Elektrifikasi di beberapa wilayah. 9) Belum optimalnya pengolahan sumberdaya mineral. 10) Tingginya penambangan tanpa ijin yang menimbulkan kerusakan lingkungan. 11) Belum optimalnya pengelolaan air tanah (kegeologian) dan masih tingginya pengambilan air tanah tak berizin.
  21. 13.Ketenagakerjaan Di era distrupsi, perlu paradigma revolusioner dalam penciptaan lapangan kerja karena fenomena profesi-profesi yang mulai tergusur karena teknologi, sebut saja profesi pelayanan perbankan yang mulai tergantikan ATM dan e-banking, serta profesi pabrik yang mulai tergantikan otomatisasi proses. Ada dua jalur dalam mencapai tujuan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, yaitu jalur makro melalui pengembangan daya saing ekonomi yang menumbuhkan industri unggulan sehingga tercipta lapangan kerja yang lebih menjanjikan, dan jalur mikro yaitu dengan membangun kesiapan SDM dan memfasilitasi program terstruktur pemerintah yang akan secara langsung menyerap tenaga kerja. Ini tentu dengan terus menjalankan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan produktif yang selama ini telah dilakukan. Di jalur makro, didorong penguatan daya saing logistik dan kawasan industri serta iklim investasi yang kondusif, termasuk mendorong industri potensi masa depan yaitu di bidang maritim, teknologi agro, manufaktur termasuk teknologi medis, pariwisata dan ekonomi kreatif serta digital. Di jalur mikro terdapat beberapa program unggulan. Millennial Job Center (MJC) adalah jawaban bagi kaum milenial dalam menyongsong masa depan dimana eranya bukan lagi mencari kerja ke perusahaan, tetapi mencari klien. Maka ada pergeseran dari melamar pekerjaan menuju ke membangun kredibilitas dan reputasi sebagai professional entrepreneur, dimana wirausaha bukan berdasarkan modal semata tetapi berdasarkan keterampilan. Inilah konsep professional freelance, dan MJC akan memfasilitasi pelatihan, membangun jam terbang dan pengalaman, membangun jejaring promosi, dan pembiayaan untuk menuju kemandirian usaha. Profesi masa depan seperti diantaranya desainer, event organizer, apps developer, sound engineer, arsitek, marketing strategis, adalah diantar berbagai profesi yang akan difasilitasi di MJC. Berikutnya, dipadukan konsep Science Techno Park (STP) dengan usaha rintisan berbasis tim yang beranggotakan lulusan perguruan tinggi D3/S1 sebagai tenaga ahli dan lulusan SMK sebagai tenaga terampil, sehingga menghasilkan program Dream Team Science Techno Park. Dream Team ini akan dibina dalam meriset produk yang berbasis komoditi unggulan dari STP tersebut, dan difasilitasi pemantapan produknya dari segi teknis, komersial serta pembiayaan hingga menjadi start up yang potensial. Program Belanova (Belanja Inovasi Daerah) menjawab tantangan "telur atau ayam yang duluan", dimana seringkali produk inovasi daerah harus berjuang mencapai kemapanan operasional dan rekam jejak di pangsa pasar swasta dulu sebelum bisa diterapkan pemerintah, padahal seyogyanya sebaliknya pemerintah seharusnya membantu menerapkan produk tersebut di fase awal menuju kemapanan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ada ruang untuk pemerintah mengintegrasikan hasil riset daerah dalam belanja daerah. Ini akan terintegrasi dengan Information Super Corridor yang merupakan jejaring sekaligus pusat potensi ekonomi daerah yang tersebar di 5 Bakorwil. Banyak inovasi besar yang lahir karena pemerintah menopang bukan hanya di saat riset, tetapi di fase awal pra-komersial, maka Belanova diharapkan menggugah potensi inovasi daerah di Jawa Timur. Selanjutnya, ringkasan permasalahan urusan Ketenagakerjaan sebagai berikut : 1) Kondisi sarana-prasarana, fasilitas pelatihan dan jumlah instruktur baik dari sisi jumlah ataupun ragam keahlian di 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya memadai sehingga masih harus terus dilakukan revitalisasi sebagai salah satu upaya antisipasi menghadapi Revolusi Industri 4.0; 2) Kebijakan pengetatan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur ke luar negeri, khususnya pada jabatan informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) sebagai upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI); 3) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur secara signifikan berimbas pada sulitnya kondisi dunia usaha di Jawa Timur, berpotensi menyebabkan tingginya angka PHK yang berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial; 4) Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja pada kebutuhan sekarang ataupun di era Revolusi Industri 4.0; 5) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja baru dari kegiatan perluasan kesempatan kerja di sektor informal di Kabupaten/Kota; dan 6) Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian terhadap masuknya tenaga kerja asing.
  22. 14.Transmigrasi 1) Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi; dan 2) Kuota penempatan transmigran asal Jawa Timur yang diberikan oleh Pemerintah Pusat relatif terbatas dibanding jumlah masyarakat Jawa Timur yang telah mendaftar untuk mengikuti program transmigrasi.
  23. 15.Urusan Sosial 1) Belum optimalnya penanganan pengentasan penduduk miskin, 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, baik di Panti maupun Non Panti/Jalanan; 2) Tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak, remaja, dan orang tua, bahkan di semua tingkatan dan kalangan masyarakat; 3) Belum semua pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan shelter atau tempat penampungan sementara bagi PMKS terlantar khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau gelandangan psikotik; 4) Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data terpadu (BDT) untuk penanganan keluarga fakir miskin; 5) Belum terintegrasi pola pendampingan keluarga miskin yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota; 6) Masih tingginya stigma masyarakat terhadap eks ODGJ; dan 7) Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan, kepedulian dan kegotongroyongan di masyarakat. 4.1.3. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan
  24. 1.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1) Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP; 2) Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk; dan 3) Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  25. 2.Statistik Belum Optimalnya penyampaian data dari produsen data karena Belum adanya juknis pengumpulan data, Belum adanya standar pengisian bagi produsen data, dan belum adanya tools untuk penyampaian data via web.
  26. 3.Persandian 1) Lemahnya pengamanan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan 2) Teknologi persandian yang relatif kurang mampu mengikuti perkembangan jaman.
  27. 4.Perpustakaan 1) Rendahnya minat, gemar dan budaya membaca masyarakat. 2) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan. 3) Belum meratanya penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Timur. 4) Kurangnya SDM perpustakaan secara kualitas dan kuantitas. 5) Masih rendahnya tingkat kepatuhan penerbit dan produsen rekaman terhadap pelaksanaan UU No. 4/1999 No. 13/2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
  28. 5.Kearsipan 1) Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dinamis pada perangkat daerah 2) Kurangnya ketersediaan kebijakan penyelenggaraan kearsipan (peraturan kearsipan) 3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan 4) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip 5) Belum optimalnya implementasi penyusunan perencanaan pemeliharaan, pelestarian dan pengamanan arsip bernilai guna tinggi 6) Rendahnya kualitas layanan pemanfaatan arsip
  29. 6.Kesekretariatan 1) Implementasi SAKIP pada beberapa Kabupaten/Kota masih stagnan, belum ada perkembangan. Hal tersebut dikarenakan SAKIP tidak menjadi perhatian oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah dan PD di lingkungan pemerintah daerah tersebut belum menyadari pentingnya implementasi SAKIP dan masih banyak Kepala Daerah yang belum memahami sepenuhnya bagaimana cara melakukan sinkronisasi antara janji politik dengan dokumen RPJMD; 2) Program/kegiatan di Kabupaten/Kota yang seringkali tidak mendukung program/kegiatan di provinsi karena kurangnya dukungan dari instansi terkait di daerah tersebut, kurangnya koordinasi antarinstansi, tidak tersedianya anggaran di daerah sehingga membuat program yang seharusnya dilakukan berjalan lambat; 3) Mengubah pola pikir dan budaya kerja Aparatur Pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome); 4) Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku; dan 5) Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawasan.
  30. 7.Kepegawaian 1) Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi terkait pelayanan publik; 2) Belum meratanya distribusi ASN sesuai dengan formasi dan kebutuhan; 3) Masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki; 4) Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekruitmen ASN berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya; 5) Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian dalam pengintegrasian data pegawai seluruh Jawa Timur; dan 6) Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit sistem.
  31. 8.Perencanaan Pembangunan 1) Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal; dan 2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal.
  32. 9.Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan 1) Belum sinkronnya Pengumpulan data agregasi pada LPPD Kabupaten/ Kota dengan data PD Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanan urusan wajib dan pilihan; 2) Banyaknya kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/tipikor) di Kabupaten/Kota yang penjatuhan hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku; 3) Banyaknya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik; 4) Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik; 5) Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; 6) Kurangnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; 7) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; 8) Rendahnya persentase Kabupaten/Kota yang telah menyusun database inventarisasi asset hasil P3D secara lengkap dan akurat; 9) Belum optimalnya implementasikan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 10) Masih banyaknya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 11) Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokoler; 12) Terbatasnya media yang dapat mempublish informasi melalui press release; 13) Kompleksibilitas pelayanan kunjungan tamu VVIP yang cenderung meningkat; 14) Belum berkembangnya inovasi daerah; dan 15) Rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan.
  33. 10.Komunikasi dan Informatika 1) Masih belum adanya database pemetaan dan monitoring isu publik di media, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan profesional serta perangkat yang mampu menyediakan database monitoring media dan isu publik masih belum tersedia; 2) Belum optimalnya kehumasan pemerintah daerah karena belum terbentuknya unit kehumasan di tingkatan perangkat daerah; 3) Belum optimalnya sinergi pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan kelompok masyarakat (Pokmas) lainnya di daerah karena kurangnya koordinasi dan strategi komunikasi pemberdayan kelompok masyarakat yang terintegrasi di daerah; 4) Belum adanya peraturan teknis turunan Rencana Induk Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2016) seperti rencana induk smart province karena terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional, Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database PD, Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat, dan belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK; dan 5) Kurangnya pemeliharaan pemilik akun hosting dan colocation karena terbatasnya ketersediaan storage dan space rak server, bandwidth internet, keamanan sistem dari data dan belum adanya tata kelola. 4.1.4. Permasalahan Demokrasi Kewargaaan
  34. 1.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan; 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik; 3) Belum optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa; 4) Kurang berdayanya kelembagaan demokrasi dan rendahnya upaya peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM; dan 5) Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM.
  35. 2.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Belum optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penanganan keamanan dan ketertiban umum. 2) Belum tersedianya ruang publik untuk menyampaikan aspirasi. 3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban umum. 4) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung operasional ketentraman dan ketertiban umum.
  36. 3.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Belum optimalnya akses, partisipasi serta kesempatan perempuan sebagai pengambil keputusan, perempuan dalam politik dan peminggiran ekonomi perempuan; 2) Masih banyaknya kasus trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) Masih tingginya perkawinan anak di Jawa Timur yang terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota. 4) Masih belum optimalnya upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak; 5) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih belum optimal dan belum tersistem dengan baik; 6) Kurang sinergisnya antarsektor dalam mendukung pengarusutamaan gender perlindungan anak.
  37. 4.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa; 2) Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 3) Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan; 4) Masih Tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan angka kemiskinan perkotaan; 5) Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Jawa Timur masih cukup tinggi 6) Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa; dan 7) Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan.
  38. 5.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsive Gender; 2) Masih banyak usia remaja (sekolah) di Jawa Timur yang belum mendapatkan fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui wadah/forum PIKR dan BKR; 3) Rendahnya minat akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 4) Tingginya laju pertumbuhan penduduk. 4.1.5. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Dalam mewujudkan keterhubungan pembangunan antarwilayah diperlukan sinergi dan integrasi transportasi antarmoda. Pada transportasi darat, masih terdapat kendala diantaranya masih minimnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan transportasi, kebutuhan kelayakan jalan yang belum memenuhi standar dan ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan kendaraan dengan peningkatan kapasitas jalan serta belum optimalnya angkutan massal dan logistik antarwilayah. Guna mendukung pengembangan wilayah diperlukan peningkatan akses menuju kawasan potensial dan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan maritim dan logistik, agroindustri, megapolitan, pengembangan kota menengah, dan pariwisata, yang membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang baik. Dalam pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir selatan masih terkendala belum tuntasnya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur serta belum optimalnya pengembangan pelabuhan–pelabuhan di pesisir selatan dan akses menuju pelabuhan. Pada layanan transportasi laut, masih ada ketimpangan pelayanan pelabuhan di sisi utara dan sisi selatan Jawa Timur sehingga efektivitas dan efisiensi penurunan biaya logistik belum tercapai. Selain itu masih minimnya sarana prasarana dan pelayanan angkutan laut perintis membatasi aksesibilitas masyarakat wilayah kepulauan. Pelayanan transportasi udara, baik bandara domestik maupun internasional masih belum diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan penumpang dan logistik. Keamanan, kecepatan dan ketepatan waktu merupakan hal penting bagi masyarakat dalam pemilihan moda transportasi udara. Terkait dengan keselamatan transportasi, masih tingginya angka kecelakaan transportasi darat dan di perlintasan sebidang kereta api. Adapun faktor penyebab laka lantas selain karena perilaku pengemudi yang tidak tertib juga disebabkan kurangnya fasilitas pelengkap jalan, seperti Early Warning Sistem. Di sisi lain juga masih terjadi kecelakaan pada angkutan penyeberangan sungai dan laut yang disebabkan sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar kelayakan. Tingginya angka kecelakaan akibat meningkatnya mobilitas masyarakat dalam menggunakan angkutan darat dan laut saat mudik lebaran dikarenakan ketersediaan angkutan massal yang terbatas serta sarana prasarana jalan belum memadai, sehingga diperlukan dukungan pemerintah dalam penyediaan angkutan darat dan laut yang layak dan aman. Pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki peran penting dalam penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri, maupun rumah tangga. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan infrastruktur sumber daya air diantaranya adalah (a) belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kegiatan domestik masyarakat, pertanian, industri, dan kegiatan lainnya; (b) belum optimalnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga berpengaruh terhadap belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi yang menyebabkan terjadinya pengambilan air baku dengan menggunakan pompa pada sungai maupun air tanah dangkal dan air dalam tanah; dan (c) belum optimalnya penanganan banjir yang ditandai dengan masih adanya lokasi rawan banjir permanen terutama pada kawasan strategis, seperti banjir Bengawan Solo Hilir, Kali Welang , Kali Kemuning, dan Kali Tanggul. Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu wujud pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui penyelenggaraan infrastruktur permukiman layak huni, aman dan terjangkau, masih mengalami terkendala beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya capaian infrastruktur dasar permukiman dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain masih terdapatnya backlog rumah, masih terbatasnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau serta menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan. Disisi lain, juga masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan utamanya di kantong-kantong kemiskinan dan kawasan pesisir. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman bersifat multisektor, sehingga dalam penyelenggaraannya memerlukan keterpaduan kebijakan dan program antar sektor antara lain untuk memastikan ketersediaan infrastruktur dasar lainnya (air minum, sanitasi, PSU Permukiman) yang memadai. Hal ini tentunya memerlukan pula sinergi antar pemangku kebijakan baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pemenuhan cakupan layanan air minum yang layak dan aman dalam rangka nendukung sinergi terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak masih mengalami beberapa kendala dalam mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan air minum di perkotaan, perdesaan, lintas wilayah dan daerah rawan air, antara lain disebabkan keterbatasan sumber air. Upaya penyediaan air minum skala regional perlu dikembangkan di beberapa wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Di sisi lain belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi yang layak dan aman masih perlu menjadi perhatian bersama antara lain terkait pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (system sewerage) dan lintas wilayah, serta pengembangan persampahan regional. Dalam hal pemenuhan penyediaan bangunan gedung, masih ditemui permasalahan yaitu adanya kebutuhan sarana dan prasarana gedung yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kendala dalam penyelenggaraan penataan ruang, masih adanya terdapat beberapa dinamika pembangunan yang berkembang saat ini belum terakomodasi dalam RTRW Provinsi, serta belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang didaerah, sehingga perlu dilakukan revisi RTRW Provinsi, dan penyusunan/penetapan rencana rinci tata ruang kawasan-kawasan strategis provinsi di Jawa Timur. Kendala dalam pelaksanaan urusan pertanahan adalah belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan (Reforma Agraria), hal ini dikarenakan belum jelasnya pembagian kewenangan pelaksanaan urusan pertanahan antara Pemerintah Provinsi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (environmental carrying capacity). Secara umum, berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah a) masih terjadinya pencemaran air sungai pada sungai kewenangan Provinsi maupun yang lintas Provinsi yang bersumber dari kegiatan permukiman dan industri terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum dilengkapi dengan IPAL yang memadai; b) penurunan kualitas udara yang dipicu oleh peningkatan konsumsi energi fosil pada sektor tranportasi, industri, dan rumah tangga serta belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaan sampah di Jawa Timur sebagian besar masih menggunakan sistem controled landfill dan belum menggunakan sanitary landfill serta belum tersedianya pusat pengelolaan limbah B3; c) masih terjadinya tekanan terhadap tutupan lahan seperti deforestasi dan kebakaran hutan diantaranya pada kawasan Selingkar Wilis dan kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) yang berperan dalam siklus air sebagai daerah resapan dan tangkapan air dari mata air Umbulan meskipun telah dilakukan berbagai upaya rehabilitasi dan konservasi. Jawa Timur mempunyai beberapa potensi bencana, baik potensi bencana dari laut, gunung, maupun dalam bumi. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) aspek, yaitu aspek perilaku manusia dan aspek keterbatasan informasi terkait bencana meliputi sikap/perilaku yang menyebabkan menurunnya kualitas Sumber Daya Alam sehingga mengakibatkan terjadinya bencana, kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bencana, kurangnya informasi/pengetahuan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. 4.1.6. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah smpai dengan tahun 2020 Dari hasil evaluasi terhadap indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditahun 2020, sebagai akibat munculnya bencana alam pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap capaian kinerja di tahun 2020, sehingga hasil evaluasi terhadap capaian indikator dari visi dan misi Gubernur Jawa Timur tidak sesuai harapan sebagai akibat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ditahun 2020 yang tercapai adalah 7 indikator dari 11 indikator atau sebesar 63,64 persen. Beberapa target yang tidak tercapai dari IKU tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
  39. 1.Pertumbuhan Ekonomi
  40. 2.Indeks Gini
  41. 3.Indeks Pembangunan Gender
  42. 4.Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Sedangkan target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKD) sesuai dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ditahun 2020 yang tercapai adalah 18 indikator dari 34 indikator atau sebesar 42,94 persen. Beberapa target yang tidak tercapai dari IKD tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
  43. 1.Indeks Pendidikan
  44. 2.Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
  45. 3.Indeks Kapasitas Bencana
  46. 4.Indeks Kualitas Udara
  47. 5.Persentase Penduduk Miskin Perdesaan
  48. 6.Indeks Aksebilitas
  49. 7.Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur
  50. 8.Realisasi Investasi
  51. 9.Pertumbuhan PDRB Pariwisata
  52. 10.Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian
  53. 11.Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
  54. 12.Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan
  55. 13.Indeks Profesionalitas ASN
  56. 14.Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim
  57. 15.Nilai SAKIP
  58. 16.Status LPPD
  59. 17.Indeks Kepedulian Sosial Sedangkan dari hasil evaluasi Outcome tahun 2020, pandemi Covid-19 memaksa pemerintah baik itu Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya re-alokasi anggaran guna mengurangi dampak Covid-
  60. 19.Dengan begitu, sebagai bentuk konsekuensinya, banyak kegiatan khususnya yang bersifat infrastruktur ditangguhkan bahkan dihentikan, secara nasional termasuk di daerah sehingga menyebabkan beberapa target outcome yang telah ditetapkan tidak tercapai. Selain itu dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 sampai dengan tahun 2020 ditemui banyak kebijakan dan regulasi ditingkat nasional yang diterbitkan dan harus di acu oleh Pemerintah daerah, salah satunya PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang nomenklatur, klasifikasi, kodefikasi, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sangat membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selain 2 regulasi tersebut, dikeluarkan juga Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 yang berimplikasi pada upaya penyesuaian dengan dokumen RPJMD yang ada saat ini. Oleh sebab itu, pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ini perlu dilakukan beberapa perubahan target capaian kinerja dan beberapa perubahan indikator kinerja. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan capaian tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Gambar Error! No text of specified style in document..1 Isu Strategis Isu Internasional (Sustainable Development Goals (SDGs)) Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Isu Perekonomian Global Berkaitan dengan 6 hal meliputi pertumbuhan ekonomi dunia, Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok , kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin protektif, rencana pengetatan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Harga komoditas dunia yang fluktuatif, Percepatan ekonomi Jepang ditengah-tengah perlambatan ekonomi global. Isu Regional (Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)) Pemberlakuan eco labelling, kesiapan eksodus kawasan industri, promosi pameran tingkat internasional di bidang industri. Sementara di bidang Pariwisata, sertifikasi bagi para pelaku wisata dan pada bidang penyediaan SDM, pelatihan baik melalui sektor formal (siswa SMK magang) maupun para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Isu Kebijakan Nasional Isu Kebijakan Nasional dipengaruhi oleh tiga kebijakan utama yakni RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3), RPJMN 2015-2019 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024 Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat, Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Demokrasi Kewargaan, serta Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan 1 2 3 4 5 6 4.2 Isu Strategis 4.2.1. Isu Internasional Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain: 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) Menurunkan angka kematian anak; 5) Meningkatkan kesehatan ibu; 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Konsep SDG’s diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG’S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016- 2030 antara lain: 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana; 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan; 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia; 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua; 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi; 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara; 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan; 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment yang berfokus pada: 1) Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak; 2) Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial; 3) Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana; dan 4) Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dan keadilan bagi semua orang. 4.2.2. Isu Perekonomian Global Isu stategis internasional lain yang mewarnai dunia lainnya adalah terkait perekonomian global yang ditandai 6 hal sebagai berikut : Pertama, Pertumbuhan ekonomi dunia Pada tahun 2020, ekonomi global mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi global, yang mencapai puncaknya mendekati 4 persen pada 2017, melambat menjadi 3,6 persen pada 2018, dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat dampak pandemic Covid-19. Perlambatan ekonomi dunia tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas ekonomi yang melambat ditengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan kenaikan tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, penurunan kepercayaan bisnis, pengetatan kondisi keuangan, dan ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi di banyak negara, serta pandemic Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia. Berdasarkan laporan World Economic Outlook Update yang dikeluarkan oleh IMF pada Januari 2021, perekonomian global diprediksi tumbuh sebesar 5,5 persen pada tahun 2021 dan 4,2 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi akan membaik dibandingkan tahun sebelumnya dan volume perdagangan dunia diperkirakan akan meningkat. Perekonomian kawasan ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diperkirakan akan tumbuh 5,2 persen di tahun 2021, sedangkan volume perdagangan dunia meningkat sebesar 8,1 persen. Kedua, Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok Pertumbuhan Tiongkok yang menurun setelah kombinasi pengetatan regulasi yang diperlukan untuk mengendalikan shadow banking dan peningkatan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan. Ketiga, Kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin protektif Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan. Kebijakan proteksionisme perdagangan ini dapat memberikan sentiment negatif terhadap perdagangan dunia maupun pasar keuangan global. Keempat, rencana pengetatan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed. Kebijakan pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, didorong oleh pembalikan modal kembali ke AS seiring dengan penguatan ekonomi negara tersebut serta normalisasi kebijakan moneternya. Adanya prediksi peningkatan tiga kali kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2019 dapat mendorong tren apresiasi dolar AS ke depan. Kelima,Harga komoditas dunia yang fluktuatif Laju pertumbuhan harga komoditas yang berakselerasi cukup cepat di tahun 2017-2018 diperkirakan melambat di tahun mulai tahun 2021 seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat aibat Covid-19. Di sektor pertanian atau pangan, perbaikan produktivitas dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan produksi yang mendorong stabilitas harga. Sementara itu, pergerakan harga komoditas batu bara dan logam diperkirakan sedikit mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh moderasi permintaan Tiongkok seiring dengan perubahan struktur ekonomi dari basis investasi ke konsumsi serta implementasi aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Pada sisi komoditas logam, kebijakan protektif AS dapat menyebabkan kelebihan pasokan pasar di luar AS, sementara di dalam negeri AS sendiri akan terjadi kenaikan harga. Sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia lainnya, harga minyak dunia yang mengalami tren penurunan sejak pertengahan 2014 dan mencapai titik terendah di awal tahun 2016, berbalik menunjukkan tren meningkat. Peningkatan harga ini utamanya didorong oleh kenaikan permintaan minyak mentah dari negara-negara berkembang khususnya Tiongkok dan India, serta mulai menguatnya permintaan negara-negara maju. Selain itu, adanya ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan, antara lain di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas di tahun 2019, khususnya minyak mentah. 4.2.3. Isu Regional Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2016, yang mana bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan resiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya. Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi MEA di bidang industri antara lain isu eco labelling utamanya dalam industri batik, perlindungan hak cipta bagi pelaku KUKM, kesiapan eksodus kawasan industri dari kota-kota besar ke kota yang ada di Jawa Timur, promosi pameran tingkat internasional. Sementara di bidang Pariwisata, pemandu wisata bersertifikasi bagi para pelaku wisata di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu prioritas. Adapun bidang penyediaan SDM yang siap bersaing di pasar bebas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menginisiasi melalui berbagai pelatihan baik melalui sektor formal seperti siswa SMK yang magang di perusahaan nasional maupun para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Pemberdayaan pemuda diarahkan pada konteks kewirausahaan seperti adanya Kontes Ide Bisnis. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk memenuhi standarisasi keahlian yang sesuai. Isu demografi menjadi peluang tersendiri bagi Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi MEA. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 menurut kelompok umur didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 24,80 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi Jawa Timur. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun peran dominan dalam meningkatkan kualitas SDM menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Justru sebaliknya, perlu kesadaran dari masyarakat bahwa MEA akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama. Selain kondisi bonus demografi, kondisi lain yang akan kita hadapi adalah hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang hadir bersama meningkatnya kemajuan dari internet, yang semula hanya digunakan untuk kemudahan informasi dan berkirim pesan, lalu bertransformasi menjadi internet of things, robotic, dan cloud computing. Oleh karena itu isu dari ketenagakerjaan selalu hadir ketika adanya sebuah revolusi dalam industri. Hadirnya revolusi industri 4.0 merupakan salah satu sebab munculnya pro dan kontra di antara masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya asumsi dengan melonjaknya usia produktif pada populasi di Indonesia, akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki usia produktif dapat memaksimalkan kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu beradaptasi dengan berbagai revolusi yang terjadi pada dunia masa kini. Namun pada World Economic Forum 2017 sedikit menjawab kekhawatiran ditengah masyarakat Indonesia. Hadirnya kecerdasan buatan, robot, dan penerapan pada revolusi industri 4.0 ini malah akan membuka banyak jenis lapangan kerja yang baru, artinya bukan pada pengangguran massal. Otomatisasi pada beberapa ruang lingkup industri bukanlah menjadi penghalang untuk mendapatkan pekerjaan, namun akan membuka peluang kerja pada bidang yang lain. Permasalahan yang ada ketika adanya bonus demografi dan munculnya revolusi industri adalah bukan pada hilangnya atau tergantikannya pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, namun permasalahan yang sebenarnya adalah kurangnya kemampuan yang tepat dan sesuai dalam jenis pekerjaan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan meskipun teknologi akan menyebabkan beberapa pekerjaan hilang, teknologi juga dapat mendorong munculnya berbagai bidang baru yang mungkin belum terbayangkan saat ini. Bahkan teknologi telah menciptakan lebih banyak pekerjaan baru daripada yang hilang. 4.2.4. Isu Kebijakan Nasional
  61. 1.RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005- 2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang tinggi.
  62. 2.RPJMN 2020-2024 Substansi dari Visi, Misi, Arahan Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan nasional tahun 2020-2024, yang memiliki keterkaitan kuat dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut;
  63. 1.Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  64. 2.Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  65. 3.Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
  66. 4.Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Gambar Error! No text of specified style in document..2 Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020 Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong VISI RPJMN TAHUN 2020-2024 Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai guidance bagi perumusan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  67. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan tantangan bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan yang didukung pengelolaan organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, bersih dan melayani dan pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
  68. 4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan Regulasi ini memnjadi factor pendorong strategis bagi percepatan pembangunan Jawa Timur yang beliputi beberapa wilayah pengembangan. Secara umum dua Kawasan penting yang terkait dengan pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah Kawasan prioritas gerbangkertosusila. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila merupakan bentuk wilayah dari segi nodalitas (titik) dimana wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara kawasan pusat (inti) dan kawasan penyangganya (hinterland). Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Luas Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota adalah sekitar 10.841,99 km2 dengan luas Kabupaten/Kota yang tertinggi berada di Kabupaten Bojonegoro, dan terendah di Kota Mojokerto. Gambar Error! No text of specified style in document..3 Peta Kawasan prioritas Gerbangkertasusila Guna mendukung konektivitas antar wilayah di lingkup Gerbangkertosusila dan sekitarnya, diperlukan proyek pembangunan transportasi public (Surabaya Regional railways Line) sebesar Rp. 8.304 Miliar yang bersumber dari Kerjasama pemerintah dengan Badan usaha (KBPU). Beberapa daeray yang terkait yaitu kabupaten Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidaorjo, kota dan Kabupaten Mojokerto. Kebijakan, program / kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dalam kegiatan pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti Transportasi Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder, Pengembangan jalan tol Bandara Juanda – Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong, Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan PLTSa di Kabupaten Sidoarjo. Gambar Error! No text of specified style in document..4 Peta Lokasi Program di Kawasan Prioritas Gerbangkertasusila Prioritas utama pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah terbangunanya Klaster Migas dan Kondensat terutama dengan berdirinya Refinery Kilang Minyak dan Petrochemical di Tuban. Sebelumnya telah berdiri Oil Tank Terminal di Kabupaten Lamongan dan TTPI di Kabupaten Tuban. Dengan terbangunnya Industrialisasi Migas dan kondensat serta petrokimia tersebut, akan memicu berdirinya Kawasan-Kawasan Industri baik yang sudah dalam bentuk kawasan (dikelola oleh Pengembang Industrial Estate), maupun rencana-rencana kawasan industri baru yang terdaftar di Kementerian Perindustrian. Sedangkan kegiatan ekonomi lain yang dikemas dalam Program Agropolitan/Minapolitan meliputi:
  69. 1.Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan – Kabupaten Lamongan;
  70. 2.Pengembangan Minapolitan Lamongan – Kabupaten Lamongan; dan
  71. 3.Pengembangan Agropolitan Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro. Mengacu pada uraian di atas, keberadaan Perpres 80 tahun 2019 akan menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah maupun regional Jawa Timur.
  72. 5.Pandemi COVID-19 dan Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Dimulai dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, sekitar kuartal akhir tahun 2019, penyakit virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan menyebar juga masuk ke Indonesia, penyakit ini yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 menjadi pandemi/wabah yang merenggut korban jiwa. Dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan secara nasional baik secara langsung pada aspek kesehatan (korban jiwa), tetapi juga pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Pada kuartal II tahun 2020 dilakukan beberapa upaya mitigasi pandemi COVID-19 antara lain melalui pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Desar (PSBB) di beberapa kota besar termasuk DKI Jakarta dan Surabaya Metropolitan. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 mengalami penurunan atau terkontraksi sebesar 2,07 persen yang merupakan dampak pandemi COVID-19. Selain dari dampak aspek ekonomi, untuk memitigasi pandemi COVID-19, diberlakukan “social distancing” dan pendidikan diselenggarakan secara daring / online yang menyebabkan perubahan pola pergerakan orang dan sosial. Sebagai bagian upaya mitigasi pandemi COVID-19 dan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi nasional, Pemerintah mengambil langkah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang antara lain berupa dukungan pada dunia usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN, berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan stimulus kredit. Pemulihan Ekonomi Nasional juga mengupayakan pinjaman lunak kepada Pemerintah Daerah untuk menambah ketersediaan anggaran daerah dalam kegiatan atau proyek untuk upaya penanganan dan mitigasi dampak pandemi COVID-19.
  73. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa harapan perubahan sistematis dalam pengelolaan pemerintah dalam rangka percepatan investasi dan pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyesuaian baik administratif maupun teknis agar harapan percepatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja terwujud, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Implementasi Undang-Undang yang dikenal sebagai UU Ciptaker ini beraplikasi cukup luas yaitu pada aspek kelembagaan dan aspek pembangunan sektor hulu hingga hilir antara lain terkait pertanian, pangan, perkebunan, minyak dan gas, kehutanan, Perindustrian, penataan ruang, hingga perizinan, ketenagakerjaan, Perbankan, dan Perkoperasian. 4.2.5. Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024 Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi Provinsi Jawa Timur dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Jawa Timur. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Provinsi Jawa Timur; 2) Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Provinsi Jawa Timur lainnya; 3) Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Provinsi Jawa Timur di berbagai bidang; 4) Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Provinsi Jawa Timur; 5) Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Provinsi Jawa Timur; dan 6) Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi. 4.2.6. Isu strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
  74. 1.Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan. Kinerja pada aspek pendidikan dapat dilihat antara lain pada indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Rata- rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,23 tahun 2016 menjadi 7,78 pada tahun 2020, selanjutnya untuk Harapan Lama Sekolah juga terus meningkat meningkat dari 12,98 tahun (2016) menjadi 13,19 tahun
(2020). Demikian juga APK SMA/Sederajat terus meningkat dari 81,42 tahun 2016 menjadi 93,75 pada tahun 2020, untuk APM SMA/Sederajat capaiannya 68,21 tahun 2018 menjadi 71,04 di tahun 2020. Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif. Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Di Jawa Timur, Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2016 sebesar 24 dan terus menurun hingga tahun 2020menjadi 23. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB sudah menunjukkan kemajuan. Demikian juga pada periode yang sama, Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukan penurunan pada tahun 2016- 2019, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 98,39 disebabkan adanya adanya pembatasan kunjungan pemeriksaan kehamilan akuibat pandemic Covid-19 sehingga penapisan ibu hamil risiko tinggi kurang maksimal. Disamping itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan tingkat prevalensi stunting di Jawa Timur tahun 2018 sebesar 32,7% persen, secara nasional berada di posisi ke 11 (sebelas) dan diatas angka nasional.

2.Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat. Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen. Sebagian besar lapangan usaha di Jawa Timur mengalami kontraksi dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan kebijakan lockdown dan PSBB demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja perekonomian Jawa Timur masih tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan posisi Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta, serta mampu menyumbang perekonomian Nasional sebesar 14,57 persen. Pada Triwulan I tahun 2021 perekonomian Jawa Timur menunjukkan perbaikan yaitu terkontraksi 0,44 persen bila dibandingkan Triwulan I-
2020.Apabila dibandingkan dengan seluruh provinsi di Pulau Jawa, kinerja perekonomian cenderung lebih baik dibandingkan dengan Jawa Barat (-0,83 persen) , Jawa Tengah (-0,87 persen), dan DKI Jakarta (-1,69 persen). Sementara itu, dilihat dari perkembangan pertumbuhan Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020 merupakan kontraksi terdalam sepanjang tren perekonomian Jawa Timur dan menunjukkan adanya perbaikan atau recovery sebagai dampak pandemi Covid-19 pada Triwulan I tahun 2021. Kondisi tersebut juga berlaku pada perekonomian seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara serta Perekonomian Nasional. Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute – Singapore pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, kinerja daya saing provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2020 menempati peringkat kedua, dibawah Provinsi DKI Jakarta. Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis & tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup & pembangunan infrastruktur. Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren yang cenderung melambat. Namun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif lebih tinggi. Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 4.5 adalah: Gambar Error! No text of specified style in document..5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional Sumber : BPS (2021). Data Diolah Pada tahun 2020, secara nominal besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Jawa Timur mencapai Rp 2.299,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.610,42 triliun. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 13,80 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,16 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,87 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam PMTB 4,31 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3,18 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 0,83 persen. Sementara itu pada Triwulan I-2021 dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,30 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,97 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 8,06 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 9,94 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,92 persen, dan PMTB sebesar 2,68 persen. Terkait kesejahteraan masyarakat, isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama 2016-2019 menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan sebesar 11,85 kemudian terus menurun hingga Tahun 2019 menjadi 10,20 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.056,00 ribu jiwa. Namun dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur kembali meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sesesar 4,58 juta jiwa di tahun 2020. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) TPT Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 5,84 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 2,02 persen poin dikarenakan dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan serta banyaknya pekerja informal di Jawa Timur yang rentan gulung tikar akibat Covid-19. Namun kenaikan tingkat pengangguran ini lebih baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, dimana peningkatan TPT Jawa Timur pada tahun 2020 terendah kedua setelah DI Yogyakarta. Namun TPT Jawa Timur pada Februari 2021 mengalami penurunan menjadi 5,17 persen. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Jawa Timur. Dari 31,66 juta penduduk usia kerja di Jawa Timur tahun 2020 terdapat 4,23 juta atau 13,36 persen yang terdampak Covid-19. Meskipun angka TPT Jawa Timur lebih baik daripada TPT Nasional tetapi angka penurunan TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
3.Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk : 1) Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien; 2) Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih; dan 3) Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel. Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawas ekstern pemerintah seperti BPK (Badan Pengawas Tertinggi Keuangan), DPR dan DPRD (pengawasan politis), pengawasan masyarakat (wasmas) dan lembaga peradilan (pengawasan yudikatif). Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Sesuai arahan Presiden RI melalui Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait permasalahan efisiensi birokrasi: 1) E-Government, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik; 2) Money Follow Program, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya : infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil); 3) Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai; dan 4) Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ. Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.
4.Demokrasi Kewargaan Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partispasi politik. Kebebasan sipil meliputi : kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi. Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi : lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen. Pemerintah bersama aparatur memberikan jaminan hak warga berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kewargaaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya. Isu strategis lainnya antara lain : berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur; masih belum terpenuhinya Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak; Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang; Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur ; Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian); Kartu Identitas Anak (KIA) sudah harus serentak di berlakukan; serta Peningkatan Pelayanan dengan Go-Digital – Tanda Tangan Elektronik (TTE).
5.Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan. Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibiltas dan konektifitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang dan bandara. Di wilayah Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jaringan jalan yang memadai menuju pesisir utara Madura, serta belum terbangun pelabuhan samudra sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Madura. Di samping itu, Kawasan kepulauan di Sumenep dan Pulau Bawean masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Antara pesisir Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi dengan pesisir Tuban-Lamongan-Gresik masih terjadi kesenjangan yang disebabkan karena terbatasnya konektivitas antarmoda. Di sisi lain, kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya terkendala masalah kemacetan dan kualitas infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing wilayah. Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI). Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional. Disisi lain pemenuhan Backlog rumah yang masih terbatas dan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi. Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternative dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD. Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (environmental carrying capacity) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global juga terjadi akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktifitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan makhuk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
6.Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur Pandemi COVID-19 juga dirasakan dampaknya di Jawa Timur, baik dampak langsung pada kesehatan masyarakat maupun dampak sosial dan ekonomi. Pada tahun 2020 hingga kuartal IV sekarang, pemberlakuan PSBB juga sempat dilaksankan di wilayah Provinsi Jawa Timur antara lain di wilayah perkotaan Surabaya dan sekitarnya. Kebijakan “social distancing”, pembatasan tempat belanja, dan proses belajar daring juga diberlakukan di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di Jawa Timur. Penanganan Pandemi Covid-19 ini diprakiraan masih berlanjut untuk tahun 2021 mengingat vaksin Covid-19 mulai diterapkan di Indonesia sekitar kuartal II 2021. Upaya Pemulihan Ekonomi Jawa Timur sudah dimulai pelaksanaan nya sejak P-APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut pada 2021 hingga 2024 perlu dirumuskan kerangka kebijakan dan strategi Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang sistematis dan terpadu. 5.1 Visi Visi Provinsi Jawa Timur merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019-2024. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan sesuai Misi yang diemban untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Substansi Visi RPJPD Provinsi jawa Timur di atas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar Sasaran Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut : VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG” Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok- pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel Error! No text of specified style in document..1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 No. Pokok-pokok Visi Penjelasan
1.ADIL Adil dalam pengertian bahwa pembangunan yang akan dijalankan melalui tata kelola pemerintahan di Jawa Timur menuju pada pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antarkelompok sosial, antarwilayah maupun antarsektor. Keadilan sebagai visi pembangunan di Jawa Timur juga berarti bahwa seluruh warga akan mendapatkan pelayanan publik yang setara tanpa diskriminasi. Tata kelola pemerintahan yang adil juga berarti bahwa pemerintah menghormati kesetaraan sosial dan gender dalam proses pembangunan. Dimensi keadilan dalam pembangunan di Jawa Timur juga berarti bahwa tata kelola pemerintahan juga berpijak pada prinsip inklusi No. Pokok-pokok Visi Penjelasan sosial, budaya dan ekonomi yang artinya adalah pemerintah akan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga; pembangunan juga memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok rentan dan marjinal; pemerintah memperhatikan dan menghormati identitas budaya baik dari setiap kelompok budaya maupun warga; serta pemerintah menjamin agar setiap warga memperoleh akses yang luas dan berpartisipasi dalam arena ekonomi pasar yang berkeadilan. 2 SEJAHTERA Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah setiap warga Jawa Timur melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Jawa Timur. Untuk merealisasikan visi ini maka tata kelola pemerintahan di Jawa Timur akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Jawa Timur memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas maupun Provinsi Jawa Timur. 3 UNGGUL DAN BERAKHLAK Unggul dan berakhlak merupakan satu rangkaian tekad yang tidak terpisahkan. Unggul adalah sebuah keadaan dimana masyarakat Jawa Timur memiliki kapasitas dan kompentensi tinggi banding dengan masyarakat lainnya. Berakhlak adalah keadaaan dimana masyarakat Jawa Timur memiliki keadaban No. Pokok-pokok Visi Penjelasan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Jawa Timur bertanggung jawab untuk membawa masyarakat menjadi unggul dan berakhlak. Kualitas keunggulan tersebut dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kematangan sikap politik, serta capaian pembangunan lainnya. Sedangkan berakhlak menegaskan bahwa unggul saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan budi pekerti serta akhlak yang mulia berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Jawa Timur, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Unggul dan berakhlak berarti bahwa pembangunan di Jawa Timur tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga Jawa Timur yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga dengan visi unggul dan berkualitas maka pembangunan di Jawa Timur berusaha untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. 4 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS DAN INKLUSIF Komitmen mengenai tatakelola pemerintahan yang partisipatoris dan inklusif selaras dengan tujuan besar Reformasi Birokrasi di Indonesia yang deliberative dengan mengikutkan masyarakat sebagai sumber kebijakan, birokrasi yang innovative yang selalu memperbaiki performancenya dan penciptaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah akan dielaborasi dengan No. Pokok-pokok Visi Penjelasan pendekatan pembangunan yang partisipatoris dan inklusif. Deliberative participatory diwujudkan melalui perluasan ruang publik (public sphere) yang memadai bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, sedangkan di sisi lain karakter birokrasi yang inklusif akan menghapus sekat diskriminasi pembangunan. Prinsip tata kelola yang partisipatoris dan inklusif artinya bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar good governance yaitu seluruh warga sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, dunia usaha untuk menciptakan tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan yang kredibel, responsive dan accountable. Dalam tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, ruang pengambilan kebijakan menjadi ruang yang terbuka, transparan dan akuntabel bagi keterlibatan setiap warga negara untuk memperjuangkan kehidupannya. Sementara prinsip inklusif berarti bahwa pemerintah mendorong birokrasi dan sistem pelayanan publik yang terbuka, bertanggung jawab dan menjamin agar mereka yang berada pada kondisi rentan dan marjinal mendapatkan perhatian penuh dalam proses pembangunan. Tata kelola pemerintahan partisipatoris dan inklusif juga mendorong pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan ruang publik yang bebas sebagai manifestasi kontrol terhadap pembangunan dalam relasi negara dan masyarakat yang demokratis. 5 KERJASAMA DAN GOTONG ROYONG Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan No. Pokok-pokok Visi Penjelasan dalam menghadapai berbagai tantangan zaman. Jawa Timur merupakan miniatur Nusantara yang sudah pasti mewarisi nilai-nilai hebat tersebut. Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Jawa Timur, karena mendorong semangat untuk menjalin mitra setara dan saling menguntungkan dengan semua pihak. Semangat ini tentu dapat menjadi pendorong bagi percepatan pembangunan Jawa Timur ke depan. Kerja sama dan gotong royong adalah social capital paling tinggi yang dimiliki oleh bangsa kita maupun masyarakat Jawa Timur. Kerjasama dan gotong royong dapat diterjemahkan sebagai proses pengelolaan pemerintah berbasis kolaborasi dan partnership. Kolaborasi artinya bahwa adalah pemerintah akan meningkatkan keterlibatan masyarakat, sektor publik dan privat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Partnership dalam pengertian bahwa pemerintah bekerja untuk memfasilitasi dan mendorong kondisi yang memperkuat peran masyarakat sipil untuk terlibat dan memantau proses pembangunan dalam relasi kemitraan yang setara dan saling menghargai. 5.2 Misi Dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:
1.Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ekonomi kedepan, implementasi pembangunan hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial (social inequality) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun perkotaan (urban) dan perdesaan (rural) semakin mengecil. Selain itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap pembangunan antarkawasan sehingga masing-masing kawasan di Jawa Timur dan maju dan sejahtera bersama. Sehingga tujuan utama dari pembangunan Jawa Timur adalah jangan sampai ada yang tak berdaya (powerless), terpinggirkan (marginalized), tersisih (excluded), terbungkam (voiceless), terasing (alienated), karena pembangunan adalah perjuangan pembebasan rakyat Jawa Timur dari proses kemiskinan sosial, ketidakberdayaan dan kemelaratan menuju kedaulatan warga. Pembangunan Ekonomi dan Sosial secara berkesinambungan yaitu Pembangunan yang mengutamakan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik antarkelompok, antarsektor maupun antarwilayah. Sejalan dengan amanah yang tertera dalam konstitusi, ketersediaan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Jawa Timur. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (Public Private Partnership), pemerintah Jawa Timur berusaha membuka seluas- luasnya lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas wilayah. Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (aglomerasi) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Tujuan dari semua itu proses pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.
2.Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. Sebagai tujuan akhir pembangunan, kesejahteraan memiliki dimensi yang sangat luas. Selain dimensi ekonomi, kesejahteraan juga akan didorong ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur, utamanya dengan memperhatikan kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak bagi kelompok masyarakat yang rentan. Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses pembangunan yang dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi, dimana hasil-hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalaam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan meninggalkan dan melibatkan seluruh kalangan yang rentan dimasyarakat. Oleh karena itu misi utama dari pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktik pembangunan yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur. Pembangunan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya manusia. Sesuai dengan pembangunan yang berpusat pada aktualisasi dan apresiasi secara optimal terhadap kapasitas-kapasitas kemanusiaan dari seluruh warga Jawa Timur, maka perlindungan dan jaminan atas kesehatan, pendidikan maupun kedaulatan pangan menjadi prinsip dasar pembangunan. Pemenuhan atas kebutuhan dasar diatas merupakan standar minimal dari pemenuhan atas hak ekonomi maupun sosial dari seluruh warga agar mereka bisa berpartisipasi dalam tatanan ekonomi yang terbuka (inclusive economic order). Sehingga dengan bekal warga Jawa Timur yang sehat, terdidik dan terpenuhi hajat hidupnya, mereka dapat hidup sebagai warga yang terhormat, mulia dan merdeka. Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Jawa Timur.
3.Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur. Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) untuk meningkatkan masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing PD tidak hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain. Dalam hubungan antar negara-masyarakat sipil dan dunia usaha, birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi berbasis complaint handling system secara terintegrasi. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan.
4.Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Oleh karena itu misi dari pembangunan Jawa Timur adalah mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang hidup, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan kesatuan ekologis yang menyatukan tidak saja warga Jawa Timur namun juga tanah, air, bumi serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan pusparagam kebudayaan yang menaungi kehidupan warga Jawa Timur. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkunngan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa misi jangka menengah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Pokok-pokok visi, maka dijabarkan dalam tabel dibawah ini : Tabel Error! No text of specified style in document..2 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 NO POKOK-POKOK VISI MISI 1 ADIL (Misi 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.; (Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 2 SEJAHTERA (Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 3 UNGGUL DAN BERAKHLAK (Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; (Misi 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, NO POKOK-POKOK VISI MISI Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya; 4 TATAKELOLA YANG PARTISIPATORIS DAN INKLUSIF (Misi 3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.; 5 SEMANGAT BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG (Misi 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya; 5.3 Keselarasan Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah Dalam rangka keselarasan pembangunan antara pusat dengan daerah, RPJMD Provinsi Jawa Timur harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Upaya dalam rangka mewujudkan visi yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:
1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Gambar Error! No text of specified style in document..1 Keselarasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Tabel Error! No text of specified style in document..3 Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 7 AGENDA PEMBANGUNAN (RPJMN 2020 -2024) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Infrastuktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan NAWA BHAKTI SATYA (RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024) Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar Berkualitas Bhakti 2 - Jatim Kerja Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi Bhakti 4 - Jatim Akses Membangun Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Bhakti 9 - Jatim Harmoni Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup. Bhakti 5 - Jatim Berkah Membangun Karakter masyarakat yang Berbasis Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Bhakti 8 - Jatim Amanah Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi. Bhakti 1 - Jatim Sejahtera Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Bhakti 1 - Jatim Sejahtera Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Bhakti 6 - Jatim Agro Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Periikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan Bhakti 7 - Jatim Berdaya Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa 5.4 Tujuan dan Sasaran Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Dengan memperhatikan target Pembanguna Prioritas Nasional dan kondisi Pandemi maka Tujuan Pembangunan Provini Jawa Timur Mengalami penyesuaian. Berikut rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Misi tahun 2019-2024 sebagai berikut : Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 1 :
1.Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah yang memiliki sasaran sebagai berikut : 1) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan; 2) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan; 3) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian; 4) Meningkatnya Produksi dan Nilai tambah Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 5) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal; 6) Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM; 7) Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata; 8) Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan 9) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air; dan 10) Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 2 :
2.Menurunnya Angka Kemiskinan yang memiliki sasaran sebagai berikut : 1) Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan 2) Meningkatnya Kemandirian PMKS.
3.Meningkatnya Keseteraan Gender yang memiliki sasaran sebagai berikut: 1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.
4.Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, yang memiliki sasaran sebagai berikut; 1) Meningkatnya kualitas Pendidikan; dan 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
5.Menurunnya Pengangguran, yang memiliki sasaran ; 1) Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 3 :
6.Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, yang memiliki sasaran sebagai berikut : 1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel; 2) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah; 3) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan 4) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7.Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. 1) Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat; 2) Meningkatnya Kepedulian Sosial; dan 3) Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 4 :
8.Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan, yang memiliki sasaran sebagai berikut; 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana. Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan di atas, selanjutnya akan disertai dengan indikator capaian tahunan. Target Indikator Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 mengalami perubahan karena dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada beberapa Indikator. Berikut beberapa penyesuaian target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2019-2024 yang akan disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel Error! No text of specified style in document..4 Target Indikator Tujuan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 NO MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 2019 RPJMD TARGET KONDISI AKHIR 2024TARGET REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah 1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 5,51 - 5,53 5,52 Awal 5,54-5,55 5,56-5,58 5,59-5,61 5,62-5,64 5,65-5,67 5,65-5,67 Perubahan 0,96 - 2,66 2,26-3,96 3,42-5,12 3,48-5,18 3,48-5,18 4,14-5,86 1.1.2 Indeks Theil 0,4673- 0,4592 0,3182 Awal 0,4593 – 0,4512 0,4513 – 0,4432 0,4433 – 0,4352 0,4353 – 0,4272 0,4273 – 0,4191 0,4273 – 0,4191 Perubahan 0,30485 - 0,30985 0,31541 - 0,32041 0,32040- 0,31463 0,31462- 0,30162 0.30161- 0,29590 0.30161- 0,29590 2 Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 2.1 Menurunnya Angka Kemiskinan 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin 10,84-10,42 10,2 Awal 10,41-10,20 10,19-9,77 9,76-9,34 9,33-8,91 8,90-8,44 8,90-8,44 Perubahan 11,48 - 10,18 11,17 - 10,77 10,76-10,47 10,46-10,27 10,26-9,87 10,26-9,87 2.1.2 Indeks Gini 0,3705 – 0,3695 0,364 Awal 0,3694 – 0,3689 0,3688 – 0,3683 0,3682 – 0,3677 0,3676 – 0,3671 0,3670 – 0,3665 0,3670 – 0,3665 Perubahan 0,3943 - 0,3913 0,3912 - 0,3780 0,3682 – 0,3677 0,3676 – 0,3671 0,3670 – 0,3665 0,3670 – 0,3665 2.2 Meningkatnya Kesetaraan Gender 2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 90,79 - 90,80 90,91 Awal 90,81 - 90,82 90,83 - 90,84 90,85 - 90,86 90,87 - 90,88 90,89 – 90,90 90,89 – 90,90 Perubahan 90,89 - 90,95 90,93 - 90.99 90,85 - 90,86 90,87 - 90,88 90,89 - 90,90 90,89 - 90,90 2.3 Terpenuhinya Kebutuhan 2.3.1 Indeks Pembangunan 71,09-71,57 71,5 Awal 71,58 - 72,07 72,08 - 72,57 72,58-73,07 73,08-73,57 73,58-74,07 73,58-74,07 NO MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 2019 RPJMD TARGET KONDISI AKHIR 2024TARGET REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dasar Manusia (IPM) Perubahan 71,53 - 72,23 72,13 - 72,83 72,58-73,07 73,08-73,57 73,58-74,07 73,58-74,07 2.4 Menurunnya Pengangguran 2.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,83 - 3,81 3,92 Awal 3,80- 3,78 3,77- 3,75 3,74- 3,71 3,70- 3,68 3,67-3,64 3,67-3,64 Perubahan 4,06 - 4,02 5,02-4,82 4,81-4,61 4,60-4,20 4,19-3,99 4,19-3,99 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. 3.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Baik 3.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 73,01-76,01 73,83 Awal 76,02-80,01 80,02-81,01 81,02-82,01 82,02-83,01 83,02-84,01 83,02-84,01 Perubahan 73,75-76,25 75,25-77,75 77,76-78,71 78,72-79,67 79,68-80,63 79,68-80,63 3.2 Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat 3.2.1 Indeks Kesalehan Sosial (IKS) 62,53-62,62 63,26 Awal 62,63-62,72 62,73-62,82 62,83-62,92 62,93-63,02 63,03-63,12 63,03-63,12 Perubahan 62,98 - 63,52 63,53 - 63,78 63.79-63.88 63,89-63,97 63,98-64,06 63,98-64,06 4 Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. 4.2 Terwujudnya Pembangunan berwawasan Lingkungan 4.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,37-66,73 67,1 Awal 66,74-67,10 67,11-67,47 67,48-67,84 67,85-68,21 68,22-68,58 68,22-68,58 Perubahan 67,00-67,11 64,30 - 64,35 64,35 - 64,39 64,39 - 64,43 64,43-64,48 64,43-64,48 4.2.2 Indeks Risiko Bencana (IRB) 152,7 - 151,7 138 Awal 151,7 - 150,7 150,7 - 149,7 149,7 - 148,7 148,7 - 147,7 147,7 - 146,7 147,7 - 146,7 Perubahan 150,5-149,5 125,42- 124,42 123,42- 122,42 121,42- 120,42 119,42- 118,42 119,42- 118,42 Tabel Error! No text of specified style in document..5 Target Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL 2018 2019 RPJMD TARGET KONDISI AKHIR TARG ET REALISA SI 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan 7,55 7,63 6,85 Awal 7,71 7,79 7,87 7,95 8,03 8,03 Perubahan 0,80 - 3,90 1,71 – 3,41 3,83 – 5,53 3,88 – 5,58 3,93 – 5,63 3,93 – 5,63 Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,29 6,34 6,01 Awal 6,39 6,44 6,49 6,54 6,59 6,59 Perubahan -0,21 - 2,91 3,90 – 5,60 3,95 – 5,65 4,01 – 5,77 4,07 – 5,77 4,07 – 5,77 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan & Penggalian 2,38 2,5 1,47 Awal 2,65 2,8 2,95 3,1 3,25 3,25 Perubahan 1,85 - 2,15 2,45 – 4,15 2.58 – 4,28 2,71 – 4,41 2,84 – 4,54 2,84 – 4,54 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -2,13 -1,35 1,18 Awal -0,6 0,11 - 0,20 0,50 - 1,25 1,25 - 1,75 2,00 - 2,50 2,5 Perubahan (-0,77) – (-0,43) - - - - (-0,77) – (-0,43) Pertumbuhan PDRB Sub Kategori -4,10 - -1,26 Awal - - - - - - Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL 2018 2019 RPJMD TARGET KONDISI AKHIR TARG ET REALISA SI 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tanaman Pangan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Hortikultura -2,62 - 2,66 Awal - - - - - - Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu (Milyar Rupiah) 9.814,4 - 10.530,5 Awal - - - - - - Perubahan - 10.040 10.040 10.240 10.444 10.444 Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan -0,86 -0,20 -0,69 Awal - - - - - - Perubahan - 2,50 2,53 2,55 2,58 2,58 Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Realisasi Investasi (Rp.Trilyun) 155 157 58,45 Awal 160 165 170 175 180 180 Perubahan 110 67 70 72 75 75 Meningkatnya Nilai Tambah KUKM Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur 5,500 5,501 5,78 Awal 5,503 5,505 5,506 5,507 5,508 5,508 Perubahan 2,00 - 2,50 1 1,5 2,5 3,5 3,5 Meningkatnya nilai tambah pariwisata Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata 6,83 6,9 6,92 Awal 6,95 7 7,04 7,08 7,13 7,13 Perubahan -5,32 3,94 – 4,5 6 6,6 7 7 Meningkatnya Persentase 94,64 95,80 99,29 Awal 97 100 100 100 100 100 NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL 2018 2019 RPJMD TARGET KONDISI AKHIR TARG ET REALISA SI 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan Rasio Elektrifikasi Perubahan 99,9 100 100 100 100 100 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman 73,72 76,08 79.59 Awal 78,44 80,81 83,17 85,53 87,89 87,89 Perubahan 78,44 80,81 83,17 85,53 87,89 87,89 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 68,70 68,75 69,15 Awal 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69 Perubahan 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69 Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara Indeks Konektivitas 0,686 0,695 0,713 Awal 0,699 0,704 0,723 0,73 0,735 0,735 Perubahan 0,699 0,704 0,848 0,848 0,848 0,848 Indeks Aksesibilitas 51,80 51,8 51,9 Awal 52,98 54,16 55,3 56,51 57,83 57,83 Perubahan 52,98 52,03 74,41 75,45 75,65 75,65 2 Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Menurunnya Angka Kemiskinan Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan Persentase Penduduk Miskin Perdesaan 15,21 14,57 14,16 Awal 13,93 13,29 12,65 12,01 11,37 11,37 Perubahan 15,01 14,64 12,65 12,01 11,37 11,37 Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal 21,46 20,16 4,678 Awal 18,86 17,56 16,26 14,96 13,66 13,66 Perubahan 18,86 - - - - 18,86 Persentase Desa Mandiri 0,89 - 2,21 Awal - - - - - - Perubahan - 6,41 8,51 10,61 12,71 12,71 Meningkatnya Kemandirian PMKS Persentase PMKS yg Mandiri 1,19 1,2 1,2 Awal 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,34 Perubahan 1,26 0,90 - 1,06 1,3 1,32 1,34 1,34 NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL 2018 2019 RPJMD TARGET KONDISI AKHIR TARG ET REALISA SI 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kelompok Rentan. Meningkatnya Kesetaraan Gender Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,71 70,17 73,04 Awal 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17 Perubahan 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Meningkatnya Kualitas Pendidikan Indeks Pendidikan 0,61 0,63 0,619 Awal 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 Perubahan 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan 0,784 0,785 0,787 Awal 0,786 0,788 0,789 0,79 0,791 0,791 Perubahan 0,786 0,789 0,79 0,791 0,792 0,792 Menurunnya Pengangguran Menurunnya Pengangguran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 69,56 69,86 69,61 Awal 70,34 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34 Perubahan 67,2 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Nilai SAKIP 81,70 85,7 81,71 Awal 90,01 90,51 91,51 92,51 93,01 93,01 Perubahan 90,01 87,7 91,51 92,51 93,01 93,01 Status LPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi - Awal Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Perubahan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Nilai Opini BPK WTP WTP WTP Awal WTP WTP WTP WTP WTP WTP Perubahan WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim 74,96 76,2 76,42 Awal 77 78 79 80 81 81 Perubahan 77 76 76 77 77 77 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Timur 83,24 83,5 83,32 Awal 84 84,5 85 86 86,05 86,05 Perubahan 84 84 85 86 86,05 86,05 Indeks 88,05 88 82 Awal 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 94,00 NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL 2018 2019 RPJMD TARGET KONDISI AKHIR TARG ET REALISA SI 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Profesionalitas ASN Perubahan 90,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,40 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Persentase PAD terhadap Total Pendapatan 58,04 56 57,77 Awal 56,50 57,00 57,50 58,00 58,50 58,50 Perubahan 55,80 53,74 57,50 58,00 58,50 58,50 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,92 3.00 3,10 Awal 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4 Perubahan 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4 Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud 67,77 67 80,41 Awal 66 66 65 64 63 63 Perubahan 66 74,0 72,5 70,5 67,5 67,5 Meningkatnya Kepedulian Sosial Indeks Kepedulian Sosial 68,12 68,14 74,28 Awal 68,16 68,18 68,2 68,22 68,24 68,24 Perubahan 74,45 76,98 68,2 68,22 68,24 68,24 Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan 2 2 10,58 Awal 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 Perubahan 2,96 2,21 2,30 2,40 2,50 2,50 Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan 5 5,2 5,3 Awal 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,2 Perubahan -93,6 - - - - -93,6 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 5,65 - 5,45 Awal - - - - - - Perubahan - 5,99 6,54 7,09 7,63 7,63 NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL 2018 2019 RPJMD TARGET KONDISI AKHIR TARG ET REALISA SI 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. Terwujudnya Pembangunan berwawasan Lingkungan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (IKA) 52,96 52,97 56,13 Awal 53,95 54,93 55,91 56,89 57,87 57,87 Perubahan 56,1 48,5 48,56 48,61 48,66 48,66 Indeks Kualitas Udara (IKU) 83,50 83,51 83,32 Awal 83,71 83,91 84,11 84,31 84,51 84,51 Perubahan 85,23 83,32 83,38 83,44 83,5 83,5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 63,56 63,57 63,16 Awal 63,61 63,65 63,69 63,73 63,77 63,77 Perubahan 63 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 Indeks Kualitas Air Laut - - - Awal - - - - - - Perubahan - 60,95 60,96 60,97 60,98 60,98 Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana Indeks Kapasitas Bencana 0,49 0,52 0,54 Awal 0,54 0,57 0,6 0,63 0,66 0,66 Perubahan 0,59 0,58-0,59 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,64-0,65 6 Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembagunan tahunan (milestone) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. 6.1 Strategi Umum Pembangunan Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019- 2024 merupakan manifestasi dari semangat, nilai dan harapan tulus Gubernur dan Wakil Gubernur guna mewujudkan visi dan misi akan dilakukan 6 (enam) strategi umum, sebagai berikut: Strategi Umum Pembangunan Keenam strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024, sebagai kelanjutan dari periode pembangunan sebelumnya, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan Identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai- nilai luhur budaya dan agama merupakan modal dasar pembangunan yang penting. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Jawa Timur membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Jawa Timur, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan.
2.Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (uncertain future). Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) Financial Capacity dan Financing Management, (c) Innovation, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Keempat pilar di atas secara berurutan menjadi strategi sekaligus pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu concern utama Provinsi Jawa Timur periode 2019- 2024 adalah pengentasan kemiskinan. Berpijak pada prinsip dan strategi di atas, maka akan dilakukan skenario pembiayaan terpadu pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinergi perencanaan dan pembiayaan Provinsi Jawa Timur dengan program dan kegiatan dari kementerian dan Lembaga. Sehingga dampak (impact) dari alokasi dana pusat dapat dikelola secara efisien dalam upaya mendukung penyelesaian persialan daerah, seperti kemiskinan, kesenjangan antarwilayah dan permasalahan pembangunan lainnya. Pembangunan pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi, hal ini dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan Sumber Daya Alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource. Strategi pembangunan melalui konsepsi ini juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

a.Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi (intergenaration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas- batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable;
b.Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang;
c.Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antargenerasi;
d.Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal);
e.Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antargenerasi; dan
f.Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi sesuai dengan habitatnya.
1. 3.Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarusutamaan Gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (Right Based Development) Pendekatan Pembangunan berbasis hak (Right based development) didasari oleh pemahaman bahwa setiap manusia adalah pemegang hak. Mengasumsikan bahwa seluruh manusia, termasuk anak-anak, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh potensi yang mereka miliki.
a.Melibatkan sebuah proses pemberdayaan bagi mereka yang belum menikmati hak yang mereka miliki, untuk menuntut hak tersebut;
b.Pendekatan ini tidak melibatkan kegiatan amal atau pembangunan ekonomi sederhana. Mengintegrasikan norma, standard, serta prinsip sistem HAM internasional pada rencana, kebijakan, dan proses program pembangunan, program sosial, serta program lainnya;
c.Mendukung konsep bahwa setiap orang – tanpa membedakan masalah umur, gender, ras, agama, latar belakang etnis, status sosial, atau perbedaan lainnya – memiliki hak dasar untuk hidup secara bermartabat dan terhormat;
d.Menjamin bahwa setiap program yang dikembangkan menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan manusia (misalnya dengan menjamin keberlangsungan hidup melalui pemenuhan kebutuhan psikologis). Keseluruhan aspek tersebut merupakan kesatuan inklusif dan holisitik; dan
e.Menekankan pada prinsip kesetaraan dan kesamaan, akuntabilitas, pemberdayaan, dan partisipasi. Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur dijalankan melalui pemenuhan hak-hak perempuan, dan perlindungan anak serta perlindungan kelompok rentan (pengarusutamaan gender) untuk meningkatkan keadilan bersama di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki. Perlindungan pada kelompok rentan dilakukan dengan pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat melalui keberpihakan pemerintah kepada kelompok yang terpinggirkan atau termarjinalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.
1. 4.Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (Development as Freedom) Memaknai pembangunan sebagai kebebasan yang terefleksi pada empat hal pokok: (a) Kemampuan dan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk memperoleh akses ke sumber daya ekonomi; (b) Mendapatkan peluang yang sama untuk bisa mengelola aset-aset produktif bagi penguatan individu dan masyarakat; (c) Memiliki kebebasan politik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik; dan (d) Mendapat fasilitas untuk menyuarakan kritik publik dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Pemahaman model pembangunan ini tetap berpusat pada manusia dengan menegaskan bahwa makna esensial pembangunan ialah human capabilities suatu proses memampukan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Strategi pembangunan ini menawarkan analisis pembangunan dalam konteks rekayasa sosial budaya, bukan dalam perspektif pertumbuhan ekonomi belaka, yang tercermin pada pendapatan nasional per kapita. Namun juga, isu-isu pembangunan di bidang sosial budaya sudah semestinya masuk agenda pembangunan dan menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Bukti empiris menunjukkan investasi untuk pembangunan sosial bukan saja merupakan medium paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Jadi, ada pertautan erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dengan merujuk paradigma baru: social development is basically economic development. Karena itu, pembangunan sosial memang semestinya tidak dipisahkan dari pembangunan ekonomi.
2. 5.Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama Pembangunan berbasis kawasan merupakan strategi pembangunan yang bukan hanya melihat dari pentingnya pendekatan sektoral seperti infrastruktur, namun juga dari pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya ekonomi dengan menyentuh isu-isu dasar dan pelayanan sosial. From Sectoral to Spatial Approach ini menerapkan strategi pembangunan dengan berbasis kewilayahan dengan harapan akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan desa kota dan antardaerah. Perubahan konsep tersebut akan mengikis ego sektoral di internal pemerintahan. Kesenjangan sosial-ekonomi antar golongan dan antardaerah di Indonesia masih menjadi masalah utama pembangunan yang harus diatasi dengan langkah yang nyata, sistematik dan sungguh-sungguh. Upaya mengatasi kesenjangan tidak bisa lagi dilakukan dengan perencanaan “business as usual”, tapi perlu pendekatan yang berbeda, yakni perencanaan yang mengutamakan pencapaian tujuan dengan pendekatan holistik-integratif-tematik-spasial. Perencanaan yang benar-benar didasarkan pada pemahaman fakta (evidence-based) tentang kompleksitas, dinamika dan keragaman masalah di setiap daerah. Latar belakang konsepsi pembangunan ini dilandasi atas permasalahan sosial ekonomi yang esensinya sangat berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan wilayah itu sendiri. Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Sedangkan pembangunan secara filosofis merupakan suatu upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanitis. Dalam pengembangan suatu wilayah ada berbagai konsep yang digunakan, seperti konsep pengembangan wilayah agropolitan, megapolitan, growth pole, minapolitan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep pengembangan wilayah tersebut dapat digolongkan sebagai konsep pengembangan wilayah basis ekonomi, ekologi, sosial, dan teknologi.
3. 6.Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis Information Communication Technology (ICT) Eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, memberikan pengaruh yang besar bagi perilaku dan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi 4.0 menjadi isu strategis di tingkat global dan nasional, demikian pula di Provinsi Jawa Timur. Peran Information and Communication Technology (ICT) sangat mendukung inovasi daerah di segala bidang dan menjadi daya ungkit bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan di berbagai bidang. Inovasi pembangunan di segala bidang menjadi lebih nyata dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah provinsi Jawa Timur akan menempatkan pemanfataan ICT dalam mendukung inovasi dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. 6.2 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 VISI : “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong” MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. TUJUAN SASARAN STRATEGI Tujuan – 1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan
4. 1.Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan.
5. 1.Penguatan Daya Saing dan Peningkatan produktivitas industri agro
6. 2.Penguatan Daya Saing dan Peningkatan produktivitas TUJUAN SASARAN STRATEGI Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah. industri Non agro
7. 3.Pemanfaatan modernisasi teknologi industri
8. 2.Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan.
9. 4.Efisiensi perdagangan dalam negeri dan Perluasan Integrasi pasar domestik
10. 5.Peningkatan Ekspor dan pengendalian Impor
11. 3.Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertambangan & Penggalian
12. 6.Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertambangan dan Penggalian yang Berkelanjutan
13. 4.MeningkatnyaProduksi dan Nilai tambah Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
14. 7.Peningkatan produktivitas dan Daya Saing usaha komoditas strategis Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
15. 5.Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.
16. 8.Penciptaan iklim usaha penanaman modal yang kondusif
17. 9.Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
18. 10.Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Perijinan
19. 6.Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM
20. 11.Peningkatan kualitas SDM K- UKM melalui pelatihan dan sistem online
21. 12.Peningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM
22. 13.Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi KUMKM
23. 14.Peningkatan omzet Koperasi dan UKM
24. 7.Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
25. 15.Pengembangan destinasi dan promosi wisata
26. 16.Pengingkatan industri dan SDM Pariwisata
27. 17.Akselerasi dan integrasi kepariwisataan
28. 8.Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
29. 18.Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan TUJUAN SASARAN STRATEGI
30. 9.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air.
31. 19.Pemenuhan infrastruktur dasar dan Sumber Daya Air yang layak.
32. 10.Meningkatnya Konektivitas Jaringan transportasi darat, laut dan udara.
33. 20.Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah MISI 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. TUJUAN SASARAN STRATEGI Tujuan -1 : Menurunnya Angka Kemiskinan.
34. 1.Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan
35. 1.Sinkronisasi program penanggulanagan kemiskinan antar pusat dan daerah, antarsektor dengan lokasi dan sasaran tertentu
36. 2.Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka kemiskinan
37. 3.Memperluas dan meningkatkan kualitas Kelompok Usaha Bersama
38. 4.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (3T : Tertinggal, Terluar, Terdalam)
39. 5.Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa
40. 2.Meningkatnya Kemandirian PMKS.
41. 1.Mendukung sistem perlindungan sosial melalui PKH plus dan jaminan sosial lainnya
42. 2.Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS Tujuan- 2 : Meningkatnya
43. 1.Meningkatnya Pemberdayaan
44. 1.Pengarusutamaan gender
45. 2.Peningkatan dan TUJUAN SASARAN STRATEGI Kesetaraan Gender. Perempuan. perlindungan tumbuh kembang anak
46. 3.Peningkatan kualitas hidup perempuan
47. 4.Pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga Tujuan – 3 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar.
48. 1.Meningkatnya kualitas pendidikan
49. 1.Peningkatan akses pendidikan Menengah Atas
50. 2.Peningkatan akses pendidikan Menengah Kejuruan
51. 3.Peningkatan akses pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
52. 4.Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
53. 5.Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan
54. 6.Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan
55. 7.Peningkatan rata-rata lama sekolah
56. 8.Peningkatan Pengembangan teknis ketrampilan
57. 2.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
58. 1.Meningkatkan status kesehatan keluarga
59. 2.Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
60. 3.Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui konseling dari pintu ke pintu (Kopipu), desa sehat dan Santri Jatim Sehat dan Berkah (Sajadah)
61. 4.Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita melalui Bunda Anak Impian (Buaian)
62. 5.Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas (tantistas)
63. 6.Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan TUJUAN SASARAN STRATEGI
64. 7.Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan melalui Bahari Husada (rumah sakit terapung)
65. 8.Penguatan RSU dan RSUD Rujukan di 5 Koridor Tujuan – 4 : Menurunnya Pengangguran.
66. 1.Menurunnya tingkat pengangguran masyarakat.
67. 1.Peningkatan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
68. 2.Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi
69. 3.Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja
70. 4.Peningkatan efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial
71. 5.Peningkatan efektifitas pengawasan di bidang norma ketenagakerjaan
72. 6.Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif
73. 7.Membangun tim integrasi lulusan perguruan tinggi dan SMK melalui Science Techno Park (STP)
74. 8.Pengembangan market place profesi milleneal melalui Milleneal Job Center (MJC) MISI 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. TUJUAN SASARAN STRATEGI Tujuan - 1 : Terwujudnya pemerintahan yang baik.
75. 1.Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Akuntabel
76. 1.Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
77. 2.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat TUJUAN SASARAN STRATEGI Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat
78. 3.Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
79. 4.Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
80. 5.Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan.
81. 2.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah
82. 1.Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
83. 2.Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date melalui Pelayanan Informasi Super Koridor
84. 3.Peningkatan penanganan Complaint Handling System.
85. 3.Meningkatnya Kemandirian Fiskal
86. 1.Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Sumber - sumber lainnya.
87. 4.Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
88. 1.Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan Jatim CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) Tujuan – 2 : Menguatkan Nilai-nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.
89. 1.Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
90. 1.Optimalisasi Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.
91. 2.Meningkatnya Kepedulian Sosial
92. 1.Menggali, menumbuhkan dan mengembangkan serta memupuk modal sosial dalam mewujudkan kepedulian sosial TUJUAN SASARAN STRATEGI
93. 3.Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
94. 1.Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal. MISI 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. TUJUAN SASARAN STRATEGI Tujuan-1 : Terwujudnya Pembangunan Berwawsan Lingkungan.
95. 1.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
96. 1.Penguatan Kerjasama Multipihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
97. 2.Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana.
98. 1.Peningkatan Early Warning System, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana (Tagana) 6.3 Arah Kebijakan 6.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Mengacu pada strategi pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Pada sisi lain, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur juga harus sinergis dan selaras dengan dokumen RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini. Gambar 6.1 Misi, Arahan Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Selanjutnya, Sembilan Misi yang diperkuat dengan lima Arahan Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan merupakan Pijakan dan menjadi dasar untuk perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur di akhir periode perencanaan tahun 2024. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keselarasan Arah Kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antarlevel maupun antara daerah. 6.3.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada :
99. 1.Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
100. 2.Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
101. 3.Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan stakeholder, dan peningkatan konektivitas ekonomi. 6.3.1.1 Implementasi Visi RPJPD kedalam Tahapan Keempat RPJMD (Periode 2020-2024) serta Keterkaitannya dalam Kewilayahan Visi Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur sebagai Pusat Agrobisnis Terkemuka Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak diimplementasikan kedalam 4 (empat) tahapan 5 (lima) tahunan RPJMD yaitu tahap pertama (2005-2009), tahap kedua (2009-2014), tahap ketiga (2014-2019) dan tahap keempat (2019-2024). Dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur telah memasuki periode untuk tahap keempat (2019-2024) dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama, kedua dan ketiga, maka pembangunan tahap keempat ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk agribisnis sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Pada tahap keempat, struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa. Ketersediaan infrastruktur menjadi berperan dalam pengembangan wilayah baik diperkotaan maupun diperdesaan, baik dalam mendukung pembangunan pertanian (agropolitan) maupun permujudan kawasan perkotaan tanpa permukiman kumuh. Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam fasilitasi masyarakat sebagai agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum. Sedangkan dalam bidang politik dan hukum diarahkan pada perwujudan konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, tata pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa serta birokrasi yang profesional. Pembangunan bidang kesejahteraan diarahkan pada peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat berupa lembaga – lembaga jaminan sosial, kualitas dan relevansi pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Gambar 6.2 Sinkronisasi RPJPD, RTRW kedalam Tahap Keempat Pembangunan RPJMD hingga Dokumen Perencanaan Tahunan Sebagai wujud pengharmonisasian arahan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD dan arahan rencana spasial dalam RTRW, klaster wilayah merupakan kebijakan kewilayahan prioritas untuk mengintegrasikan rencana pembangunan (RPJPD) sesuai dengan prioritas lokasinya (RTRW). Kedudukan Klaster Wilayah dalam Kebijakan Kewilayahan RPJMD merupakan penghubung arahan rencana pembangunan dalam RPJPD sesuai dengan prioritas lokasi dalam RTRW pada tahapan keempat RPJMD (periode 2019-2024) sehingga arahan rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RTRW dapat bersinergi hingga ke lokasinya. Selain itu Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya dengan fokus pengembangan wilayah sesuai dengan potensinya. 6.3.2.1 Koridor dan Poros Pengembangan Jawa Timur Berdasarkan persamaan karakteristik potensi pengembangan terdapat 7 (tujuh) fokus pengembangan yaitu : 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban- Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban- Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk- Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-Trenggalek – Tulungagung - Malang (Dampit) – Lumajang - Jember- Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah). Gambar 6.3 Koridor dan Poros Pembangunan Jawa Timur Keterangan :
102. 1.Koridor Maritim dan Logistik
103. 2.Koridor Industri Agro
104. 3.Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan
105. 4.Koridor Pengembangan Kota Menengah
106. 5.Koridor Logistik Maritim
107. 6.Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata
108. 7.Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak Pengembangan Wilayah Selatan Jawa Timur dibagi menjadi beberapa wilayah pengembangan, antara lain Wilayah Pengembangan Selingkar Wilis dengan kegiatan prioritas Jalan Selingkar Wilis dan inkubator ekonomi (anjungan cerdas) serta STP (Science Tehno Park) Atsiri sebagai pusat kegiatan utama, yang didukung dengan rencana pembangunan Bandara Kediri dan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung sebagai akses konektivitas lintas wilayah dan menjadi tulang punggung perekonomian wilayah. Wilayah Pengembangan Jalur Niaga dan Pariwisata dengan kegiatan prioritas Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) Pacitan-Malang, Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis Selatan sebagai jalur distribusi barang dan jasa di darat maupun di laut. Wilayah Pengembangan Malang Raya dengan kegiatan prioritas Realignment jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, DAS Brantas, Jalan Tol Pakis-Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang serta koridor 4.0 Surabaya-Malang, dan Malang Raya Metropolitan. Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru dengan kegiatan prioritas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya, konektivitas wisata desa (koridor wisata) sekitar Bromo-Tengger-Semeru, dan Pengembangan Tourism Center of Excellence. Wilayah Pengembangan Tapal Kuda dengan kegiatan prioritas Jalan Probolinggo – Lumajang, Tol Probomajang (Probolinggo-Lumajang), Tol Bondowoso-Probowangi, revitalisasi Puger, Jalan Pansela Lumajang-Banyuwangi, dan DAS Tanggul. Wilayah Pengembangan Lingkar Ijen dengan kegiatan prioritas pelayaran perintis selatan Tanjung Wangi, Pariwisata Ijen, Coffee Center of Excellence, Tol Probowangi. Dalam mendukung konektivitas menuju Jalan Pansela Jawa Timur, Pemerintah Provinsi telah mengidentifikasi jalan-jalan sirip yang menghubungkan potensi pariwisata, minapolitan, agropolitan dan industri. Wilayah pengembangan Madura Kepulauan dengan kegiatan prioritas Industri Garam, Konektivitas Distribusi Logistik Kepulauan dan Pariwisata. Berdasarkan perkembangan investasi di Jawa Timur, diidentifikasi potensi pengembangan industri terbagi menjadi 3 (tiga) poros pengembangan, yaitu : Poros Gresik – Lamongan – Tuban, Poros Jombang – Nganjuk – Madiun – Ngawi, dan Poros Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi. Ketiga poros ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, sumber daya air dan energi), kawasan industri, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. 6.3.2.2 Dukungan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur Dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur, maka dibutuhkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut secara umum memuat 3 (tiga) pilar utama pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun prasyarat keberhasilan percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur yaitu adanya pembagian peran Pemerintah dan Dunia Usaha, Penguatan Konektivitas antar wilayah, optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur di Kawasan Gresik- Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger- Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dimana Perpres 80 Tahun 2019 merupakan dokumen yang mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Melalui Perpres 80 Tahun 2019, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu terhadap optimalisasi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan penyediaan infrastruktur kewilayahan dapat mendukung aktivitas ekonomi dalam kawasan ataupun fasilitasi pergerakan arus barang dan orang. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terdiri dari 2 (dua) yaitu pusat pertumbuhan primer yang akan dijadikan kawasan prioritas dan pusat pertumbuhan lateral yang akan menjadi kawasan pendukung kawasan prioritas. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan primer di Provinsi Jawa Timur merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang dari sisi skala mempunyai leverage dan kesamaan arah pengembangan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan, yang terdiri dari Kawasan Gerbangkertosusila Plus, Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis. Sedangkan pusat pertumbuhan lateral merupakan pusat- pusat pertumbuhan dengan fokus untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan non-tradisional, yang terdiri dari Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Madura dan Kepulauan sebagaimana tergambarkan pada Gambar berikut ini. Gambar 6.4 Peta Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung Perpres 80 Tahun 2019 6.3.2.3 Prioritas Penanganan Kewilayahan Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan cakupan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan dengan fokus Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Pasuruan. Gambar 6.5 Prioritas Penanganan Kewilayahan 6.3.2.4 Penetapan Klaster Kewilayahan Dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran. Selain itu untuk membangun sumber-sumber pertumbuhan baru, dilakukan dengan penciptaan pusat-pusat kegiatan perwilayahan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, tidak hanya terpusat pada kawasan utara. Pusat–pusat kegiatan yang tercipta diharapkan akan mampu memberikan efek penyebaran kegiatan di seluruh wilayah Jawa Timur dan juga dapat memberikan efek positif terciptanya kegiatan – kegiatan ekonomi baru pada pusat – pusat kegiatan dimaksud. Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan Agenda Pembangunan Tahun 2019-2024 yang difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Adapun pembagian klaster kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut: Gambar 6.6 Rencana Pembagian Klaster Pengembangan Wilayah Jawa Timur
109. 1.Klaster Labanegoro Klaster Labanegoro terdiri dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan tambang dan perikanan. Arahan pengembangan pada Klaster Labanegoro adalah :
a.Aspek Sosial: Klaster Labanegoro secara sosial terbentuk karena persamaan geografis wilayahnya yang ada di pesisir pantai utara Pulau Jawa Timur. Masyarakat pesisir cenderung memiliki sifat terbuka, karena sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dengan lautan sehingga mempermudah akses untuk menuju wilayah ini. Wilayah geografis di daerah pesisir inilah yang mempengaruhi karakteristik sosial masyarakatnya. Selain masyarakatnya yang cenderung terbuka sehingga mudah berinteraksi sosial dengan masyarakat asing maupun pendatang, beberapa kebiasaan maupun ragam mata pencaharian yang sebagian ada di wilayah agraris untuk bercocok tanam sebagai petani dan ada sebagian ada di wilayah pantai untuk menangkap ikan serta ada sebagian masyarakat yang bekerja di sektor industri. Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakatnya, sehingga masyarakat di daerah pesisisir memiliki karakteristik yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong, suka berjuang, ulet bekerja, agamis, terbuka, halus, perasaan, jujur, penuh tanggung jawab, dan memiliki jiwa sebagai petualang. Sifat masyarakat pesisir yang cenderung terbuka ditambah dengan masuknya industrialisasi sehingga mudah berinteraksi sosial dengan pendatang atau budaya baru dapat mudah diterima dan berbaur dengan budaya masyarakat lokal. Berinteraksinya budaya itu akan memunculkan kebudayaan baru yang merubah kebiasaan maupun mata pencaharian. Kebudayaan yang baru tersebut menjadikan masyarakat yang pluralistik tetapi masih memiliki sifat kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Dapat diartikan bahwa masyarakat yang tinggal di pantai utara Jawa Timur merupakan gabungan karakteristik antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat di wilayah ini cenderung bertahan hidup dengan mengandalkan pengaruh musim baik di bidang agraris maupun di bidang maritim. Pada musim tertentu masyarakat bekerja dan musim yang lain tidak akan bekerja, sehingga ketika tidak bekerja maka masyarakat akan beralih profesi untuk mencari pekerjaan yang lain. Dapat dikatakan bahwa masyarakat di wilayah ini cenderung untuk bekerja serabutan demi untuk mempertahankan hidupnya. Dengan adanya hal tersebut maka untuk membuat perencanaan program atau kegiatan di wilayah ini dengan melihat bagaimana seberapa besar pengaruh musim terhadap tingkat pendapatan masyarakat serta pekerjaan alternatife bagi masyarakat ketika tidak sedang bercocok tanam ataupun ketika tidak sedang menangkap ikan. Di daerah klaster Labanegoro ini, merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibanding rata-rata Jawa Timur, serta memiliki tingkat pengangguran tinggi walaupun industrialisasi sudah masuk di wilayah Bojonegoro dan Tuban, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan;
b.Aspek Ekonomi : Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; dan
c.Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai.
1. 2.Klaster Wilis Utara Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan. Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Utara adalah :
a.Aspek Sosial: Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta. Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat Pluralistik atau majemuk. Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegungungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;
b.Aspek Ekonomi : Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan
c.Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.
1. 3.Klaster Wilis Selatan Klaster Wilis Selatan terdiri dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Selatan adalah :
a.Aspek Sosial: Wilayah yang masuk dalam Klaster Wilis Selatan ini merupakan daerah yang secara sosial budaya masyarakatnya memiliki latar belakang yang sama yaitu Suku Jawa. Selain itu budaya Jawa pada jaman Kerajaan Mataram sangat berpengaruh di wilayah ini. Dengan adanya hal tersebut maka wilayah ini dikenal dengan daerah Matraman. Masyarakat Suku Jawa di Wilayah Matraman secara historis terpengaruh oleh kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta, sehingga sifat masyarakat orang Jawa yang memberikan penghormatan kepada sesepuh atau orang yang lebih tua masih cukup kuat di wilayah ini. Sistem organisasi dan kekerabatan dalam masyarakat masih cukup tinggi. Masyarakat masih menganut sistem kekerabatan keluarga Batih atau keluarga inti. Dimana keluarga atau kerabat adalah hal yang utama, sehingga apabila ada anggota keluarga yang menikah maka disarankan untuk tinggal bersama orang tua. Pola kehidupan masyarakatnya adalah agraris atau bercocok tanam. Adapula di beberapa tempat yang masyarakatnya bekerja mencari ikan di laut, karena sebagian tempat di Kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Klaster Wilis Selatan adalah pesisir pantai selatan. Di wilayah Wilis Selatan daerahnya dibagi menjadi daratan, daerah pegunungan dan daerah tepi pantai selatan. Di wilayah ini masih dapat dilihat dengan adanya interaksi sosial antar masyarakat masih terjalin dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan gotong – royong yang masih sangat tinggi di daerah ini walaupun sistem teknologi informasi sudah masuk di wilayah ini. Secara komunikasi atau Bahasa yang digunakan sehari – hari, masyarakat di wilayah ini dengan menggunakan Bahasa Jawa yang halus seperti masyarakat Solo atau Yogyakarta. Cara pandang masyarakat di wilayah Klaster Wilis Selatan sangat dipengaruhi dengan falsafah hidup orang Jawa yang terpengaruh dari perpaduan dua unsur kebudayaan yang masuk di Pulau Jawa, yaitu kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Dalam kehidupan sehari – hari masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat Budaya Hindu dan Budaya Islam. Dengan adanya hal tersebut maka tidak ada dominasi dari agama tertentu yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Masyarakat di wilayah ini cenderung tidak terjebak dalam satu pilihan atau tidak memiliki loyalitas terhadap sesuatu, cenderung rasional dan tidak terpengaruh oleh golongan atau ormas keagamaan. Masyarakat di Wilayah Wilis Selatan cenderung mudah menerima hal yang baru, namun masyarakat masih selektif dengan hal baru dan sikap kolektifitas antar masyarakat yang masih cukup kuat sehingga unsur – unsur kebudayaan dan kearifan lokal dalam masyarakat masih bertahan dan belum berubah. Dengan adanya hal tersebut maka bila akan membuat suatu program di wilayah ini harus mengetahui sistem kekerabatan yang berpengaruh di wilayah ini, kemudian dapat melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang dihormati dan disegani sehingga diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dan tepat sasaran. Di daerah klaster Wilis selatan ini, selain terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, juga terdapat kondisi tertinggal pada daerah / desa berbasis pegungungan, pesisir, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;
b.Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan STP (Science Techno Park) Atsiri; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; dan Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan
c.Aspek Infrastruktur: Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal diantaranya adalah Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis, dan Realignment jalur Malang-Blitar.
1. 4.Klaster Malang Raya Klaster Malang Raya terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu agrowisata (sektor pariwisata, perkebunan dan perikanan). Arahan pengembangan pada Klaster Malang Raya adalah:
a.Aspek Sosial: Klaster Malang Raya secara sosial budaya terbentuk dari latar belakang sejarah dan Sumber Daya Alam yang sama. Secara sosial budaya karakteristik masyarakat wilayah Malang Raya hampir sama dengan masyarakat Surabaya yaitu Budaya Arek. Namun secara sosial masyarakat Malang Raya menyebutnya sebagai Budaya Arek Malangan atau pada saat ini dikenal dengan Kera Ngalam. Budaya Arek Malangan berasal dari adanya keberadaan kerajaan - kerajaan besar yang bersejarah di Nusantara. Kebudayaan Malangan memiliki narasi historis dan cerita-cerita rakyat yang lebih kompleks, mulai cerita rakyat yang mengandung unsur politik dan percintaan. Kehidupan Sosial masyarakat Malangan mempunyai ciri khas yaitu adanya solidaritas yang tinggi antar anggotanya, terbuka dan egaliter. Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Malang Raya membentuk karakteristik sosial masyarakatnya, dengan solidaritas yang tinggi masyarakat cenderung mandiri dalam mendapatkan mata pencaharian tanpa menggantungkan untuk mendapatkan dari orang lain. Namun masyarakat Kera Ngalam terbuka dan mudah untuk bekerja sama secara ekonomi, sedangkan secara sosial budaya masyarakat Kera Ngalam sangat mempertahankan ciri khasnya yang memiliki solidaritas yang tinggi. Di Beberapa tempat yang masuk wilayah ini masyarakatnya sudah heterogen, yaitu antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat yang Heterogen ini cenderung lebih patuh dan taat terhadap hukum formal yang berlaku daripada adat, sehingga aturan – aturan dan sanksi yang berlaku di masyarakat sesuai dengan hukum formal. Jadi pemecahan masalah pada masyarakat yang heterogen ini melalui hukum formal atau diselesaikan di pengadilan negara. Di beberapa tempat yang masuk di wilayah ini masih ada yang taat dan patuh terhadap hukum adat sehingga apabila ada suatu masalah dalam masyarakat dapat dipecahkan melalui kesepakatan antarkeluarga masing – masing yang terlibat konflik. Apabila secara keluarga permasalahan itu tidak dapat diselesaikan maka akan melibatkan aparat desa baik Kepala Dusun maupun Kepala Desa. Namun masyarakat yang patuh terhadap hukum adat ini juga mentaati hukum formal yang berlaku terutama bagi orang asing maupun pendatang. Jadi bagi pendatang yang akan datang ke wilayah ini untuk tinggal sementara atau untuk bekerja maupun melakukan studi di wilayah ini harus mentaati hukum formal yang berlaku dan harus melengkapi berbagai administrasi sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat di wilayah ini masih ada yang berpedoman pada hukum adat dan ada pula yang menggunakan hukum formal untuk menegakkan aturan. Di daerah klaster Malang Raya ini, terdapat kondisi jumlah penduduk miskin yang tinggi seperti kabupaten Malang dengan cakupan wilayahnya yang sangat luas. Di wilayah ini juga terdapat kondisi tertinggal khususnya di daerah dan desa berbasis pegunungan di kabupaten Malang sisi utara, selanjutnya berbasis pesisir, dan terpencil di Malang sisi selatan, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;
b.Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan Tourism Center of Excellence; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; dan
c.Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui Realignment jalur Malang- Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, Jalan Tol Pakis- Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang serta Malang Raya Metropolitan; Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.
1. 5.Klaster Metropolitan Klaster Metropolitan terdiri dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan. Arahan pengembangan pada Klaster Metropolitan adalah:
a.Aspek Sosial: Klaster Metropolitan terbentuk dari wilayah yang memiliki latar belakang yang sama yaitu merupakan daerah Industrialisasi. Di daerah industri mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat urban dan cenderung heterogen. Masyarakat yang tinggal di daerah kawasan metropolitan ini adalah masyarakat plural yang berasal dari berbagai suku, namun tetap ada suku yang dominan di kawasan Metropolitan. Di Kawasan Metropolitan wilayah Jawa Timur mayoritas didominasi oleh masyarakat Suku Jawa, walaupun ada berbagai macam suku yaitu Madura, Batak, Bali, Sunda, dan Sulawesi serta berbagai macam suku yang ada di Nusantara. Ciri khas masyarakat Metropolitan adalah cenderung mempunyai pemikiran yang rasional dan berdasarkan logika, demokratis, toleran dan suka menolong orang lain, namun demikian masyarakat di kawasan Metropolitan sangat menjunjung tinggi nilai hukum. Semua permasalahan yang ada di masyarakat diselesaikan secara hukum. Di kawasan Metropolitan aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya bergerak dinamis karena wilayah Metropolitan merupakan tujuan bagi masyarakat dari daerah perdesaan. Program dan kegiatan yang mementingkan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia lebih diutamakan daripada program dan kegiatan yang bersifat peningkatan materi. Hal itu dikarenakan masyarakat di wilayah ini cenderung mempunyai sifat yang mandiri dan tidak ada ketergantungan dengan pihak manapun sehingga beberapa Industri Kecil Menengah atau Usaha Mikro Kecil Menengah tumbuh di wilayah ini. Di daerah klaster Metropolitan ini, terdapat beberapa kondisi, sisi positifnya yaitu penduduk di klaster ini memiliki pergerakan perekonomian yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi juga tinggi selanjutnya indeks pembangunan manusia tinggi, namun demikian di sisi yang lain kebanyakan penduduk di wilayah ini mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi pula, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan pengembangan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas dan antarsektor;
b.Aspek Ekonomi : Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; Pengembangan koridor 4.0 Surabaya-Malang; Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif dan pengendalian tingkat inflasi daerah; dan
c.Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan Pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur melalui kemitraan stakeholder.
1. 6.Klaster Probomajang Klaster Probomajang terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Klaster ini terbentuk karena berada pada kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain itu wilayah ini juga dikembangkan didasarkan pada sektor agroindustri. Arahan pengembangan pada Klaster Probomajang adalah:
a.Aspek Sosial: Klaster Probomajang merupakan klaster yang hampir sama dengan Klaster Ijen. Dimana masyarakat yang dominan berasal dari Suku Jawa dan Suku Madura, dapat dikatakan bahwa wilayah Klaster Probomajang juga dikenal dengan Pandalungan. Namun yang menjadi pembeda Klaster Probomajang dengan Klaster Ijen adalah masyarakat Suku Tengger yang hidup di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Masyarakat Suku Tengger ini menjadi pembeda karena masyarakat ini mempunyai kepercayaan menganut Agama Hindu. Walaupun ada berbagai macam keyakinan yang dianut masyarakat, kehidupan sosial masyarakat di wilayah ini hidup rukun berdampingan. Tidak ada yang merasa bahwa keyakinan yang dianut adalah paling benar. Sifat toleransi yang tinggi tersebut akibat dari kepatuhan masyarakat terhadap tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang mereka hormati dan disegani. Sikap toleransi dan kepatuhan terhadap tokoh panutan itulah yang mampu menyeleksi hal – hal baru yang mampu merubah kebudayaan asli masyarakat. Masyarakat di wilayah ini terbuka dengan hal – hal baru, termasuk industri yang masuk di wilayah ini. Namun hal ini memerlukan pendekatan secara berkesinambungan, terutama kepada tokoh adat maupun tokoh agama. Di daerah klaster Probomajang ini, terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi terutama kabupaten Probolinggo yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang cukup banyak, selanjutnya kedua kabupaten di wilayah ini mempunyai indeks pembangunan manusia yang rendah, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;
b.Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; dan
c.Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui Peningkatan Jalan Probolinggo – Lumajang, Tol Probomajang (Probolinggo-Lumajang), Jalan Pansela; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.
1. 7.Klaster Ijen Klaster Ijen terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu agrowisata (sektor pariwisata, perkebunan dan perikanan). Arahan pengembangan pada Klaster Ijen adalah:
a.Aspek Sosial: Klaster Ijen yang meliputi wilayah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Wilayah Klaster Ijen dikenal sebagai Pandalungan. Wilayah Pandalungan ini ditandai dengan adanya Budaya Suku Jawa dan Budaya Suku Madura. Masyarakat Pandalungan sendiri adalah masyarakat yang berada dalam posisi transisi pola sosial budayanya, yaitu masyarakat campuran antara Kebudayaan Jawa dan Kebudayaan Madura. Demikian juga dengan etika pergaulan dan komunikasi masyarakat yang terpengaruh dengan dua kebudayaan tersebut. Ciri – ciri masyarakat Pandalungan ini adalah bersifat terbuka dan mudah beradaptasi, menjadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai panutan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan serta tokoh Agama juga memiliki akar kuat yang digunakan sebagai kekuatan politik. suka bergotong royong, memiliki kekerabatan yang kuat, masih kuatnya tradisi dan mitos dalam kehidupan sehari – hari dan masyarakatnya sebagian besar masih petani dan nelayan tradisional. Untuk menentukan program dan kegiatan di wilayah ini adalah dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta apabila membuat program atau kegiatan yang baru hendaknya melibatkan tokoh – tokoh tersebut. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebaiknya tidak menghilangkan kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat lokal sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Selanjutnya pada klaster ini juga mempunyai angka rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia, terkecuali di kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;
b.Aspek Ekonomi : Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan melalui pengembangan Pariwisata Ijen, pembangunan Coffee Center of Excellence; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; serta Revitalisasi Puger; dan
c.Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui penyediaan pelayaran perintis selatan Tanjung Wangi, Aksesibilitas Jalan Tol; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; Pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.
1. 8.Klaster Madura Klaster Madura terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian lahan kering, peternakan dan perikanan. Arahan pengembangan pada Klaster Madura adalah:
a.Aspek Sosial: Masyarakat Madura didominasi oleh pemeluk Agama Islam, mulai kecil sudah ditanamkan ilmu ajaran Agama Islam sehingga banyak sekolah madrasah dan pondok pesantren yang ada di Madura. Dengan adanya banyak pesantren di Madura, mereka dapat menuntut ilmu di tempat suci tersebut. Masyarakat madura sangat menghargai guru apalagi seorang kyai dan nyai. Kesadaran masyarakat Madura untuk mengakui bahwa guru sangat berjasa itu sangat tinggi, apalagi pengakuan terhadap guru ngajinya atau seorang Kyai. Setiap perilaku masyarakat Madura patuh terhadap semua perintah dari gurunya atau seorang Kyai. Setiap pendapat atau kebijakan dalam masyarakat ditentukan oleh seorang guru atau seorang Kyai. Dengan adanya hal tersebut, apabila ada suatu pembangunan di wilayah Klaster Madura langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah dengan melakukan pendekatan kepada Tokoh Agama yang ada di wilayah Pulau Madura. Tokoh Agama tersebut bisa seorang Kyai yang dihormati dan disegani, Guru yang ada di Pondok Pesantren maupun Guru sekolah Madrasah. Selanjutnya pada klaster ini juga mempunyai angka rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup yang cukup rendah sehingga berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; dan Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil;
b.Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) dan Kawasan Ekonomi Khusus Garam; dan
c.Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui Percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan Akses menuju Jalan Tol; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal. 6.3.2.5 Kawasan Strategis Prioritas Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya, seperti orientasi Kawasan Industri Maritim (Maritime Industries), Pengembangan Pariwisata & Perikanan kelautan (Torism and Fisheries Development), penciptaan poros kota cerdas (Smart Town Development), Pembangunan Megapolitan Surabaya-Malang (Mega Suma), Agro Industri dan lain-lain. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah ilustrasi konseptual tujuan ini tergambar sebagai berikut : Gambar 6.7 Konsepsi Arahan Pengelolaan Pengembangan Wilayah Jawa Timur Bentuk pengelolaan program pembangunan yang melingkupi keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarwilayah ini perlu untuk lebih dispesifikkan kembali utamanya dalam tematik leading sektor yang menanganinya seperti Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pertanian atau Kawasan Agropolitan/Minapolitan. I. Kawasan Peruntukan Industri Basis perekonomian Jawa Timur adalah sektor industri. Fakta ini ditunjukkan dari besarnya share sektor industri terhadap perekonomian yang mendominasi dalam beberapa periode terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur siap menjadi provinsi industri. Pada dasarnya, tujuan pengembangan perwilayahan industri adalah percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Jawa Timur. Berdasarkan RIPIN, Jawa Timur merupakan salah satu Wilayah Pusat Industri (WPI) Nasional. Dimana terdapat tujuh Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI), yaitu: (i) Sidoarjo; (ii) Surabaya; (iii) Gresik; (iv) Bangkalan; (v) Tuban; (vi) Lamongan; dan (vii) Mojokerto. Penetapan 7 WPPI tersebut justru cenderung mengekalkan konsentrasi pembangunan industri di Jawa Timur. Artinya, penetapan WPPI tersebut akan bertentangan dengan tujuan pengembangan perwilayahan industri, jika tanpa penetapan WPPI diluar ketetapan pemerintah pusat. Selanjutnya, WPPI yang ditetapkan dalam RPIP Jawa Timur disebut dengan WPPI Jawa Timur. Dengan demikian, sasaran pengembangan perwilayahan industri Jawa Timur, selain yang telah ditetapkan dalam RIPIN, adalah: ➢ Peningkatan kontribusi sektor industri hulu dan hilir yang tidak terpusat hanya pada WPPI nasional; ➢ Mendorong pertumbuhan investasi pada sektor industri pada semua WPPI. Percepatan pertumbuhan industri pada WPPI di luar RIPIN perlu dilakukan, mengingat bahwa pengembangan kawasan industri membutuhkan lahan lebih dari 50.000 Ha, sehingga sangat sulit atau tidak kompetitif jika dibangun pada kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh nasional sebagai WPPI. Untuk itu disusunlah rencana pemanfaatan ruang budidaya Industri yang lebih detail dalam kaitannya dengan Kawasan Peruntukan Industri. Kawasan dimaksud tersaji seperti dalam peta berikut : Gambar 6.8 Peta Prioritas Program Kawasan Peruntukan Industri Lingkup pemahaman pengembangan perwilayahan industri berdasar peta tersebut dibagi menjadi tiga pengertian kawasan, yaitu: ➢ Kawasan Peruntukan Industri (KPI), adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menunjukkan peta arahan pengembangan KPI di luar Kawasan Industri (KI) di Jawa Timur; ➢ Kawasan Industri (KI), berdasarkan PP No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, adalah tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha. Berdasarkan RIPIN luasan kawasan industri minimal sebesar 50.000 Ha; dan ➢ Sentra Industri (SI), berdasarkan RIPIN, adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi, dengan luasan kurang dari 50.000 Ha. Peta ini juga menunjukkan peta arahan pengembangan sektor industri berdasarkan empat kriteria pengembangan IKM di Jawa Timur, yaitu: (i) kompetensi inti, (ii) one village one product (OVOP), (iii) industri kreatif, dan (iv) industri agro. Dengan demikian berdasar peta ini disamping akan menjadi acuan dalam perizinan pembangunan Industri (Pabrik) yang harus berlokasi di Kawasan Industri, juga menjadi arahan dalam ploting orientasi lokasi yang uraian naratif sektor industri tahunannya terdapat RKPD. II. Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Korporasi Kawasan Pertanian yang dimaksud dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur ini adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutanserta terkait secarafungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang. Sedangkan Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Dengan demikian Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani. Maksud dikembangkannya Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani di Jawa Timur adalah :
a.Memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
b.Mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi Petani di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem Usaha Tani. Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani:
a.Meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;
b.Memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan;dan
c.Memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut disusunlah masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur yang antara lain menghasilkan Peta Kawasan Pertanian sebagai berikut : Gambar 6.9 Peta Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Peta ini akan menjadi panduan dalam deleniasi kegiatan Sektor Pertanian dalam tiap tahunnya, terutama yang menyangkut ploting lokasi pengembangan sektor Pertanian dalam skala yang lebih terfokus. Dalam Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18/permentan/rc.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi Petani diatur bahwa alokasi kegiatan komoditas di Kawasan Pertanian sebesar 60 % dan di luar Kawasan Pertanian sebesar 40 %. Berdasar peta masterplan Kawasan Pertanian Terpadu tersebut juga dapat diarahkan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dalam pencapaian sasaran :
a.Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas pertanian nasional;
b.Tersedianya dukunganprasarana dan sarana pertanian di Kawasan Pertanian secara optimal;
c.Teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan Pertanian;
d.Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Petani; dan
e.Berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien. III. Kawasan Agropolitan Dan Minapolitan Pengertian agropolitan dalam Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan Sumber Daya Alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan Agrobisnis. Dalam pemahaman berikutnya Kawasan agropolitan berkembang menjadi suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni- budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan, dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). Atau ada pula yang mendefinisikan bebas menjadi : • Model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, sehingga mendorong urbanisasi (peng-kotaan dalam arti positif); • Bisa menanggulangi dampak negatif pembangunan seperti migrasi desa- kota yang tidak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran masif sumber daya alam, pemiskinan desa, dan lain-lain. Implementasi di Jawa Timur, pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 5 Klaster yang meliputi (1) Klaster Agropolitan Wilis

(2)Klaster Agropolitan Kelud (3) Klaster Agropolitan Bromo-Tengger- Semeru (BTS), (4) Klaster Agropolitan Ijen, dan (5) Klaster Agropolitan Madura. Masing- masing Kabupaten dan Kota yang tergabung dalam Klaster-klaster itu telah menyusun Masterplan Kawasan Agropolitan sebagai panduan arah implementasi gerakan Pengembangan Agropolitan. Sebagai gambaran wilayah Agropolitan dan Minapolitan di Jawa Timur beserta orientasi pasarnya, tersaji seperti dalam peta sebagai berikut : Gambar 6.10 Peta Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Jawa Timur dan Orientasi Pasarnya 6.4 Program Pembangunan Daerah 6.4.1 Program prioritas I: belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2019-2024 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti: a) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c) pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; d) pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan e) Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 6.4.2 Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah (Nawa Bhakti Satya). Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye : Nawa Bhakti Satya. Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) Bhakti pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak Jawa Timur Periode 2019-2024 yang merupakan Sembilan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sansekerta dan Jawa. Nawa berarti Sembilan, kemudian Bhakti merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan Bersama), sedangkan Satya memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan. Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rerncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royang”. Kesembilan Bhakti tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjelasan lebih detail mengenai sembilan bhakti tersebut sebagaimana berikut: Bhakti – 1 Jatim Sejahtera. Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial. Bhakti ini difokuskan untuk mengatasi persoalan dasar masyarakat Provinsi yaitu kemiskinan dan pemasalahan sosial lainnya. Fokus utama dari bhakti ini adalah berupa Program Keluarga Harapan Plus. Berupa insentif yang lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dilakukan percepatan terhadap penurunan prosentase penduduk miskin di Jawa Timur. Fokus selanjutnya dari Bhakti ini adalah mengurangi beban terhadap 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui skema Provinsi Jawa Timur. Penanganan PMKS sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan secara inklusif. Pendekatan ini diharapkan berjalan dengan efektif, mengingat pengentasan kemiskinan merupakan upaya sinergis dan terintegrasi lintas urusan dan bidang. Inklusifitas diharapkan dapat menghapus sekat strata sosial yang menjadikan akses penduduk miskin dalam mengembangkan potensinya terhambat. Bhakti – 2 Jatim Kerja. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi. Bhakti Jatim Kerja akan fokus pada Millineal Job Center dengan cara memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha. Program Dream Team Science Techno Park (STP) dengan sasaran 5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1, membentuk STP bagi kelompok rintisan usaha di berbagai daerah. Kemudian Belanja Inovasi Daerah (Belanova), memberikan jaminan bagi produksi dan distribusi produk-produk inovasi anak muda melalui informasi super koridor di 5 (lima) Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Bhakti – 3 Jatim Cerdas dan Sehat. Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas. Bhakti Jatim Cerdas dan Sehat yaitu pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata). Penguatan BOSDA MADIN, bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah. Memberikan akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak yatim dan anak yatim piatu yang kurang mampu. KANTITAS (Pendidikan Gratis Berkualitas) banyak kalangan yang meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari jebakan kemiskinan. Keyakinan ini bukan tanpa alasan karena pendidikan bisa menjadi pintu awal bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas. Setidaknya, inilah yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan Artikel 33 Indonesia, “Studi Kesenjangan Akses Masyarakat Miskin atas Pendidikan Berkualitas”. Dalam riset ditemukan bahwa anak-anak keluarga miskin cenderung masuk ke sekolah-sekolah yang berkualitas rendah. Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan mengapa anak-anak keluarga miskin bersekolah di lembaga pendidikan berkualitas rendah. Pertama, tidak meratanya kualitas pendidikan. Kedua, mekanisme seleksi siswa baru yang tidak sensitif terhadap ketimpangan pembangunan. Di samping itu, lingkungan sosial juga menentukan dalam hal pendidikan anak. Proses pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Sebaik apapun lingkungan sekolah terbangun, jika tidak didukung oleh lingkungan sosial di mana anak-anak tumbuh dan berkembang, sangat sulit untuk mengharapkan anak-anak akan bisa melanjutkan sekolahnya dengan baik. Masalah umum pada keluarga miskin adalah terbengkalainya proses pengasuhan anak di luar jam sekolah. Keluarga-keluarga miskin yang dihadapkan dengan deraan ekonomi cenderung mendayagunakan seluruh tenaga yang ada untuk bekerja mencari uang. Di lingkungan keluarga miskin, sangat mudah ditemukan anak- anak bekerja membantu orang tuanya. Pekerja anak ini menjadi salah satu isu penting tidak hanya dalam bidang perburuhan, tapi juga pendidikan. Tidak jarang seorang anak terpaksa drop out dari sekolah karena dipaksa oleh keadaan untuk turut menyangga ekonomi keluarga. Lingkungan kerja orang dewasa yang cenderung kasar dan keras, pada akhirnya juga membentuk karakter anak-anak yang sedang tumbuh kembang ini. Anak-anak yang terdidik dalam lingkungan sosial yang keras, cenderung mereproduksi kekerasan dalam hidupnya. Anak-anak yang sedang membutuhkan didikan dan asuhan ini tumbuh secara terlantar tanpa asuhan yang tepat. Kondisi semakin menyedihkan jika si ibu menjadi buruh migran di luar negeri. Kondisi ini sangat umum di wilayah desa-desa pesisir pantai selatan Jawa dan Madura. Anak-anak ditinggal ibunya bekerja di luar negeri, ayahnya juga bekerja dari pagi sampai sore. Biasanya anak-anak ini dititipkan ke nenek atau pamannya. Di sinilah tragedi anak banyak ditemukan. Mereka tidak hanya tidak mendapatkan asuhan dan pendidikan, namun juga bisa menjadi korban kekerasan. Hasil yang dituai sungguh menyedihkan. Kita kehilangan generasi masa depan. Anak-anak yang semestinya mendapat pendidikan dan pengasuhan yang baik dan berkualitas, akhirnya terlunta-lunta dan tumbuh menjadi orang dewasa yang tetap berada dalam lingkaran kemiskinan keluarga yang telah turun-temurun. Jika pada akhirnya mereka dewasa dan masuk dalam ke dalam dunia kerja, mereka akan menjadi apa yang disebut dengan unskilled labour. Karena mereka sejak kecil berada dalam lingkungan sosial yang keras, bisa jadi mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa dengan perilaku yang penuh kekerasan. Karena itu, perlu dicanangkan Program Kantistas (Pendidikan Gratis – Berkualitas). Program ini menjangkau beberapa aktivitas dan sub-program, antara lain:

1.SPP bagi siswa SMA/SMK dan PK-PLK negeri dan swasta. Program ini berangkat dari banyaknya anak tidak melanjutkan sekolah dan/atau putus sekolah karena faktor biaya pendidikan. Bagi keluarga petani dan nelayan miskin, biaya pendidikan seringkali menjadi momok dalam menyekolahkan anaknya. Ekonomi keluarga yang sangat terbatas pada akhirnya menghadapkan keluarga-keluarga miskin ini pada dua pilihan: makan atau pendidikan. SPP diharapkan dapat meringankan beban keluarga miskin dalam menyekolahkan anaknya;
2.Pemberian kesejahteraan honorarium dan peningkatan kompetensi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Salah satu problem dalam pendidikan kita adalah rendahnya penghargaan terhadap guru dan pegawai tidak tetap. Sementara mereka dituntut untuk bekerja profesional, namun penghasilan mereka tidak mencerminkan profesionalitas yang mereka berikan. Atau, bisa jadi, mereka tidak berlaku profesional karena mereka tidak diperlakukan secara profesional. Akibatnya adalah kualitas pendidikan yang rendah karena perlakuan yang tidak profesional terhadap para guru dan pegawai tidak tetap; dan
3.Pesan Aman (Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan). Program ini merupakan program pengasuhan yang menyasar anak-anak dari keluarga petani dan nelayan miskin serta yatim piatu yang selama ini tidak hanya tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas, namun juga tidak mendapatkan pengasuhan yang layak. Program ini mengkolaborasikan antara pendidikan formal dengan pesantren pengasuh di wilayah – wilayah yang menjadi kantong kemiskinan di Jawa Timur. Pesantren yang ditunjuk sebagai pesantren pengasuh menerapkan program pengasuhan sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik dengan kualitas moral keagamaan yang terjaga. Selanjutnya, komitmen kesehatan berkualitas untuk semua. Program Desa Sehat untuk memperkuat layanan kesehatan perdesaan. Memperkuat RSU dan memperkuat RSUD rujukan di 5 koridor. Rumah Sakit terapung untuk pelayanan kesehatan di daerah kepulauan terdepan serta mendorong ketersediaan ruang laktasi. Layanan Kesehatan Gratis Berkualitas TANTISTAS merupakan program yang disiapkan untuk mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari Santri Jatim Sehat Berkah dan Bunda Impian. SAJADAH (Santri Jatim Sehat dan Berkah) Kegiatan Pendampingan Poskestren untuk meningkatkan kualitas Poskestren dan penerapan PHBS oleh warga pondok pesantren dan sekitarnya. Kegiatan pendampingan Poskestren dilakukan oleh seorang kader mitra yang ditunjuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan suatu surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Poskestren dan pembudayaan PHBS dengan cara memantau penyelenggaraan, membina, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Poskestren. Proses pendampingan dilaksanakan selama 10 bulan pada 10 Poskestren di 38 Kabupaten/Kota. Kegiatan pendampingan berupa : 1. Sosialisasi pendampingan Poskestren 2. Pendampingan Poskestren oleh Mitra 3. Evaluasi pendampingan Poskestren oleh Ormas di Kabupaten/Kota. BUAIAN (Bunda Anak Impian) Program BUAIAN merupakan program yang memiliki kepedulian kesehatan dan keselamatan dari ibu dan bayi. BUAIAN terdiri dari: pertama, aktivitas creative health campaign untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat luas terkait resiko kematian ibu dan bayi. Peningkatan kesadaran tentang Pengarusutamaan Gender bagi Pasangan sebelum menikah sangat penting bertujuan untuk menekan AKI dan AKB. Kedua, Pengembangan aplikasi konsultasi untuk ibu hamil dan pasca kehamilan. Aplikasi ini menjadi media komunikasi dua arah, antara ibu dengan konsultan kesehatan dan Konseling dari Pintu Ke Pintu (KOPIPU) di 3.213 wilayah kerja Ponkesdes Aktivitasnya berupa kunjungan langsung kerumah warga yang memiliki risiko terhadap kesakitan dan kematian serta masalah kesehatan. Kegiatan kunjungan konseling dilakukan oleh tim yang terdiri dari bidan dan perawat Ponkesdes, serta dibantu oleh mitra (Ormas). Pada sisi lain, untuk penaggulangan stunting, dapat melibatkan peran pihak- pihak strategis, antara lain Perguruan Tinggi melalui penelitian dan pendampingan melalui; pemetaan potensi munculnya stunting di kabupaten prioritas; kampanye dan program terpadu dalam pencegahan stunting sebagai sebuah gerakan bersama; program perbaikan status gizi mikro pada ibu hamil, program layanan pra-nikah terpadu, program perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih. Sedangkan untuk peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, dapat ditempuh beberapa langkah antara lain; peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, KB, dan kehamilan; pengembangan lingkungan rumah sehat dan bersih. Bhakti – 4 Jatim Akses. Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan menuju pesisir utara Pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum terbangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara. Kawasan kepulauan seperti Bawean dan kepulauan di Kabupaten Sumenep juga masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Disisi lain, kawasan metropolitan seperti Gerbang Kertasusila dan Malang Raya juga semakin terkendala masalah kemacetan dan kehandalan infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing dari motor penggerak ekonomi wilayah. Penanganan atas masalah- masalah seperti inilah yang menjadi fokus dari Bhakti Jatim Akses. Solusi Bhakti Jatim Akses, dipastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang memadai. Sebagai contoh, dalam merancang jalur logistik pesisir selatan, turut dipertimbangkan kontur pegunungan di selatan Jawa yang mempengaruhi penataan ruang serta daya saing intermoda dari transportasi darat, sehingga turut dikembangkan short sea shipping atau pelayaran jarak pendek lintas pelabuhan selatan seperti dari Cilacap-Pacitan-Prigi-Banyuwangi-Bali, sebagai perintis jalur perdagangan selatan Jawa. Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan- Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi- Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan- Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit) – Lumajang – Jember – Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah). Pengembangan koridor ini memperhatikan keadilan akses seperti dermaga perintis di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep dan armada laut yang handal untuk Bawean, kesinambungan akses kawasan perdesaan dan perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan kerjasama pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat- provinsi-kabupaten-desa) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan. Bhakti – 5 Jatim Berkah. Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas. Bhakti ini bertujuan untuk memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar. Kemudian perluasan tunjangan kehormatan bagi hafidz-hafidzoh. Memberikan insentif bagi penguatan peran pondok pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah dan beasiswa guru diniyah S2. Juga membangkitkan kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan keperintisan. Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur. Selanjutnya mendorong tersedianya ruang publik yang ramah anak, lansia dan orang-orang berkebutuhan khusus. Bhakti – 6 Jatim Agro. Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan. Bhakti ini merupakan sebuah komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan. Ini diwujudkan dengan menghadirkan negara dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para petani. Pertanian dalam hal ini mencakup definisi yang luas, dimana didalamnya termasuk perikanan dan peternakan.Kebijakan perikanan mencakup budidaya baik tawar maupun laut (aquaculture) serta perikanan tangkap. Dalam kaitan dengan budidaya air tawar maupun laut, peningkatan produktivitas diawali dengan penyediaan benih yang berkualitas, jelas asal usulnya (traceable), dan ini dicapai dengan mendorong tersedianya benih bersertifikat secara memadai. Benih yang unggul akan mengurangi secara signifikan risiko penyakit pada ikan budidaya. Aspek yang penting berikutnya adalah terkait ketersediaan pakan, dimana harga pakan yang relatif meningkatkan biaya produksi dapat ditekan dengan mendorong program pakan mandiri. Program pakan mandiri yang sudah dimulai perlu ditingkatkan dan diperluas melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, sehingga biaya produksi dapat ditekan secara signifikan. Dari segi pemasaran, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah belum tertatanya alokasi pemilihan jenis ikan yang dibudidayakan, sehingga sering dihadapi kelebihan suplai (over supply) jenis ikan tertentu semisal lele atau bandeng, dan kekurangan suplai jenis ikan tertentu semisal gurame atau patin. Mengoptimalkan program zonasi ikan yang telah dirintis saat ini maka ada sistem informasi yang terintegrasi kedalam program East Java Information Super Corridor (EJISC) sehingga pembudidaya ikan akan bisa memperoleh informasi jenis ikan apa yang sebaiknya dibudidayakan di saat tersebut. Khusus untuk budidaya laut, perlu dioptimalkan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk memastikan keteraturan penataan dan pembagian lokasi budidaya, jalur pelayaran dan fungsi konservasi. Dengan penerapan zonasi, masih terdapat banyak potensi peningkatan budidaya laut (marine-aquaculture). Untuk perikanan tangkap, fokus kebijakan adalah kepada penguatan sistem rantai dingin termasuk dengan optimalisasi ketersediaan cold storage, termasuk fasilitas Air Blast Freezer (ABF) untuk menurunkan temperatur secara drastis sebelum ditempatkan di ruang penyimpanan dingin. Inisiatif yang dimulai di Pancer untuk menyediakan pendingin (freezer) di lokasi penjualan atau pelelangan ikan bagi pedagang kecil perlu diperluas agar ikan yang belum terjual diatas dapat dijaga kualitasnya dan nilai keekonomiannya. Terkait sarana prasarana, keberlanjutan program palkanisasi perlu didorong dan untuk pelabuhan, dari hampir 100 pelabuhan ikan di Jawa Timur, sejauh ini sekitar 14 pelabuhan telah mendapat penanganan, dan ini perlu diperluas. Mengingat potensi pasar ekspor seperti Uni Eropa menuntut adanya pelabuhan higienis, maka pembenahan pelabuhan seperti kemiringan lantai untuk alur drainase serta penggunaan pelapis plastik agar sisik tidak menempel dan mengalami friksi dengan permukaan lantai kasar, dapat meningkatkan kebersihan dan mengurangi ketidaknyamanan akibat bau dan pembusukan. Adanya Perda yang mendorong perlindungan bagi sektor pertanian, termasuk juga perikanan, perlu diikuti upaya peningkatan akses pembiayaan murah dan asuransi, serta pembinaan produk olahan pangan yang lebih menjawab realita dunia usaha. Dalam kaitan dengan sektor peternakan, sinergi dengan ketersediaan limbah sektor pertanian mendorong potensi integrated farming yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemanfaatan biomass memungkinkan adanya tambahan pendapatan, atau dalam hal peternakan sapi perah, membantu pemanasan air untuk memungkinkan sapi dilap dengan kain air panas sehingga produktivitas susu meningkat. Dengan adanya pola pembudidayaan skala kecil dan rumahan, maka program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang didorong Kementerian Pertanian perlu ditingkatkan dengan fokus kepada penguatan sistem manajemen kolektif dan akses kepada teknologi pertanian secara komunal. Kebijakan inseminasi buatan dan Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB) perlu terus didorong, dan ketersediaan pembiayaan untuk memberi insentif peternak memelihara anak sapi akan membantu meningkatkan produksi peternakan. Penanganan gangguan reproduksi perlu ditingkatkan dalam menyikapi kendala kegagalan kawin suntik yang terjadi di beberapa kasus. Penerapan biosecurity dan optimalisasi penanganan penyakit hewan adalah standard minimum pelayanan yang harus dijaga. Pengembangan Science Techno Park (STP) sektor peternakan yang telah dikembangkan di beberapa daerah di Jawa Timur perlu dikawal implementasinya agar menghasilkan kelompok-kelompok usaha rintisan dan teknologi tepat guna yang diiringi peningkatan sumber daya manusia terdidik dan terampil. Dengan adanya East Java Information Super Corridor (EJISC), diharapkan akses pemasaran menjadi semakin luas dalam menyikapi dan memitigasi risiko pasar termasuk harga. Bhakti – 7 Jatim Berdaya. Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Bhakti ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Restorasi desa dengan mendorong semangat gotong royong melalui pemberdayaan pemerintah Desa dan BUMDesa serta insentif Inovasi Desa. Adapun pokok-pokok kegiatan dalam kebijakan restorasi desa, antara lain :

a.Penataan aparatur Desa yang memadai dan professional;
b.Diversifikasi usaha seperti pertanian, wisata, kuliner, budaya, kerajinan, dan lain-lain;
c.Peningkatan Kelembagaan Desa melalui koperasi Rakyat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan BUMDesa yang merawat nilai kekeluargaan dan gotong-royong Rakyat desa;
d.Memberdayakan Lembaga Keuangan Desa serta BUMDesa dan agar petani dan UKM tidak mengakses kredit usaha dari pengijon dan tengkulak dengan bunga puluhan persen per bulan;
e.Pembenahan mata-rantai tata niaga produk desa ke pasar / Konsumen;
f.Pengembangan riset, teknologi dan sains yang melayani kebutuhan desa dan memecahkan masalah perdesaan;
g.Perawatan ekologi sehat desa-desa; dan
h.Pengembangan holtikultura yang tidak membutuhkan lahan luas; Sedangkan pokok – pokok kegiatan dalam peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM antara lain :
a.Pembentukan jaringan rantai pasok baik produksi maupun pemasaran antar koperasi dan UMKM (Supply demand channel);
b.Penguatan kemitraan Koperasi UMKM dengan BUMDesa;
c.Pengembangan satu produk unggulan Koperasi atau UMKM di satu wilayah dengan satu merk (communal branding);
d.Pengembangan koperasi perempuan, petani, dan nelayan;
e.Penguatan daya saing produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren melalui One Pesantren One Product (OPOP);
f.Perluasan pasar produk Koperasi dan UMKM melalui penguatan perdagangan antar pulau; dan
g.Mendorong pemanfaatan digitalisasi oleh Koperasi dan UMKM Bhakti – 8 Jatim Amanah. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi. Jatim Amanah merupakan elemen kunci dalam Nawa Bhakti Satya, dimana pemerintahan yang bersih dan anti korupsi menjadi sebuah komitmen mendasar. Secara umum, potensi anti korupsi ditemukan dalam dua kelompok besar, yaitu dalam penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan, dan juga penempatan jabatan. Penerapan sistem elektronik dan transaksi non tunai akan meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pendapatan daerah. Pada sisi pembelanjaan, maka penerapan e- planning, e-budgeting, akan menciptakan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir potensi terjadinya kolusi dalam penganggaran. Komitmen untuk menjalankan Musrenbang akan turut mendorong secara bersamaan transparansi dan pembangunan partisipatif. Terkait pembelanjaan, penerapan e-procurement telah diterapkan, termasuk e-catalogue, dan ini perlu disempurnakan untuk mendorong transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pada sisi perizinan, transparansi dapat terwujud dengan menjalankan komitmen mendukung upaya pemerintah pusat mendorong suksesnya penerapan Online Single Submission atau pemasukan berkas melalui satu pintu online, hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Pemerintahan mendatang harus mampu membangun budaya integritas dengan menciptakan kode etik dan prosedur, termasuk diantaranya sistem pelaporan gratifikasi, konflik kepentingan, pelaporan harta penyelenggara negara dan berbagai aspek yang menekankan meritokrasi (sistem organisasi berbasis kinerja). Sistem aduan masyarakat yang handal (whistleblower) juga menjadi penting dalam mendorong pengawasan publik, sembari memperhatikan pengelolaan risiko terkait potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi menghambat kelancaran pembangunan. Selain itu untuk membantu akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Jawa Timur, pemerintah akan mewujudkan 99 Organisasi Bantuan Hukum, bekerjasama dengan berbagai macam pihak yang konsen pada advokasi bagi masyarakat tidak mampu seperti lembaga bantuan hukum yang ada di jaringan masyarakat sipil maupun kampus-kampus di Jawa Timur (Jatim Pro Bono). Sedangkan untuk menyelesaikan konflik dan peningkatan agrarian di Jawa Timur pemerintah akan membentuk kegiatan rembuk agrarian (Jatim Rembuk Agraria). Selanjutnya untuk memberikan percepatan penghormatan serta pengakuan masyarakat adat pemerintah akan melakukan program Satu Kepedulian untuk Akselerasi Penghormatan dan Pengakuan Masyarakat Adat (Jatim Sepakat). Bhakti – 9 Jatim Harmoni. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup. Jatim Harmoni dalam Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Pada kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, ini terwadahi dalam suatu pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dimana pembangunan berbasis ruang dan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Pengembangan pariwisata budaya (tradisional dan kontemporer) dan eco-tourism tingkat Internasional, integrasi museum perpusda dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, clean industries, green city, halal tourism. Selanjutnya difokuskan pada penguatan literasi sosial berbasis tradisi dan kearifan lokal, antara lain: dialog antarbudaya dan penguatan harmoni sosial, (seni, seniman dan budayawan); inventarisasi data budaya dan kearifan lokal serta mendukung festival desa. Memajukan prestasi olahraga, meningkatkan kesejahteraan dan pemberian beasiswa atlit berprestasi nasional dan internasional. Pada aspek lingkungan, melalui pelaksanaan Jatim Harmoni diharapkan dapat dilakukan pembangunan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan (environmental carrying capacity). Pada kawasan hutan, khususnya yang berada di kawasan pegunungan Provinsi Jawa Timur, diantaranya seperti pada kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Arjuno, Lingkar Bromo, dan Lingkar Ijen, memiliki peran penting sebagai daerah resapan dan tangkapan air dalam mendukung keberlanjutan siklus air. Pembangunan yang menjaga kelestarian hutan dengan tetap memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat perdesaan di wilayah hutan merupakan titik utama dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi menuju sektor industri, jasa dan perdagangan terutama di daerah dengan keberadaan kawasan hutan yang relatif signifikan, memerlukan keberpihakan anggaran untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi sekunder dan tersier sehingga disaat yang sama akan menjaga peran daerah tersebut sebagai paru- paru Pulau Jawa. Pendekatan ini diharapkan juga bersinergi dengan upaya mitigasi risiko bencana longsor dan banjir, melalui upaya konservasi daerah aliran sungai yang memiliki peran utama dalam pengendalian banjir dan tanah longsor. Di sisi lain, kelestarian hutan juga turut berkontribusi kepada terjaganya keanekaragaman hayati, termasuk peran kawasan bakau untuk ekosistem pesisir. Salah satu aspek lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan adalah terkait dengan pengelolaan sampah yang dititikberatkan pada upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan TPS 3R dan bank sampah, serta pemanfaatan gas metan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah akan turut menjaga kelestarian dan kebersihan sungai, serta kawasan pesisir. Program kali bersih dan adipura seyogyanya dapat menggunakan inovasi seperti Adipura Desa dan kompetisi kali bersih desa untuk menggalang peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pada intinya, pendekatan pembangunan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan teknis. Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Nawa Bhakti Satya merupakan intisari dari semangat dan substansi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Dengan demikian Program Prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung Nawa Bhakti Satya sebagaimana disajikan dalam table di atas dan Program Pengkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.2 dengan menyesuaikan Nomenkelatur sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tabel 6.2 Integrasi Nawa Bhakti Satya Ke Dalam Program Perangkat Daerah NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019)
1. 1.Bhakti – 1 : Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial" Program Keluarga Harapan Plus Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pengurangan beban 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui 29 UPT Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulya): Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Program pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Program Perizinan Usaha Pertanian Dinas Peternakan Program Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan
2. 2.Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi" Millennial Job Center Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Surabaya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Malang Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM, Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Dinas Koperasi dan UKM, Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM, Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil I Madiun Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil II Bojonegoro Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil III Malang Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil IV Pamekasan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil V Jember NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan masyarakat Program Koordinasi, fasilitasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan east java super corridor Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil I Madiun Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil II Bojonegoro Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil III Malang Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil IV Pamekasan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********) Bakorwil V Jember NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Pengaduan, Penyuluhan dan Pelaporan Layanan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Science Techno Park Dream Team Program Pengembangan teknis keterampilan kejuruan (inkubator) Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (UPT PATPH - BLUD) Pelatihan kerja di 16 UPT BLK Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di 16 UPT BLK Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Kerja di 16 UPT BLK Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Job Market Fair Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Kerja di 16 UPT BLK Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi MTU (Mobile Training Unit) Program pelayanan Kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Revitalisasi UPT BLK Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Kerja di 16 UPT BLK Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kerja sama daerah penempatan Transmigrasi dengan Daerah Tujuan Program transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Vocational Program Pengembangan Industri Non Agro Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian & Perdagangan
3. 3.Bhakti – 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas." Penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas ) (Bantuan Pengganti SPP untuk SMA, SMK dan PK-PLK) Program manajemen pelayanan pendidikan wilayah (cabang dinas) Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan Program pendidikan menengah atas Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program pendidikan menengah Kejuruan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan BOSDA MADIN Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu Program pendidikan menengah Kejuruan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Double Track Program pendidikan menengah atas Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Program Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata) Program pendidikan menengah kejuruan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan MILEA Program Pengembangan teknis keterampilan kejuruan (inkubator) Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Kesetaraan berbasis vokasi (kejar paket) Belanja Tidak Langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan (Pesan Aman) Belanja Tidak Langsung Hibah Lembaga di Biro Kesra SMA Pengimbas Program pendidikan menengah atas Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan SMA Boarding Program pendidikan menengah atas Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Desa Sehat (Pelayanan Kesehatan Desa melalui Ponkesdes dan Dokter Umum Di Puskesmas Sesuai Standar) Program Penguatan Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (TANTISTAS) Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan bahari husada (rumah sakit terapung) Program pengelolaan sumberdaya kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN Konseling dari pintu ke pintu (KOPIPU) Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kesehatan alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan Santri Jatim Sehat Dan Berkah (SAJADAH) Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kesehatan alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Bunda Anak Impian (BUAIAN) Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kesehatan alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan Penguatan RSU dan RSUD Rujukan di 5 Koridor Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RUMAH SAKIT PARU JEMBER Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RUMAH SAKIT JIWA MENUR Optimalisasi pemenuhan ruang laktasi, ramah anak dan disabilitas di perkantoran, sekolahan, dan berbagai ruang publik yang lain. Program penguatan kesehatan masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program penguatan pengarusutamaan gender Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AK
4. 4.Bhakti – 4 : Jatim Akses. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Penyediaan Akses Sanitasi Layak Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Penanganan desa rawan kekeringan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Penanganan Banjir Program Pengendalian Daya Rusak Air Program Pengelolaan Sumber Dinas Pekerjaan Umum Sumber NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA Daya Air (SDA) Daya Air Penanganan Jalan dan Jembatan Program Penanganan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT PJJ (11 Program untuk 11 UPT) Program Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan dengan teknologi terbaru Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Program Keselamatan Angkutan Kereta Api Program Pengelolaan Perkeretaapian Dinas Perhubungan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Program Pengelolaan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Mudik Balik Gratis Program Pelayanan Angkutan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Program Keselamatan Angkutan Kereta Api Program Pengelolaan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Program Pelayanan Angkutan Pelayaran Program Pengelolaan Pelayaran Dinas Perhubungan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Regional) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut Program Pengelolaan Pelayaran Dinas Perhubungan Pembangunan Kapal Perintis dan Subsidi Operasional kapal di kepulauan Madura Program Pelayanan Angkutan Pelayaran Program Pengelolaan Pelayaran Dinas Perhubungan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan Program Pengelolaan Pelayaran Dinas Perhubungan Pembangunan dan Pengembangan Bandara Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Perhubungan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengelolaan Energi Program Pengelolaan Energi Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangunan Jaringan Back Bone Program pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
5. 5.Bhakti – 5 Jatim Berkah. "Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas." Vocational training pasca kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita - Progran Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengembangan shelter sebagai pusat konsultasi dan pendampingan problem keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita Program Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pembentukan karakter pemuda yang diilhami nilai-nilai agama, budaya Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) lokal dan toleransi Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Mewujudkan Kabupaten/kota ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia Program Peningkatan, Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) DP3AK Program Perlindungan Khusus Anak DP3AK Peri Penjaga Ibu : Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid di Kampung, Pesisir dan Pulau Terluar - Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tunjangan Kehormatan untuk Hafidz Hafidzoh - Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bantuan Beasiswa S1 bagi Guru Madrasah Diniyah Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Beasiswa S1 Ma’had Aly Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Mahasiswa S2 bagi Guru Madrasyah Diniyah Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tunjangan Kehormatan bagi penjaga Situs Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tunjangan perintis kemerdekaan Program pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Program pengelolaan taman makam pahlawan Dinas Sosial
6. 6.Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan." Pengembangan Pusat Agropolitan Program Pengembangan industri Agro Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Program Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Optimalisasi Perbibitan, pakan dan produksi peternakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Peternakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Peternakan Program Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Program Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Penguatan SDM Pertanian dan Gapoktan Program penguatan kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian program Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Perkebunan Program Perlindungan Tanaman Perkebunan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Perkebunan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Program Perizinan Usaha Pertanian Dinas Peternakan Program Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Pengembangan kawasan pertanian terpadu Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Program Prasarana dan Sarana Pertanian Program Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Program penguatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Ketahanan Pangan Program Penyuuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Program Perlindungan Tanaman Perkebunan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Perkebunan Program Penjaminan Kesehatan Hewan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program optimalisasi perbibitan pakan dan produksi peternakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Peternakan Program peningkatan agribisnis persusuan Program peningkatan kelahiran ternak Inseminasi Buatan (INTAN SELAKSA) Program Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Program Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan produk pangan berbasis agro Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Penguatan pemasaran produk KUKM Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Program Perizinan Usaha Pertanian Dinas Peternakan Program Penyuluhan Pertanian Program peningkatan produk hewan standar KESMAVET Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Ketahanan Pangan Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program petik olah kemas jual Program Prasarana Sarana Pasca Panen Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Program Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Program Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Perkebunan Program Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan, NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan Program Perizinan Usaha Pertanian Dinas Peternakan Program Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Hutan Lestari Program Tata Kelola Hutan Produksi Lestari Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Program Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Program Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Akses Kelola/Pemanfaatan Hutan untuk Masyarakat / Social Forestry Program Tata Kelola DAS dan Perhutanan Sosial Program Tata Kelola Hutan Produksi Lestari Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan High Conservation Value (HCV) Program Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dinas Kehutanan Program Tata Kelola Kawasan Tahura Raden Soerjo Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dinas Kehutanan DAS Berkualitas Program Tata Kelola DAS dan Perhutanan Sosial Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dinas Kehutanan Asuransi Petani Program Prasarana dan Sarana Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Program Penyuluhan Pertanian Dinas Peternakan Program Perikanan Tangkap Program pengelolaan perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan
7. 7.Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, Communal Branding Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Surabaya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa." Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Malang One Village One Product One Corporate Program Pengembangan Industri Agro Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Industri Non Agro One Pesantren One Product Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM, Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Dinas Koperasi dan UKM, Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM, Program Pengembangan Industri Agro Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Industri Non Agro NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Revitalisasi Koperasi Program penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Pengembangan Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Dinas Koperasi dan UKM, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan Antar Pulau Program efisiensi perdagangan dalam negeri Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kemitraan UKM dan BUMDesa Program penguatan akses pembiayaan KUKM Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Program peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Restorasi Desa Program peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan; Program Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kerjasama desa. Program Peningkatan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemuda Wirausaha Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8. 8.Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi." Pengawasan Program pencegahan korupsi Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pengeloaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengolahan system informasi data dan pengadaan ASN Program perencanaan, pengolahan sistem informasi data dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) Program Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Pendapatan Pajak dan Retribusi Program pengendalian operasional, administrasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pendapatan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) pajak, dan retribusi daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah Dokumen Anggaran Program pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen Perencanaan Program pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aplikasi E Government berbasis CETTAR (Aplikasi CETTAR) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Program yang mengelola big data OPD, ASN, dan penanganan complain terpadu (complaint handling system) Program penyelenggaraan statistik sektoral Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Program Pengembangan Otonomi Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Keanggotaan DPRD di Provinsi Jawa Timur Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pelayanan Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah Program Pelayanan Penghubung Badan Penghubung Daerah Program Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS Program Pengembamngan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pelatihan Urusan Pemerintah Daerah dan SDM Aparatur Program Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur Program Manajemen Pengajaran dan Sertifikasi Kompetensi KAKANDA Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Program Penataan Organisasi Biro Organisasi Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum Pendampingan akreditasi OBH Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Biro Hukum Program inisiasi pendirian dan pengembangan organisasi bantuan hukum (OBH), bantuan hukum bagi orang miskin dan kelompok marjinal, serta pemajuan HAM Penguatan Kapasitas OBH
9. 9.Bhakti – 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup." Pengawasan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Adopsi Sungai Brantas) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) Dinas Lingkungan Hidup NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Program penaatan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Program penanganan pengaduan Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Program Perencanaan Lingkugan Hidup Dinas Lingkungan Hidup NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Alam Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati) Dinas Lingkungan Hidup Desa Tangguh Bencana (Destana) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Kampung Siaga Bencana (KSB) Berdaya Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat Program penanganan bencana Dinas Sosial Karang Taruna siaga bencana berbasis budaya (KANCANA BERDAYA) Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat Program Penangan Bencana Dinas Sosial ESDM berwawasan lingkungan Program pengelolaan energi Program Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Intergrasi Perpusda – Museum – Galeri Seni Program pengelolaan Museum Program Pengelolaan Pemuseuman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal Program pengelolaan keragaman budaya Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Eco tourism (Pengembangan wisata berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat) Program pengembangan destinasi wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KOPILABORASI (Ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi) Bersama Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. Program pengelolaan komunikasi publik Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Penataan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Program Pengendalian dan Pengawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) - Halal tourism Program pengembangan destinasi wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pengakuan masyarakat hukum adat menuju desa adat Program pengelolaan keragaman budaya Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Festival Desa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program pengelolaan keragaman budaya Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NO NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM NOMENKELATUR PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD 2019-2024 (PMDN 90/2019) Penghargaan bagi para pelaku olahraga yang berprestasi Nasional dan Internasional Program pengembangan manajemen pemuda dan olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga JARAK (Jatim Anti Radikal) - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada tabel 7.1, bahwa Kapasitas riil pada tahun 2021 menjadi 33 Triliun Rupiah, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2024 diperkirakan kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 34,17 Triliun Rupiah. Kapasitas riil keuangan daerah ditentukan oleh besarnya total pendapatan daerah dikurangi oleh pengeluaran daerah yang merupakan pengeluaran pembiayaaan daerah di tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil keuangan daerah menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil keuangan daerah. Tabel Error! No text of specified style in document..1 Kerangka Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (dalam juta rupiah) Dalam Juta Rupiah No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 PENDAPATAN 33.427.67 3 30.112.82 8 31.210.45 6 29.629.00 8 30.761.56 8 31.891.85 2 2 PENCAIRAN DANA CADANGAN (SESUAI PERDA) 0 0 0 0 0 1.100.000 3 SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN 4.565.392 4.458.042 1.833.842 2.632.027 2.200.938 1.226.317 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 60.000 0 0 0 0 0 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 330.456 0 0 0 0 0 TOTAL PENERIMAAN: 38.383.52 1 34.570.87 1 33.044.29 8 32.261.03 5 32.962.50 6 34.218.16 9 DIKURANGI: 27.338.03 2 25.455.11 7 36.100 345.277 345.277 45.277 1 Belanja Tidak Langsung 26.959.23 2 25.419.16 4 1.1 Belanja Pegawai 8.769.062 7.805.286 1.2 Belanja Bunga 14.168 12.575 1.3 Belanja Subsidi 37.500 37.500 1.4 Belanja Hibah 8.517.382 9.799.850 1.5 Belanja Bantuan Sosial 108.015 111.782 1.6 Belanja Bagi Hasil 8.375.712 5.457.292 1.7 Belanja Bantuan Keuangan 873.504 803.885 1.8 Belanja Tidak Terduga 263.889 1.390.994 2 Pengeluaran Pembiayaan 378.800 35.953 36.100 345.277 345.277 45.277 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 11.045.49 0 9.115.754 33.008.19 8 31.915.75 8 32.617.23 0 34.172.89 2 Sumber: Hasil Analisa Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan aspek dan urusan pembangunan Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, alokasi anggaran pada program Perangkat Daerah juga memperhatikan dinamika pembangunan yang harus ditindaklanjuti salah satunya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Anggaran yang Baik serta berasaskan keadilan pembangunan Jawa Timur. Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas fiskal sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran indikatif selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam RPJMD guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu dan dijabarkan dalam 3 (tiga) Tabel yang mengambarkan dinamika nomenklatur Program pada setiap Perangkat Daerah. Tabel Program tahun 2019 merupakan Nomenklatur Program yang dilaksanakan pada masa transisi dari RPJMD Tahun 2014-2019 dan dalam perumusannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tabel Program tahun 2020 sebagian merupakan Nomenklatur baru yang disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan tahun 2019-
10. 2024.Tabel Program Tahun 2021-2024 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah. Penyajian secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam Ketiga Tabel berikut. Tabel Error! No text of specified style in document..2 Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Pendidikan Dinas Pendidikan 1010100 Dinas Pendidikan 3,040,562,200,900 Dinas Pendidikan 1.01.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 77.43 77.43 67,808,163,000 Dinas Pendidikan Persentase realisasi anggaran % 88 89 Dinas Pendidikan Indeks profesionalitas ASN % 86.85 87.55 Dinas Pendidikan 1.01.15 Program Pengembangan teknis ketrampilan Kejuruan (Inkubator) persentase keterserapan peserta pelatihan pada dunia usaha/dunia industri dan kewirausahaan % 49.41 91 53,512,982,001 Dinas Pendidikan 1.01.16 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo APM SMA/Sederajat Wilayah Sidoarjo % 92.78 91.85 127,184,880,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.17 Program manajemen pelayanan pendidikan wilayah Kabupaten Malang APM SMA/Sederajat Wilayah Kabupaten Malang % 60.85 63.21 31,162,580,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.18 Program manajemen pelayanan pendidikan wilayah Malang APM SMA/Sederajat Wilayah Malang % 99.46 99.66 77,865,560,000 Dinas Pendidikan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo APM SMA/Sederajat Wilayah Ponorogo % 79.8 89.75 40,150,800,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.20 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung APM SMA/Sederajat Wilayah Tulungagung % 61.19 62.25 52,670,360,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik APM SMA/Sederajat Wilayah Gresik % 69.24 71.08 18,993,960,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto APM SMA/Sederajat Wilayah Mojokerto % 71.01 74.74 44,068,500,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.23 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang APM SMA/Sederajat Wilayah Jombang % 82.41 87.204 24,085,960,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.01.24 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro APM SMA/Sederajat Wilayah Bojonegoro % 68.12 70.8 82,176,920,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.25 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan APM SMA/Sederajat Wilayah Lamongan % 75.57 78.289 21,649,740,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.26 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun APM SMA/Sederajat Wilayah Madiun % 66.05 66.04 65,911,840,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.27 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan APM SMA/Sederajat Wilayah Pacitan % 61.26 68.465 17,294,320,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.28 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri APM SMA/Sederajat Wilayah Kediri % 67.85 72.28 49,062,320,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.29 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk APM SMA/Sederajat Wilayah Nganjuk % 65.19 67.64 31,797,960,000 Dinas Pendidikan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.30 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar APM SMA/Sederajat Wilayah Blitar % 61.36 65.74 38,052,800,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.31 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan APM SMA/Sederajat Wilayah Pasuruan % 75.41 79.31 43,972,040,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.32 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang berstandar nasional lembaga 220 240 90,872,022,100 Dinas Pendidikan Angka keterserapan lulusan PK-PLK di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Kewirausahaan % 8 13 Dinas Pendidikan Persentase siswa SLB yang berprestasi dibidang keterampilan, Seni, Olahraga, dan literasi di tingkat Nasional dan Internasional % 3 4 Dinas Pendidikan Persentase penyediaan layanan akses di jenjang Pk- PLK % 10 12.37 Dinas Pendidikan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.01.33 Program Pendidikan Menengah Atas Prosentase jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA % 28.5 31.07 784,217,524,646 Dinas Pendidikan Angka keterserapan lulusan SMA di Dunia Usaha/Dunia Industri dan kewirausahaan % 19.81 22.31 Dinas Pendidikan Persentase siswa SMA yang berPrestasi dibidang Iptek, Seni, Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional % 5 5.22 Dinas Pendidikan Persentase penyediaan layanan akses dijenjang SMA % 56.79 59.78 Dinas Pendidikan 1.01.34 Program Pendidikan Menengah Kejuruan Persentase penyediaan layanan akses dijenjang SMK % 24.55 24.55 691,331,209,153 Dinas Pendidikan Prosentase jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK % 74.26 74.26 Dinas Pendidikan Angka keterserapan lulusan SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Kewirausahaan % 1.42 1.42 Dinas Pendidikan Persentase siswa SMK yang berprestasi dibidang Iptek, Seni, Olahraga, Keterampilan Vokasi di tingkat Nasional dan Internasional % 0.82 0.82 Dinas Pendidikan 1.01.35 Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Persentase sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan % 7.2 25.07 14,275,000,000 Dinas Pendidikan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. komunikasi/sistem dalam proses belajar mengajar 1.01.36 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo APM SMA/Sederajat Wilayah Probolinggo % 55.23 60.47 32,925,660,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.37 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember APM SMA/Sederajat Wilayah Jember % 59.51 60.76 60,363,740,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.38 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso APM SMA/Sederajat Wilayah Bondowoso % 56.47 52.26 31,482,140,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.39 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi APM SMA/Sederajat Wilayah Banyuwangi % 71.89 75.58 32,603,780,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.40 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan APM SMA/Sederajat Wilayah Bangkalan % 51.73 54.619 18,105,620,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.01.41 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang APM SMA/Sederajat Wilayah Sampang % 39.5 43.865 10,989,120,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.42 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan APM SMA/Sederajat Wilayah Pamekasan % 61.23 63.78 13,099,680,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.43 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep APM SMA/Sederajat Wilayah Sumenep % 58.48 63.705 13,025,520,000 Dinas Pendidikan Persentase Siswa miskin yang terlayani % 65 67 Dinas Pendidikan 1.01.69 Program penyelenggaraan Tugas Pembantuan Persentase penyampaian laporan yang tepat waktu % 100 100 114,100,000,000 Dinas Pendidikan Jumlah penyelenggara yang melaksanakan kejar paket A, B, dan C lembaga 975 975 Dinas Pendidikan 1.01.70 Program Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Persentase guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan kesejahteraan % 64 67 245,749,500,000 Dinas Pendidikan Persentase guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan perlindungan profesi % 50 69 Dinas Pendidikan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal % 54 57 Dinas Pendidikan 1010101 SMK Negeri 1 Surabaya 3,058,825,100 SMK Negeri 1 Surabaya 01:01:44 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 1 Surabaya Persentase indikator program yang tercapai % 80 85 794,636,600 SMK Negeri 1 Surabaya Persentase kelulusan siswa % 99.9 100 SMK Negeri 1 Surabaya Persentase realisasi anggaran % 96.01 96.1 SMK Negeri 1 Surabaya Indeks profesionalitas ASN % 80 85 SMK Negeri 1 Surabaya 01:01:45 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 1 Surabaya Persentase kenaikan pendapatan unit produksi dan jasa % 0 5 2,264,188,500 SMK Negeri 1 Surabaya 1010102 SMK Negeri 5 Surabaya 980,245,400 SMK Negeri 5 Surabaya 01:01:46 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 5 Surabaya Persentase indikator program yang tercapai % 100 707,602,400 SMK Negeri 5 Surabaya Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 5 Surabaya Persentase realisasi anggaran % 99.9 100 SMK Negeri 5 Surabaya Indeks profesionalitas ASN % 85 86 SMK Negeri 5 Surabaya No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 01:01:47 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 5 Surabaya Persentase kenaikan pendapatan unit produksi dan jasa % 0 5 272,643,000 SMK Negeri 5 Surabaya 1010103 SMK Negeri 6 Surabaya 759,410,000 SMK Negeri 6 Surabaya 01:01:48 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 6 Surabaya Persentase indikator program yang tercapai % 82 84 668,060,000 SMK Negeri 6 Surabaya Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 6 Surabaya Persentase realisasi anggaran % 99 94 SMK Negeri 6 Surabaya Indeks profesionalitas ASN % 94 94 SMK Negeri 6 Surabaya 01:01:49 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 6 Surabaya Persentase kenaikan pendapatan unit produksi dan jasa % 0 5 91,350,000 SMK Negeri 6 Surabaya 1010104 SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo 2,226,911,700 SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo 01:01:50 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 603,000,000 SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo Persentase realisasi anggaran % 100 100 SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo Indeks profesionalitas ASN % 85 85 SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 01:01:51 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo Persentase kenaikan pendapatan unit produksi dan jasa % 0 5 1,623,911,700 SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo 1010105 SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo 1,160,174,900 SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo 01:01:52 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo Persentase kelulusan siswa % 100 100 900,174,900 SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo Persentase indikator program yang tercapai % 95 97 SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo Persentase realisasi anggaran % 95 100 SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo Indeks profesionalitas ASN % 80 85 SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo 01:01:53 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo Persentase kenaikan pendapatan unit produksi dan jasa % 0 5 260,000,000 SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo 1010106 SMK Negeri 2 Malang 2,914,445,500 SMK Negeri 2 Malang 01:01:54 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 2 Malang Persentase kelulusan siswa % 100 100 671,445,500 SMK Negeri 2 Malang Persentase indikator program yang tercapai % 95 100 SMK Negeri 2 Malang Persentase realisasi anggaran % 95 100 SMK Negeri 2 Malang Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 2 Malang 01:01:55 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 2 Malang Persentase kenaikan pendapatan unit produksi dan jasa % 0 5 2,243,000,000 SMK Negeri 2 Malang No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1010107 SMK Negeri 4 Malang 677,538,100 SMK Negeri 4 Malang 01:01:56 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 4 Malang Persentase kelulusan siswa % 100 100 474,616,100 SMK Negeri 4 Malang Persentase indikator program yang tercapai % 95 100 SMK Negeri 4 Malang Persentase realisasi anggaran % 100 98 SMK Negeri 4 Malang Indeks profesionalitas ASN % 90 90 SMK Negeri 4 Malang 01:01:57 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 4 Malang Persentase kenaikan pendapatan unit produksi dan jasa % 0 5 202,922,000 SMK Negeri 4 Malang 1010108 SMK Negeri 11 Malang 907,300,700 SMK Negeri 11 Malang 01:01:58 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 11 Malang Persentase kelulusan siswa % 100 100 544,450,700 SMK Negeri 11 Malang Persentase indikator program yang tercapai % 95 100 SMK Negeri 11 Malang Persentase realisasi anggaran % 70.73 100 SMK Negeri 11 Malang Indeks profesionalitas ASN % 82 82 SMK Negeri 11 Malang 01:01:59 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 11 Malang Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 362,850,000 SMK Negeri 11 Malang 1010109 SMK Negeri 1 Singosari Malang 890,285,900 SMK Negeri 1 Singosari Malang No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.01.60 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 1 Singosari Malang Persentase kelulusan siswa % 100 100 455,285,900 SMK Negeri 1 Singosari Malang Persentase indikator program yang tercapai % 85 90 SMK Negeri 1 Singosari Malang Persentase realisasi anggaran % 85 90 SMK Negeri 1 Singosari Malang Indeks profesionalitas ASN % 85 85 SMK Negeri 1 Singosari Malang 1.01.61 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 1 Singosari Malang Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 5 5 435,000,000 SMK Negeri 1 Singosari Malang 1010110 SMK Negeri 1 Panji Situbondo 1,024,699,000 SMK Negeri 1 Panji Situbondo 1.01.62 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 1 Panji Situbondo Persentase indikator program yang tercapai % 87 100 364,599,000 SMK Negeri 1 Panji Situbondo Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 1 Panji Situbondo Persentase realisasi anggaran % 84 100 SMK Negeri 1 Panji Situbondo Indeks profesionalitas ASN % 80 85 SMK Negeri 1 Panji Situbondo 1.01.63 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 1 Panji Situbondo Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 660,100,000 SMK Negeri 1 Panji Situbondo 1010111 SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi 1,152,131,700 SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.01.64 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi Persentase kelulusan siswa % 100 100 602,131,700 SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi Persentase indikator program yang tercapai % 80 100 SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi Persentase realisasi anggaran % 75 100 SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi 1.01.65 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 3 5 550,000,000 SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi 1010112 SMK Negeri 2 Bondowoso 1,053,094,800 SMK Negeri 2 Bondowoso 1.01.66 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 2 Bondowoso Persentase kelulusan siswa % 100 100 569,634,800 SMK Negeri 2 Bondowoso Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 SMK Negeri 2 Bondowoso Persentase realisasi anggaran % 100 100 SMK Negeri 2 Bondowoso Indeks profesionalitas ASN % 80 80 SMK Negeri 2 Bondowoso 1.01.67 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 2 Bondowoso Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 483,460,000 SMK Negeri 2 Bondowoso 1010113 SMK Negeri 5 Jember 1,293,889,700 SMK Negeri 5 Jember No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.01.71 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 5 Jember Persentase kelulusan siswa % 100 100 755,889,700 SMK Negeri 5 Jember Persentase indikator program yang tercapai % 84 100 SMK Negeri 5 Jember Persentase realisasi anggaran % 86 100 SMK Negeri 5 Jember Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 5 Jember 1.01.72 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 5 Jember Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5.5 538,000,000 SMK Negeri 5 Jember 1010114 SMK Negeri 3 Madiun 975,778,500 SMK Negeri 3 Madiun 1.01.73 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 3 Madiun Persentase kelulusan siswa % 100 100 512,573,500 SMK Negeri 3 Madiun Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 SMK Negeri 3 Madiun Persentase realisasi anggaran % 89 90 SMK Negeri 3 Madiun Indeks profesionalitas ASN % 82 83 SMK Negeri 3 Madiun 1.01.74 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 3 Madiun Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 463,205,000 SMK Negeri 3 Madiun 1010115 SMK Negeri 1 Pacitan 492,281,500 SMK Negeri 1 Pacitan 1.01.75 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 1 Pacitan Persentase kelulusan siswa % 100 100 42,281,500 SMK Negeri 1 Pacitan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase indikator program yang tercapai % 100 80 SMK Negeri 1 Pacitan Persentase realisasi anggaran % 85 85 SMK Negeri 1 Pacitan Indeks profesionalitas ASN % 85 85 SMK Negeri 1 Pacitan 1.01.76 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 1 Pacitan Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 450,000,000 SMK Negeri 1 Pacitan 1010116 SMK Negeri 2 Pasuruan 684,907,100 SMK Negeri 2 Pasuruan 1.01.77 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 2 Pasuruan Persentase kelulusan siswa % 100 100 596,977,100 SMK Negeri 2 Pasuruan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 SMK Negeri 2 Pasuruan Persentase realisasi anggaran % 100 100 SMK Negeri 2 Pasuruan Indeks profesionalitas ASN % 80 80 SMK Negeri 2 Pasuruan 1.01.78 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 2 Pasuruan Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 87,930,000 SMK Negeri 2 Pasuruan 1010117 SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung 831,060,900 SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung 1.01.79 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung Persentase kelulusan siswa % 100 100 735,330,900 SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase indikator program yang tercapai % 90 91 SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung Persentase realisasi anggaran % 90 91 SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung Indeks profesionalitas ASN % 79 82 SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung 1.01.80 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 95,730,000 SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung 1010118 SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi 1,313,330,050 SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi 1.01.81 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi Persentase indikator program yang tercapai % 0 93 880,793,050 SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi Persentase realisasi anggaran % 0 75 SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi Indeks profesionalitas ASN % 0 85 SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi 1.01.82 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 432,537,000 SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1010119 SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso 738,949,600 SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso 1.01.83 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso Persentase kelulusan siswa % 100 100 498,843,600 SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso Persentase realisasi anggaran % 85 85 SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso 1.01.84 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 240,106,000 SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso 1010120 SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 898,419,700 SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 1.01.85 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo Persentase kelulusan siswa % 100 100 779,200,000 SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo Persentase indikator program yang tercapai % 90 100 SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo Persentase realisasi anggaran % 85 100 SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Indeks profesionalitas ASN % 85 85 SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 1.01.86 Program Pelayanan Pendidikan (BLUD) SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa % 0 5 119,219,700 SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo Kesehatan Dinas Kesehatan 1020101 Dinas Kesehatan 97,643,553,300 Dinas Kesehatan 1.02.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 85.71 86 23,368,553,300 Dinas Kesehatan Persentase realisasi anggaran % 92.09 92.2 Dinas Kesehatan Indeks profesionalitas ASN 86.5 Dinas Kesehatan 1.02.15 Program Penguatan Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup % 91.45 89.92 6,525,000,000 Dinas Kesehatan Prevalensi Stunting % 32.81 28 Dinas Kesehatan Persentase Desa Sehat % 48.04 56.46 Dinas Kesehatan 1.02.16 Program Pelayanan Gizi Masyarakat % peningkatan pelayanan gizi pada kelompok rawan gizi secara paripurna % 10 15 1,800,000,000 Dinas Kesehatan 1.02.17 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru penyakit sesuai target % 8 44 9,500,000,000 Dinas Kesehatan Persentase kab/kota dengan keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai target % 42 71 Dinas Kesehatan Persentase KLB skala provinsi yang ditangani sesuai standar % 100 100 Dinas Kesehatan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.02.18 Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan Persentase FKTP yang terakreditasi % 22.31 35 47,575,000,000 Dinas Kesehatan Persentase RS terakreditasi % 83.42 87 Dinas Kesehatan Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi yang dilayani % 100 100 Dinas Kesehatan 1.02.19 Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar % 55 60 6,325,000,000 Dinas Kesehatan Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat dan vaksin % 90 92 Dinas Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai standar % 60 65 Dinas Kesehatan 1.02.20 Program Peningkatan Pemanfaatan Bahan Alam dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica, Batu % 0 87 2,550,000,000 Dinas Kesehatan 1020102 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu 70,728,723,100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu 01:02:21 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Persentase indikator program yang tercapai % 0 83 5,179,000,100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 84.42 85 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Persentase realisasi anggaran % 89.46 90 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit % 85.26 90 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Indeks profesionalitas ASN % 0 94.29 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu 01:02:22 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) % 74.73 83 65,549,723,000 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu 1020103 Rumah Sakit Paru Jember 31,354,434,600 Rumah Sakit Paru Jember 01:02:23 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Jember Persentase kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS persen 91 95 2,569,434,600 Rumah Sakit Paru Jember Persentase indikator program yang tercapai % 0 76 Rumah Sakit Paru Jember Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit persen 82.25 90 Rumah Sakit Paru Jember Persentase realisasi anggaran % 84.78 81 Rumah Sakit Paru Jember Indeks profesionalitas ASN % 0 90.41 Rumah Sakit Paru Jember No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 01:02:24 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Jember Persentase pencapaian indikator pelayanan RS persen 90 28,785,000,000 Rumah Sakit Paru Jember 1020104 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 14,286,901,600 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 01:02:25 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 3,286,901,600 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Persentase kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS % 83 85 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit % 85 85.5 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Persentase realisasi anggaran % 92.99 99 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Indeks profesionalitas ASN % 100 100 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 01:02:26 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Persentase pencapaian indikator Pelayanan RS % 82.5 85 11,000,000,000 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 1020105 Rumah Sakit Kusta Kediri 9,634,031,300 Rumah Sakit Kusta Kediri 01:02:27 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kusta Kediri Persentase indikator program yang tercapai % 70 80 2,634,031,300 Rumah Sakit Kusta Kediri No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase realisasi anggaran % 90.04 100 Rumah Sakit Kusta Kediri Indeks profesionalitas ASN % 70 80 Rumah Sakit Kusta Kediri Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat % 5 5 Rumah Sakit Kusta Kediri Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit % 57 65 Rumah Sakit Kusta Kediri 01:02:28 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kusta Kediri Persentase pencapaian indikator Pelayanan RS % 68 72 7,000,000,000 Rumah Sakit Kusta Kediri 1020106 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto 45,890,308,500 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto 01:02:29 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat % 37.93 25 2,981,923,500 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Persentase indikator program yang tercapai % 71.4 77 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Persentase realisasi anggaran % 82.17 91 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit % 89.01 92 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Indeks profesionalitas ASN % 82 86 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto 01:02:30 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Persentase pencapaian indikator pelayanan RS % 71.4 80 42,908,385,000 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto 1020107 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur 48,880,782,400 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur 01:02:31 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 3,943,157,400 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Persentase kasus kelainan mata yang tertangani secara paripurna % 60 87 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Persentase realisasi anggaran % 90.62 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit % 95 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Indeks profesionalitas ASN % 65 83 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur 01:02:32 Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Cost Recovery Rate (CRR) % 95.6 100 44,937,625,000 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur 1020108 Rumah Sakit Paru Surabaya 26,879,316,400 Rumah Sakit Paru Surabaya 01:02:33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Surabaya Persentase kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS % 70.52 75 1,879,316,400 Rumah Sakit Paru Surabaya Persentase indikator program yang tercapai % 50 57 Rumah Sakit Paru Surabaya Persentase realisasi anggaran % 91.14 93 Rumah Sakit Paru Surabaya Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit % 90 100 Rumah Sakit Paru Surabaya Indeks profesionalitas ASN % 79 81 Rumah Sakit Paru Surabaya 01:02:34 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Surabaya Persentase pencapaian indikator Pelayanan RS % 66.7 83 25,000,000,000 Rumah Sakit Paru Surabaya 1020109 Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan 27,427,034,200 Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 01:02:35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit % 0 80 3,643,034,200 Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan Persentase indikator program yang tercapai % 75 80 Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan Persentase realisasi anggaran % 93 94 Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 3.23 3.25 Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan Indeks profesionalitas ASN % 0 73 Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan 01:02:36 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) % 0 70 23,784,000,000 Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan 1020110 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun 11,096,482,700 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun 01:02:37 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Persentase kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS persen 90 90 5,096,482,700 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Persentase indikator program yang tercapai persen 100 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit persen 80 81 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Persentase realisasi anggaran persen 84 86 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Indeks profesionalitas ASN % 80 80 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun 01:02:38 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Persentase pencapaian indikator pelayanan RS persen 90 90 6,000,000,000 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun 1020113 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati 17,630,193,400 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati 01:02:39 Program Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat Pelatihan % 100 100 1,630,193,400 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Persentase indikator program yang tercapai % 77 76 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Persentase realisasi anggaran % 82 90 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase pemenuhan sarana prasarana Pelatihan Kesehatan % 100 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Indeks profesionalitas ASN % 0 84.28 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati 01:02:40 Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target % 90 85 16,000,000,000 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati 1020200 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya 1,110,794,997,200 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya 1.02.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 91 11,503,108,000 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Persentase realisasi anggaran % 82.88 86 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Indeks profesionalitas ASN % 87.41 80 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya 01:02:41 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 77.97 79 11,512,799,200 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 01:02:42 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target % 85.42 88 1,087,779,090,000 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya 1020300 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang 657,717,872,400 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang 1.02.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 2,319,872,400 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Persentase realisasi anggaran % 99 99 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Indeks profesionalitas ASN % 0 91.4 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang 01:02:43 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) % 84.9 86 - Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang 01:02:44 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target % 87.42 88.67 655,398,000,000 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang 1020400 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun 204,790,223,800 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.02.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 7,140,223,800 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Persentase realisasi anggaran % 92.27 93.25 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Indeks profesionalitas ASN % 95.96 96.25 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun 01:02:45 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) % 85 87.5 1,000,000,000 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun 01:02:46 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target % 80.45 81 196,650,000,000 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun 1020500 Rumah Sakit Haji Surabaya 185,635,511,200 Rumah Sakit Haji Surabaya 1.02.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 7,905,882,200 Rumah Sakit Haji Surabaya Persentase realisasi anggaran % 92.54 93.25 Rumah Sakit Haji Surabaya Indeks profesionalitas ASN % 86.87 87.25 Rumah Sakit Haji Surabaya 01:02:47 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya Indeks Kepuasan Masyarakat % 80.49 83 1,246,000,000 Rumah Sakit Haji Surabaya 1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target % 77.74 78.5 176,483,629,000 Rumah Sakit Haji Surabaya No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya 1020600 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya 45,394,204,600 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya 1.02.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 33.33 80 8,594,204,600 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Persentase realisasi anggaran % 94.3 91 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Indeks profesionalitas ASN % 83.1 83.2 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya 01:02:49 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Indeks Kepuasan Masyarakat % 78.9 81 150,000,000 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Persentase pasien pasung terlayani % 100 100 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya 01:02:50 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target % 84.81 86 36,650,000,000 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1030100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 768,589,122,300 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 93 95 31,970,000,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase realisasi anggaran % 87.56 89.5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Indeks profesionalitas ASN % 86.59 91 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.15 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA Prosentase Gedung / Kantor yang layak dan memadai % 73.24 74.18 43,449,953,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.16 PROGRAM PENGELOLAAN PERALATAN BERAT DAN JEMBATAN BAILEY Prosentase ketersediaan sarana peralatan berat dan jembatan bailey yang layak operasi % 72.57 75 6,850,000,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.17 PROGRAM PENGATURAN DAN PENGENDALIAN JALAN DAN JEMBATAN Jumlah dokumen kajian pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan dan dokumen lingkungan Dokumen 2 2 11,275,000,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jumlah dokumen laporan kinerja jalan dan jembatan Dokumen 3 3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.18 PROGRAM PEMENUHAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN Jumlah Dokumen Perencanaan yang Direalisasikan Dokumen 6 6 25,196,976,950 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Dokumen 26 26 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.19 PROGRAM PEMBINAAN, EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN SERTA FASILITASI PENGADAAN LAHAN Persentase hasil pelaksanaan pembangunan / rekonstruksi jalan dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya % 100 100 12,643,700,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.03.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Persentase pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya % 100 100 7,255,000,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.21 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ SURABAYA Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Surabaya % 97.14 93.43 46,210,970,500 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Surabaya % 75.5 77.15 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Surabaya % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.22 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ MOJOKERTO Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Mojokerto % 93.63 94.47 49,274,692,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Mojokerto % 70.5 73.09 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Mojokerto % 76.07 79.03 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Mojokerto % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.23 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ BOJONEGORO Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Bojonegoro % 92.29 92.44 72,410,101,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Bojonegoro % 63.42 70.04 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Bojonegoro % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.24 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ MADIUN Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Madiun % 95.77 91.72 49,048,188,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Madiun % 90.47 93.52 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Madiun % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.25 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ PACITAN Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Pacitan % 91.1 90.6 50,703,931,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Pacitan % 68.82 70.87 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Pacitan % 14.08 19.09 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Pacitan % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.26 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ KEDIRI Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Kediri % 90.21 92.4 63,431,475,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Kediri % 52.92 53.29 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Kediri % 31.51 37.94 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Kediri % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.27 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ MALANG Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Malang % 90.18 91.78 55,563,897,500 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Malang % 61.6 64.65 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Malang % 51.76 87.7 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Malang % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.28 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ PROBOLINGGO Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Probolinggo % 87.94 89.44 31,144,458,500 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Probolinggo % 56.04 57.3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Probolinggo % 36.62 37.87 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Probolinggo % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.29 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ JEMBER Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Jember % 91.1 90.37 76,378,210,350 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Jember % 51.14 51.04 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Jember % 5.29 11.9 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Jember % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.30 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ BANYUWANGI Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Banyuwangi % 90.09 92.48 57,714,633,500 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Banyuwangi % 44.9 48.48 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Banyuwangi % 0 5.64 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Banyuwangi % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.31 PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Pamekasan % 84.92 86.29 53,372,715,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. WILAYAH UPT PJJ PAMEKASAN Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di Wilayah UPT PJJ Pamekasan % 40.35 43.26 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Pamekasan % 100 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1.03.32 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM BAHAN JALAN DAN JEMBATAN Persentase kepuasan pelayanan dan pengujian laboratorium % 100 100 24,695,220,000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1030200 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 110,171,808,000 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 1.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 9,608,016,000 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase realisasi anggaran % 93.5 93.5 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Indeks profesionalitas ASN 55.85 56.2 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.03.58 Program Pengendalian Daya Rusak Air Indeks Teknis Sungai % 0.86 0.72 19,033,539,580 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 1.03.59 Program Pengendalian Daya Rusak Air di UPT PSDA Persentase penurunan Jumlah desa yang terdampak kerugian Akiat Kejadian Banjir pada Wilayah Kerja UPT PSDA WS Sampean Setail % 2.1 2.5 11,269,559,820 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase penurunan Jumlah desa yang terdampak kerugian Akiat Kejadian Banjir pada Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bondoyudo baru % 2.1 2.5 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase penurunan Jumlah desa yang terdampak kerugian Akiat Kejadian Banjir pada Wilayah Kerja UPT PSDA WS Welang Pekalen % 2.1 2.5 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase penurunan Jumlah desa yang terdampak kerugian Akiat Kejadian Banjir pada Wilayah Kerja UPT PSDA WS Kepulauan Madura % 2.1 2.5 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 1.03.80 Program Operasi, Pemeliharaan dan Persentase Jumlah Sungai yng disurvei pada wilayah % 7.5 9.4 5,275,392,909 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA Kerja UPT PSDA WS Sampean Setail Persentase Jumlah Sungai yng disurvei pada wilayah Kerja UPT PSDA WS Bondoyudo Baru % 7.5 9.4 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase Jumlah Sungai yng disurvei pada wilayah Kerja UPT PSDA WS Welang Pekalen % 7.5 9.4 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase Jumlah Sungai yng disurvei pada wilayah Kerja UPT PSDA WS Kepulauan Madura % 7.5 9.4 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 1.03.82 Program Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air Persentase Aset yang Diamankan/Dikendalikan % 89 91 4,756,988,000 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 1.03.83 Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di UPT PSDA Persentase kegiatan pemantauan data dan konservasi pada wilayah Kerja UPT PSDA WS Brantas % 84 88 9,807,076,784 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase kegiatan pemantauan data dan konservasi pada wilayah Kerja UPT PSDA WS Bengawan Solo % 84 88 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase kegiatan pemantauan data dan % 84 88 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. konservasi pada wilayah Kerja UPT PSDA WS Sampean Setail Persentase kegiatan pemantauan data dan konservasi pada wilayah Kerja UPT PSDA WS Bondoyudo Baru % 84 88 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase kegiatan pemantauan data dan konservasi pada wilayah Kerja UPT PSDA WS Welang Pekalen % 84 88 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase kegiatan pemantauan data dan konservasi pada wilayah Kerja UPT PSDA WS Kepepulauan Madura % 84 88 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 1.03.84 Program Hidrologi, Pemantauan Kualitas Air dan Sistem Informasi Sumber Daya Air Kinerja Layanan Data dan Informasi SDA % 79 82 2,606,378,661 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 1.03.85 Program Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Persentase Kegiatan Kaji Ulang Sektor Irigasi dan Sungai % 5 5 8,650,580,340 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 1.03.86 Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi % 64.7 64.73 3,858,057,642 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.03.87 Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA Persentase Jaringan irigasi dalam Kondisi Baik pada Wilayah Kerja UPT PSDA WS Brantas % 68.7 68.75 35,306,218,264 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA WS Bengawan Solo % 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase Jringan Irigasi dalam Kondisi Baik Pada Wilayah Kerja UPT PSDA WS Sampean Setail % 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi baik pada Wilayah Kerja UPT. PSDA Bondoyudo Baru % 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA Welang Pekalen % 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA WS Kepulauan Madura % 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air 1030300 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya 203,073,102,300 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai Persen 50 60 10,918,102,300 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Persentase realisasi anggaran Persen 87.37 90 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Indeks profesionalitas ASN 89.48 89.86 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya 01:03:33 Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Persen 100 100 82,200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya 01:03:34 Program Penataan Ruang Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang Persen 55 60 8,165,954,000 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Persen 75 85 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Persen 72 75 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 01:03:35 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Persentase cakupan pelayanan akses air minum Persen 75.2 79.47 52,800,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi Persen 68.84 74.23 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya 01:03:36 Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman Persen 78 81 8,200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya 01:04:37 Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh Persen 77.12 81.64 39,955,000,000 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Jumlah backlog kepemilikan rumah Unit 1368701 1E+06 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya 1.10.21 Program Pertanahan Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun Persen 0 20 834,046,000 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 1050100 Satuan Polisi Pamong Praja 18,057,431,000 Satuan Polisi Pamong Praja No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.05.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 15 10,882,431,000 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase realisasi anggaran % 0 18 Satuan Polisi Pamong Praja Indeks profesionalitas ASN % 0 17 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Tindakan Preventif % 0 5 2,750,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Persentase Anggota Satlinmas dan masyarakat yang terlatih % 0 5 1,250,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.21 Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakkan Peraturan Daerah Persentase penurunan pelanggaran Perda % 0 5 2,025,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.22 Program Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Persentase Tingkat Pemahaman Anggota Satpol PP setelah mengikuti Pelatihan % 0 5 1,150,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Sosial Dinas Sosial 1060100 Dinas Sosial 186,319,974,000 Dinas Sosial 1.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 100 21,394,791,770 Dinas Sosial Persentase realisasi anggaran % 0 100 Dinas Sosial Indeks profesionalitas ASN % 0 100 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.06.15 Program Pemberdayaan Sosial "% Keluarga Fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya" % 0 100 7,200,000,000 Dinas Sosial 1.06.19 Program Pengembangan dan Pelatihan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang "Persentase PSKS yang menerima program pengembangan dan pelatihan melalui Unit Pelaksanaan Teknis" % 100 100 2,044,294,820 Dinas Sosial 1.06.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial "% PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial % 100 100 8,850,000,000 Dinas Sosial 1.06.36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial % PMKS anak lanjut usia, penyandang ketunaan dan kelompok marjinal lainnya penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya % 0 100 10,270,000,000 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.06.38 Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat "Persentase PMKS penerima manfaat program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat keberfungsian sosialnya" % 0 100 7,760,160,000 Dinas Sosial 1.06.44 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial "% PMKS penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat fungsi sosialnya" % 0 100 18,100,000,000 Dinas Sosial 1.06.45 Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial "Persentase PMKS penerima manfaat program pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan fungsi sosialnya" % 0 100 4,900,000,000 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.06.47 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo "Persentase PMKS Balita Terlantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 3,698,877,000 Dinas Sosial 1.06.49 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek "Persentase PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 3,973,736,360 Dinas Sosial 1.06.50 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo "Persentase PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 3,623,968,200 Dinas Sosial 1.06.51 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep "Persentase PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 3,404,135,200 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.06.52 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk "Persentase PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 5,779,707,280 Dinas Sosial 1.06.53 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu "Persentase PMKS anak terlantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelayanan Teknis" % 100 100 2,876,485,320 Dinas Sosial 1.06.54 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang "Persentase PMKS anak terlantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelayanan Teknis" % 100 100 3,393,822,240 Dinas Sosial 1.06.55 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar "Persentase PMKS anak terlantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelayanan Teknis" % 100 100 2,977,717,160 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.06.56 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan "Persentase PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 4,383,267,560 Dinas Sosial 1.06.57 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar "Persentase PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 3,710,708,520 Dinas Sosial 1.06.58 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang "Persentase PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 3,899,175,400 Dinas Sosial 1.06.59 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan "Persentase PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 4,208,165,150 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.06.60 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan "Persentase PMKS Disabilitas Tubuh penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 2,814,731,660 Dinas Sosial 1.06.61 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban "Persentase PMKS Disabilitas Intelektual penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelayanan Teknis" % 100 100 2,634,230,480 Dinas Sosial 1.06.62 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan "% PMKS Disabilitas Rungu Wicara penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 2,800,018,320 Dinas Sosial 1.06.63 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan "Persentase PMKS Disabilitas Mental penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 5,522,824,680 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.06.64 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri "Persentase PMKS Disabilitas Mental penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 4,503,953,940 Dinas Sosial 1.06.65 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan "Persentase PMKS Gelandangan Pengemis penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 3,033,303,120 Dinas Sosial 1.06.66 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo "Persentase PMKS Jalanan Hasil Rasia penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 3,676,147,520 Dinas Sosial 1.06.67 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun "Persentase PMKS Gelandangan Pengemis penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi % 100 100 3,318,183,280 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" 1.06.68 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban "Persentase PMKS penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya." % 100 100 2,960,789,120 Dinas Sosial 1.06.69 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri "Persentase PMKS penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya." % 100 100 3,195,050,160 Dinas Sosial 1.06.70 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya "Persentase PMKS Anak Berhadapan Hukum dan Anak Nakal penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 3,813,341,480 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.06.71 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro "Persentase PMKS anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 4,524,836,240 Dinas Sosial 1.06.72 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan "Persentase PMKS Remaja Terlantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 4,352,810,200 Dinas Sosial 1.06.73 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember "Persentase PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 4,881,495,400 Dinas Sosial 1.06.74 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi "Persentase PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 2,708,581,240 Dinas Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.06.75 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso "Persentase PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 2,725,208,320 Dinas Sosial 1.06.77 Program Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang "Persentase PMKS Disabilitas Netra penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis" % 100 100 2,405,456,860 Dinas Sosial 1070100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 113,871,396,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja % lulusan pelatihan yang memiliki kompetensi % 0 70 4,000,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi % tingkat produktivitas tenaga kerja % 0 76 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.17 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Prosentase pencari Kerja yang ditempatkan % 68.78 67.25 5,000,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.19 Program Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Jumlah penempatan PMI Jawa Timur Orang 0 40000 3,000,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indeks kepuasan konsumen atas layanan LTSA Jatim % 0 77 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.07.23 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Singosari Malang % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 96.46 63 4,300,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.25 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Jember % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 68.97 63 3,850,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.27 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 92.84 63 3,450,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.29 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Mojokerto % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 49.66 63 3,300,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.31 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Jombang % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 94.7 63 3,050,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.33 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 71.8 63 3,300,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. UPT Balai Latihan Kerja Tuban 1.07.35 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Nganjuk % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 52.68 63 3,000,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.37 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 71.05 63 4,400,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.39 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Sumenep % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 47.16 63 3,000,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.41 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Situbondo % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 70.19 63 3,000,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.43 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Kediri % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 63.52 63 3,300,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.07.45 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Tulungagung % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 65.52 63 3,100,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.47 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Madiun % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 60.94 63 3,050,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.49 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Ponorogo % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 0 63 3,050,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.51 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Bojonegoro % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 61.43 63 3,050,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.55 Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB) % 31.66 58 5,000,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.56 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja % perusahaan yang dilakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengujian Ketenagakerjaan % 0 50 5,000,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.07.57 Program Pengembangan Mutu Laboraturium, Pengujian Pemeriksaan, Pengkajian Teknis dan Pelatihan di Bidang hiperkes dan Keselamatan Kerja % perusahaan yang diuji lingkungan dan dilakukan pemeriksaan kesehatan % 85 90 4,500,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi % pelatihan di bidang Hyperkes yang dilakukan % 0 90 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 90 27,371,396,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase realisasi anggaran % 0 95 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indeks profesionalitas ASN % 0 81.25 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.21 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya % Peningkatan Produktivitas Perusahaan % 0 70 2,750,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi % Peningkatan Produktivitas Wirausaha % 0 70 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.07.53 Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Wonojati % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan % 71.52 63 3,800,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.08.59 Program Transmigrasi % Transmigrasi yang berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi & sosialnya. % 70 68.5 3,250,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1080100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan 20,818,232,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan 1.08.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 100 8,862,374,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Persentase realisasi anggaran % 94.59 95.25 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Indeks profesionalitas ASN % 79 80 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan 1.08.15 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase perempuan yg menjadi anggota partai politik % 15 16 1,950,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Rasio KDRT % 62.32 52 Dinas Pemberdayaan Perempuan, No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Perlindungan Anak, dan Kependudukan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 52.06 52.08 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan 1.08.16 Program Peningkatan Perlindungan dan tumbuh kembang anak Persentase Forum Anak yang Aktif di Kab/Kota % 75 80 3,360,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan 1.08.26 Program Penguatan Pengarustamaan Gender Persentase kelembagaan daerah yang responsif gender % 77 77 2,890,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan 1.14.19 Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar sama dengan 80 % persen 36.84 50 1,900,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan 1.12.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase kepemilikan dokumen kependudukan e- KTP Persen 99.98 100 1,855,858,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Perlindungan Anak, dan Kependudukan Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kelahiran Persen 89.02 92 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kematian Persen 53.23 60 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 1110100 Dinas Lingkungan Hidup 38,944,985,900 Dinas Lingkungan Hidup 1.11.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 85 87 10,445,715,667 Dinas Lingkungan Hidup Persentase realisasi anggaran % 80.9 82 Dinas Lingkungan Hidup Indeks profesionalitas ASN % 84 86 Dinas Lingkungan Hidup 1.11.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terpublikasinya data hasil pemantauan kualitas air badan air tiap bulan kali 2 12 5,143,905,896 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Kabupaten/Kota yang meningkat kualitas udaranya kabupaten/kota 1 1 Dinas Lingkungan Hidup Luas lahan kritis yang dikonservasi/rehabilitasi ha 2 10 Dinas Lingkungan Hidup No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.11.33 Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan dokumen 52 65 10,672,187,427 Dinas Lingkungan Hidup Persentase dokumen perencanaan kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) % 50 60 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kab/kota 13 15 Dinas Lingkungan Hidup 1.11.34 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Persentase limbah B3 yang dikelola % 62.9 63 3,958,159,900 Dinas Lingkungan Hidup Persentase Sampah yang dikelola % 90 96 Dinas Lingkungan Hidup 1.11.35 Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi usaha/kegiatan 185 210 4,359,737,100 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup (Adiwiyata;kalpataru) penghargaan 105 105 Dinas Lingkungan Hidup persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 88.89 92 Dinas Lingkungan Hidup 1.11.36 Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan PAD atau Retribusi Daerah Milyar 1.8 1.8 4,365,279,910 Dinas Lingkungan Hidup No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Indeks Kepuasan Masyarakat/Pelanggan (IKM) terhadap pelayanan uji kualitas lingkungan hidup % 75.75 77 Dinas Lingkungan Hidup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1130100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50,037,122,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.13.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 85 85 14,101,442,408 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase realisasi anggaran % 95 92 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indeks profesionalitas ASN persen 88 88 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.13.15 Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Persentase Lembaga Ekonomi Desa/kelurahan yang berkembang dan maju persen 413 8 19,015,554,183 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.13.16 Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif persen 27.5 31.62 7,049,277,444 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.13.17 Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur persen 6 12 6,166,257,193 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.13.18 Program Peningkatan kerjasama desa Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim persen 0 18.95 3,704,590,772 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perhubungan Dinas Perhubungan 1150100 Dinas Perhubungan 388,657,872,400 Dinas Perhubungan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.15.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 15,054,746,895 Dinas Perhubungan Persentase realisasi anggaran % 95 95 Dinas Perhubungan Indeks profesionalitas ASN % 100 100 Dinas Perhubungan 1.15.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dibandingkan kebutuhan % 61.65 49.42 38,105,829,326 Dinas Perhubungan 1.15.23 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut Prosentase terpenuhinya Sarana Prasarana Transportasi Laut (%) % 54 44 77,064,990,300 Dinas Perhubungan 1.15.30 Program Manajemen dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPT Dinas Perhubungan % 80 75 9,125,117,000 Dinas Perhubungan 1.15.31 Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sektor Transportasi Prosentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sektor Perhubungan % 13.47 36 26,503,438,000 Dinas Perhubungan 1.15.32 Program Pelayanan Angkutan Jalan Ratio jumlah seat AKDP perseribu penduduk % 8 8 14,210,000,000 Dinas Perhubungan 1.15.33 Program Kelaikan Teknik Kendaraan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan) kejadian 50000 50 1,900,700,000 Dinas Perhubungan 1.15.34 Program Keselamatan Angkutan Kereta Api Prosentase Tingkat fatalitas kecelakaan di perlintasan sebidang KA DI Jawa Timur % 60 60 37,651,232,000 Dinas Perhubungan 1.15.35 Program Keselamatan Angkutan Jalan Prosentase tingkat pelanggaran angkutan umum % 9 9 12,106,000,000 Dinas Perhubungan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.15.36 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Jalan Rata rata Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Angkutan Jalan Terhadap Standar Pelayanan % 44.2 46 62,817,857,067 Dinas Perhubungan 1.15.37 Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Prosentase kab/kota mendapatkan predikat WTN % 81.57 92.11 3,974,692,539 Dinas Perhubungan 1.15.38 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Prosentase terpenuhinya Sarana Prasarana Transportasi ASDP (%) % 85 75 67,508,361,566 Dinas Perhubungan 1.15.39 Program Pelayanan Angkutan Pelayaran Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Kapal Laut Terakomodasi % 10 10 7,852,477,473 Dinas Perhubungan 1.15.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda Prosentase terpenuhinya sarana prasarana keterpaduan multimoda (%) % 45 55 11,033,926,312 Dinas Perhubungan 1.15.41 Program kelembagaan sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abdulrahman Saleh Malang % 5 5 3,748,503,922 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 1160100 Dinas Komunikasi dan Informatika 37,076,779,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.16.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 77 14,497,037,000 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase realisasi anggaran % 94.57 94.5 Dinas Komunikasi dan Informatika No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Indeks profesionalitas ASN % 83.33 86 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.16.15 Program Pengelolaan Informasi Publik Persentase PD Pemprov Jatim dan Kab/kota yang Telah Mengimplementasikan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik % 0 65 5,479,742,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.16.16 Program Pengelolaan Komunikasi Publik Persentase Lembaga Publik yang aktif dalam pengelolaan komunikasi Publik % 0 100 2,700,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.16.17 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi % 0 50 1,881,152,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.16.18 Program Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK % 0 80 10,000,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika 1.20.15 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang tersedia % 0 60 1,700,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika 1.21.15 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Persentase Aplikasi yang Diamankan % 0 30 818,848,000 Dinas Komunikasi dan Informatika Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1170100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 58,541,970,300 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.17.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 11,041,715,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase realisasi anggaran % 96.85 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indeks profesionalitas ASN % 85.78 87.78 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.17.15 Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM Persentase Koperasi Berkinerja Baik Persen 70.58 70.7 9,120,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.17.16 Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasaran persen 3 3 9,975,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.17.31 Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan persen 4.5 5 7,321,570,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.17.32 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina Persen 2 2 13,110,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.17.35 Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat persen 93 95 7,973,685,300 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1180100 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 38,419,992,558 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.18.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 75 75 18,389,992,558 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase realisasi anggaran % 90 90 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indeks profesionalitas ASN % 86.23 86.23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.18.15 Program layanan perizinan pembangunan dan perekonomian Persentase layanan perizinan pembangunana dan perekonomian yang tepat waktu sesuai SOP % 93 85 1,500,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.18.16 Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Persentase Perusahaan PMA/PMDN Atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal % 34.93 70 2,250,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.18.17 Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dapat diakses % 6 100 2,500,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.18.18 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Prospectus Bisnis Yang Dimanfaatkan % 1 100 4,780,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 1.18.19 Program promosi penanaman modal Persentase Calon Penanam Modal Yang Berminat % 49.11 70 6,500,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.18.20 Program layanan perizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup Persentase layanan perizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup yang tepat waktu sesuai SOP % 85 85 1,500,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.18.21 Program pengaduan, penyuluhan dan pelaporan layanan Persentase pengaduan layanan perizinan yang ditindaklanjuti % 100 100 1,000,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1190100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 22,332,699,080 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.19.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 95 6,786,078,469 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase realisasi anggaran % 0 94 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Indeks profesionalitas ASN % 0 86.32 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.19.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase Kader kepemimpinan % 0.32 0.35 3,236,841,447 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase pemuda potensi mandiri % 0 0.28 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase wirausaha muda pemula % 0 0.23 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.19.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Cakupan pembinaan atlet muda % 0 3.7 8,723,465,549 Dinas Kepemudaan dan Olahraga No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase pemasyarakatan olahraga % 0 15.67 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase olahragawan olahraga khusus yang berprestasi % 0 3.43 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.19.31 Program Pengembangan Kemitraan Pemuda dan Olahraga Persentase kemitraan Kepemudaan dan olahraga % 4 5 1,808,125,717 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase Pemuda Kreatif berprestasi % 4 5 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga yang layak fungsi % 10 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.19.32 Program Pengembangan Manajemen Pemuda dan Olahraga Persentase organisasi pemuda dan olahraga yang aktif % 80 85 1,778,187,897 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase tenaga kepemudaan dan olahraga yang kompeten % 18 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Cakupan pelatih yang bersertifikat % 16.5 20 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1220100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 87,606,635,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.22.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 95 31,906,635,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase realisasi anggaran % 98.27 95 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Indeks profesionalitas ASN % 100 87 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.22.15 Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya Dan Sejarah Lokal Presentase peningkatan pemeringkatan cagar budaya persen 2 2 4,600,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.22.16 Program Pemberdayaan Lembaga Seni Persentase peserta pembelajaran di lembaga seni % 20 20 5,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.22.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase Peningkatan Seni Budaya Unggulan % 0 5 7,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.22.22 Program Pengembangan Taman Budaya Presentase peningkatan intensitas pagelaran seni budaya % 68 2 7,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.22.23 Program Pengembangan laboratorium dan pelatihan Kesenian Presentase peningkatan kesenian yang terreaktualisasi % 4 4 7,500,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Presentase Pelaku Seni yang terlatih % 5 5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.22.24 Program pengelolaan Museum Presentase peningkatan komunitas museum persen 5 5 4,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase Peningkatan kualitas koleksi buah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.22.25 Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Presentase peningkatan seni pertunjukan di Wilwatikta % 20 20 3,500,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.02.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Presentase peningkatan cakupan pemasaran dalam negeri % 0 10 7,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase peningkatan cakupan pemasaran luar negeri % 0 10 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.02.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Prosentase Peningkatan Daya Tarik Wisata (DTW) % 1 1 5,500,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.02.22 Program Pengembangan Industri Pariwisata Prosentase Pertumbuhan Usaha Pariwisata % 1 1 4,600,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1230100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 15,290,968,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.23.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 80 98 9,103,836,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persentase realisasi anggaran % 97.5 97 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indeks profesionalitas ASN % 86.35 86.55 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.23.21 Program Penyelenggaraan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Terakreditasi Perpustakaan 63 75 1,703,337,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Pustakawan yang Bersertifikasi Orang 43 75 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Penetapan Angka Kredit Pustakawan orang 34 40 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persentase Kerjasama perpustakaan yang ditandatangani % 100 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.23.22 Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan item 12997 6000 1,200,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase Hasil Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) yang diterima % 214 52 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.23.23 Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan % 81.55 84.15 938,695,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.24.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Jumlah Perangkat Daerah yang Tertib Arsip PD 14 21 950,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di Provinsi Jawa Timur Orang 360 400 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang tertib arsip LKD 7 12 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.24.16 Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan Jumlah Peraturan Kearsipan yang ditetapkan peraturan 9 4 545,100,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persentase kerjasama kearsipan yang ditandatangani % 100 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.24.17 Program Perlindungan,Penyelamatan, pengolahan dan pendayagunaan kearsipan Persentase arsip yang dpt diakses publik Berkas 25 30 850,000,000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 2010100 Dinas Kelautan dan Perikanan 411,341,037,400 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 80 34,005,457,200 Dinas Kelautan dan Perikanan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase realisasi anggaran % 96.17 92 Dinas Kelautan dan Perikanan Indeks profesionalitas ASN % 85.16 85.6 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.15 Program Perikanan Budidaya (SDGs) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya % 2.28 2 49,516,371,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.16 Program Perikanan Tangkap (SDGs) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) % 1.14 1.5 176,971,748,800 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase pertumbuhan Nilai tukar Nelayan (NTN) % 5.13 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.17 Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan produk olahan UPI yang bersertifikat % 36 5 30,423,033,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.18 Program Pengendalian dan pengawasan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Persentase penanganan kasus IUU Fishing % 100 25 33,759,179,400 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan pemanfaatan ruang pesisir dan laut sesuai zonasi % 0 5 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan produksi garam rakyat % 117.95 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.19 Program Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan % 100 100 8,822,243,000 Dinas Kelautan dan Perikanan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.01.20 Program Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan % 100 100 7,446,970,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.21 Program Pelayanan Budidaya Air Payau dan Laut Persentase peningkatan produksi benih ikan air payau dan laut % 102.59 5 17,593,940,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.22 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Persentase peningkatan penggunaan layanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan % 3 3 4,076,364,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.23 Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Persentase peningkatan kapasitas SDM Non Aparatur Perikanan % 88 90 5,876,364,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.24 Konservasi dan Verifikasi Perizinan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang Persentase peningkatan luasan rehabilitasi mangrove % 0 2 5,664,546,000 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan luasan rehabilitasi terumbu karang % 0 3 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan verifikasi periizinan unit usaha % 25.8 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.25 Konservasi dan Verifikasi Perizinan Cabang Dinas Persentase peningkatan luasan rehabilitasi mangrove % 7.83 2.5 5,635,152,000 Dinas Kelautan dan Perikanan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Kelautan dan Perikanan Situbondo Persentase peningkatan luasan rehabilitasi terumbu karang % 16.47 2.5 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha % 0 2.5 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.26 Konservasi dan Verifikasi Perizinan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar Persentase peningkatan luasan rehabilitasi mangrove % 159.75 2.5 4,055,758,000 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan luasan rehabilitasi terumbu karang % 0 2.5 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha % 50 2.5 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.27 Konservasi dan Verifikasi Perizinan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban Persentase peningkatan luasan rehabilitasi mangrove % 208.44 2.5 4,605,758,000 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan luasan rehabilitasi terumbu karang % 0 2.5 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha % 103.8 2.5 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.28 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan % 100 70 6,855,758,000 Dinas Kelautan dan Perikanan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.01.29 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan % 0 20 3,076,364,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.30 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan % 83 70 3,413,455,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.31 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan % 0 60 5,876,364,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.01.32 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan % 0 20 3,666,212,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2010101 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan 9,879,767,400 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan 2.01.33 Program Pelayanan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan % 69.8 70 7,379,767,400 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan 2.01.34 Program Penunjang Pelayanan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan (BLUD) Persentase peningkatan pendapatan pelabuhan perikanan pantai % 54 5 2,500,000,000 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2010102 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan 5,811,423,100 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan 2.01.37 Program Pelayanan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan % 80 60 5,096,832,100 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan 2.01.38 Program Penunjang Pelayanan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan (BLUD) Persentase peningkatan pendapatan pelabuhan perikanan pantai % 4.03 22.93 714,591,000 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan 2010103 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap 5,632,091,800 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap 2.01.35 Program Pelayanan Pelabuhan Perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan % 134 82 4,882,091,800 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.01.36 Program Penunjang Pelayanan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap (BLUD) Persentase peningkatan pendapatan pelabuhan perikanan pantai % 4 4 750,000,000 UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap 1090100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 94,168,464,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 02:03:01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 30,440,229,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Persentase realisasi anggaran % 100 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Indeks profesionalitas ASN % 0 85.47 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.03.16 Program prasana dan sarana pertanian Persentase pertumbuhan IP % 7.5 0.01 13,500,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.03.17 Program produksi dan nilai tambah tanaman pangan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan % 0 2 17,650,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.03.18 Program produksi dan nilai tambah tanaman hortikultura Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura % 44 1 7,600,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.03.19 Program penguatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura Persentase penurunan potensi kehilangan produksi akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan % 0 2.75 3,420,475,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.03.20 Program Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Persentase Peningkatan Benih bersertifikat % 13 1.25 3,695,210,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.03.21 Program Penguatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian % 0 7 3,804,475,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.03.22 Program Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Tersertifikasi/Terdaftar % 0 5 3,058,075,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.09.15 Program ketahanan pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi % 89.7 87 11,000,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan beras, jagung, kedelai ton 6002140 6246.5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Stabilisasi Harga Pangan Pokok % 0 8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1090101 UPT Pengembangan Benih Padi 24,541,039,900 UPT Pengembangan Benih Padi 2.03.29 Program Pemasaran dan Pengembangan Benih Padi dan Palawija serta Ketatausahaan Persentase peningkatan jumlah Benih Padi dan palawija bersertifikat terjual % 0 2.66 11,228,231,900 UPT Pengembangan Benih Padi 2.03.30 Program Pengelolaan dan Penangkaran Benih Padi dan Palawija (BLUD) Persentase Peningkatan Produksi Benih Padi dan Palawija % 0 1.75 13,312,808,000 UPT Pengembangan Benih Padi 1090103 UPT Pengembangan Benih Hortikultura 4,474,954,800 UPT Pengembangan Benih Hortikultura No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.03.31 Pengelolaan dan Penangkaran Benih Hortikultura Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Benih Hortikultura % 0 10 4,097,887,250 UPT Pengembangan Benih Hortikultura 2.03.32 Pemasaran dan Pengembangan Komoditas Hortikultura (BLUD) Persentase Peningkatan Jumlah Benih Hortikultura Bersertifikat Terjual % 0 70 377,067,550 UPT Pengembangan Benih Hortikultura 1090104 UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 5,293,450,000 UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.03.33 Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi dan produktivitas % 1 1.5 4,553,235,000 UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.03.34 Program Penunjang Kegiatan Fungsional UPT (BLUD) Persentase Peningkatan Pendapatan Pengembangan Agribisnis % 0 1 740,215,000 UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 2030100 Dinas Perkebunan 56,051,360,900 Dinas Perkebunan 2.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 100 9,079,429,900 Dinas Perkebunan Persentase realisasi anggaran % 0 100 Dinas Perkebunan Indeks profesionalitas ASN % 0 75 Dinas Perkebunan 2.03.15 Program Penguatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan Persentase peningkatan produksi tanaman semusim perkebunan % 0 5 9,424,272,000 Dinas Perkebunan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 02:03:23 Program Penguatan Produksi Tanaman Tahunan Perkebunan Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan perkebunan % 0 1 16,007,534,000 Dinas Perkebunan 02:03:24 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Persentase peningkatan produk perkebunan terjual % 0 5 8,442,000,000 Dinas Perkebunan 02:03:25 Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Persentase Peningkatan Benih Bersertifikat % 0 5 3,338,717,000 Dinas Perkebunan 2.03.53 Program Perlindungan Tanaman perkebunan Rata-rata Persentase pengamanan potensi kehilangan produksi tanaman perkebunan % 0 5 3,314,580,000 Dinas Perkebunan 2.03.77 Program Pengembangan dan produksi Benih Tanaman Perkebunan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Tanaman Perkebunan Persen 0 1.2 6,444,828,000 Dinas Perkebunan 2030200 Dinas Peternakan 52,185,534,000 Dinas Peternakan 2.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 115.12 95 15,505,534,000 Dinas Peternakan Persentase realisasi anggaran % 92.19 95 Dinas Peternakan Indeks profesionalitas ASN % 84.53 85 Dinas Peternakan 2.03.39 Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan Persentase Peningkatan Produksi Daging % 20.39 2.5 7,400,000,000 Dinas Peternakan Persentase Peningkatan Produksi Telur % 4.16 2.2 Dinas Peternakan 2.03.42 Program pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Persentase Peningkatan Usaha Agribisnis Peternakan % 50 5 3,500,000,000 Dinas Peternakan 2.03.63 Program Penjaminan Kesehatan Hewan Persentase peningkatan status kesehatan hewan % 77 78 3,500,000,000 Dinas Peternakan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.03.64 Program Peningkatan Produk Hewan Standar KESMAVET Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standard ASUH % 5 5 3,350,000,000 Dinas Peternakan Persentase Penurunan Pemotongan Sapi Betina Produktif di RPH % 20 20 Dinas Peternakan 2.03.65 Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan Persentase peningkatan produksi bibit ayam buras % 5 5 1,750,000,000 Dinas Peternakan 2.03.66 Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri Persentase peningkatan produksi bibit itik Mojosari % 0 2.5 1,750,000,000 Dinas Peternakan 2.03.67 Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember Persentase peningkatan produksi bibit Domba Sapudi % 10 10 1,750,000,000 Dinas Peternakan 2.03.68 Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang Persentase peningkatan produksi bibit Kambing % 10 10 1,750,000,000 Dinas Peternakan 2.03.69 Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu Persentase peningkatan produksi bibit Sapi Perah % 20 20 1,750,000,000 Dinas Peternakan 2.03.70 Program Pembibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban Persentase peningkatan produksi bibit sapi PO % 0 20 1,750,000,000 Dinas Peternakan 2.03.71 Program Pembibitan Ternak Sapi Madura Dan Pelayanan Kesehatan Hewan Persentase peningkatan produksi sapi madura % 10 10 2,000,000,000 Dinas Peternakan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan Madura % 5 5 Dinas Peternakan 2.03.72 Program Peningkatan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB) Persentase peningkatan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB) % 36.71 4 1,830,000,000 Dinas Peternakan 2.03.73 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Malang Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Laboratorium Kesehatan Malang % 2 2 1,500,000,000 Dinas Peternakan 2.03.74 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Tuban Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan % 5 5 1,500,000,000 Dinas Peternakan 2.03.75 Program Peningkatan Agribisnis Persusuan Presentase peningkatan produksi susu % 3.63 2.5 1,600,000,000 Dinas Peternakan 2040100 Dinas Kehutanan 71,551,288,000 Dinas Kehutanan 2.04.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 81.25 80 11,051,288,000 Dinas Kehutanan Persentase realisasi anggaran % 92.83 90 Dinas Kehutanan Indeks profesionalitas ASN indeks 0.82 0.84 Dinas Kehutanan 2.04.15 Program Tata kelola Hutan Produksi Lestari Persentase peningkatan produksi hasil hutan % 2 2 2,200,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.16 Program Pelayanan Penataausahaan Hasil Hutan Persentase peningkatan unit usaha tertib penatausahaan hasil hutan % 5.07 10 3,300,000,000 Dinas Kehutanan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.04.17 Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan Persentase kemantapan kawasan hutan % 58 62 2,200,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.18 Program Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem Persentase Penurunan Gangguan Hutan % 46.01 2 2,200,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.20 Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan Persentase peningkatan bibit tanaman hutan tersertifikasi % 7.73 5 3,300,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.21 Program Tata Kelola Kawasan Tahura Raden Soerjo Persentase nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Raden Soerjo dengan metode MEET % 72 74 6,600,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.22 Program Tata Kelola DAS dan Perhutanan Sosial Persentase penurunan luas lahan kritis % 0.25 0.27 3,300,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.23 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Pacitan Persentase luas areal rehabilitasi % 0.08 0.08 3,300,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.24 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Madiun Persentase luas areal rehabilitasi % 0.17 0.44 3,850,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.25 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Trenggalek Persentase luas areal rehabilitasi % 0.41 0.24 3,850,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.26 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Malang Persentase luas areal rehabilitasi % 0.75 0.13 3,850,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.27 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Nganjuk Persentase luas areal rehabilitasi % 0.49 0.6 3,850,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.28 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Bojonegoro Persentase luas areal rehabilitasi % 0.32 1.02 3,850,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.29 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Lumajang Persentase luas areal rehabilitasi % 0.21 0.38 3,850,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.30 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Jember Persentase luas areal rehabilitasi % 0.49 0.51 3,300,000,000 Dinas Kehutanan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.04.31 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Banyuwangi Persentase luas areal rehabilitasi % 0.47 0.48 3,300,000,000 Dinas Kehutanan 2.04.32 Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah Sumenep Persentase luas areal rehabilitasi % 0.47 0.23 4,400,000,000 Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2050100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 35,213,025,500 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2.05.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 80 80 8,413,025,500 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Persentase realisasi anggaran % 90 90 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Indeks profesionalitas ASN % 60 62 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2.05.15 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Persentase peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teraliri listrik % 0.44 44.2 13,750,000,000 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2.05.16 Program Pengelolaan Energi Persentase Peningkatan Kapasitas Energi Baru Terbarukan yang terbangun % 0.07 20.42 5,500,000,000 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2.05.17 Program Pengelolaan Pertambangan Persentase Pengusahaan Pertambangan yang taat aturan % 81 83 2,300,000,000 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Luas Area Penambangan Tanpa Izin yang mendapatkan pembinaan Ha 0 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2.05.18 Program Pengelolaan Kegeologian dan Air Tanah Persentase Pengusahaan Air Tanah yang taat aturan % 90 92 3,500,000,000 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.05.19 Program Pengelolaan UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral Persentase Peningkatan pengguna jasa masyarakat yang terlayani % 16.7 10 1,750,000,000 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2070100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 75,567,427,700 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.15 Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor Net-ekspor nonmigas Milyar US$ 0 2.92 10,804,261,125 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.16 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Net ekspor perdagangan dalam negeri Trilliun Rupiah 208.15 130 10,335,286,944 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.17 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya) Persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga % 3.22 10 1,930,582,487 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.18 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang) Persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga % 3.7 10 1,803,685,367 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.19 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember) Persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga % 3.34 10 1,803,685,367 Dinas Perindustrian dan Perdagangan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.06.20 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro) Persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga % 4.34 10 1,803,685,367 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.21 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri) Persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga % 4.04 10 1,878,283,511 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.22 Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang UPT PSMB-LT Surabaya Pertumbuhan sertifikasi mutu produk di UPT PSMB - LT Surabaya % 10.9 1 2,840,245,074 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.23 Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang UPT PSMB-LT Jember Pertumbuhan sertifikasi mutu produk pada UPT PSMB-LT Jember % 10.9 1 2,950,862,992 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 88.5 6,802,960,638 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase realisasi anggaran % 0 88.5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indeks profesionalitas ASN 0 0 88.5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.15 Program Pengembangan Industri Agro Nilai produksi industri agro Trilliun Rupiah 190.4 191 3,489,297,696 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.16 Program Pengembangan Industri Non Agro Nilai produksi industri non agro Trilliun Rupiah 27.14 28 4,423,974,880 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.17 Program Pengembangan Industri dan Perdagangan Jumlah Rumusan Rancangan Kebijakan Dokumen 10 10 2,134,830,652 Dinas Perindustrian dan Perdagangan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 2.07.18 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu Persentase Peningkatan Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu % 0.05 2 3,261,985,569 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.19 Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit % 0.59 2 3,778,283,198 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.20 Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Industri Logam dan Perekayasaan % 0.17 2 3,261,985,569 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.21 Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan Minuman dan Kemasan Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Industri makanan minuman dan kemasan % 2 3,139,998,566 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.23 Program Pembinaan Standarisasi dan Desain Produk Industri pada UPT PMPI dan TK Surabaya Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Industri di UPT PMPI dan TK Surabaya % 0.41 2 3,084,525,776 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.24 Program Pembinaan Standarisasi dan Desain Produk Industri pada UPT PMPI dan TK Malang Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Industri di UPT PMPI dan TK Malang % 0.29 2 3,879,838,880 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.07.22 Program Pembinaan Pelayanan Teknis pada UPTI Aneka Industri dan Kerajinan Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Industri di UPTI Aneka Industri dan Kerajinan % 0 2 2,159,168,043 Dinas Perindustrian dan Perdagangan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Kesekretariatan Daerah Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3030101 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 18,703,044,000 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 1,022,234,000 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Persentase realisasi anggaran % Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Indeks profesionalitas ASN % Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3.03.15 Program Pengembangan Otonomi Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Keanggotaan DPRD di Provinsi Jawa Timur Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan Otonomi Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Keanggotaan DPRD di Provinsi Jawa Timur prosentase 0 100 5,397,000,000 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3.03.16 Program Peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan Layanan Administrasi pemerintahan desa prosentase 0 100 4,496,500,000 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3.03.17 Program Peyelenggaraan Administrasi Kewilayahan dan Pemerintahan Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan penyelenggaraan administrasi prosentase 0 100 7,787,310,000 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. kewilayahan dan pemerintahan yang dihasilkan 3030102 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 60,000,000,000 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 3.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 90 93 5,793,420,640 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Persentase realisasi anggaran % 90 93 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Indeks profesionalitas ASN % 80 85 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 3.03.32 Program Layanan Administrasi Bidang Mental Kerohanian Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti % 80 85 7,147,856,504 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 3.03.33 Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Persentase rumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ditindaklanjuti % 80 85 9,354,954,584 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 3.03.34 Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase rumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti % 80 85 15,487,341,803 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.03.35 Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Persentase rumusan kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencanan yang ditindaklanjuti % 80 85 5,809,771,416 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 3.03.37 Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial Persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti % 90 93 16,406,655,053 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 3030103 Biro Hukum 12,810,279,159 Biro Hukum 3.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 73 76 1,961,255,377 Biro Hukum Persentase realisasi anggaran % 93 93 Biro Hukum Indeks profesionalitas ASN Persen 84.11 84.51 Biro Hukum 03:03:22 Program Pembentukan produk Hukum Provinsi Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi Jawa Timur yang disusun tepat waktu Persen 85 85 2,468,375,250 Biro Hukum 03:03:23 Program Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten / Kota Persentase Rancangan Hasil Evaluasi dan Fasilitasi terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota yang disusun tepat waktu Persen 100 100 2,193,259,415 Biro Hukum 03:03:24 Program Bantuan Hukum dan Pemajuan HAM Persentase Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap Persen 40 40 3,832,296,856 Biro Hukum Persentase Rancangan Saran / Pertimbangan Hukum yang disusun sesuai SOP Persen 85 85 Biro Hukum No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase Predikat Implementasi Aksi HAM Provinsi yang mendapat nilai "MEMUASKAN" Persen 100 100 Biro Hukum 03:03:25 Program Penyuluhan, Dokumentasi dan Informasi Hukum Persentase Produk Hukum Provinsi yang diupload tepat waktu di Website JDIH Provinsi Persen 85 85 2,355,092,261 Biro Hukum Persentase Usulan Desa / Kelurahan Sadar Hukum Persen 0 85 Biro Hukum 3030104 Biro Administrasi Perekonomian 42,735,019,000 Biro Administrasi Perekonomian 3.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 0 12,730,529,607 Biro Administrasi Perekonomian Persentase realisasi anggaran % 0 0 Biro Administrasi Perekonomian Indeks profesionalitas ASN % 0 0 Biro Administrasi Perekonomian 03:03:26 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Presentase Rumusan Kebijakan di bidang Cukai % 0 0 3,109,969,531 Biro Administrasi Perekonomian 03:03:27 Program Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan Presentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan % 0 0 16,200,392,766 Biro Administrasi Perekonomian 03:03:28 Program Pembinaan BUMD dan investasi Daerah Presentase Rumusan Kebijakan pembinaan BUMD dan investasi daerah % 0 0 3,353,390,967 Biro Administrasi Perekonomian No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.03.97 Program Koperasi, Ekonomi Kreatif dan sumberdaya Alam Presentase Rumusan Kebijakan koperasi, ekonomi kreatif dan sumber daya alam % 0 0 7,340,736,129 Biro Administrasi Perekonomian 3030106 Biro Administrasi Pembangunan 12,585,773,743 Biro Administrasi Pembangunan 3.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan % 81 82 2,092,687,500 Biro Administrasi Pembangunan Persentase Indikator Program yang Tercapai % 100 100 Biro Administrasi Pembangunan Persentase Realisasi Anggaran % 95 96 Biro Administrasi Pembangunan Indeks Profesionalitas ASN % 88 88 Biro Administrasi Pembangunan 3.03.19 Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bina Konstruksi Jumlah rumusan kebijakan dokumen 0 8 3,019,897,743 Biro Administrasi Pembangunan 3.03.20 Program Sinkronisasi Infrastruktur proyek strategis, kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kebinamargaan dan perhubungan Jumlah rumusan kebijakan Rumusan kebijakan 3 10 3,908,400,000 Biro Administrasi Pembangunan 3.03.21 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Jumlah rumusan kebijakan dokumen 10 9 3,564,788,500 Biro Administrasi Pembangunan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3030107 Biro Organisasi 11,685,048,860 Biro Organisasi 3.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 80 80 1,984,321,430 Biro Organisasi Persentase realisasi anggaran % 90 90 Biro Organisasi Indeks profesionalitas ASN % 66 67 Biro Organisasi 3.03.73 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi kelembagaannya perangkat daerah Kab/Kota 76 114 2,284,518,792 Biro Organisasi Jumlah perangkat daerah Provinsi yang ditata kelembagaannya perangkat daerah prov 21 47 Biro Organisasi Jumlah perangkat daerah provinsi yang menggunakan Anjab dan ABK sebagai dasar penataan pegawai perangkat daerah 5 11 Biro Organisasi 3.03.77 Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan PD 55 55 3,714,333,620 Biro Organisasi Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan kab/kota 38 38 Biro Organisasi Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan standarisasi pelayanan publik PD 18 26 Biro Organisasi No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan standarisasi pelayanan publik kab/ kota 38 38 Biro Organisasi 3.03.96 Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah kabupaten/ kota dengan predikat AKIP minimal BB kab/ kota 0 29 3,701,875,018 Biro Organisasi Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal A PD 0 55 Biro Organisasi Persentase unit kerja provinsi dan kabupaten/ kota yang telah menerapkan budaya kerja % 0 100 Biro Organisasi Persentase ASN Sekretariat Daerah Prov. Jatim yang puas terhadap pelayanan kepegawaian % 0 80 Biro Organisasi 3030108 Biro Umum 131,672,400,000 Biro Umum 3.03.02 Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan IKM dibidang Kerumahtanggaan IKM 82.25 83.5 110,122,956,000 Biro Umum 3.03.03 Program layanan Administrasi Keuangan Setda IKM Dibidang Administrasi Keuangan Setda IKM 82.3 83.5 19,744,000,000 Biro Umum 03:03:31 Program Pelayanan Umum, Pengelolaan Surat Ekspedisi dan Arsip IKM Di Bidang Arsip dan Ekspedisi IKM 82.36 83.5 1,805,444,000 Biro Umum 3030109 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 34,407,302,000 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 80 2,163,302,000 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Persentase realisasi anggaran % 96.06 90 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Indeks profesionalitas ASN % 80 89 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 3.03.43 Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi Persentase Berita Media Massa dan Isu Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dianalisis dan disebarluaskan % 100 100 5,860,000,000 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 3.03.44 Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat % 0 100 11,000,000,000 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 3.03.45 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang terdokumentasikan % 100 100 5,160,000,000 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 3.03.87 Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Persentase Layanan Keprotokolan % 100 100 10,224,000,000 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 3030110 Biro Barang dan Jasa 15,635,398,800 Biro Barang dan Jasa 3.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 100 4,635,398,800 Biro Barang dan Jasa Persentase realisasi anggaran % 0 100 Biro Barang dan Jasa Indeks profesionalitas ASN % 0 100 Biro Barang dan Jasa No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 03:03:49 Program Pembinaan Pengadaaan Barang/Jasa Persentase UKPBJ di Jawa Timur yang memenuhi level kematangan minimal 3 % 0 3,480,000,000 Biro Barang dan Jasa 03:03:50 Program pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik Presentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan % 0 100 3,590,000,000 Biro Barang dan Jasa 03:03:51 Program pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP % 0 100 3,930,000,000 Biro Barang dan Jasa Kesekretariatan DPRD Sekretariat DPRD 3040100 Sekretariat DPRD 295,510,264,600 Sekretariat DPRD 3.04.04 Program Pendukung Layanan Administrasi Umum Kesekretariatan DPRD Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap layanan administrasi umum kesekretariatan DPRD % 81.32 81 41,417,960,793 Sekretariat DPRD 3.04.05 Program Pendukung Layanan Administrasi Keuangan Kesekretariatan DPRD Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu % 100 81 14,843,718,503 Sekretariat DPRD 3.04.16 Program Layanan Persidangan Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan persidangan % 80.18 81 135,945,370,807 Sekretariat DPRD 3.04.17 Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan perundang- undangan % 77.77 81 103,303,214,497 Sekretariat DPRD Pengawasan Inspektorat No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3050100 Inspektorat 31,878,618,000 Inspektorat 3.05.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 90 77 7,047,965,000 Inspektorat Persentase realisasi anggaran % 95 90 Inspektorat Indeks profesionalitas ASN % 83 77 Inspektorat 3.05.15 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Kerugian Daerah persen 78 50 15,699,410,000 Inspektorat 3.05.16 Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Reviu kali 8 18 767,550,000 Inspektorat 3.05.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan persen 80.67 76 3,682,498,000 Inspektorat 3.05.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS persen 100 100 986,820,000 Inspektorat 3.05.79 Program Pencegahan Korupsi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi persen 100 100 3,694,375,000 Inspektorat Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3060100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 86,307,460,300 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 75 76 36,657,713,800 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase realisasi anggaran % 94 90 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks profesionalitas ASN % 85.5 85.87 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai % 74 76 8,880,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai % 74 76 7,250,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai % 74 76 13,420,193,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah % 80 80 12,628,382,500 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan % 84 85 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai % 74 76 7,471,171,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan Badan Pendapatan Daerah 3070100 Badan Pendapatan Daerah 188,776,326,750 Badan Pendapatan Daerah 3.07.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase realisasi anggaran % 95.27 100 113,334,401,446 Badan Pendapatan Daerah Indeks profesionalitas ASN % 87.47 Badan Pendapatan Daerah 3.07.09 Program Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai % 100 100 1,046,188,508 Badan Pendapatan Daerah 3.07.15 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Timur Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Timur Milyar Rupiah 2967 3047 2,377,672,588 Badan Pendapatan Daerah 3.07.16 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Selatan Milyar Rupiah 2939 3008 2,050,673,968 Badan Pendapatan Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Daerah UPT PPD Surabaya Selatan 3.07.17 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Utara Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Utara Milyar Rupiah 683 663 2,467,141,300 Badan Pendapatan Daerah 3.07.18 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Barat Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Barat Milyar Rupiah 678 664 1,935,628,810 Badan Pendapatan Daerah 3.07.19 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Mojokerto Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Mojokerto Milyar Rupiah 362 348 2,184,457,161 Badan Pendapatan Daerah 3.07.20 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sidoarjo Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sidoarjo Milyar Rupiah 1004 983 3,175,502,257 Badan Pendapatan Daerah 3.07.21 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bojonegoro Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bojonegoro Milyar Rupiah 205 193 1,615,535,327 Badan Pendapatan Daerah 3.07.22 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jombang Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jombang Milyar Rupiah 256 245 1,799,169,500 Badan Pendapatan Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.07.23 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Gresik Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Gresik Milyar Rupiah 426 408 1,922,382,524 Badan Pendapatan Daerah 3.07.24 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lamongan Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lamongan Milyar Rupiah 229 218 1,359,406,772 Badan Pendapatan Daerah 3.07.25 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Nganjuk Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Nganjuk Milyar Rupiah 198 191 1,504,619,355 Badan Pendapatan Daerah 3.07.26 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tuban Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tuban Milyar Rupiah 218 216 1,516,030,838 Badan Pendapatan Daerah 3.07.27 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Kota Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Kota Milyar Rupiah 486 476 1,673,702,134 Badan Pendapatan Daerah 3.07.28 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Selatan Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Selatan Milyar Rupiah 288 281 1,608,832,988 Badan Pendapatan Daerah 3.07.29 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota Milyar Rupiah 311 301 1,908,288,725 Badan Pendapatan Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Daerah UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota 3.07.30 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Blitar Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Blitar Milyar Rupiah 316 318 1,868,522,382 Badan Pendapatan Daerah 3.07.31 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pasuruan Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pasuruan Milyar Rupiah 350 343 2,235,951,939 Badan Pendapatan Daerah 3.07.32 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Banyuwangi Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Banyuwangi Milyar Rupiah 353 344 1,953,532,814 Badan Pendapatan Daerah 3.07.33 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jember Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jember Milyar Rupiah 339 336 2,345,812,125 Badan Pendapatan Daerah 3.07.34 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Probolinggo Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Probolinggo Milyar Rupiah 222 208 2,159,278,914 Badan Pendapatan Daerah 3.07.35 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lumajang Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lumajang Milyar Rupiah 144 139 1,320,079,106 Badan Pendapatan Daerah 3.07.36 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Situbondo Milyar Rupiah 85 79 1,359,674,984 Badan Pendapatan Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Situbondo 3.07.37 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bondowoso Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bondowoso Milyar Rupiah 80 74 1,321,664,894 Badan Pendapatan Daerah 3.07.38 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Kediri Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Kediri Milyar Rupiah 466 467 2,487,316,821 Badan Pendapatan Daerah 3.07.39 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Madiun Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Madiun Milyar Rupiah 229 229 2,013,129,026 Badan Pendapatan Daerah 3.07.40 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ponorogo Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ponorogo Milyar Rupiah 180 174 1,542,942,777 Badan Pendapatan Daerah 3.07.41 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tulungagung Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tulungagung Milyar Rupiah 285 284 1,214,883,841 Badan Pendapatan Daerah 3.07.42 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Magetan Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Magetan Milyar Rupiah 139 137 1,568,212,183 Badan Pendapatan Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.07.43 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ngawi Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ngawi Milyar Rupiah 138 137 1,651,378,503 Badan Pendapatan Daerah 3.07.44 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Trenggalek Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Trenggalek Milyar Rupiah 112 111 1,403,485,313 Badan Pendapatan Daerah 3.07.45 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pacitan Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pacitan Milyar Rupiah 62 61 1,356,571,955 Badan Pendapatan Daerah 3.07.46 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pamekasan Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pamekasan Milyar Rupiah 99 91 1,351,813,200 Badan Pendapatan Daerah 3.07.47 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bangkalan Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bangkalan Milyar Rupiah 97 87 1,313,160,277 Badan Pendapatan Daerah 3.07.48 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sampang Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sampang Milyar Rupiah 58 52 1,032,786,974 Badan Pendapatan Daerah 3.07.49 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sumenep Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sumenep Milyar Rupiah 84 77 1,286,406,758 Badan Pendapatan Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.07.51 Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Target Pendapatan Asli Daerah Milyar Rupiah 15104 15003 1,303,928,500 Badan Pendapatan Daerah 3.07.52 Program Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Milyar Rupiah 15060 14980 2,661,586,950 Badan Pendapatan Daerah 3.07.53 Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah & Lain-Lain Pendapatan Milyar Rupiah 27.7 23.3 1,060,757,860 Badan Pendapatan Daerah 3.07.54 Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah Persentase Layanan yang Bersertifikat % 91 93 2,111,974,367 Badan Pendapatan Daerah 3.07.55 Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Penurunan Temuan SPI % 5.3 5 2,155,896,126 Badan Pendapatan Daerah Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan % 100 100 Badan Pendapatan Daerah 3.07.56 Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan Service Level Agreement (SLA) % 37 95 3,215,943,960 Badan Pendapatan Daerah 3070200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 72,556,299,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 3.07.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai persen 100 76 29,918,861,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Persentase realisasi anggaran persen 92.72 90 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Indeks profesionalitas ASN persen 86.35 86.35 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 03:07:57 Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan PAPBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan PAPBD Dokumen 4 4 7,839,989,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 03:07:58 Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji, UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP serta Laporan Posisi Kas, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas, dan Laporan Aliran Kas Dokumen 10 508 6,202,020,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 03:07:59 Program Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Jumlah Dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rapergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 2 2 7,870,033,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 3.07.60 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terlayani persen 1325 100 8,689,197,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 3.07.61 Program Pengelolaan Aset Daerah Jumlah laporan barang milik daerah dokumen 1 1 7,189,317,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.07.62 Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota Jumlah Draft Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi atas rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim dokumen 114 114 4,846,882,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah 3080100 Badan Kepegawaian Daerah 21,814,216,000 Badan Kepegawaian Daerah 3.08.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 94.8 95 10,996,694,000 Badan Kepegawaian Daerah Persentase realisasi anggaran % 92.81 93 Badan Kepegawaian Daerah Indeks profesionalitas ASN % 91.57 88 Badan Kepegawaian Daerah 3.08.15 Program Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) Persentase pengisian jabatan struktural oleh Tim Kinerja ASN (Baperjakat) persen 100 100 2,392,522,000 Badan Kepegawaian Daerah Persentase penyelesaian SK Jabatan Fungsional persen 96.6 97 Badan Kepegawaian Daerah Persentase penyelesaian SK Pangkat Pegawai persen 98 98.5 Badan Kepegawaian Daerah Persentase penyelesaian SK Perpindahan Pegawai persen 97 98 Badan Kepegawaian Daerah 3.08.16 Program Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan, Penilaian Kinerja dan Perlindungan Persentase pemenuhan realisasi kinerja ASN Persen 95 100 4,025,000,000 Badan Kepegawaian Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN per bulan Persen 98 100 Badan Kepegawaian Daerah 3.08.54 Program Perencanaan, Pengolahan Sistem Informasi Data dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Persentase data kepegawaian yang lengkap Persentase 96 99 2,275,000,000 Badan Kepegawaian Daerah Persentase formasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan Persentase 98 98.2 Badan Kepegawaian Daerah 3.08.55 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Persentase pegawai yang mengikuti Assesment Persentase 65 30 2,125,000,000 Badan Kepegawaian Daerah Persentase pegawai yang mengikuti Ujian Kedinasan dan lulus Persentase 90 92 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3090100 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 97,065,705,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.09.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 26,804,000,000 Badan Pengembangan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Sumber Daya Manusia Persentase realisasi anggaran % 85 85 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks profesionalitas ASN % 85 85 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.09.21 Program pelatihan kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS persentase alumni pelatihan kepemimpinan PNS dan pelatihan dasar CPNS % 90 92 25,490,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.09.22 Program pelatihan urusan pemerintahan Daerah SDM Aparatur Persentase alumni pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur % 80 81 17,266,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.09.23 Program pelatihan jabatan fungsional dan sosial kultural SDM Aparatur persentase alumni pelatihan jabatan fungsional dan sosial kultural SDM aparatur % 79.5 80.5 9,040,705,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.09.25 Program manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi Persentase alumni yang menerapkan sebagian besar hasil pelatihan ditempat kerjanya % 0 80.5 18,465,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase WI yang memperoleh hasil evaluasi dengan kualifikasi % 0 81.5 Badan Pengembangan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. memuaskan dan sangat memuaskan Sumber Daya Manusia Persentase dokumen teknologiinformasi yang tersusun % 0 100 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase alumni uji sertfikasi yang memperoleh sertifikat uji kompetensi % 0 91 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan 3100100 Badan Penelitian dan Pengembangan 18,738,484,000 Badan Penelitian dan Pengembangan 3.10.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 7,670,484,000 Badan Penelitian dan Pengembangan Persentase realisasi anggaran % 94.73 95 Badan Penelitian dan Pengembangan Indeks profesionalitas ASN % 87 87.2 Badan Penelitian dan Pengembangan 3.10.77 Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan Persentase hasil penelitian pemerintahan dan kemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh stakeholder Persen 73 77 2,500,000,000 Badan Penelitian dan Pengembangan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.10.78 Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase hasil penelitian ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh stakeholders Persen 73 77 2,500,000,000 Badan Penelitian dan Pengembangan 3.10.80 Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan Persentase hasil pengembangan dan teknologi terapan yang dimanfaatkan oleh stakeholders Persen 73 77 3,100,000,000 Badan Penelitian dan Pengembangan 3.10.81 Program Pengembangan Kemitraan dan Inovasi Daerah Persentase pengembangan kemitraan dan inovasi daerah yang dimanfaatkan oleh stakeholders % 62.5 77 2,968,000,000 Badan Penelitian dan Pengembangan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Badan Penghubung Daerah Provinsi 3110100 Badan Penghubung Daerah Provinsi 61,906,865,000 Badan Penghubung Daerah Provinsi 3.11.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 25,553,930,000 Badan Penghubung Daerah Provinsi Persentase realisasi anggaran % 100 100 Badan Penghubung Daerah Provinsi Indeks profesionalitas ASN % 81 82 Badan Penghubung Daerah Provinsi 3.11.15 Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah Hasil SKM/IKM (Indekx Kepuasaan Masyarakat) Prosentase 100 90 36,352,935,000 Badan Penghubung Daerah Provinsi Wawasan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3120100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16,867,515,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.12.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 80 80 6,088,497,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase realisasi anggaran % 94.24 95 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indeks profesionalitas ASN % 87.21 87.8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.12.15 Program Pemantapan Integrasi Bangsa Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Pemantapan Integrasi Bangsa lembaga 63 67 3,200,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.12.16 Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah Jumlah Kejadian terkait Konflik Sosial kejadian 40 38 3,000,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah laporan Deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial laporan 11 11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.12.17 Program Penguatan Hubungan Antar Lembaga Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif persen 12.8 13.5 2,329,018,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Partai Politik yang melakukan kegiatan kaderisasi Partai Politik 0 11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.12.18 Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik Persentase peran serta Pemilih Pemula dalam Pengembangan Etika dan Budaya Politik persen 0.033 0.041 2,250,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah kejadian terkait politik kejadian 22 26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3130100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 65,472,575,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.13.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 100 100 19,650,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase realisasi anggaran % 96.63 95 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks profesionalitas ASN % 43 71.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.13.15 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun Dokumen 1 1 18,850,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.13.16 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Jumlah desa/kelurahan terdampak bencana yang ditangani Desa/Kel. 100 100 17,350,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.13.17 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana % 100 100 9,622,575,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Koordinasi Wilayah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun 3140100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan 6,500,000,000 Badan Koordinasi Wilayah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun 3.14.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 100 4,225,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun Persentase realisasi anggaran % 0 96 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun Indeks profesionalitas ASN % 0 75 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun 3.14.15 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan EJSC % 0 70 350,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.14.21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti % 0 100 450,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun 3.14.22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti % 0 100 450,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun 3.14.23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti % 0 100 450,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun 3.14.24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti % 0 100 450,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun 3.14.97 Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota % 0 66 125,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Provinsi Jawa Timur I Madiun 3140200 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro 6,500,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro 3.14.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 96 4,145,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro Persentase realisasi anggaran % 0 96 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro Indeks profesionalitas ASN % 0 96 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro 3.14.15 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan EJSC % 0 50 750,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC) Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro 3.14.21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti % 0 0 450,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro 3.14.22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti % 0 0 360,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro 3.14.23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti % 0 0 360,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro 3.14.24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti % 0 0 360,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.14.97 Program pengembangan Data Informasi Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota % 0 80 75,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro 3140300 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang 6,500,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang 3.14.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 65 70 4,420,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang Persentase realisasi anggaran % 92.9 93 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang Indeks profesionalitas ASN % 87.8 88 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Provinsi Jawa Timur III Malang 3.14.15 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan EJSC % 0 2.5 300,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang 3.14.21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti % 95 96 420,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang 3.14.22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti % 95 96 420,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang 3.14.23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti % 95 96 420,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang 3.14.24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Sarana yang ditindaklanjuti % 95 96 420,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang 3.14.97 Program pengembangan Data Informasi Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota % 65 70 100,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang 3140400 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan 6,500,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan 3.14.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 80 3,555,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan Persentase realisasi anggaran % 0 95 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan Indeks profesionalitas ASN % 0 87.4 Badan Koordinasi Wilayah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan 3.14.15 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan EJSC % 0 20 525,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan 3.14.21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti % 0 375,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan 3.14.22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti % 0 96 395,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan 3.14.23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti % 0 96 1,240,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. 3.14.24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti % 0 96 300,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan 3.14.97 Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten % 0 85 110,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan 3140500 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember 6,500,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember 3.14.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase indikator program yang tercapai % 0 67 3,445,520,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember Persentase realisasi anggaran % 0 91 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Provinsi Jawa Timur V Jember Indeks profesionalitas ASN % 0 75 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember 3.14.15 Program Koordinasi,Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan EJSC % 0 2.51 579,480,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember 3.14.21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti % 0 96 600,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember 3.14.22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti % 0 96 600,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember 3.14.23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan % 0 96 600,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Penanggungjawab2020 Target Rp. Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember 3.14.24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti % 0 96 600,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember 3.14.97 Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota % 0 50 75,000,000 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember BUMD sebagai institusi memiliki keunikan yang berbeda dibandingkan badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, karakteristik BUMD meliputi:
a.Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
b.Badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah; 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah; 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau 4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
c.Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
e.Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. BUMD juga memiliki aktivitas yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a.Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b.Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
c.Pengelolaan BUMD memedomani dua regulasi, yaitu regulasi yang terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha sebagai sektor privat. Berdasarkan karakteristik diatas, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen pembangunan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD tersebut, maka diperlukan suatu pedoman yang komprehensif. Hal tersebut dimaksudkan agar BUMD dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya serta dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dasar hukum pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan BUMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2026, kebijakan BUMD diarahkan pada penanganan dan pemulihan perekonomian akibat dampak Pandemi Covid-19, antara lain mendukung aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah, mendukung ketersediaan bahan pokok, penyediaan air bersih, penyediaan kawasan industri untuk melakukan usaha, serta pengelolaan Participating Interest (PI) pada beberapa Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas. Selain itu, BUMD juga telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020, salah satu BUMD yaitu PT Jatim Graha Utama (JGU), BUMD milik Pemprov Jatim ini melayani pembelian sembako secara online murah dan dikirimkan langsung kepada masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia. Ke depan, kebijakan penyertaan modal pada BUMD akan disesuaikan dengan peran BUMD dalam mendukung Visi Misi Pembangunan dan kemampuan fiscal daerah. 8.1 Profil BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki modal pada 10 (sepuluh) perusahaan, yaitu 7 (tujuh) perusahaan dengan kepemilikan diatas 51% dan 3 (tiga) perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 51%. Sebagaimana telah disampaikan diatas, suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai BUMD apabila perusahaan tersebut seluruh atau paling sedikit 51 % modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 7 BUMD dan 3 perusahaan dengan kepemilikan minoritas, dengan klasifikasi sebagai berikut: A. Perusahaan berorientasi profit dalam jangka menengah atau 1 sampai 5 tahun, yaitu:
1. 1.PT. Bank Jatim
a.Bergerak di bidang perbankan;
b.Didirikan dengan Akta Notaris Anwar Mahajudin, Nomor 91 Tanggal 17 Agustus 1961. Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang mengatur bahwa Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memperkuat permodalan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
c.Pada tanggal 12 Juli 2012, PT. Bank Jatim telah melakukan Initial Public Offering (IPO), dan sahamnya secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia;
d.Permodalan; dan Modal dasar : Rp. 9.000.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 1.919.228.412.000,00 Kepemilikan Modal : Saham Seri A : 51,25% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 28,43% Pemerintah Daerah lain Saham Seri B : 20,32% Komisaris, Direksi, Masyarakat
e.Jaringan kantor Per tanggal 31 Desember 2018 memiliki 41 kantor cabang konvensional, termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki 7 cabang syariah, serta 160 kantor cabang pembantu konvensional, 9 kantor cabang pembantu syariah, 207 kantor kas, 203 payment point, 8 payment point syariah, dan 191 kantor layanan syariah.
1. 2.PT. BPR Jatim
a.Bergerak di bidang perbankan;
b.Didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, serta akte pendirian Perseroan Terbatas Nomor 72 Tanggal 21 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-15080 HT.01.01 TH 2001 tanggal 5 Desember 2001;
c.Permodalan; dan Modal dasar : Rp. 500.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 360.380.300.000,00 Kepemilikan Modal : 86,49% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 0,28% DPP Bank Jatim 13,23% Pemerintah Daerah lain
d.Jaringan kantor Per tanggal 31 Desember 2018 memiliki 32 kantor cabang konvensional, serta 112 kantor kas, 32 mobil kas keliling, 3 payment point, dan 35 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.
1. 3.PT. Panca Wira Usaha Jatim
a.Bergerak di bidang aneka usaha;
b.Didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur;
c.Permodalan; dan Modal dasar : Rp. 250.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 145.935.058.500,00 Kepemilikan Modal : 99,99% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 0,01% Koperasi Karyawan PT. PWU
d.Anak perusahaan: 1) PT. Kasa Husada; Bergerak di bidang produksi alat kesehatan 2) PT. Karet Ngagel Surabaya; Bergerak di bidang produksi karet industri 3) PT. Loka Refractories Wira Jatim; Bergerak di bidang produksi batu tahan api dan semen tahan api 4) PT. Carma Wira Jatim; Bergerak di bidang pengolahan/penyamakan kulit 5) PT. Moyakasri Wira Jatim; Bergerak di bidang produksi es batu, sirup, dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 6) PT. Puri Panca Puji Bangun; Bergerak di bidang jasa percetakan 7) PT. Industrial Estate Wira Jatim; Bergerak di bidang jasa pergudangan dan industri 8) PT. Gedung Expo Wira Jatim; dan Bergerak di bidang jasa pengelolaan (sewa) gedung expo 9) PT. Bekizar Bergerak di bidang pengelolaan perhotelan
1. 4.PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut
a.Bergerak di bidang usaha pengelolaan/pengembangan kawasan industri beserta sarana-sarana penunjangnya;
b.Didirikan berdasarkan Akta Nomor 166 Tanggal 28 Februari 1974 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Latief, SH, yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 2 Tanggal 1 Agustus 1974 oleh notaris yang sama, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/341/18 Tanggal 17 September 1974;
c.Permodalan; dan Modal dasar : Rp. 800.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 200.000.000.000,00 Kepemilikan modal : 50% Pemerintah Pusat 25% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 25% Pemerintah Kota Surabaya
d.Anak Perusahaan : PT. Sier Puspa Utama (bergerak di bidang kontraktor dan supplier)
1. 5.PT. Askrida
a.Bergerak dibidang asuransi;
b.Didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 Tanggal 2 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Notaris Raharti Sudjardjati, SH, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2.11682.HT.01.01 tanggal 30 Desember 1989. PT. Askrida memperoleh ijin usaha dalam bidang asuransi kerugian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.192/KM.13/1990 tanggal 14 Maret 1990;
c.Permodalan: Modal dasar : Rp. 400.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 9.420.000.000,00 Kepemilikan modal : 3,14% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 37,62% Pemerintah Daerah lain 59,24% Pihak lain (Bank Pembangunan Daerah dan Yayasan Dana Pensiun)
d.Jaringan kantor Per tanggal 31 Desember 2018 memiliki 1 kantor pusat, 28 kantor cabang, serta 13 kantor pemasar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. B. Perusahaan yang berorientasi jangka panjang atau investasi jangka panjang diatas 5 tahun, yaitu:
1. 1.PT. Petrogas Jatim Utama
a.Bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi, energi dan pertambangan, logistik dan jasa, serta kepelabuhanan;
b.Didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, serta Akta No. 02 tanggal 01 Agustus 2006 dari Notaris Kosidi Wirjoharjo, S.H. dan disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No W10-00111 HT.01.01-TH.2006 tanggal 26 September 2006;
c.Permodalan: Modal dasar : Rp. 1.500.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 453.809.468.000,00 Kepemilikan Modal : 100% Pemerintah Provinsi Jawa Timur
d.Anak perusahaan: 1) PT. Petrogas Jatim Utama Cendana Mengelola PI 2,24% WK Cepu 2) PT. Petrogas Pantai Madura Mengelola PI 10% WK Madura Offshore 3) PT. Petrogas Wira Jatim Bergerak di bidang usaha pangkalan logistik onshore dan offshore, konsultan (completion, reservoir, production, asset management) 4) PT. Delta Artha Bahari Nusantara Bergerak di bidang usaha pengelolaan tangki timbun dan pelabuhan Curah Cair Gresik 5) PT. Petrogas Jatim Sumekar Mengelola PI 10% WK Kangean 6) PT. Petrogas Jatim Sampang Energi Mengelola PI 10% WK Ketapang 7) PT. Jatim Energi Services Bergerak di bidang usaha logistik dan jasa
1. 2.PT. Jatim Graha Utama
a.Bergerak di bidang usaha pembangunan, pengembangan, pengadaan dan jasa properti, serta bidang usaha konstruksi, jasa, perdagangan umum, industri, dan pertanian/holtikultura.
b.Didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama dan Akta No. 10 tanggal 24 Nopember 2006 oleh Notaris Kosidi Wirjoharjo,SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM RI No. W.10-00233.01.01-TH 2007 tanggal 15 Februari 2007.
c.Permodalan: Modal dasar : Rp. 950.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 785.674.114.000,00 Kepemilikan Modal : 99,98% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 0,02% KPRI Setwilda Tk. I Jatim
d.Anak perusahaan: 1) PT. Puspa Agro Bergerak di bidang usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya 2) PT. Jatim Prasaran Utama Bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa. C. Perusahaan yang mengemban misi sosial dan menyediakan pelayanan publik, sekaligus membantu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada publik dan menggerakkan perekonomian lokal, yaitu:
1. 1.PT. Jatim Krida Utama (PT. JKU)
a.Bergerak di bidang jasa penyediaan dan penempatan tenaga kerja.
b.Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 149 tanggal 22 Desember 1979 dengan nama PT. Surabaya Yudha Pratama yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH. Pada tanggal 16 Juni 2004 perusahaan merubah nama menjadi PT. Jatim Krida Utama sesuai dengan Akta No. 30 tanggal 16 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida, SH. Akta perubahan terakhir No. 45 tanggal 25 April 2014 dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim,SH dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU- AHA.01.10-24328.
c.Permodalan: Modal dasar : Rp. 7.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 1.800.000.000,00 Kepemilikan Modal : 46,27% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 5,14% PT. Binajasa Abdikarya 48,59% PT. Bina Kerja Sejahtera
1. 2.PT. Jamkrida Jatim
a.Bergerak di bidang usaha penjaminan kredit daerah;
b.Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur dan Akta Notaris Untung Darnosoewirjo Nomor 48 Tanggal 17 Nopember 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-58956.AH.01.01 tanggal 3 Desember 2009;
c.Permodalan: Modal dasar : Rp. 600.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 179.500.000.000,00 Kepemilikan Modal : 99,72% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 0,28% KPRI Setwilda Tk. I Jatim
1. 3.PD. Air Bersih Jatim (PDAB)
a.Bergerak di bidang usaha penyediaan air bersih, ikut serta dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Industri PIER Pasuruan, SPAM Regional Mojokerto – Lamongan (Mojolamong), dan SPAM Umbulan.
b.Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 juncto Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur.
c.Permodalan: Modal dasar : Rp. 500.000.000.000,00 Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 70.000.000.000,00 Kepemilikan Modal : 100% Pemerintah Provinsi Jawa Timur 8.2 Kinerja BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 8.2.1 Kinerja Keuangan Secara umum, kinerja keuangan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
a.Total Aset Tabel Error! No text of specified style in document..1 Total Aset BUMD Tahun Buku 2015 – 2019 (dalam Milyar Rupiah) No. BUMD Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 PT. Bank Jatim 42.803,63 43.032,95 51.518,68 62.689,12 76.715,29 2 PT. BPR Jatim 2.195,10 2.195,64 2.377,38 2.418,14 2.565,63 3 PT. Jamkrida Jatim 219,14 228,78 230,77 226,42 241.01 4 PT. Jatim Grha Utama 775,41 777,89 782,13 821,46 834,83 5 PD. Air Bersih 37,44 39,54 42,01 98,65 162,49 6 PT. Petrogas Jatim Utama 1.460,65 1.831,87 1.762,43 1.589,86 1.483,60 7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 401,51 385,73 399,37 424,01 422,36 8 PT. Askrida 2.075,17 2.313,05 2.703,27 2.978,85 3.040,66 9 PT. SIER 562,15 655,26 804,86 875,63 949,01 10 PT. Jatim Krida Utama 6,82 6,82 6,58 6,58 6,67 Sumber : Biro Perekonomian
b.Total Ekuitas Tabel Error! No text of specified style in document..2 Total Ekuitas BUMD Tahun Buku 2015 – 2019 (dalam Milyar Rupiah) No. BUMD Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 PT. Bank Jatim 6.295,46 7.209,57 7.816,07 8.471,94 9.185,65 2 PT. BPR Jatim 456,18 471,64 487,02 506,09 495,92 3 PT. Jamkrida Jatim 192,96 197,48 199,96 192,73 196,20 4 PT. Jatim Grha Utama 771,86 774,83 778,22 819,37 822,77 5 PD. Air Bersih 29,34 31,18 33,09 90,12 147,37 6 PT. Petrogas Jatim Utama 269,66 602,30 580,26 639,70 825,88 7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 174,01 189,48 203,31 204,42 201,55 8 PT. Askrida 576,54 689,34 814,88 903,19 878,03 9 PT. SIER 477,09 564,68 666,03 773,65 854,18 10 PT. Jatim Krida Utama 1,63 1,63 1,30 1,30 1,20 Sumber : Biro Perekonomian
c.Total Pendapatan Usaha Tabel Error! No text of specified style in document..3 Total Pendapatan Usaha BUMD Tahun Buku 2015 – 2019 (dalam Milyar Rupiah) No. BUMD Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 PT. Bank Jatim 5.042,81 5.254,13 5.260,86 5.614,06 6.313,00 2 PT. BPR Jatim 339,74 331,41 330,41 322,52 342,45 3 PT. Jamkrida Jatim 28,45 37,62 30,46 33,08 38,45 4 PT. Jatim Grha Utama 19,84 20,06 20,84 17,94 23,36 5 PD. Air Bersih 15,20 18,56 20,28 22,45 23,94 6 PT. Petrogas Jatim Utama 301,77 726,47 1.716,21 2.048,28 2.111,18 7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 131,85 127,87 147,41 200,65 248,33 8 PT. Askrida 1.831,26 2.126,13 2.530,12 3.153,01 2.695,02 9 PT. SIER 337,37 350,59 434,08 758,90 681,92 10 PT. Jatim Krida Utama 0,51 0,51 1,27 1,27 1,11 Sumber : Biro Perekonomian
d.Total Laba Bersih Tabel Error! No text of specified style in document..4 Total Laba Bersih BUMD Tahun Buku 2015 – 2019 (dalam Milyar Rupiah) No. BUMD Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 PT. Bank Jatim 884,50 1.028,22 1.159,37 1.260,31 1.376,51 No. BUMD Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2 PT. BPR Jatim 24,46 27,32 34,49 38,14 17,17 3 PT. Jamkrida Jatim 4,02 5,12 3,13 (6,53) 4.22 4 PT. Jatim Grha Utama 6,27 5,96 6,39 6,65 6,89 5 PD. Air Bersih 3,74 3,76 3,78 4,12 4,60 6 PT. Petrogas Jatim Utama (37,63) 70,34 54,61 118,38 211,31 7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 1,02 2,68 12,71 12,34 6,92 8 PT. Askrida 182,09 199,70 167,74 178,00 70,10 9 PT. SIER 95,25 116,06 139,70 161,66 135,30 10 PT. Jatim Krida Utama (0,06) (0,06) (0,01) (0,01) (0111) Sumber : Biro Perekonomian
e.Setoran Dividen (PAD) Tabel Error! No text of specified style in document..5 Setoran Dividen (PAD) BUMD Tahun Buku 2015 – 2019 (dalam Jutaan Rupiah) No. BUMD Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 PT. Bank Jatim 321.355,61 330.107,29 335.020,51 338.551,89 350.144,03 2 PT. BPR Jatim 9.597,78 11.471,08 12.202,94 13.690,37 15.503,39 3 PT. Jamkrida Jatim 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00 4 PT. Jatim Grha Utama 2.750,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 5 PD. Air Bersih 1.921,94 1.909,36 1.915,64 1.927,73 2.103,44 6 PT. Petrogas Jatim Utama 1.674,43 5.150,00 5.500,00 7.200,00 10.000,00 7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 3.834,04 1.800,00 3.989,00 3.989,00 4.319,58 8 PT. Askrida 2.773,79 3.144,83 3.292,16 3.002,70 13.540 84 9 PT. SIER 7.765,76 7.143,44 8.704,37 12.223,53 0,00 10 PT. Jatim Krida Utama - - - - - Sumber : Biro Perekonomian 8.2.2 Kebijakan Penyertaan Modal Selama tahun buku 2014 – 2018, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD adalah sebagai berikut: Tabel Error! No text of specified style in document..6 Penyertaan Modal Kepada BUMD Tahun Buku 2015 – 2019 (dalam Jutaan Rupiah) No. BUMD Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 PT. Bank Jatim - - - - - 2 PT. BPR Jatim 200.000,00 - - - - 3 PT. Jamkrida Jatim 25.000,00 - - - - No. BUMD Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 4 PT. Jatim Grha Utama - - - - - 5 PD. Air Bersih - - - 55.000,00 55.000,00 6 PT. Petrogas Jatim Utama - 253.634,47 - - - 7 PT. Panca Wira Usaha Jatim - - - - - 8 PT. Askrida - - - 3.170,00 0,00 9 PT. SIER - - - - - 10 PT. Jatim Krida Utama - - - - - Sumber : Biro Perekonomian 8.2.3 Rasio Keuangan BUMD Untuk Lima Tahun Ke Depan Berikut adalah proyeksi penyertaan modal BUMD berdasarkan modal yang sudah disetor selama kurun waktu 2019 – 2023 sebagai berikut : Tabel Error! No text of specified style in document..7 Proyeksi Modal BUMD berdasarkan modal yang sudah disetor selama kurun waktu 2019 – 2023 (Dalam Ribuan Rupiah) No . Nama BUMD Modal Dasar Modal Yang Sudah Disetor Kekurang an Modal Dasar Kekurangan Modal Dasar / Per Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 = 3 - 4 6 7 8 9 10 1. Perusahaan Daerah Air Bersih 500.000. 000 70.000.0 00 430.000.0 00 178.222. 000 62.944.5 00 62.944.5 00 62.944.5 00 62.944. 500 2. PT. Bank Jatim, Tbk 9.000.00 0.000 1.919.22 8.412 7.080.771 .588 - 200.000. 000 325.000. 000 3.277.88 5.794 3.277.8 85.794
1. 3.PT. BPR UMKM 500.000. 000 360.380. 300 139.619.7 00 - 34.904.9 25 34.904.9 25 34.904.9 25 34.904. 925 4. PT. Panca Wira Usaha 250.000. 000 145.935. 058,5 104.064.9 42 - 26.016.2 35, 375 26.016.2 35, 375 26.016.2 35, 375 26.016. 235, 375 5. PT. Jatim Grha Utama 950.000. 000 785.674. 114 164.325.8 86 - 41.081.4 71,5 41.081.4 71,5 41.081.4 71,5 41.081. 471,5 6. PT. Petrogas Jatim Utama 1.500.00 0.000 453.809. 468 1.046.190 .532 - 261.547. 633 261.547. 633 261.547. 633 261.547 .633
2. 7.PT. Jamkrida 600.000. 000 179.500. 000 420.500.0 00 150.000. 000 67.625.0 00 67.625.0 00 67.625.0 00 67.625. 000 JUMLAH 3.300.00 0.000 3.914.52 7.352,5 9.385.472 .647,5 328.222. 000 694.119. 764, 875 819.119. 764, 875 3.772.00 5.558, 875 3.772.0 05.558, 875 8.3 Isu Strategis BUMD
a.Penguatan struktur BUMD; Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 7 BUMD dan 3 perusahaan dengan kepemilikian minoritas yang tersebar pada berbagai bidang usaha yaitu perbankan, asuransi, penjaminan kredit, migas dan kepelabuhanan, properti, penyediaan kawasan industri, penyediaan air bersih, penyaluran tenaga kerja, dan aneka usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana melakukan pengelompokan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menjadi BUMD yang profesional, kuat, tangguh dan efisien.
b.Keterbatasan sumber permodalan; Dalam rangka memenuhi tuntutan masyakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks baik dalam hal pelayanan dasar maupun pelayanan umum lainnya, maka diperlukan penguatan dari sisi permodalan. BUMD diharapkan tidak selalu bergantung pada penyertaan modal Daerah, melainkan juga mencari sumber pendanaan lain. Terkait dengan hal tersebut, belum semua BUMD mampu secara mandiri mencari sumber pendanaan lain.
c.Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); Kebutuhan SDM yang berkualitas dalam rangka pengurusan BUMD masih belum dapat terpenuhi. Hal ini akan mempengaruhi kinerja BUMD, termasuk diantaranya adalah kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi jumlah setoran dividen mereka kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
d.Optimalisasi aset BUMD; Selain penyertaan modal berupa uang, beberapa BUMD juga menerima penyertaan modal berupa aset tanah dan/atau bangunan (inbreng). Terkait dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari penyertaan inbreng tersebut masih bermasalah secara hukum, sehingga mengakibatkan BUMD kesulitan melakukan optimalisasi aset. Pada akhirnya, aset tersebut bukan menjadi sumber pendapatan, namun justru menjadi beban bagi BUMD.
e.Regulasi pengurusan BUMD; dan Regulasi yang ada saat ini dipandang masih belum memadai sebagai pedoman bagi BUMD untuk melaksanakan pengelolaan dan pengurusan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
f.Inovasi bisnis Kemampuan beradaptasi dengan teknologi terkini, regulasi-regulasi terbaru, kecenderungan peralihan pola produksi dan konsumsi serta perubahan-perubahan lain sangat diperlukan dalam menghadapi lingkungan bisnis dan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi bisnis sangat dibutuhkan oleh BUMD agar dapat bertahan dan berkembang diantara para pesaing lain. 8.4 Strategi dan Rencana Pengembangan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 8.4.1 Strategi Umum
1. 1.Melakukan restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis; Perwujudan pengembangan BUMD dimulai dari proses konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan, SDM, dan bisnis. Restrukturisasi BUMD tersebut perlu dilakukan melalui proses internal dan eksternal. Di lingkup internal, proses restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan melihat potensi BUMD yang bersangkutan, meliputi kondisi keuangan, SDM, dan manajemen. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan proses seleksi terhadap calon Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD. Kedepan, proses seleksi ini diharapkan dapat terlaksana lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga berupaya melakukan optimalisasi kinerja BUMD dengan melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan secara rutin melakukan evaluasi laporan realisasi RKAP dimaksud, baik laporan keuangan triwulanan, semesteran, maupun tahunan. Di tingkat eksternal, proses restrukturisasi perlu didukung dengan kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam pelaksanaan restrukturisasi dimaksud. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki regulasi terkait pengelolaan dan pengawasan BUMD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta peraturan-peraturan pelaksananya menyebabkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud menjadi tidak relevan lagi untuk diterapkan, sehingga dipandang perlu untuk segera dicabut dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.
2. 2.Meningkatkan sinergitas dan kemitraan BUMD; Mempertimbangkan keterbatasan permodalan serta kualitas SDM yang ada, maka penting bagi BUMD untuk melakukan sinergitas dan kemitraan antar BUMD atau dengan institusi lain dalam rangka memperluas pasar dan memperkuat bisnisnya. Melalui kemitraan, nantinya akan dapat dikembangkan berbagai bentuk kerjasama yang saling mengisi dan saling memperkuat semua pihak. Namun demikian, kemitraan tersebut hanya dapat berjalan apabila dilandasi dengan kepercayaan diantara semua pihak. Terkait dengan hal ini, maka perlu dikembangkan proses komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan dan merawat kepercayaan tersebut.
3. 3.Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha; Ekspansi merupakan strategi memperbesar dan memperluas bisnis, yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, dan rekruitmen SDM. Dalam pengembangan BUMD 5 (lima) tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan bisnis. Selain itu, ekspansi juga dapat membantu mencapai sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diversifikasi merupakan usaha penganekaragaman produk atau lokasi usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan juga untuk mempertahankan keberlanjutan eksistensi produk di pasar. Diversifikasi tersebut sangat penting sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi BUMD atau produk BUMD di pasar. Ekspansi dan diversifikasi tersebut perlu dilakukan dengan berlandaskan pada kompetensi yang kuat pada core business-nya. Oleh sebab itu perlu dipastikan agar ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan BUMD sejalan dengan peningkatan kompetensi dalam core business. Salah satu upaya ekspansi dan diversifikasi BUMD juga bisa dilakukan melalui pembentukan BUMD baru sebagai salah satu respon Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan karakteristik, kondisi, potensi serta kebutuhan daerah (permasalahan pangan, penanganan limbah, kebutuhan farmasi daerah, urgensi keuangan Syariah serta isu-isu serta permasalahan daerah lainnya) dengan tetap mengacu kepada mekanisme pembentukan sesuai aturan yang berlaku.
4. 4.Menerapkan prinsip-prinsip GCG; Penerapan GCG dapat mendorong pengurus BUMD untuk mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih optimal. Selain itu, penerapan GCG juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sebagai sarana untuk mengukur kinerja BUMD juga ikut meningkat. Meningkatnya profitabilitas dan kepercayaan publik akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga nilai perusahaan. Terkait dengan hal tersebut diatas, langkah yang akan dilakukan dari sisi internal adalah melakukan penguatan sumber daya BUMD, melakukan evaluasi terhadap potensi dan tantangan kelembagaan BUMD, serta menyehatkan BUMD dari sisi keuangan, manajemen, dan sebagainya. Adapun dari sisi eksternal adalah melakukan benchmark kelembagaan BUMD, baik di dalam maupun luar negeri, serta melakukan kerjasama dengan lembaga atau institusi bisnis lain, baik sesama BUMD maupun non BUMD.
5. 5.Memperluas sumber permodalan BUMD; Perluasan sumber permodalan dilakukan melalui pemupukan cadangan modal serta mencari investor strategis. Adapun langkah- langkah yang akan dilakukan terkait dengan hal ini antara lain dengan melakukan konsolidasi BUMD agar dapat memanfaatkan permodalan secara efektif, fokus dan terarah, melakukan evaluasi pengelolaan seluruh aset BUMD sehingga bisa dilihat kekuatan permodalan yang ada, memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan efisiensi dan pemasaran produk, serta meningkatkan kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor. Sebagai upaya perluasan sumber permodalan juga dimungkinkan adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam struktur kepemilikan saham BUMD Provinsi Jawa Timur, dengan syarat kepemilikan saham Pemerintah Provinsi harus minimal 51 % dari total kepemilikan saham BUMD, mengacu kepada hasil RUPS serta tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. 6.Meningkatkan pemberdayaan BUMD; Pemberdayaan BUMD dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD. Kualitas tersebut akan meningkat apabila didukung oleh SDM dan sistem yang berkualitas. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan literasi manajemen resiko BUMD, memperkuat sistem dan manajemen mutu internal BUMD, melakukan benchmarking BUMD, membangun kompetisi yang sehat antar BUMD dengan Key Performance Indicator (KPI) yang rasional, terukur dan handal, serta menyusun regulasi yang pro BUMD.
7. 7.Reinventing BUMD; dan Dilakukan melalui upaya-upaya terstruktur didukung study kelayakan bahkan jika harus melakukan penjualan aset anak perusahaan jika itu dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD. Dimungkinkan pula dilakukan perubahan bentuk kelembagaan seperti PDAB menjadi PT atau meningkat menjadi holding company.
8. 8.Pengaturan Kepemilikan Sahan oleh Kabupaten/Kota Keikutsertaan Kab Kota dalam struktur kepemilikan saham BUMD merupakan bagian dari strategi perluasan sumber permodalan BUMD. Kepesertaan Kabupaten/Kota dalam kepemilikan saham BUMD Provinsi Jatim sangat dimungkinkan dengan syarat kepemilikan saham Pemerintah Provinsi harus minimal 51 % dari total kepemilikan saham BUMD. Keikutsertaan Kabupaten/Kota dalam kepemilikan saham BUMD juga mengacu kepada hasil RUPS BUMD serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait kepemilikan saham. 8.4.2 Pengembangan BUMD
9. 1.Pengembangan BUMD Tahun Pertama (2019); Pengembangan BUMD pada tahun 2019 diarahkan untuk pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan bisnis, pembinaan SDM, pengembangan struktur kelembagaan, pengembangan teknologi informasi, pengembangan struktur bisnis, serta pengembangan lain yang berkaitan dengan pengembangan BUMD. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Konsolidasi dalam rangka pemetaan awal atas kualitas dan kapasitas SDM BUMD;
b.Evaluasi kinerja BUMD periode sebelumnya, dan identifikasi kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip GCG;
c.Merancang sistem teknologi informasi antar BUMD yang akan dibutuhkan untuk mendukung GCG BUMD;
d.Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset BUMD serta penataan menggunakan manajemen aset yang handal;
e.Evaluasi dan identifikasi pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
f.Evaluasi dan identifikasi manajemen resiko yang berpedoman pada prinsip-prinsip GCG;
g.Evaluasi perjanjian kerjasama BUMD agar sejalan dengan prinsip- prinsip GCG; dan
h.Inventarisasi determinan yang mempengaruhi bisnis BUMD dan penyusunan skema bisnis antar BUMD melalui kerjasama yang saling menguntungkan.
1. 2.Pengembangan BUMD Tahun Kedua (2020); Pengembangan BUMD pada tahun 2020 diarahkan untuk melakukan penguatan sinergi antar BUMD, BUMD dengan Perangkat Daerah (PD), BUMD dengan BUMN, dan BUMD dengan perusahaan swasta. Strategi yang akan dilakukan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a.BUMD sebagai penstimulus pemulihan perekonomian di Jawa Timur akibat dampak Pandemi Covid-19 (Program Lumbung Pangan oleh BUMD PT. Jatim Graha Utama).
b.Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan dan pendidikan;
c.Peningkatan sinergitas dalam rangka kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan BUMD;
d.Implementasi awal sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung sinergitas dan kerjasama antar BUMD;
e.Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG melalui sinergi antar BUMD dan non BUMD;
f.Penyusunan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
g.Pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent melalui evaluasi dan identifikasi sistem manajemen resiko melalui sinergi dan kerjasama;
h.Revitalisasi perjanjian kerjasama BUMD dengan berlandaskan prinsip GCG; dan
i.Peningkatan bisnis antar BUMD melalui penguatan sinergitas dan kerjasama yang saling menguntungkan.
1. 3.Rencana Pengembangan BUMD Tahun Ketiga (2021); Pengembangan BUMD pada tahun 2021 diarahkan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Penguatan Peran BUMD untuk melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi Kesehatan berkelanjutan.
b.Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan terstruktur, assessment, dan pemagangan dalam rangka ekspansi bisnis;
c.Penguatan kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan BUMD;
d.Pengembangan sistem teknologi informasi antar BUMD dalam rangka mendukung ekspansi bisnis BUMD;
e.Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG serta dalam rangka ekspansi bisnis BUMD;
f.Pengembangan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
g.Pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent melalui evaluasi dan identifikasi dalam rangka ekspansi bisnis BUMD;
h.Konsolidasi berkesinambungan dan ekspansi bisnis dengan fokus perjanjian kerjasama BUMD untuk menjadikan kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip GCG; dan
i.Ekpansi bisnis BUMD melalui kerjasama/business linkage yang saling menguntungkan.
1. 4.Rencana Pengembangan BUMD Tahun Keempat (2022); dan Pengembangan BUMD pada tahun 2022 diarahkan untuk melakukan pemantapan dan penguatan dalam setiap aksi korporasi sehingga BUMD dapat tumbuh berkelanjutan. Pada tahun tersebut, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan terstruktur, assessment dan pemagangan;
b.Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui penyiapan kelembagaan BUMD untuk dilakukan restrukturisasi;
c.Pemantapan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kerjasama antar BUMD;
d.Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG;
e.Pemantapan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan;
f.Pemantapan sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent;
g.Pemantapan dan peningkatan perjanjian kerjasama BUMD untuk menjadikan kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip GCG;
h.Pemantapan bisnis antar BUMD melalui kerjasama/business linkage yang saling menguntungkan.
1. 5.Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kelima (2023) Pengembangan BUMD pada tahun 2023 diarahkan untuk menjadi BUMD yang berketahanan, baik dalam aspek keuangan, kepengurusan, SDM, maupun operasional. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Terciptanya SDM BUMD sesuai dengan formasi yang dibutuhkan untuk mendukung BUMD yang berketahanan;
b.Restrukturisasi kelembagaan BUMD sesuai dengan struktur yang dibutuhkan dalam konsolidasi BUMD untuk mendukung BUMD berketahanan;
c.Integrasi sistem teknologi informasi yang handal untuk membantu kerjasama BUMD dalam mendukung BUMD berketahanan;
d.Implementasi pola pengelolaan aset yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perkembangan teknologi kekinian untuk mewujudkan aset BUMD yang lebih bermanfaat;
e.Implementasi pola investasi dan divestasi dalam rangka menciptakan keuangan BUMD yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berketahanan;
f.Implementasi sistem manajemen resiko yang lebih selektif dalam rangka mendukung ketahanan kinerja keuangan yang lebih prudent;
g.Implementasi perjanjian kerjasama BUMD secara profesional dan proporsional sehingga meningkatkan ketahanan BUMD; dan
h.Pengelolaan bisnis antar BUMD yang berkelanjutan dan saling menguntungkan guna mewujudkan BUMD yang berketahanan. Secara lebih lebih spesifik apabila dalam perencanaan sebagai akibat dari tuntutan dinamika pembangungan memerlukan pembentukan BUMD Baru maka : • Sangat dimungkinkan, mengingat tujuan pembentukan BUMD adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan daerah (seperti : isu pangan, penanganan limbah, farmasi, keuangan Syariah dan lain sebagainya); • Mengacu karakteristik dan potensi daerah; • Mengacu ke mekanisme pembentukan BUMD sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan • Pembentukan BUMD baru merupakan salah satu bentuk ekspansi dan diversifikasi usaha khususnya dalam rangka perkuatan posisi BUMD atau produk BUMD di pasar. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur diupayakan mampu menjaga kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap ligkungan serta keselarasan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 mengalami perubahan karena dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada beberapa Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama dan target selama lima tahun ke depan disajikan dalam Tabel 9.1. Tabel Error! No text of specified style in document..1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 No Indikator Kinerja Utama Realisasi Kondisi Target 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,52 -2,39 Awal 5,51-5,53 5,54-5,55 5,56-5,58 5,59-5,61 5,62-5,64 5,65-5,67 Perubaha n 0,96 - 2,66 2,26-3,96 3,42-5,12 3,45-5,15 3,48-5,18 2 Indeks Theil 0,3179 0,3077 Awal 0,4673- 0,4592 0,4593 – 0,4512 0,4513 – 0,4432 0,4433 – 0,4352 0,4353 – 0,4272 0,4273 – 0,4191 Perubaha n 0,30485 - 0,30985 0,31541 - 0,32041 0,32040- 0,31463 0,31462- 0,30162 0.30161- 0,29590 3 Persentase Penduduk Miskin 10,2 11,46 Awal 10,84- 10,42 10,41- 10,20 10,19-9,77 9,76-9,34 9,33-8,91 8,90-8,44 Perubaha n 11,48 - 10,18 11,17 - 10,77 10,76- 10,47 10,46- 10,27 10,26-9,87 4 Indeks Gini 0,364 0,364 Awal 0,3705 – 0,3695 0,3694 – 0,3689 0,3688 – 0,3683 0,3682 – 0,3677 0,3676 – 0,3671 0,3670 – 0,3665 Perubaha n 0,3943 - 0,3913 0,3912 - 0,3780 0,3682 – 0,3677 0,3676 – 0,3671 0,3670 – 0,3665 5 Indeks Pembangunan Gender 90,91 91,07 Awal 90,79 - 90,80 90,81 - 90,82 90,83 - 90,84 90,85 - 90,86 90,87 - 90,88 90,89 – 90,90 Perubaha n 90,89 - 90,95 90,93 - 90.99 90,85 - 90,86 90,87 - 90,88 90,89 - 90,90 6 Indeks Pembangunan Manusia 71,5 71,71 Awal 71,09- 71,57 71,58 - 72,07 72,08 - 72,57 72,58 - 73,07 73,08 - 73,57 73,58 - 74,07 Perubaha n 71,53 - 72,23 72,13 - 72,83 72,58 - 73,07 73,08 - 73,57 73,58 - 74,07 7 3,82 5,84 Awal 3,80- 3,78 3,77- 3,75 3,74- 3,71 3,70- 3,68 3,67-3,64 No Indikator Kinerja Utama Realisasi Kondisi Target 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Perubaha n 3,83 - 3,81 4,06 - 4,02 5,02-4,82 4,81-4,61 4,60-4,20 4,19-3,99 8 Indeks Reformasi Birokrasi 73,83 76,38 Awal 73,01- 76,01 76,02- 80,01 80,02- 81,01 81,02- 82,01 82,02- 83,01 83,02-84,01 Perubaha n 73,75- 76,25 75,25- 77,75 77,76- 78,71 78,72- 79,67 79,68-80,63 9 Indeks Kesalehan Sosial 63,26 63,50 Awal 62,53- 62,62 62,63- 62,72 62,73- 62,82 62,83- 62,92 62,93- 63,02 63,03-63,12 Perubaha n 62,98 - 63,52 63,53 - 63,78 63.79- 63.88 63,89- 63,97 63,98-64,06 10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,10 67,70 Awal 66,37- 66,73 66,74- 67,10 67,11- 67,47 67,48- 67,84 67,85- 68,21 68,22-68,58 Perubaha n 67,00- 67,11 64,30 - 64,35 64,35 - 64,39 64,39 - 64,43 64,43-64,48 11 Indeks Risiko Bencana 137,88 126,42 Awal 152,7- 151,7 151,7 - 150,7 150,7 - 149,7 149,7 - 148,7 148,7 - 147,7 147,7 - 146,7 Perubaha n 150,5- 149,5 125,42- 124,42 123,42- 122,42 121,42- 120,42 119,42- 118,42 Ket. a) : Perubahan target sudah tertuang dalam RKPD Prov. Jatim tahun 2021 dan RKPD-P Prov. Jatim tahun 2020 9.2 Indikator Kinerja Daerah Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator Kinerja Daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu Indikator Kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 11 indikator dan aspek pelayanan umum yang terdiri dari 35 indikator. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Seperti halnya dengan Indikator Kinerja Utama, Target Indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 mengalami perubahan karena dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada beberapa Indikator Kinerja Utama. Berikut adalah Capaian Indikator Kinerja Daerah dan target selama lima tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.2. Tabel Error! No text of specified style in document..2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 5,5 5,52 -2,39 Awal 5,51- 5,53 5,54-5,55 5,56-5,58 5,59-5,61 5,62-5,64 5,65-5,67 5,65-5,67 Perubahan 0,96 - 2,66 2,26-3,96 3,42-5,12 3,45-5,15 3,48-5,18 3,48-5,18 1.2 Indeks Theil 0,4753 0,3179 0,3077 Awal 0,4673- 0,4592 0,4593 – 0,4512 0,4513 – 0,4432 0,4433 – 0,4352 0,4353 – 0,4272 0,4273 – 0,4191 0,4273 – 0,4191 Perubahan 0,30485 - 0,30985 0,31541 - 0,32041 0,32040- 0,31463 0,31462- 0,30162 0.30161- 0,29590 0.30161- 0,29590 1.3 Persentase Penduduk Miskin 10,85 10,2 11,46 Awal 10,84- 10,42 10,41- 10,20 10,19- 9,77 9,76-9,34 9,33-8,91 8,90-8,44 8,90-8,44 Perubahan 11,48- 10,18 11,17- 10,77 10,76- 10,47 10,46- 10,27 10,26- 9,87 10,26-9,87 1.4 Indeks Gini 0,371 0,364 0,364 Awal 0,3705 – 0,3695 0,3694 – 0,3689 0,3688 – 0,3683 0,3682 – 0,3677 0,3676 – 0,3671 0,3670 – 0,3665 0,3670 – 0,3665 Perubahan 0,3943 - 0,3913 0,3912 - 0,3780 0,3682 – 0,3677 0,3676 – 0,3671 0,3670 – 0,3665 0,3670 – 0,3665 1.5 Indeks Pembangunan Gender 90,77 90,91 91,07 Awal 90,79 - 90,80 90,81 - 90,82 90,83 - 90,84 90,85 - 90,86 90,87 - 90,88 90,89 – 90,90 90,89 – 90,90 Perubahan 90,89 - 90,95 90,93 - 90.99 90,85 - 90,86 90,87 - 90,88 90,89 - 90,90 90,89 - 90,90 1.6 Indeks Pembangunan Manusia 70,77 71,5 71,71 Awal 71,09- 71,57 71,58 - 72,07 72,08 - 72,57 72,58- 73,07 73,08- 73,57 73,58- 74,07 73,58-74,07 Perubahan 71,53 - 72,23 72,13 - 72,83 72,58- 73,07 73,08- 73,57 73,58- 74,07 73,58-74,07 1.7 3,91 3,82 5,84 Awal 3,83 - 3,81 3,80- 3,78 3,77- 3,75 3,74- 3,71 3,70- 3,68 3,67-3,64 3,67-3,64 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Perubahan 4,06 - 4,02 5,02-4,82 4,81-4,61 4,60-4,20 4,19-3,99 4,19-3,99 1.8 Indeks Reformasi Birokrasi 72,81 73,83 76,38 Awal 73,01- 76,01 76,02- 80,01 80,02- 81,01 81,02- 82,01 82,02- 83,01 83,02- 84,01 83,02-84,01 Perubahan 73,75- 76,25 75,25- 77,75 77,76- 78,71 78,72- 79,67 79,68- 80,63 79,68-80,63 1.9 Indeks Kesalehan Sosial 62,52 63,26 63,50 Awal 62,53- 62,62 62,63- 62,72 62,73- 62,82 62,83- 62,92 62,93- 63,02 63,03- 63,12 63,03-63,12 Perubahan 62,98 - 63,52 63,53 - 63,78 63.79- 63.88 63,89- 63,97 63,98- 64,06 63,98-64,06 1.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,36 67,10 67,70 Awal 66,37- 66,73 66,74- 67,10 67,11- 67,47 67,48- 67,84 67,85- 68,21 68,22- 68,58 68,22-68,58 Perubahan 67,00- 67,11 64,30 - 64,35 64,35 - 64,39 64,39 - 64,43 64,43- 64,48 64,43- 64,48 1.11 Indeks Risiko Bencana 152,40 137,88 126,42 Awal 152,7- 151,7 151,7 - 150,7 150,7 - 149,7 149,7 - 148,7 148,7 - 147,7 147,7 - 146,7 147,7 - 146,7 Perubahan 150,5- 149,5 125,42- 124,42 123,42- 122,42 121,42- 120,42 119,42- 118,42 119,42- 118,42 B. ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar 1.1. Pendidikan 1.1.1 Indeks Pendidikan 0,610 0,619 0,626 Awal 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 Perubahan 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 1.1.2 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16- 18 Tahun dalam 69,92 70,01 71,04 Awal - - - - - - - Perubahan - 71,67 72,37 73,08 73,78 73,78 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode Pendidikan Menengah (*) 1.2. Kesehatan 1.2.1 Indeks Kesehatan 0,784 0,787 0,789 Awal 0,785 0,786 0,788 0,789 0,79 0,791 0,791 Perubahan 0,786 0,789 0,79 0,791 0,792 0,792 1.2.2 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (*) - - 100 Awal - - - - - - - Perubahan - 100 100 100 100 100 1.2.3 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (*) - - 100 Awal - - - - - - - Perubahan - 100 100 100 100 100 1.2.4 Angka Kematian Ibu (*) 91,45 89,81 98,39 Awal - - - - - - - Perubahan - 97,42 96,42 95,42 94,42 94,42 1.2.5 Prevalensi Stunting (*) 32,7 26,9 26,9 Awal - - - - - - - Perubahan - 21,1 18,4 16,0 14,0 14,0 1.2.6 Treatment Succes Rate Tubercolosis (*) 90 90 88,9 Awal - - - - - - - Perubahan - 90 91 92 93 93 1.2.7 Treatment Coverage Tubercolosis (*) 50 66 44,7 Awal - - - - - - - Perubahan - 90 95 95 95 95 1.2.8 Jumlah Kabupaten/Kota yang 37 38 38 Awal - - - - - - - Perubahan - 38 38 38 38 38 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode Mencapai Eliminasi Malaria (*) 1.2.9 API (Annual Parasite Incidence) Malaria (per mil) (*) 0,012 0,02 0,01 Awal - - - - - - - Perubahan - < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.3.1 Indeks Konektivitas 0,686 0,713 0,758 Awal 0,695 0,699 0,704 0,723 0,73 0,735 0,735 Perubahan 0,699 0,704 0,848 0,848 0,848 0,848 1.3.2 Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 68,70 69,15 68,79 Awal 68,75 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69 Perubahan 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69 1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.4.1 Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni 76,3 79,59 81,54 Awal 76,08 78,44 80,81 83,17 85,53 87,89 87,89 Perubahan 78,44 80,81 83,56 86,85 90,15 90,15 1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.5.1 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud 67,77 80,42 74,83 Awal 67 66 66 65 64 63 63 Perubahan 66 74,0 72,5 70,5 67,5 67,5 1.5.2 Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyrakat (*) - - - Awal - - - - - - - Perubahan - 80,0 80,0 85,0 85,0 85,0 1.5.3 Indeks Kapasitas Bencana 0,49 0,54 0,57 Awal 0,52 0,54 0,57 0,6 0,63 0,66 0,66 Perubahan 0,59 0,58-0,59 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,64-0,65 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode 1.6. Sosial 1.6.1 Persentase PMKS yg Mandiri 1,19 1,20 1,26 Awal 1,2 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,34 Perubahan 1,26 0,90-1,06 1,3 1,32 1,34 1,34 2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar 2.1 Ketenagakerjaan 2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 69,56 69,61 70,33 Awal 69,86 70,34 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34 Perubahan 67,2 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34 2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,71 73,04 73,03 Awal 70,17 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17 Perubahan 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17 2.2.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA) (*) 67,93 71,80 71,80 Awal - - - - - - - Perubahan - 71,80 71,81 71,82 71,83 71,83 2.3 Pangan 2.3.1 Ketersediaan Beras (Ton) (*) 6.002.140 5.503.726 5.618.101 Awal - - - - - - - Perubahan - 5.623.719 5.629.343 5.634.972 5.640.607 5.991.087 2.3.2 Skor Pola pangan Harapan (*) 85,0 92,5 91,2 Awal - - - - - - - Perubahan - 88,8 89,9 90,0 91,1 91,1 2.4 Pertanahan 2.4.1 Persentase kasus sengketa yang termediasi (**) - - - Awal - - - - - - - Perubahan - - 50 60 80 80 2.5 Lingkungan Hidup 2.5.1 Indeks Kualitas Air 52,96 56,13 56,13 Awal 52,97 53,95 54,93 55,91 56,89 57,87 57,87 Perubahan 56,1 48,50 48,56 48,61 48,66 48,66 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode 2.5.2 Indeks Kualitas Udara 83,5 83,32 84,59 Awal 83,51 83,71 83,91 84,11 84,31 84,51 84,51 Perubahan 85,23 83,32 83,38 83,44 83,50 83,50 2.5.3 Indeks Kualitas Lahan 63,56 63,16 63,72 Awal 63,57 63,61 63,65 63,69 63,73 63,77 63,77 Perubahan 63 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 2.5.4 Indeks Kualitas Air Laut (*) - - - Awal - - - - - - - Perubahan - 60,95 60,96 60,97 60,98 60,98 2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.6.1 Prosentase Data Penduduk yang Akurat (*) - 99,47 99,95 Awal - - - - - - - Perubahan - 98,50 99,00 99,50 100 100 2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.7.1 Persentase Penduduk Miskin Perdesaan 15,21 14,16 15,16 Awal 14,57 13,93 13,29 12,65 12,01 11,37 11,37 Perubahan 15,01 14,64 12,65 12,01 11,37 11,37 2.7.2 Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal (***) 21,46 4,687 0,013 Awal 20,16 18,86 17,56 16,26 14,96 13,66 13,66 Perubahan 18,86 - - - - 18,86 2.7.3 Persentase Desa Mandiri (*) 0,89 2,21 4,3 Awal - - - - - - - Perubahan - 6,41 8,51 10,61 12,71 12,71 2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.8.1 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (*) - - 65,24 Awal - - - - - - - Perubahan - 65,66 66,08 66,50 67,04 67,04 2.9 Perhubungan 2.9.1 Indeks Aksesibilitas 51,80 51,90 51,27 Awal 51,8 52,98 54,16 55,3 56,51 57,83 57,83 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode Perubahan 52,98 52,03 74,41 75,45 75,65 75,65 2.10 Komunikasi dan Informatika 2.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,92 3,10 3,40 Awal 3.00 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4 Perubahan 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11.1 Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur 5,50 5,78 -3,50 Awal 5,501 5,503 5,505 5,506 5,507 5,508 5,508 Perubahan 2,00 - 2,50 1 1,5 2,5 3,5 3,5 2.12 Penanaman Modal 2.12.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal (trilyun Rp.) 155 58,45 78,3 Awal 157 160 165 170 175 180 180 Perubahan 110 67 70 72 75 75 2.13 Kepemudaan dan Olahraga 2.13.1 Indeks Pembangunan Pemuda (*) 53,17 52,50 53,00 Awal - - - - - - - Perubahan - 54,44 55,23 56,02 56,80 56,80 2.14 Statistik 2.14.1 Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu (*) - 70 0,37 Awal - - - - - - - Perubahan - 40 45 50 55 55 2.15 Persandian 2.15.1 Persentase Informasi Persandian yang Diamankan (*) 27,5 35,0 35,4 Awal - - - - - - - Perubahan - 40 45 50 55 55 2.16 Kebudayaan 2.16.1 2 10,58 8,78 Awal 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan Perubahan 2,96 2,21 2,30 2,40 2,50 2,50 2.16.2 Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan (***) 5 5,3 5,99 Awal 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,2 Perubahan -93,6 - - - - -93,6 2.16.3 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (*) 5,65 5,45 7,92 Awal - - - - - - - Perubahan - 5,99 6,54 7,09 7,63 7,63 2.17 Perpusatakaan 2.17.1 Indeks Kegemaran Membaca Mesyarakat (*) 36,69 62,65 63,65 Awal - - - - - - - Perubahan - 64,00 64,50 65,00 65,50 65,50 2.18 Kearsipan 2.18.1 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan (*) 88,18 76,70 81,42 Awal - - - - - - - Perubahan - 81,50 81,75 82,00 82,25 82,25 3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (***) -2,13 1,18 0,94 Awal -1,35 -0,6 0,15 0,9 1,65 2,5 2,5 Perubahan -0,77 – (- 0,43) - - - - -0,77 – (- 0,43) 3.1 Pariwisata 3.1.1 Pertumbuhan PDRB Pariwisata 6,83 6,92 -9,60 Awal 6,9 6,95 7 7,04 7,08 7,13 7,13 Perubahan -5,32 3,94 – 4,5 6 6,6 7 7 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode 3.2 Kelautan dan Perikanan 3.2.1 Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan (*) -0,86 -0,20 -0,69 Awal - - - - - - - Perubahan - 2,50 2,53 2,55 2,58 2,58 3.3 Pertanian 3.3.1 Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan (*) -4,10 -1,26 1,02 Awal - - - - - - - Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.3.2 Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Hortikultura (*) -2,62 2,66 5,90 Awal - - - - - - - Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3.4 Kehutanan 3.4.1 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penenbangan Kayu (Milyar Rupiah) (*) 9.814,4 10.530,5 10.040,3 Awal - - - - - - - Perubahan - 10.040 10.040 10.240 10.444 10.444 3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral 3.5.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan & Penggalian 2,38 1,47 -4,18 Awal 2,5 2,65 2,8 2,95 3,1 3,25 3,25 Perubahan 1,85-2,15 2,45-4,15 2,58-4,28 2,71-4,41 2,84-4,54 2,84-4,54 3.5.2 Persentase Rasio Elektrifikasi 94,64 99,29 102,57 Awal 95,8 97 100 100 100 100 100 Perubahan 99,9 100 100 100 100 100 3.5.3 Persentase Bauran Energi Terbarukan (*) 4,7 4,9 7,0 Awal - - - - - - - Perubahan - 8,0 9,5 11,0 11,5 11,5 3.6 Perdagangan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode 3.6.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,29 6,01 -5,74 Awal 6,34 6,39 6,44 6,49 6,54 6,59 6,59 Perubahan -0,21 - 2,91 3,90-5,60 3,95-5,65 4,01-5,71 4,07-5,77 4,07-5,77 3.6.2 Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Perundang-undangan (*) - 96,68 95,36 Awal - - - - - - - Perubahan - 95 95 95 95 95 3.7 Perindustrian 3.7.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan 7,55 6,85 -2,06 Awal 7,63 7,71 7,79 7,87 7,95 8,03 8,03 Perubahan 0,80 - 3,90 1,71-3,41 3,83-5,53 3,88-5,58 3,93-5,63 3,93-5,63 3.8 Transmigrasi 3.8.1 Persentase Transmigran yang berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonominya (*) - - - Awal - - - - - - - Perubahan - 70 70 70 70 70 4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan 4.1 Perencanaan Pembangunan 4.1.1 Persentase Capaian Keselarasan Dokumen Perencanaan (*) 100 100 94,36 Awal - - - - - - - Perubahan - 100 100 100 100 100 4.2 Keuangan 4.2.1 58,04 57,77 56,75 Awal 56 56,50 57,00 57,50 58,00 58,50 58,50 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Perubahan 55,80 53,74 57,50 58,00 58,50 58,50 4.2.2 Opini BPK WTP WTP WTP Awal WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Perubahan WTP WTP WTP WTP WTP WTP 4.3 Kepegawaian 4.3.1 Indeks Profesionalitas ASN 88,05 82,00 85,00 Awal 88 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 94,00 Perubahan 90,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,40 4.4 Pendidikan dan Pelatihan 4.4.1 Presentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikasi kompetensi dengan skor evaluasi minimal 70 (*) - - 99,99 Awal - - - - - - - Perubahan - 85,1 85,2 85,3 85,4 85,4 4.5 Penelitian dan Pengembangan 4.5.1 Predikat Inovasi Daerah (*) Sangat Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Awal - - - - - - - Perubahan - Sangat Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif 4.6 Kesatuan Bangsa dan Politik 4.6.1 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi (*) 76,57 75,97 80,55 Awal - - - - - - - Perubahan - 81,0 81,5 82,0 82,5 82,5 4.8 Penghubung 4.8.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penghubung (*) - - 90,96 Awal - - - - - - - Perubahan - 92 92 92 92 92 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode 4.11.7 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti (*) 95 98,26 100,27 Awal - - - - - - - Perubahan - 97 98 99 100 100 4.9 Pengawasan 4.9.1 Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim 74,96 76,42 76,10 Awal 76,2 77 78 79 80 81 81 Perubahan 77 76 76 77 77 77 4.10 Sekretariat Dewan 4.10.1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (*) 80,69 80,79 81,05 Awal - - - - - - - Perubahan - 82 83 84 85 85 4.11 Kesekretariatan Daerah 4.11.1 Nilai SAKIP 81,70 81,71 82,38 Awal 85,7 90,01 90,51 91,51 92,51 93,01 93,01 Perubahan 90,01 87,7 91,51 92,51 93,01 93,01 4.11.2 Status LPPD Sangat Tinggi - - Awal Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Perubahan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 4.11.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Timur 83,24 83,32 84,02 Awal 83,5 84 84,5 85 86 86,05 86,05 Perubahan 84 84 85 86 86,05 86,05 4.11.4 Indeks Kepedulian Sosial 68,12 74,28 74,40 Awal 68,14 68,16 68,18 68,2 68,22 68,24 68,24 Perubahan 74,45 76,98 68,2 68,22 68,24 68,24 4.11.5 100 100 100 Awal - - - - - - - Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Thn. 2018 Realisasi Kondisi Target Akhir 2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode Persentase Produk Hukum yang tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum (*) Perubahan - 100 100 100 100 100 4.11.6 Jumlah Kebiajkan Lingkup Bidang Perekonomian (*) - - - Awal - - - - - - - Perubahan - 11 11 11 11 11 4.11.7 Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan (**) 100 100 100 Awal - - - - - - - Perubahan - - 100 100 100 100 4.11.8 Persentase kesesuaian jadwal tender dengan jadwal tender yang ditetapkan dalam RUP (**) - - - Awal - - - - - - - Perubahan - - 15 30 45 45 Keterangan: a : Perubahan target sudah tertuang dalam RKPD Prov. Jatim tahun 2021 dan RKPD-P Prov. Jatim tahun 2020 (*) : IKD baru yang dimulai tahun 2021 (**) : IKD baru yang dimulai tahun 2022 (***) : IKD lama yang berakhir tahun 2020 Tahun 2024 merupakan tahun transisi pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Terkait dengan hal tersebut diperlukan pedoman untuk Dokumen transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2025 yang harus disusun ditahun 2023. Program-program pada tahun 2025 diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. 10.2 Kaidah Pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan tahun 2024. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. 1.Gubernur Jawa Timur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat;
2. 2.Gubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan RPJMD Tahun 2019- 2024 Provinsi Jawa Timur;
3. 3.Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target - target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur;
4. 4.Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur;
5. 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur.
6. 6.Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur;
7. 7.Perubahan Renstra-PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
8. 8.Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur;
9. 9.Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Musrenbang Provinsi;
10. 10.RKPD Provinsi Jawa Timur harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
11. 11.Berkaitan dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi Jawa Timur merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
12. 12.Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Pemerintah Provinsi dan masyarakat sipil;
13. 13.Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership), melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha daerah yang tersebar diberbagai daerah di jawa Timur, dan Penerbitan Obligasi Daerah serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. 14.Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah Perubahan RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perubahan RPJMD ini;
15. 15.Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang pada saat itu belum memiliki RPJMD, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Permendagri 86 tahun 2017 ditentukan berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-2045.
16. 16.Terkait dengan Pasal 15 di atas, maka Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026-2045 harus dilakukan sebelum periodisasinya habis.
17. 17.Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2025