DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Upaya kesehatan, Pelayanan kesehatan, Badan hukum, Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan, Sarana pelayanan kesehatan, Sarana pelayanan kesehatan swasta, Tenaga kesehatan, Pelayanan kefarmasian, Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Tenaga Medis, Perawat, Tenaga Kesehatan Gigi, Tenaga Kefarmasian, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Bidan, Refraksionis, Analis kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Terapis wicara, Nutrisionis, Sanitarian, Alat kesehatan, Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Surat Izin Praktik, Surat Izin Kerja, Rekomendasi, dan Surat Tanda Terdaftar; Ketentuan mengenai Maksud dan tujuan; Prinsip Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit; Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit; Bentuk Pelayanan Kesehatan; Sistem Pelayanan Kesehatan; Sumber Daya Kesehatan; Perizinan, Rekomendasi, Registrasi dan Akreditasi Rumah Sakit; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang optimal, perlu mengikut sertakan swasta dalam penyelanggaraan pelayanan kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Di Provinsi Kalimantan Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4431); S A L I N A N 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1223);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);
15.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
6.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
7.Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
8.Badan hukum adalah Badan atau Perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum.
9.Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit.
10.Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11.Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
12.Sarana pelayanan Kesehatan Swasta adalah sarana pelayanan kesehatan yangdilaksanakan oleh swasta.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Pelayanan Kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apotek dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. 4
15.Rumah Sakit adalah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
16.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit
17.Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
18.Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis
19.Perawat adalah Seseorang yang telah lulus kependidikan keperawatan didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
20.Tenaga Kesehatan Gigi adalah Seseorang yang telah lulus kependidikan keperawatan gigi didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21.Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
22.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker
23.Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
24.Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti Program Pendidikan Bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku
25.Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang–undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
26.Analis kesehatan adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan di laboratorium kesehatan sebagai tenaga ahli madya di bidang diagnostik laboratorium.
27.Radiografer adalah tenaga ahli radiografi sebagai mitra kerja dokter spesialis radiologi dalam melaksanakan tugasnya.
28.Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi (bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak; peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis; pelatihan fungsi dan komunikasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Fisioterapis (SIF).
29.Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Terapis Wicara (SITW).
30.Nutrisionis adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan sebagai ahli madya di bidang gizi klinik maupun gizi masyarakat. 5
31.Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2) yang berhak untuk melakukan pekerjaan di bidang hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
32.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan fungsi tubuh.
33.Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan atau tanpa alat penunjang diognostik yang telah memenuhi syarat tempat dan alat kesehatan yang ditentukan.
34.Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
35.Surat Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan praktik sesuai dengan kewenangan di sarana pelayanan kesehatan.
36.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
37.Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh izin penyelenggaraan sarana pelayanan atau sarana penunjang pelayanan yang termasuk bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
38.Surat Tanda Terdaftar adalah bukti tertulis yang diberikan setelah melaksanakan pendaftaran dan bukan sebagai surat ijin untuk pengobat tradisional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dimaksudkan sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit bertujuan sebagai :

a.Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan rumah sakit.
b.Upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit yang terkait kesehatan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 6

BAB III

PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 4

(1)Prinsip pelayanan kesehatan oleh Rumah sakit daerah adalah :
1. a.Menjamin kesempatan yang sama bagi setiap orang, keluarga dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
2. b.Mencerminkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan, termasuk didalamnya kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat yang terkena dampak Kejadian Luar Biasa, bencana alam, kecelakaan kerja, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan usia lanjut.
(2)Prinsip pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemerataan pelayanan kesehatan;
2. b.akses pelayanan kesehatan;
3. c.keterjangkauan pelayanan kesehatan; dan
4. d.mutu pelayanan kesehatan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 5

(1)Badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakitan berhak menyelenggarakan pelayanan kesehatan rumah sakit di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah harus memperhatikan fungsi sosial pelayanan kesehatan.
(3)Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, rumah sakit dikelompokan dalam:
1. a.Rumah Sakit Umum; dan
2. b.Rumah Sakit Khusus.
(2)Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 7
(3)Rumah sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Pasal 7

(1)Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dikelompokkan :
1. a.Rumah Sakit Publik; dan
2. b.Rumah Sakit Privat.
(2)Rumah Sakit Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba.
(3)Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rumah Sakit Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Pasal 8

(1)Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
1. a.Rumah Sakit Umum kelas A;
2. b.Rumah Sakit Umum kelas B;
3. c.Rumah Sakit Umum kelas C; dan
4. d.Rumah Sakit Umum kelas D
(2)Rumah Sakit Umum kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan menjadi:
1. a.Rumah Sakit Umum kelas D; dan
2. b.Rumah Sakit Umum kelas D Pratama.
(3)Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diklasifikasikan menjadi:
1. a.Rumah Sakit Khusus kelas A;
2. b.Rumah Sakit Khusus kelas B; dan
3. c.Rumah Sakit Khusus kelas C

Pasal 9

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal 8

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015