DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan, yang berisis: 1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk Hukum Dan Kepemilikan; 3. Tempat dan Kedudukan; 4. Kegiatan Usaha; 5. Modal; 6. Organisasi; 7. RUPS; 8. Dewan Pengawas; 9. Direksi; 10. Pegawai; 11. Perencanaan dan Pelaporan; 12. Penetapan dan Penggunaan Laba; 13. Kerja Sama; 14. Pembinaan Dan Pengawasan; 15. Penggabungan Usaha; 16. Pembubaran; 17. Ketentuan Lain-Lain; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang– Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat;
15.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Kabupaten adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Bupati adalah bupati di di Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BPR yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
8.Pengurus adalah direksi dan dewan pengawas.
9.Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Dewan Pengawas adalah organ BPR yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
12.Pegawai adalah pegawai Bank Perkreditan Rakyat.
13.Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan.
14.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN

Pasal 2

(1)BPR merupakan badan hukum dengan bentuk Perusahaan Daerah yang berhak melakukan fungsi dan usaha berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
(2)Dengan Peraturan Daerah ini, BPR yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang semula berjumlah 23 (dua puluh tiga) menjadi 22 (dua puluh dua).
(3)BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

Modal BPR dimiliki oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Pemerintah Kabupaten; dan
c.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)BPR berkedudukan di ibukota Kabupaten atau wilayah lain di Kabupaten.
(2)BPR dapat membuka kantor cabang, kantor kas, kas mobil/terapung atau unit pelayanan di desa dan kecamatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan Usaha BPR meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil, menengah;
3. c.melakukan kerja sama antar BPR dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro, deposito berjangka dan tabungan di bank lain;
5. e.membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
6. f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha BPR dari konvensional menjadi syariah, ketentuan mengenai pemilik saham, pengurus dan operasional BPR diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar BPR sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(3)Perubahan besarnya modal dasar BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal BPR dimungkinkan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dengan ketentuan sebagian besar (mayoritas) modal tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 8

(1)Organisasi BPR terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Susunan organisasi dan tata kerja BPR ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

RUPS

Pasal 9

(1)RUPS memegang kekuasaan tertinggi BPR.
(2)RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Gubernur/Bupati dan Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selaku pemegang saham dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabatnya untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2016