Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.
Ditetapkan di Martapura pada tanggal 8 Januari 2016 PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd H. RACHMADI KURDI Diundangkan di Martapura pada tanggal 8 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 8 /2016) 7 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SE-KABUPATEN BANJAR I. UMUM Berdirinya 4 (empat) PD. BPR di Kabupaten Banjar (PD. BPR.
Martapura, PD. BPR. Sungai Tabuk, PD. BPR Astambul dan PD. BPR.
Simpang Empat) merupakan pengembangan dari BKK (Badan Kredit Kecamatan). Dengan pengembangan BKK menjadi BPR diharapkan penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat semakin meningkat. Dasar pengembangan BKK menjadi PD. BPR selain untuk memperoleh pendapatan dan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen perusahaan, pendirian BPR lebih pada meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan. Sebagaimana diketahui, kondisi sebagian besar kecamatan di Kabupaten Banjar untuk akses masyarakat kepada perbankan sebelum adanya BPR sangat minim. Kecamatan-kecamatan yang ada sebagaian besar tidak terdapat kantor unit bank baik milik pemerintah maupun swasta, sehingga menyulitkan mereka untuk meminjam dana untuk modal kerja dan usaha, maupun untuk kegiatan lainnya yang membutuhkan jasa perbankan. Dengan adanya ke-4 PD. BPR tersebut maka aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan semakin membaik.
Dengan adanya tambahan penyertaan modal diharapkan akan meningkatkan angka pertumbuhan kredit PD. BPR bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Dengan adanya pertumbuhan kredit tersebut diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan khususnya PD. BPR akan semakin meningkat. Implikasi yang diharapkan dari itu semua adalah terciptanya iklim usaha yang makin baik di perdesaan dan meningkatkan peluang ekonomi di masyarakat khususnya bagi UMKM dan masyarakat perdesaan. Selain itu dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit diharapkan dapat pula berimplikasi semakin meningkatnya kesempatan kerja di masyarakat. Kesemuanya itu bermuara pada semakin berdayanya masyarakat Kabupaten Banjar dalam mengejar kesejahteraannya.
8 8 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ II. PASAL DEMI PASAL