DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Pada PD BPR Se-Kabupaten Banjar, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Penyertaan Modal; 4. Pengawasan; 5. Pembagian Hasil Usaha; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan penyertaan modal yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sungai Tabuk, Martapura, Astambul dan Simpang Empat bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penambahan Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5223);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkriditan Rakyat Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor );
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4916);
18.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
19.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daaerah Bank Perkreditan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 20 seri E Nomor seri 11);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2012 tentang P e n a m b a h a n Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat se-Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7); 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SE-KABUPATEN BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat se - Kabupaten Banjar yang selanjutnya di singkat PD. BPR se - Kabupaten Banjar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berada di Kabupaten Banjar, yaitu PD. BPR Martapura, PD. BPR Astambul, PD. BPR Simpang Empat dan PD. BPR Sungai Tabuk.
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat se Kabupaten Banjar.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat se Kabupaten Banjar.
8.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10.Deviden adalah bagian laba diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah k e p a d a PD. BPR se - Kabupaten Banjar bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, pengembangan ekonomi kerakyatan dan menambah Pendapatan Asli Daerah. 5 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
(2)Untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR se - Kabupaten Banjar Tahun 2016 sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), selama 3 (tiga) Tahun mulai Tahun 2016 sampai Tahun 2018.
(2)Besarnya perhitungan dana setoran penyertaan modal daerah setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Tahun 2016 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
2. b.Tahun 2017 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
3. c.Tahun 2018 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
(3)Penyertaan Modal Daerah merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang :
1. a.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 sebesar Rp 2.951.692.531,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
2. b.penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan tahun buku 2012 menjadi sebesar 2.951.654.461,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
3. c.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(4)Jumlah Penyertaan Modal Daerah berupa uang per tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c berjumlah sebesar Rp 1 2.951.654.461,- (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dicatat dalam Neraca kekayaaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
(6)Realisasi penambahan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Pihak Direksi kepada Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ dan ayat (2) diawasi oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba usaha atau hasil usaha penyertaan modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun buku PD. BPR se - Kabupaten Banjar yang berupa deviden Pemerintah Daerah dengan perhitungan 50 % dari laba bersih dikali dengan share Penyertaan Modal.
(2)Hasil usaha/deviden bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kembali ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 8 Januari 2016 PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd H. RACHMADI KURDI Diundangkan di Martapura pada tanggal 8 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 8 /2016) 7 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SE-KABUPATEN BANJAR I. UMUM Berdirinya 4 (empat) PD. BPR di Kabupaten Banjar (PD. BPR. Martapura, PD. BPR. Sungai Tabuk, PD. BPR Astambul dan PD. BPR. Simpang Empat) merupakan pengembangan dari BKK (Badan Kredit Kecamatan). Dengan pengembangan BKK menjadi BPR diharapkan penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat semakin meningkat. Dasar pengembangan BKK menjadi PD. BPR selain untuk memperoleh pendapatan dan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen perusahaan, pendirian BPR lebih pada meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan. Sebagaimana diketahui, kondisi sebagian besar kecamatan di Kabupaten Banjar untuk akses masyarakat kepada perbankan sebelum adanya BPR sangat minim. Kecamatan-kecamatan yang ada sebagaian besar tidak terdapat kantor unit bank baik milik pemerintah maupun swasta, sehingga menyulitkan mereka untuk meminjam dana untuk modal kerja dan usaha, maupun untuk kegiatan lainnya yang membutuhkan jasa perbankan. Dengan adanya ke-4 PD. BPR tersebut maka aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan semakin membaik. Dengan adanya tambahan penyertaan modal diharapkan akan meningkatkan angka pertumbuhan kredit PD. BPR bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Dengan adanya pertumbuhan kredit tersebut diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan khususnya PD. BPR akan semakin meningkat. Implikasi yang diharapkan dari itu semua adalah terciptanya iklim usaha yang makin baik di perdesaan dan meningkatkan peluang ekonomi di masyarakat khususnya bagi UMKM dan masyarakat perdesaan. Selain itu dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit diharapkan dapat pula berimplikasi semakin meningkatnya kesempatan kerja di masyarakat. Kesemuanya itu bermuara pada semakin berdayanya masyarakat Kabupaten Banjar dalam mengejar kesejahteraannya. 8 8 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014