DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di perdesaan dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAHKEPADAPERUSAHAANDAERAH BANKPERKREDITANRAKYATDI KABUPATENTABALONG TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 05 TAHUN2017 BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 ten tang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2); 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
5.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
7.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan.
8.PD. BPR di Kabupaten Tabalong adalah PD. BPR Kelua, PD. BPR Haruai dan PD. BPR. Muara Uya. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG dan BUPATITABALONG

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 02); 3

Pasal 5

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sampai Tahun 2015 sebesar Rp. 11.861.200.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rindan sebagai berikut :

a.PD. BPR Kelua Rp. 4.012.750.000,00;
b.PD. BPR Haruai Rp. 3.959.650.000,00;
c.PD. BPR Muara Uya Rp. 3.888.800.000,00.

Pasal 4

BABIII PENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAHKEPADAPERUSAHAAN DAERAHBANKPERKREDITANRAKYATDI KABUPATENTABALONG Sasaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dan kecil.

Pasal 3

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pe1ayanan kepada masyarakat dan ekonomi perusahaan dibidang perbankan.
(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian perdesaan dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 2

9.Deviden adalah keuntungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besamya saham yang dimiliki.
10.Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
11.Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) BPR atau lebih, dengan cara mendirikan BPR baru dan membubarkan BPR-BPR tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 4

(1)Dalam hal proses penggabungan PD. BPR, maka PD. BPR Kelua, PD. BPR Haruai dan PD BPR Muara Uya masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-rnasing sampai dengan terbentuknya BPR hasil konsolidasi.

Pasal 8

(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong menjadi hak Daerah.

Pasal 7

BABV BAGIHASILKEUNTUNGAN Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong.

Pasal 6

BABIV PELAKSANAANPENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAH

(2)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 16.861.200.000,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.PD. BPR Kelua Rp. 5.612.750.000,00;
2. b.PD. BPR Haruai Rp. 5.759.650.000,00;
3. c.PD. BPR Muara Uya Rp. 5.488.800.000,00.
(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.PD. BPR Kelua Rp. 1.600.000.000,00;
2. b.PD. BPR Haruai Rp. 1.800.000.000,00;
3. c.PD. BPR Muara Uya Rp. 1.600.000.000,00. 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTANSELATAN:(48/2017) LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2017 NOMORO~i H. ABDULMUTHALIBSANGADJI Diundangkan di Tanjung pada tanggal 15 11e i 20 17 SEKRETARISDAERA~KABUPATENTABALONG,)-. ~BUPATI T Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 15 Mei 20 17 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

(2)Dalam hal penggabungan PD. BPR Kelua, PD. BPR Haruai dan PD BPR Muara Uya sudah terbentuk, maka Penambahan Penyertaan Modal diberikan kepada BPR hasil konsolidasi. 6

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014