(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah diserahkan sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 8.570.000.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2)Dengan terjadinya kelebihan penyetoran uang sebesar Rp2.208.147.957,57 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Rp6.361.852.042,43 (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
(3)Dihapus.
(4)Dihapus
(5)Memberikan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang diserahkan pada Tahun Anggaran 2014 atau Tahun Anggaran 2015.
(5a)Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Rp11.361.852.042,43 (sebelas milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
(5b)Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dapat ditambah yang dituangkan dalam perubahan Peraturan Daerah ini setelah:
a.ada hasil kajian kelayakan usaha berdasarkan perencanaan bisnis oleh Perusahaan Daerah; dan
b.persetujuan DPRD.
(6)Dihapus
(7)Dihapus
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Dihapus.
(11)Dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 18 Desember 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (6/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR I. Umum Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk atau didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. Dan Peraturan Daerah ini telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur. Perusahaan Daerah tersebut dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan asli Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, bagian laba untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar 50% dari laba bersih disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan penghitungan penyetoran dan tidak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah sehingga terjadi kelebihan setor oleh Perusahaan Daerah. Disadari setelah adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2012, Perusahaan Daerah Banama Tingang lebih sulit berkembang karena dalam Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah menarik asetnya dan menghapus kewajiban penyerahan modal. Melihat dari perkembangan perekonomian dan keyakinan dari Pemerintah Daerah bahwa Perusahaan Daerah Banama Tingang ini dapat ikut berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terlebih dengan program-program rencana yang akan dilakukan kedepan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Perusahaan Daerah Banama Tingang untuk melaksanakan program-program usahanya sehingga diharapkan Perusahaan Daerah Banama Tingang dapat berperan besar dalam upaya Pemerintah Daerah meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah. Berkenaan dengan adanya kelebihan penyetoran uang tersebut dan penambahan penyertaan modal, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 72.